Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 1/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
ARSHAD
Tergugat:
Kepala Kantor ATR/ Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.ABIDIN ABDULAH
2.ROHMAN
3.AHMAD YANI
4.URIANTO
5.NEMENSIUS, SP.,SH
6.DIAN HARDIYANTI
8.FERRY ERLANGGA
9.MUHAMMAD AFID
10.ERMAWATI
11.MHERTA PRATAMA
12.HANIBAM BATHMAN
13.ASEP RIAN BINTANG PAMUNGKAS
14.MARLINA
15.EDWAN PASHA
16.ANDI HERAWAN LUBIS
17.ERDAWATI
18.EKA ROSA WATI
19.MUHAMMAD RAMADHAN
20.ICA PARMIA
21.ENEMRAN
22.APRIO PERMADI
23.MUJIONO
24.RUDI APRIANTO
25.M. MARZUKIN
26.FENTY
27.LARASATI
28.LINA PRATIWI
29.FEBRI PRATAMA PUTRA
30.DENDY APTWOELAS. S
31.RIZKY WIYANTARA
32.RIDWAN
33.MERRIL MIRZA
34.PUJO TRI PAMUNGKAS
35.ANDI SAPUTRA
36.ETI AGUSTINA S
37.AHMAD JEFRI
38.URIANTO
39.SITI WULANDARI
40.YOGI PRAMONO
41.SUKAMTO
42.DHITA AR.S
43.SUPREHATIN
44.RUDIANSYAH
45.ALI AGUSMAN
46.APIT
47.YULISTARI
48.KHAIRIL
49.RODIAH
50.DEDDY KURNIAWAN
51.SELA OKTAVIYANTI<br
233 — 89
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik(AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif,yaltu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundang undangan; Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;a arTidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar;2atau; h.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor.Yk.
Tanggal 6 Januari 2014 — Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO
82 — 21
  • Yk.kententuan hukum administras1; Bahwa kalau seorang pejabat didakwa melangar undangundang korupsipadahal seorang tersebut hanya melanggar administrasi saja maka seorangpejabat tersebut hanya salah dalam administrasi saja ; Bahwa penyeselesaiannya dengan tata cara administrasi ;Bahwa Hukum Administrasi bisa menjadi pintu masuk perkara korupsi ;Bahwa kalau dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidananya yang dudukdalam jabatan tersebut secara administrasi salah : Bahwa seseorang tidak bisa dipidana
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I KOMANG PRASETYA,SH.
Terdakwa:
Lalu Kusnendar
69 — 40
  • Penasehat Hukum Terdakwa sertaTerdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohonkeringanan hukuman atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsidikarenakan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara yang baru terbentuk padasaat itu anggaran operasionalnya masih minim sehingga mempergunakan secaralangsung uang pendapatan dari uang hasil pungutan retribusi tempat rekreasi danolahraga yang dikelola terdakwa sebagai bendahara untuk membiaya operasionalkantor padahal hal tersebut melangar
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 25-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Mei 2015 — A. RASYID BIN GANI
99 — 9
  • pengajar pada Universitas Sriwijaya, di bidang Administrasidan Per Undangundangan;Bahwa ahli menerangkan terhadap Bank Rakyat Indonesia adalah BUMN yangmodalnya sebagian dari negara,walaupun kekayaan negara yang dipisahkan;Bahwa ahli menerangkan terhadap seluruh bank baik negeri BUMN,maupun swastatunduk pada peraturan Bank Indonesia Pasal 29 ayat 2 dan 3 Undangundang no.7122Tahun 1998, yakni setiap pengajuan kredit harus sesuai dengan prinsip kehatihatian,apabila terhadap pengelola Bank yang telah melangar
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-06-2014 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 79/PID.SUS/2013/PN Skt
Tanggal 19 Desember 2013 — ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum VS JPU
187 — 82
  • dakwakan kepadanya hal mana didasarkan adanyaalat bukti yang sah serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaansehat rohani dan jasmani, sehingga tidak terdapat alasanalasan yang dapat mengakibatkanterdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawabannya atas perbuatannya makaberdasarkan keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa serta terdakwalah sebagaipelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melangar
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
270 — 169
  • Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melangar pasal 182 ayat(1) dan (2) Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acarapidana yaitu melakuan musyawarah hakim sebelum dilaksanakanyasidang acara penuntutan. Hal tersebut sesuai fakta dan di muat dalamputusan halaman 748 Mecantumkan pada tanggal 10 Juni 2021mejelis hakim sudah melakukan musyawarah dan diputuskan padahari jumat 18 Juni 2021.
    Penasehat Hukumnya.Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan banding, tanggal 18Juni 2021, dan disusul Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 25 Juni 2021.Dengan demikian permintaan banding dari para Pembanding diajukan dalamtenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara formalpermintaan banding dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang padapokoknya:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melangar
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
394 — 202
  • Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melangar pasal 182 ayat(1) dan (2) Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acarapidana yaitu melakuan musyawarah hakim sebelum dilaksanakanyasidang acara penuntutan. Hal tersebut sesuai fakta dan di muat dalamputusan halaman 748 Mecantumkan pada tanggal 10 Juni 2021mejelis hakim sudah melakukan musyawarah dan diputuskan padahari jumat 18 Juni 2021.
    Penasehat Hukumnya.Bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan banding, tanggal 18Juni 2021, dan disusul Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 25 Juni 2021.Dengan demikian permintaan banding dari para Pembanding diajukan dalamtenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga secara formalpermintaan banding dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang padapokoknya:Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melangar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg
Tanggal 12 Agustus 2015 — BOBBY RAHMAN, S.KOM Bin MADTA’I MZ
71 — 25
  • Tidak melaksanakan tugasnya didalam membimbing, mengawasi danmengendalikan Kelompok Penerima Bantuan didalam melaksanakan tugasdan tanggungjawabnya didalam pelaksaanaan BSPS tahun 2013 melangar :Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) tanggal 11 Juni 2013.Bagian ketiga Tenaga pendamping Masyarakat pasal 15 ayat (2) : Huruf (a) : Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakanpembelian bahan bangunan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SAMSI THALIB, SH., MH
Terdakwa:
KUNARTO Bin CHOENDORI
259 — 370
  • segel garansi 10unit laptop hal ini bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (1) huruf c PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / jasa pemerintahyang berbunyi Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapatdikenakan sanksi adalah membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atauketerangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; dan melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
301 — 638
  • KERINCI tanggal 22 Februari 2014.Surat Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci kepadaKapolsek Pangkalan Kerinci Nomor: B 504/N.4.23/Euh.1/04/2014 tanggal April 2014 perinal Pemberitahuan HasilPenyidikan Perkara Pidana a.n SAMSUR Als SAMSUR BinABDUL RAHMAN, Dkk melangar Pasal 26 UU RI No. 18Tahun 2004 tentang Perkebunan, Sudah lengkap.Laporan Polisi Nomor: LP/48/IIVRIAU/RES PLWN tanggal06 Maret 2014.Surat Kapolres Pelalawan kepada Kajari Pangkalan KerinciNomor: 40/V/2014/Reskrim tanggal 13 Mei 2014 perihalPenyerahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg
Tanggal 12 Agustus 2015 — FAUZI AGUSTIAN Bin DADANG ABDULLAH
79 — 13
  • Tidak melaksanakan tugasnya didalam membimbing, mengawasi danmengendalikan Kelompok Penerima Bantuan didalam melaksanakan tugasdan tanggungjawabnya didalam pelaksaanaan BSPS tahun 2013 melangar :Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS) tanggal 11 Juni 2013.Bagian ketiga Tenaga pendamping Masyarakat pasal 15 ayat (2) : Huruf (a) : Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakanpembelian bahan bangunan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
653 — 618
  • atas tidaklah dapat dipandang sebagai perjanjian yangmewajibkan para konsumen Bank Rakyat Indonesia untuk membeli produkPemohon dan Pemohon Il (dahulu Terlapor dan Telapor Il), oleh karenanyaperjanjianperjanjian yang dibuat oleh Para Pemohon tersebut tidaklah dapatdipandang sebagai perjanjian yang dimaksudkan untuk mewajibkan para pembeliKPR untuk membeli produk asuransi dari Pemohon Il dan Pemohon Ill, olehkarenanya perjanjian yang dibuat oleh Para Pemohon tersebut (dahulu ParaTerlapor) tidak melangar
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIKHI BENINDO MAGHAZ
289 — 202
  • Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI AS Alias ZULKIFLI ADNANSINGKAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanKomulatifKesatuAlternatif Pertama melangar Pasal 5 ayat (1) huruf bUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
310 — 229
  • mengelabuiKaKPCnya dengan berpurapura mengantarkan gajih namunuangnya dipergunakan sendiri oleh PUTU TIKA ARI UTAMA.Perbuatan ini dilakukan sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulanApril 2019.Bahwa hasil pemotongan tersebut diibagi dua yaitu ANDI WAHYUSUWANDITO sebsar Rp. 378.834.550, dan PUTU TIKA ARI UTAMAsebesarRp. 796.675.667, kemudian dipegunakan untuk kepentinganperibadi masingmasing.Halaman 88 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPk/2020/PN Dps Bahwa perbuatan ANDI WAHYU SUWANDITO dan PUTU TIKA ARIUTAMA melangar
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Trg
Tanggal 19 Nopember 2020 — DEDI MIZWAR Bin BAHARUDDIN
46 — 5
  • Menyatakan terdakwa DEDI MIZWAR BIN BAHARUDIN tidak terbukti melangar Pasal Primair Penuntut umum2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair3. Menyatakan terdakwa DEDI MIZWAR BIN BAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
114 — 36
  • pasal yang didakwakan kepadaTerdakwa pada dakwaan primer, khususnya unsur memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, maka Majelis berpendapat oleh karena seluruhunsur sebagaimana dimaksud Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannyatersebut telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur dari pasal yangdidakwakan pada dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti, maka apa yangdikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa termasuk pendapat/kesimpulannyabahwa Terdakwa tidak terbukti melangar
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
139 — 143
  • Nasril Munaf mendapat Fee 2,5 % darinilai proyek merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melangar Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Surat Kuasa harus ditandatangani olehPenerima Kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam AktePendirian atau perubahannya atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh kantorpusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
198 — 56
  • Prof.Dr.R.Moestopo juga termasuk dalam susunan kepengurusansebagaimana tercantum dalam Akta tersebut sehingga dengan demikian Majelisberpendapat bahwa tindakan Tergugat melakukan perubahan Anggaran DasarYayasan Prof.Dr.R.Moestopo dengan Akta Nomor 13 tanggal 17 Jukli 2008 telahsesuai dengan ketentuan dan dilakukan untuk penyesuaian dengan UndangUndang Yayasan yaitu UndangUndang No. 16 Tahun 2001 jo UndangUndangNo.28 Tahun 2004 tentang Yayasan sehinga perbuatan Tergugat bukan lahmerupakan perbuatan melangar
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
142 — 33
  • Semua keputusanitu bukan hanya dari kantor pusat;Bahwa apabila syaratsyarat SKKP disimpangi maka minta persetujuankepada yang memutus, selama tidak melangar SE itu sifatnya administratif.Bahwa dalam hal pemotongan sumber pengembalian, masalah SKKP itulancar terakhir sudah tidak membayar sejak terjadinya kasus ini.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 27 Januari 2017 — HASRIZAL Alias HASRIZAL CHAN Pgl. CHAN, Dkk
86 — 18
  • penyelamatan sapi/kerbau betina Produktif tahun2011 huruf B angka 2 Point No 7 tentang tata cara penyelamatandiperternakan/ kelompok peternak dan pasar hewan yang berbunyi hasilpenjualan sapi/Kerbau betina Bunting selanjutnya dijadikan Modal kembaliuntuk proses penyelamatan selanjutnya ( Never ending Process ) dan apabilasapi sapi tersebut telah dijual oleh Sdr ZULFARADI, WHASRIZAL,RESFAYANDRI dan uang dari hasil penjualan sapi tersebut tidak dibelikan lagisapi betina Produktif maka mereka telah melangar