Ditemukan 4269 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tempat tampur tedius tempel tompul tembus tempis tempuk tempua tempui tempos tempur tempuh tampus
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
67 — 51
  • TjkMenimbang, bahwa apabila kita melihat tempus dari bukti surat P5tersebut maka berdasarkan sejarah tanah bahwa pada Tahun 1964 tanahtersebut adalah merupakan lokasi Rechts van Erfacht (RVE)/Erfacht Verpondingtercatat atas nama : NV.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 81/Pid.B/2019/PN Bgr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
IDA RAHAYU ARIYANTI, SH
Terdakwa:
DIAH RIYANTI
284 — 28
  • .Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus jelas memuatsemua unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Tergugat (Voldoende enduidelijke ovgave van het feit), disamping itu, Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum harus merinci bagaimana suatu Tindak Pidana tersebut dilakukan olehTergugat, tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelasbagaimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana serta juga harus menyebutdengan terang saat atau waktu dan tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan(Tempus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
537 — 642
  • Objek Sengketa 12 diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2018.Memperhatikan, tempus penerbitan Objek Sengketa, maka hanya ObjekSengketa 1 dan 12 saja yang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari untuk diajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimanadiatur dalam Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara. Selebihnya telahlewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak memungkinkan lagi untukdiajukan Gugatan a quo.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
250 — 120
  • memegang peranan penting sekali arti dan peranannya darikeseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana dimuka persidangan Pengadilan,maka selayaknya setiap Oditur Mifiter sefaku penuntut dituntut kemampuannya dafammenyusun dan merumuskan suatu Surat Dakwaan secara cermat, jelas dan lengkapsesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1997tentang Peradilan Militer.Adanya kesalahan dalam perumusan delik yang didakwakan serta tidak menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana (tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — H. IDIT MUJIJAT TULKIN, SE., M.SI.
114 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam doktrin hukum pidana, ada tidaknya kerugian negara dalamtindak pidana korupsi tidak dihitung pada waktu Terdakwa / Terpidanamengembalikan kerugian negara kepada negara, tetapi dihitung padasaat (tempus delicti) terjadinya tindak pidana korupsi;Bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus sifat melawanhukum tindak pidana korupsi.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
100 — 70
  • memegang peranan penting sekali ari dan peranannya darikeseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana dimuka persidangan Pengadilan,maka selayaknya setiap Oditur Mifiter sefaku penuntut dituntut kemampuannya dafammenyusun dan merumuskan suatu Surat Dakwaan secara cermat, jelas dan lengkapsesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 31 tahun 1997tentang Peradilan Militer.Adanya kesalahan dalam perumusan delik yang didakwakan serta tidak menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana (tempus
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 06-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 1/PDT/2022/PT TJK
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara III Persero Diwakili Oleh : PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Terbanding/Tergugat : PT. Bumi Madu Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
278 — 232
  • Maka jika dicermati dengan seksama, pada tempus mengenaiperubahan komposisi Saham pada PTPN VII, maka Gugatan PTPN VIItertanggal 26 September 2014 diajukan setelah PTPN VII dimilikisahamnya oleh Pelawan sebagai Perusahaan Induk (holding company).Berdasarkan dalil demikian, maka sebenarnya Pelawan sudah danseharusnya mengetahui secara pasti tindakan yang diambil oleh PTPNVII melalui Direksinya adalah ikut mewakili kepentingan Pelawan sebagaiPemegang Saham di PTPN VII;Bahwa kemudian, dalil selanjutnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 666/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
478 — 978
  • KebijaksanaanPerkreditan Bank Bagi Bank Umum No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 yang telahdihapus dan dibatalkan melalui adanya ketentuan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan DanPelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil tersebut di atas, menurut MajelisHakim tidaklah berdasar, karena Penyidik pada Bareskrim Polri lah yangberwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara aquo, karena perbuatanPara Terdakwa tempus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
450 — 965
  • terbitternyata kami membawa dokumen palsu objek yang dijual kantor gubernurmaka notaris orang yang disuruh, saya menghadap tetapi kalau Notaris tahuini tidak layak menjadi akta, maka pasal 263 jo pasal 55 KUHP bekerjasamaNotaris dengan yang menghadap terukur disitu, Notaris bisa kena pasal 263jo 55 KUHP bukan pasal 266 KUHP itu sebenarnya;Halaman 92 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN KaiBahwa hal itu ada kewajiban muncul kerja sama yang sebenarnya tidakterlalu susah kita tinggal menentukan tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-10-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 Oktober 2012 — ROBERT EDISON SIAHAAN
126 — 553 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Tempus Delicti.c. Tentang jumlah Kerugian Negara cq. Keuangan Pemerintah KotaPematang Siantar.194d. Tentang Daderschap en deelneming.e. Tentang Jabatan atau Kedudukan Terdakwa.f. Tentang Jabatan dan Kedudukan Sdr. Marihot Situmorang dan HolderSiahaan.g. Tentang Uraian Perbuatan Berlanjut.h. Tentang Hasil Audit BPKP Jakarta tidak sah.i. Tentang Perkara Prematur.j.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
259 — 57
  • negaraatau perekonomian negara.Bahwa unsur secara melawan hukum ini erat kaitannya dengan doktrin mengenaiasas actuS reuS mens rea, dimana asas ini menjelaskan bahwa kesalahan tidakdapat dipandang sebagai suatu syarat utama untuk menganggap seseorangmelakukan tindak pidana, melainkan suatu niat yang nyatanyata dapat dibuktikansecara fakta untuk menyatakan kesalahan yang melakukan kejahatan, oleh karenaitu, tindak pidana tidak cukup dipandang dari sudut formal sematamata kaitannyadengan locus delicti dan tempus
    delicti, tetapi mens rea harus dibuktikan di dalamlocus delicti maupun tempus delicti, dengan tujuan untuk menjawab sebuahpertanyaan tentang peristiwa pidana yang terjadi dan kepada siapa peristiwatersebut dipertanggungjawabkan.Bahwa Adami Chazawi (Dalam BukuHukum Pidana Korupsi di Indonesia,Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 49) menyebutkan bahwauntuk menjadi sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnyakorupsi Pasal 2 ayat (1), masih diperlukan atau dipenuhi syarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1965 — 3690
  • Pada sisi yang lainpengurus tadi melakukan tindakan hukum misalnya: menguruspermohonan perizinan, maka yang bersangkutan memiliki legal standinguntuk mengurus partai politik tersebut, karena yang bersangkutansebagai anggota dan pengurus, maka melekat hak dan kewenanganyang dimilikinya;Bahwa untuk mengkualifikasi AD/ART yang masih berlaku tidak hanyamelihat pada tempus/waktunya tetapi dilihat dari aspek substansi, aspekprosedur dan kewenangan yang dimilikinya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
477 — 453
  • lama ic PT Astra Agro Lestari dan PT Eka Dura Perdana, makagugatan a quo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menolak eksepsiTergugat tersebut dengan alasan karena Tergugat sendiri telah mengakui danmendalilkan dalam jawaban angka 4 dan 5 halaman 10 11 tentang alas hakyang sah yang dimiliki Tergugat atas lahan perkebunan dalam gugatan a quo,sehingga tidak perlu menarik pihak selain Tergugat untuk digugat atau dijadikanturut Tergugat, karena tempus
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
981 — 714
  • Batasanbatasan tersebut meliputi Isi /Materi (Materiae), Wilayah / Ruang (Locus) dan dan Waktu (Tempus),berdasarkan batasanbatasan tersebut setiap penggunaan wewenangdiuar batas batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid),yang oleh Waline dibedakan atas onbevoedheid ratio materie, onbevoedheidratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwa organadministrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalamwewenangnya (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
843 — 925
  • Batasanbatasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae),Wilayah / Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasanbatasantersebut setiap penggunaan wevenang diluar batasbatas itu merupakan tindakanmelanggar wevwenang (onbevoedheid), yang oleh Waline dibedakan atasonbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheidratione temporis, berarti bahna organ administrasi melakukan tindakan dalambidang yang tidak termasuk dalam wevenangnya (Literatur Karakteristik HukumAcara Peradilan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
147 — 43
  • Dalam masalah yangsama, dalam konteks waktu, tempus atau lokasi berbeda, maka kitaakan menemukan kekhasankekhasan ada faktorfaktor x, olehkarena itu faktorfaktor x kita ambil contoh misalnya dalamHalaman 103 dari 211 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpersidangan kemaren yakni seorang pejabat yang kemudianmenetapkan RAB dan tidak mensurvei harga pasar, karena baru sajadi mutasi jadi dia mengambil alih kewenangan itu di tengah jalan.Masa ini tidak cukup bagi dia untuk melaksanakan ketentuanundangundang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
235 — 38
  • negaraatau perekonomian negara.Bahwa unsur secara melawan hukum ini erat kaitannya dengan doktrin mengenaiasas actuS reuS mens rea, dimana asas ini menjelaskan bahwa kesalahan tidakdapat dipandang sebagai suatu syarat utama untuk menganggap seseorangmelakukan tindak pidana, melainkan suatu niat yang nyatanyata dapat dibuktikansecara fakta untuk menyatakan kesalahan yang melakukan kejahatan, oleh karenaitu, tindak pidana tidak cukup dipandang dari sudut formal sematamata kaitannyadengan locus delicti dan tempus
    delicti, tetapi mens rea harus dibuktikan di dalamlocus delicti maupun tempus delicti, dengan tujuan untuk menjawab sebuahpertanyaan tentang peristiwa pidana yang terjadi dan kepada siapa peristiwatersebut dipertanggungjawabkan.Bahwa Adami Chazawi (Dalam BukuHukum Pidana Korupsi di Indonesia,Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 49) menyebutkan bahwauntuk menjadi sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnyakorupsi Pasal 2 ayat (1), masih diperlukan atau dipenuhi syarat
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPEASI PERSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU
217 — 170
  • Bahwa tempus delicti tindak pidana kehutanan atas nama DarianusLungguk Sitorus dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2642K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 adalah sebelum diucapkannyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUUIX/2011 tanggal 21Februari 2012.Berdasarkan uraian tersebut huruf a s/d c di atas, maka GB danKeputusan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 923/Kpts/UM/12/1982tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di WilayahProvinsi Dati Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2009 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 383/Pid.B/2009/PN.PL.R
Tanggal 2 September 2010 — H. JATNO SOESILARTO
148 — 74
  • Bahwa tempus delicti sebagaimana teruraidalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara korupsi ini terjadi pada tahun19962002, sedangkan pelimpahan maupun pemeriksaan perkara dilakukantahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 43 A undangundang No. 20tahun 2001, penyelesaian perkara ini dilakukan berdasarkan ketentuan undangundang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah dalam penerapan pasal 1 ayat (1) sub
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 08-02-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1468/Pid.B/2017/PN Tjk
Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
335 — 52
  • Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinyamenyatakan bahwa dengan telah dinyatakan pailit olen Putusan Pengadilan NiagaPada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor02/PDT.SUS/PKPU2016/PN.NIAGA.JKT.PST maka terdakwa tidak lagi bisadiminta pertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan Pailit olen Pengadilan NiagaPada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sejak tanggal 26 Pebruari 2016,sedangkan Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan terjadinya tindakpidana (Tempus