Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 15-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN PALU Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 19 Januari 2017 — - Penggugat Muhammad Nur, Jl. Uwenumpu RT/RW 003/003 Kel. Donggala Kodi, Palu Barat - Tergugat I PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Palu; - Tergugat II PT. PERSONA PRIMA UTAMA CAB. PALU; - Tergugat III Pimpinan Yayasan Mitra Karya Membangun
171 — 36
  • gajiyaitu. sebesar Rp.7.045.593, sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerna/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PN CURUP Perdata Perjanjian
Register : 10-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN CURUP Nomor 9/PDT.G/2016/PN Crp
Tanggal 16 Maret 2017 — LIDYA MARLINA LAWAN ANDRI VALENTINA, DKK.
159 — 94
  • Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur);Terdapat 4 (empat) keadaan wanprestasi, yaitu:Tidak memenuhi prestasi;Terlambat memenuhi prestasi;Memenuhi prestasi secara tidak baik;Poh, =Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;Djaja S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398/B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK >< PT. FIRMAN KETAUN PERKASA
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • umum.3 Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (5) Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanggal06 September 2000 (halaman 86) disebutkan :Unless the context otherwise expressly requires, where reference is made in thisagreement to the laws or regulations of Indonesia such reference must be to thelaws and regulations of Indonesia generally applicable to coalmining companies inIndonesia in force
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 11-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Skh
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
MARIA REGINA UMI HARYANI
Tergugat:
KURNIA ISMANTO
94 — 30
  • Bahwa menurut doktrin yang berlaku prevalensi dalam hukum,Pacta Sunt Servanda (aggrements must be kept) adalah asas hukumyang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikatbagi para pihak yang melakukan perjanjian Asas ini menjadi dasar hukumInternasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yangmenyatakan bahwa every treaty in force is binding upon the parties to itand must be performed by them in good faith (Setiap perjanjian mengikatpara pihak dan harus dilaksanakan
Pengadilan PN PALOPO Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Plp
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
HILAL.S.WAHID, SH.,MM
Tergugat:
M. TAHIR LAMMING, S.Pd.,M.Si
77 — 23
  • Menimbang, bahwa wanprestasi atau pun yang disebut juga denganistilan breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakanprestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan olehperjanjian terhadap pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjianyang bersangkutan atau dengan kata lain suatu keadaan yang dikarenakankelalaian atau kealpaannya, pihak tertentu (debitur) tidak dapat memenuhiprestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalamkeadaan memaksa (Force
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 14-12-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr
Tanggal 14 Desember 2015 — PT. BUKIT BAIDURI ENERGI Melawan SALEH
114 — 32
  • usaha.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan seluruh pertimbanganhukum diatas maka atas gugatan Penggugat berupa PemutusanHubungan Kerja (PHK) oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Majelismenyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan TergugatJberakhir berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaPage 29 of 38perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat:
ERLIN ERAWATI
Tergugat:
1.KPKNL Sidoarjo
2.PT. BANK MANDIRI Persero TBK. Business Banking Floor Sidoarjo
3.Iwan Wiraprastiyo
Turut Tergugat:
1.Lanny Kusumawati Hermono
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan
77 — 49
  • Keadaan memaksa ( Force Majeur );i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan Surat Penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang .Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN SDA22.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SIDOARJO Nomor 121/Pdt.Plw/2016/PN Sda
Tanggal 9 Maret 2017 — SRI SUHERMIN Lawan IBNU THOHAR, dkk
38 — 8
  • khusus Lelang Non eksekusi;e) tidak memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratn lelang;f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan dokumen aslikepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 18;g) Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan Lelang,kecuali lelang yangdilakukan melalui internet;h) Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesual peraturan perundangundangan;i) keadaan memaksa(force
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 64/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 1 April 2015 — BRAM IBRAHIM melawan 1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk di Jakarta Cq. Divisi Self. Employed Mass Market (SMEC) Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal, dkk
93 — 44
  • Hal inimenunjukan bahwa konsumen mempunyai etika baik dalammemenuhi kewajibannya serta sanggup membayar sisa PokokPinjaman yang terhutang kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk,Cabang TegalBahwa kemudian setelah beberapa waktu berjalan, PENGGUGATtidak dapat memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT Il,dikarenakan krisis ekonomi yang bukan disebabkan karena faktormanajemen PENGGUGAT yang buruk, namun force majeur, yaituakibat dari kebijakan pemerintah mengenai naik turunnya harga BBM,sehingga mengakibatkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-09-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 781/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
EFNITA JULIANTI
Tergugat:
PT. ASTRA SEDAYU FINANCE
178 — 118
  • 10 (Sepuluh) Perjanjian Pembiayaanmenyatakan: Debitur (Tergugat Rekonvensi) berkewajibanmendahulukan setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, termasuktidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat danteratur pada waktunya, Ssesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan oleh Kreditur (Penggugat Rekonvensi), Debitur (TergugatRekonvensi) tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuktidak terbatas terhadap permasalahan keuangan, hilangnya barang,keadaan memaksa/force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Tanah
Register : 05-12-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 758/PDT/2017 /PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — Prof.Dr.WIMANJAYA LIOTOHE >< PEMERINTAH R.I CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG R.I
164 — 67
  • Prinsipprinsip hukum nyatakan NilConsensui Tam Constrarium Est Quam Vis Atque Metus = Nothing IsSo Opposed To Consent As Force and Fear. (Blacks Law Dictionary,halaman 943) dan Nihil Quod Est Inconveniens Est Liticum = Nothing IsInconvenient is Lawful (op,cit, halaman 943) yang perlu dan patutdiluruskan, sebab sangat merugikan Penggugat.Point 14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-01-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840 K/Pdt/2010
Tanggal 16 Januari 2012 — SALLY PADULI vs. PETRUS DEWI SATRIJO OETOMO
109 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangtelah dijaminkan untuk fasilitas kredit ini;Bahwa kemudian pada tahun 1998 Penggugat mulai kesulitanmelakukan pembayaran bunga yang dikarenakan terjadinya KRISIS MONETERyang berkepanjangan pada saat itu dan situasi politik yang tidak stabilmengakibatkan usaha yang dikelola Penggugat mengalami stagnasi, banyakperusahaan tidak melakukan expansi sehingga usaha Penggugat tidakmenghasilkan cash flow untuk beberapa waktu serta Penggugat tidak dapatmengembalikan hutang tepat waktu dalam keadaan ekonomi force
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum
Register : 03-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mrb
Tanggal 19 Maret 2019 — Penuntut Umum:
DWI YULISTIA, SH
Terdakwa:
Samsul Hadi Als Samsul Bin Suhaili
55 — 9
  • Muara Bungo tersebut,setelah itu/ sales Supervisor membuat pesanan / order tersebut melaluisistim SFA (Sales Force Automation) yang ada didalam gadget / Hpandroid milik sales / sales supervisor dan selanjutnya bagian admingudang melakukan korfirmasi terhadap order barang melalui SFA yang dikirimkan oleh sales / sales Supervisor tersebut lalu bagian admin gudangyang merangkap sebagai OE (Order Entry) membuat Picking Notice(Daftar order barang) sebelum jadi faktur kemudian saksi print dansetelah itu
    Muara Bungo tersebut, setelahsales / sales supervisor mengetahui barangbarang apa saja yang akandi pesan /order oleh toko kemudian sales / sales Supervisor membuatpesanan / order tersebut melalui sistim SFA (Sales Force Automation)yang ada didalam gadget / Hp android milik sales / sales supervisor danselanjutnya bagian admin gudang melakukan korfirmasi terhadap orderbarang melalui SFA yang di kirimkan oleh sales / sales supervisortersebut lalu bagian admin gudang yang merangkap sebagai OE (OrderEntry
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-10-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Oktober 2010 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (BANK BPD KALTIM) CABANG UTAMA dkk ; PT. CITRA HERITAGE INDONESIA
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keadaan memaksa Overmacht atau Force Mayor.Sejauh ini kerugiankerugian yang diderita oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan merupakan kerugian yang harus dibebankan olehpihak Pemohon Kasasi/Tergugat Ill/Pembanding semata akan tetapiTermohon kasasi/Terbanding/Penggugat turut pula menanggung bebanresiko dari perbuatan Tergugat sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1768 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — SUWARNI VS H. SOLFAN SYAFRIL Alias H. OPENG, DKK
65 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembanding I/PemohonKasasi menggunakan akta autentik (authentic acte/authenctic deed) yaitudibuat oleh dan/atau di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dandengan menggunakan formulir yang dibuat dalam bentuk yang telah baku.Oleh karena itu tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalahmengkonstatir kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukumdengan objek berupa tanah ke dalam suatu akta yang merupakan aktaautentik yang mempunya kekuatan pembuktian yang sempurna (volledigbewlyskracht/full force
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-07-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN PATI Nomor 166/Pid.B/2014/PN Pti
Tanggal 24 September 2014 — MUHAMAD FAIZIN bin KANAPI
72 — 9
  • dan dari yang lainnya hanya sebagaian besar dari PTMerkatama Indah Jakarta;Bahwa pada saat diketahui adanya penyimpangan saksi sebagai kepalacabang di PT Supralita Mandiri Cabang Pati;Bahwa sebagai Kepala Cabang bertugas mengawasi dan mengontrolseluruh kegiatan cabang dan memberikan laporan kepada kantor pusat diBandung;Bahwa dalam melakukan tugas saksi hanya mengandalkan dari datayang diinput ke komputer;Bahwa produk barangbarang yang tidak diinput meliputi barang berupaademsari, vegeta, soffel, force
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 24/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. HAURA GRAHA REALTINDO.
Terbanding/Penggugat : HAIRIAN MURWANDI
165 — 110
  • pembangunan rumah yangtype nya akan ditentukan kemudian Terbanding/Penggugat danPembanding/Tergugat, Perjanjian kerjasama berakhir tanggal 26 Juli 2018atau selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan;3.Perjanjian tahap II ( berakhir tanggal 26 Juli 2018) yang terlalu singkattersebut jika dilihat dari perencanaan pembangunan yang didukung olehizinizin yang ada sangat tidak memungkinkan untuk dituntaskanpembangunan dalam waktu tersebut di tambah dengan kondisi ekonomiyang sedang turun dan halhal force
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
PT. BATUBARA MANDIRI
Tergugat:
PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Turut Tergugat:
PT. PERTAMINA (Persero),
233 — 100
  • atas hal tersebut perludilakukan perbaikan (adendum) Perjanjian, nmamun permintaanPenggugat untuk dapat segera dilakukan adendum perjanjian tersebuttidak ditanggapi oleh Tergugat hingga saat ini;t Bahwa selain permasalahan hukum sebagaimana yangdisebutkan pada point angka 5 dan 6 diatas, Penggugat jugamenghadapi permasalahan lain yang harus mendapatkan perhatianseriuS dari Penggugat karena telah mengganggu operasional danpendapatan (income) usaha Penggugat di lahan Objek Sewa, yaitu:Adanya kondisi Force
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 39/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — POLTAK MARUDUT SITUMORANG VS PERUM PERIKANAN INDONESIA
57 — 30
  • semula TergugatI, Il(P21), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikantambahan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa penitipan uang tersebut dimaksudkan adalah menunjukkan iktikadbaik dari Pembanding semula Penggugat untuk membayar sewa, lahan dariPPS tersebut sesuai dengan yang di perjanjikan sesuai peraturan lama, akantetapi berdasarkan pasal 15 dari Perjanjian (Bukti P1) tersebut berbunyiPasal 16 : Peninjauan kembali terhadap isi perjanjian ini akan diadakan apabilaterjadi halhal yang force
    majeure (bencana alam, perubahan undangundang/Peratura/Ketentuan Pemerintah dan dalam keadan perang ataukekacauan wilayah yang sama sekali berada diluar kekuasaan salah satu pihakatau kedua belah pihak, sehingga dengan adanya ketentuan pasal ini sebagailex specialis telah mengesampingkan ketentuan pasal 1404 KUH Perdata yangmenjadi dalil dari Pembanding semula Penggugat tersebut;Bahwa apaapa yang diperjanjikan, adalah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuainya, dan pasalpasal yang ada
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 344/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 27 Mei 2020 — Penggugat:
ANDY WIJAYA
Tergugat:
STEPHANUS ANTONIUS H.
97 — 49
  • Bahwa sebenarnya TERGUGAT telah berusaha memenuhi kewajibannya,namun mengalami force majuere sehingga tidak mampu menyelesaikanpembayaran pada PENGGUGAT sebagaimana huruf a diatas, dimana padasaat itu biaya promosi lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh olehTERGUGAT;4. Bahwa pada angka 5 dan 6 dalam gugatan PENGGUGAT dinyatakanPENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepadaTERGUGAT tanggal 13 Februari 2019.