Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN Ktp Tanggal 7 Juli 2015 — SUGENG RIYADI Alias SUGENG Bin MULYOREJO (Alm)
88 — 13
88 — 13
Hal mana berlainan dengansistem hukum yang berlaku di negaranegara Anglo Saxon, yang menganut sistem thebinding force of precedentatau sering juga disebut asas stare decisis atau stare decisiset quieta non movereyang mana asas ini mengikat hakim pada putusan hakim lainsebelumnya untuk perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr.
Register : 07-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 86/PDT/2021/PT YYK Tanggal 10 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Erni Setyawati Diwakili Oleh : NUNUNG TRI HATMOKO, SH
Terbanding/Tergugat : P. T. BANK RAKYAT INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. Puji Rahayu
139 — 103
Terbanding/Tergugat : P. T. BANK RAKYAT INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. Puji Rahayu
139 — 103
(enam puluhtujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).Bahwa terkait usaha dari PENGGUGAT mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak pandemic COVID19 yang masuk dalambencana nasional dan tergolong force majeur, sehingga pada bulan Maret2020 PENGGUGAT mencoba meminta RELAKSASI pembiayaan dengantujuan pembiayaan PENGGUGAT lancar, namun TERGGUGAT tidakmenyetujuinya.Bahwa setelah TERGUGAT tidak menyetujui terhadap permohonanRELAKSASI yang diajukan PENGGUGAT, dan secara diamdiam,TERGUGAT
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN PURWODADI Nomor 13/Pid.SUS/2012/PN.Pwi Tanggal 21 Februari 2012 — : WAHAB SYA
76 — 31
76 — 31
Menimbang, bahwa menurut Hakim orientasi hidup perlu ditumbuhkansemenjak dini, sehingga bisa belajar untuk menimbang dan menilai, maka olehkarenanya orientasi hidup yang mengakar sejak dini dapat diharapkan menjadi dayapenggerak (driving force)bagi kehidupan remaja yang sering mengalami kondisi krisisindentitas dan kegoncangan jiwa.
Register : 14-11-2019 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 735/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
1.PT. LEODRA MITRA SEJATI
2.NY. ANGLIANI
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia, Persero Tbk
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
142 — 72
1.PT. LEODRA MITRA SEJATI
2.NY. ANGLIANI
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia, Persero Tbk
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
142 — 72
Berdasarkan Pasal 31 Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 27/ PMK.06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang ditegaskan bahwa pembatalan lelangdimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal keadaanmemaksa (force majeur) atau kahar; atau terjadi gangguan teknis yangtidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiranPeserta Lelang.
Register : 24-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
115 — 37
1.Bram Andrian, Amd Tek, S.Si
2.Rachmad Sulistyo Dharmawan.
3.Kurnia Puspita Wardani, S.Ds.
4.Okta Utama Yuniar, Amd., SE.
Tergugat:
PT Bimasakti Multi Sinergi
115 — 37
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tertanggal 29 Juni 2020 adalah sah menurut hukum
- Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (1) karena keadaan Force
DALAM POKOK PERKARA
Register : 31-05-2011 — Putus : 06-09-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 03/Pid.B/TPK/2011/PN PDG Tanggal 6 September 2011 — H. RUDI HARTONO
90 — 21
90 — 21
BuanaKarya Atas nama Syahril dengan rekening pada BankNagari cabang Soloknomor ~~: 0103.21207.1.Pasal 5ayat (1) Pihak, ke Il (kedua) akan menyerahkan hasilpekerjaan kepada pihak ke (pertama) dikantor Satuan Polisi Praja KabupatenDharmasraya selambat lambatnya 90 (Sembilanpuluh) hari kelender terhitung sejak tanggal22 Juli 2010 s/d 19 Oktober 2010ayat (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaantersebut tidak dapat diubah oleh pihak ke Il(kedua) kecuali terjadi force majeursebagaimana diatur dalam pasal
BuanaKarya Atas nama Syahril dengan rekening, pada BankNagari cabang Solok nomor : 0103.21207.1,.Pasal 5ayat (1) Pihak ke II (kedua) akan menyerahkan hasilpekerjaan kepada .pihak, ke (pertama) dikantor Satuan Polisi Praja KabupatenDharmasraya selambat lambatnya 90 (Sembilanpuluh) hari kelender terhitung sejak tanggal22 Juhi, 2010 s/d 19 Oktober 2010ayat (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaantersebut tidak dapat diubah oleh pihak ke Il(kedua) kecuali terjadi force majeursebagaimana diatur dalam spasal
;Pasal 5 ayat (1) Pihak ke Jk (kedua)..akan menyerahkan hasilpekerjaan kepada pihak ke (pertama) di kantor SatuanPolisi Praja Kabupaten Dharmasraya selambat lambatnya 90(Sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal22 Juli 2010 s/d 19 Oktober 2010ayat (2), Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebuttidaks dapat diubah oleh pihak ke II (kedua) kecualiterjadi force majeur sebagaimana diatur dalam pasal 9Surat perjanjian ini, atau ada perintah tambahan olehpihak (pertama secara tertulis ;Menimbang
Register : 09-10-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 457/PDT.G/2014/PN.BDG Tanggal 21 Mei 2015 — NY. ATIN NURHAYATI, S.H., LAWAN SUGIYANTO MIYARSO,DKK
68 — 12
68 — 12
SuratPerjanjian Kerja yang menjadi dasar hubungan kerja antara PENGGUGATdengan Koperasi Persada Madani (KPM) tidak dapat dihadirkan olehTERGUGAT I dan TERGUGAT II (diwakili oleh Wawan Waldini besertastaff selaku wakil Tergugat II) dengan alasan sudah tidak dapatdiketemukan dikarenakan kemungkinan tercecer karena alasan perpindahankantor Koperasi Persada Madani (KPM) dari alamat sebelumnya ke alamatkantor saat ini dan juga dengan alasan banjir yang menurut WawanWaldini selaku wakil TERGUGAT II adalah bersifat force
Register : 16-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
YULIHENDRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
134 — 25
YULIHENDRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
134 — 25
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekera/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kenasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Upload : 02-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/PDT.SUS/2008 SAHAT MT. HUTASOIT dkk.; PT. BUANA PREFASH JAYA
146 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
maupun pada saat sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bogor sehingga audit yang dilakukan oleh CiptamaConsulting sangat diragukan;Bahwa sesuai dengan keterangan di atas Tergugat telah melanggarUndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat 3, yang berbunyiselengkapnya sebagai berikut: Pengusaha dapat melakukan PemutusanHubungan Kerja terhadap pekerja/ buruh, karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (Force
Register : 06-03-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PNJmb Tanggal 9 Juli 2018 — 1. AHMAD SANUSI, 2. RAHMAD SARSOLEH, 3. ANDI HASANUDDIN (para penggugat) melawan PT. MENDAHARA AGROJAYA INDUSTRY (tergugat)
152 — 57
152 — 57
memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan hubunganindustrial antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan berakhir atau putusberdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Putus : 30-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815 K/Pdt/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 — PT. MURNI JAYA SEMPURNA VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. JAKARTA Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., KANTOR WILAYAH I BANDUNG Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG DAGO, dk
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 815 K/Pdt/2017kepada Tergugat, sehingga Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak melakukan tindakan wanprestasi, melainkan dikarenakankeadaan "Force Majeur', yang diakibatkan belum dibayarnya hakhakPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat oleh Pemerintah RepublikIndonesia cq Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal BinaMarga, serta Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat atas pelaksanaanproyek pengerjaan peningkatan jalan untuk paket Simpang Tanah PutihBagansiapiapi (A
Register : 01-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
CV. USAHA MAJU SETIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YAITU PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI, BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH TAHUN ANGGARAN DUA RIBU TIGA BELAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RSUD SELASIH
2.PEMERITAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN
196 — 93
CV. USAHA MAJU SETIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YAITU PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI, BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH TAHUN ANGGARAN DUA RIBU TIGA BELAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RSUD SELASIH
2.PEMERITAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN
196 — 93
Inovatif Konsultan namun, karena keadaan kahar force majuareyaitu curah hujan yang cukup deras dalam waktu tempo yang cukuplama yang mengakibatkan banjirnya lokasi kerja dan tentunya jugamengakibatkan terkendala/terganggunya pelaksanaan fisik PekerjaanPembangunan Gudang Obat dan Alat Kesehatan RSUD Selasih.Dengan melihat kondisi alam tersebut yang tidak memungkinkanPENGGUGAT tepat waktu menyelesaikan pekerjaan aquo sampai padabatas waktu pelaksanaan dan serah terima pekerjaan yaitu berakhirpada tanggal
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
JEDDIN HASUGIAN
Tergugat:
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
82 — 10
JEDDIN HASUGIAN
Tergugat:
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
82 — 10
Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat dikualifikasi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 (tiga) UU No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua ) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Register : 21-12-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 208/Pid.Sus/2012/PN.TBK Tanggal 14 Maret 2013 — AIDIL FITRI bin PETTA KALLU
113 — 97
113 — 97
HORNET tersebut berdasarkan untuk dan atas nama Hornet MarineService INC, saksi menerangkan bahwa berdasarkan Memorandum of Agrement(sale and Purchase of vessel : Marine force) tanggal 31 Januari 2012 saksi FirmanRaja membeli MT. Hornet dari Conteam Petroleum Trading PTE, LTD sehargaSGD 160.000 ;Bahwa saksi menyewakan MT. Hornet kepada Wan Norazman Bin wan Ismailberdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal (Time Charter) tanggal 09 Mei 2012 ;Bahwa saksi tidak tahu bahwa MT.
Register : 10-07-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 77/PID/2015/PT PLG Tanggal 19 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : Fauzar SH bin Umar
Terbanding/Jaksa Penuntut : Deni Syafei, SH
90 — 25
Terbanding/Jaksa Penuntut : Deni Syafei, SH
90 — 25
sah, sehingga putusan tersebut menjadi tidak sah pula,dan putusan yang tidak sah harus dinyatakan batal demi hukum, selain itu jugaPutusan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat putusan sebagaimanaditentukan dalam pasal 197 KUHAP, dan karenanya beralasan menurut hukumuntuk dinyatakan batal demi hukum, sedangkan Putusan yang tidak sah danatau batal demi hukum mengkibatkan putusan tersebut dianggap tidak pernahada (never existed) dan putusan yang demikian itu tidak mempunyai kekuatanhukum (no legel force
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — DANIEL SENDJAJA, S.H. DK VS THOMAS SUPRATMAN DKK
91 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keadaan memaksa (force majeur) kahar;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman tidak sesuai dengansurat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barangatau;k.
Putus : 06-02-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/G/2016/PHI Sby Tanggal 6 Februari 2017 — MOHAMAD NURWATONI MELAWAN PT. PHILTERA
81 — 19
81 — 19
Putusan Nomor 175/G/2016/PHI SbyPasal 164.(1) Pengusaha dapat Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerna/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal
Putus : 22-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. PUTRA KHATULISTIWA
M e l a w a n :
1. WALIKOTA PONTIANAK
2. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK
3. PT. CITRA CONTRAKTOR HASAJA
168 — 37
168 — 37
Dian Punakawan tanggal 1 Juni 2005 menyampaikanlaporan hasil koordinasi/ Task Force ke Dinas/ Instansi terkait Tim SKNo. 66 Tahun 2005. (Vide Surat No. 17/DPPtk/VI/2005 tanggal 8 Juni2005) ;Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda dan PMD Kota Pontianak No.644/111/BP3MK.4 tanggal 9 Juni 2005, PT. Dian Punakawanmenyampaikan data ke Bappeda dan PMD Kota Pontianak mengenai1111data dan persetujuan pemilik ruko pasar flamboyan. (Vide Surat No. 22/DPPtk/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005).
Register : 02-02-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pdt/G/2012/PN.Bdg Tanggal 16 Agustus 2012 — Dra. NILAWATY DJUANDA LAWAN NYI. RD. DJUHRIYAH BIN RD. H. MOCH SAYUTI,DKK
66 — 7
66 — 7
Dengan demikianmempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force) danjuga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat sajadilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalah beralasandan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutan PROVISIPEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH III, IV, V, VI, VII dan VII mohon kepadaMajelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA;
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali Karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 625/B/PK/PJK/20109.