Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-03-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. MONANG RITONGA
8636
  • Monang Ritonga, MT (yang sebagiansudah tercakup dalam tugas dan kewenangan Kuasa PenggunaAnggaran) berupa;e Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa(spesifikasi tekhnis, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak),e menerbitkan surat penunjukkan penyedia, menyetujui bukti pembelianatau. menandantangani surat perintah kerja / surat perjanjian,melaksanakan kontrak dengan penyedia, menetapkan tim pendukungdan tenaga ahli, menetapkan besaran uang muka yang dibayarkan kepenyadia serta menetapkan
Putus : 24-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT TTE
Tanggal 24 Maret 2020 — HENGKY PELAFU Alias HAO
17880
  • Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara,Pasal 18 ayat (5) ;Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian tekhnis khusus,dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugasPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,Pasal 89 ;Ayat (4)Pebayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konsitruksi, dilakukan senilaipekerjaan yang telah terpasang
Putus : 30-04-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 30 April 2018 — SUNOKO WIRYO SENTONO, SH. MELAWAN 1. PT. BANK MANDIRI PERSERO, Tbk,. 2.RUDDYANTHO TANTRY, SH. 3. Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c.q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda. 4. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 5. Otoritas Jasa Keuangan.
18594
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebutdi maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha."
Register : 26-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 09/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 16 Juli 2013 — IR. H. HANAN ZULKARNAIN, MTP. DKK VS WALIKOTA PRABUMULIH; 2.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
9537
  • /G/2013/PTUNPLGUmum dan menerbitkan peraturan Komisi Pemilih Umum (PKPU), yangmana Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah berkenaan denganpedoman pedoman dalam rangka Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan atauKabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu Gubernur dan atau Bupati,Walikota, penyelenggaraan pemilu Gubernur diatur pada Pasal 9 ayat (3),sedangkan untuk Bupati, Walikota diatur pada Pasal 10 ayat (3), artinya KPUdalam menyelenggarakan pemilu menerbitkan peraturan yang bersifatpetunjuk tekhnis
Putus : 19-01-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 311/Pid.B/2015/PN Tsm
Tanggal 19 Januari 2016 — Aat Latifah Binti Ade Lukman
14447
  • terdakwa Aat Latifah bersama dengan suamiterdakwa yang bernama (Atep Saepul Alim) ;Bahwa suami saksi (H. lyon Suryono) telah menjadi korban penipuanyang pelakunya yaitu terdakwa Aat Latifah bersama suaminya (AtepSaepul Alim) ;Bahwa saksi mengenal suami terdakwa (Atep Saepul Alim)karena adahubungan kerjasama antara suami saksi (H. lyon Suryono) dengan suamiterdakwa (Atep Sepul Alim) yaitu hubungan kerjasama untukpembebasan tanah di Kp.Bantarsari, Kota Tasikmalaya untuk dijadikanPerumahan ;Bahwa tekhnis
Register : 27-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUYADI, SH Bin MINTO WIYONO Diwakili Oleh : sertiansyah
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Medi Santoni, SH
316135
  • Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan :1.
    Dinas PMDKab.Tebo pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 Tugas terdakwa adalah membantuBupati dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa,Pengembangan Usaha Ekonomi Perdesaan Pembinaan Pemerintahan Desa,Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi tepat guna perdesaan,Pengembangan Kelembagaan Desa dan Ketahanan Sosial BudayaMasyarakat Desa sesuai ketentuan Perundangundangan.Dan mempunyai Fungsi sebagai berikut : perumusan kebijakan tekhnis
    Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakatdan desa. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.Halaman 16 dari 226 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JMBPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berawal sdr.
Putus : 28-01-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID/2015
Tanggal 28 Januari 2016 — SYAHDAT SURBAKTI ;
6053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggi Medan.Namun pada kenyataannya dalam pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan menyebutkan jika Penuntut Umum tidak mengajukan kontramemori banding dan tidak mempertimbangkan kontra memori banding tersebut, walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum menerimakontra memori banding tersebut pada saat sudah memulai memeriksaperkara a quo maka seharusnya majelis hakim dapat lebih bijak dalam memberikan keputusan, karena kesalahan bukanlah dari Penuntut Umum melainkan tekhnis
Putus : 27-12-2016 — Upload : 10-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1041 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 27 Desember 2016 — SAHARI VS PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT TELKOMSEL), DK
4527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah ditetapbkan dan memberikan manfaat yangsebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;Kompetitif,Artinya, Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi PenyediaBarang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukanmelalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang danJasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;Transparan,Artinya, semua ketentuan dan informasi mengenai PengadaanBarang dan Jasa, termasuk syarat tekhnis
Register : 21-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 313/Pid.B/2020/PN Pgp
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
RAMADHAN AMANDA als. ADAN Bin MARBAWI
15612
  • karena terdapat kata atau diantara subunsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja subunsur dari unsur pasal tersebut berdasarkan fakta di persidangan, makaunsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis
Putus : 10-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2538 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Juli 2013 —
5423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2538 K/Pdt/20122222Yurisprudensi MARI Nomor 1816 K/Pdt/1989;Mengandung Kesalahan tekhnis, Sertipikat tanah dapat di batalkan;Yurisprudensi MARI Nomor 327 K/Sip/1976., Tanggal 22 November 1976;Ketentuan mengenai Sertipikat tanah sebagai tanda atau bukti hak miliktidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa Sertipikatyang bersangkutan adalah tidak benar;Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Putus : 30-04-2009 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 027 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 30 April 2009 — PT. BHINEKA USADA RAYA VS. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
551334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa spesifikasi Mobile XRay, Infusion Pump + stand,curret suction, Fetal Doppler, Suction Pump (Baby), SyringPump + Stand Patient Monitor (ICU infant), Ventilator ICU,Pulse Oxymeter, Tens dan Traksi Cervico Lumba Sacral,milik Terlapor V telah digunakan oleh Terlapor sebagaipersyaratan di dalam RKS (vide C32,C37);Bahwa pertimbangan Termohon dimaksud adalah tidak benar karenapeserta tender yang lain gagal dalam evalusi tekhnis, bukan karenaspesifikasi yang diajukan, akan tetapi karena tidak disertai
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
16083
  • bahwa prosesnya sudah dilaksanakan sesuai denganprosedur dan ketentuan yang ada sehingga hasil penilaiannya dapatdipergunakan sebagai Nilai Penggantian Wajar yang menjadi dasarnilai ganti Kerugian kepada Pemohon atas bidang tanah yang terkenaproyek Kereta Cepat JakartaBandung..Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai penghitungan nilaiPenggantian Wajar yang sepatutnya diterima oleh pemohon, makakami tidak akan menanggapinya terlalu jauh mengingat hal tersebutadalah merupakan hal yang termasuk kedalam tekhnis
Register : 14-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
Drs. HAJAMUDDIN MM.
7857
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Pembayaran , tanggal 9 Januari 2016
  • 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat Nomor: 02 Tahun 2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas ESDM Kab.Sumbawa Barat T.A 2013, yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Meneteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 03 Tahun 2013 , tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan T.A. 2013, yang telah dilegalisir.
  • 1 (satu) bendel Laporan Triwulan III Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Pedesaan Kab.Sumbawa Barat Tahun 2013.
Register : 24-10-2024 — Putus : 08-01-2025 — Upload : 09-01-2025
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl
Tanggal 8 Januari 2025 — Penuntut Umum:
DENNY WIJAYA, S.H.
Terdakwa:
ADDRI ANUGERA Alias AAN Bin M. ZEN ZAILANI (Alm)
83
  • Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Selaku Pengguna Anggaran Nomor 011 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
46. Asli Surat Keputusan Plt.
Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Nomor 017 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Staf Pengelola pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021.
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor: 530/90/Perpin/ BA/2021 Tanggal 28 Desember 2021.
50.
Register : 19-07-2024 — Putus : 06-11-2024 — Upload : 18-11-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks
Tanggal 6 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
1.FATHIR BAKKARANG, S.H.
2.FAISAL, S.H.
3.JAPAR PILA, S.H.
Terdakwa:
MOH. IRFAN SYARIEF, S.E BIN SYARIFUDDIN (TERDUGA)
9997
  • Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 18/ 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan lingkup secretariat daerah Tahun anggaran 2022;
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 900/ 77/ 2022 Tentang pelimpahan Sebagian kewenangan pengguna anggaran lingkup secretariat daerah Kab. Jeneponto
  • Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Jeneponto Nomor : 900/ 2/ 2022, Tentang penetapan pejabat penatausahaan keuangan sekrearait daerah kab.
    Jeneponto Nomor : 900/ 01/ 2022, tentang penetapan pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan lingkup secretariat daerah kab. Jeneponto tahun anggaran 2022
  • Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 821/524/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi melalui penyetaraan dari jabatan administrasi dilingkungan pemerintah Daerah.
Putus : 10-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 454/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 10 Januari 2018 — WASIMAN. H.S dkk lawan . PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP UNIT PASAR REMBANG dkk
5948
  • sembilan puluhenam ribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanaBukullPedoman Tekhnis
Register : 10-10-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2012
Tanggal 18 Juni 2013 — FRONT PEMBELA ISLAM vs PRESIDEN RI;
339703 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merujuk pada ketentuan Pasal 100 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, maka kedudukan Keputusan Presiden a quo merupakan kebijakan Presidenyang dimaknai sebagai peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan UndangUndang atau Peraturan Pemerintah.4 Dengan demikian bahwa anggapan Para Pemohon yang menjadikan Pancasiladan UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Keputusan Presiden No. 3Tahun 1997 merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukanPancasila dan UUD 1945 bukan sebagai norma hukum tekhnis
Register : 19-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
14538
  • dalam mengelola pinjaman bergulir agar sesualdengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM/BKM.Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap seluruh kegiatanpengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun KSM;Bekerjasama dengan LKM / BKM, relawan dan perangkat desauntuk mensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir;Bekerjasama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desauntuk membantu pengumpulan angsuran pinjaman.Tanggungjawab pengawas sesuai dengan yang dituangkan dalampetunjuk tekhnis
    Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanisadalah sebagai berikut :a.Menerima, mengolah, mengidentifikasikan jenis pengaduan dariwarga masyarakat terhadap kinerja BKM;Menyampaikan kepada pengurus BKM untuk dilakukanmusyawarah penyelesaiannya terhadap pengaduan yangdisampaikan oleh warga masyarakat Desa Gondangmanis;Menyampaikan hasil musyawarah penyelesaiannya kepada wargamasyarakat pengadu;Membangun sikap dan perilaku masyarakat untuk membangunkepercayaan terhadap kinerja BKM.Sesuai dengan petunjuk tekhnis
    persidangan.Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakanketerangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikandi persidangan.Bahwa r saksi sebagai Kepala Desa Gondangmanis Kecamatan BaeKabupaten Kudus periode tahun 20132019.Bahwa dalam struktur Kepengurusan BKM saksi menjabat sebagai DewanPenasehat dan Pengawas UPK dan BKM Mitra Usaha Mandiri DesaGondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sejak saksi menjabatsebagai kepala Desa Tahun 2007.Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis
    mengelola pinjaman bergulir agar sesuaidengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKM/BKM.Melakukan pengawasan / pemeriksaan terhadap seluruh kegiatanpengelolaan pinjaman bergulir baik di UPK maupun KSM;Bekerjasama dengan LKM / BKM, relawan dan perangkat desa untukmensosialisasikan kegiatan pinjaman bergulir;Bekerjasama dengan relawan dan para perangkat kelurahan/desa untukmembantu pengumpulan angsuran pinjaman.Sedangkan tanggungjawab pengawas sesuai dengan yang dituangkan dalampetunjuk tekhnis
Register : 19-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pwt
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YOSEF SIMBOLON
Terdakwa:
NGATINO Bin ATMOSUNARTO
9314
  • Ciomas Adi Satwa Pusat di Jakarta sebagaiFinance Accounting; Bahwabenar, secara tekhnis DO bisa keluar atas perintah dari Sales;Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019./PN Pwr.
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
10715
  • AHMADHASAN dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Jalan Merdeka diKabupaten Boalemotidak memenuhi standar keselamatan, pemasangan yangdilakukan oleh Terdakwa AHMAD HASAN tidak sesuai dengan standarkeselamatan pengguna jembatan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjayang telah diperhitungkan secara tekhnis sehingga dapat menyebabkan bangunanroboh atau rusak yang dampaknya dapat membahayakan keselamatan penggunajembatan, yaitu :a.