Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
I Nyoman Legawa
Tergugat:
1.PT. Gedong Agung Proverty Development
2.Ni Komang Adi Ayu Armiasih
3.I Putu Bagus Hartawan Adi Tenaya
4.I Kadek Bagus Darmawan Adi Tenaya
Turut Tergugat:
1.Agus Satoto, SH, M.Hum
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
3.AGUS SATOTO, SH. M.Hum. Notaris PPAT Wilayah Gianyar
151 — 75
  • tersebutkepada pihak pertama yang nantinya akan dipakai pihak pertamauntuk Pengembangan dan perluasan area perumahan ketanah atauobyek lainya Jangka waktu pemeliharaan/retensi bangunan 60 (enam puluh) daripenyerahan fisik bangunan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;pemeliharaan dimaksud adalah segala kerusakan yang bukan olehkesalahan pemakaian ( human error); pemeliharaan/retensi bangunandimaksud tidak termasuk yang diakibatkan oleh kebakaran, gempabumi, angin keras/badai petir dan bencana alam lainnya (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/Pdt/2016
Tanggal 28 Juni 2016 — SULIADI, vs. KOPERASI HARAPAN ABADI, PT WINDU NABATINDO LESTARI, BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1071 K/Pdt/2016negaranegara penganut sistem Anglo Saxon dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decisis et quitanon movere.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PT. FEGA INDOTAMA lawan LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (Singapore) PTE. LTD
458 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Singapura (vide Exclusive Distribution Agreement tanggal10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat("Perjanjian Distribusi")), sebagaimana dikutip di bawah ini;"Any disputes or differences arising out of or in connection wih thiscontract, including any question regarding its existence, validity orTermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance wth the Arbitration Rules of SingaporeInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 15-01-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/Pid/2013
Tanggal 15 Januari 2014 — DION JUANDA GIBRAN
66 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara otomatis berdampak langsung kepada seluruh kegiatan/aktivitas Terdakwa dalam rangka penanaman singkong untuk dapat menghasilkanumbi singkong yang bermutu, yang berakibat Terdakwa tidak dapat memenuhikebutuhan kelangsungan pekerjaan penanaman singkong, pemeliharaan,perawatan dan biaya dalam menjaga kualitas mutu umbi singkong (termasuk tetapitidak terbatas dikarenakan faktor alam, iklim, curah hujan, sinar matahari,kelembaban, pupuk dan masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi),force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 06-01-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 06/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Desember 2015 — Tuan BUDI HARTO X PT. MULTILINE SHIPPING COMPANY (YML DIV),Cs
289 — 112
  • term of shipment, jika term of shipment adalahCY/CY (FCLFCL) maka pengangkut menerima barang dilapangan penumpukandan diserahkan dilapangan penumpukan Negara tujuan dan Pengangkut tidakbertanggung jawab atas isi muatan karena dalam term ini telah disepakatibahwa shipper menyusun, memuat dan menghitung serta mengunci / segel,sehingga pengangkut tidak tahu isi barang yang ada dalam container,melainkan mengetahui melalui dokumen shipping instruction aja, yang manaPengangkut dalam keadaan tertentu (force
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 23-05-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk
Tanggal 2 September 2014 — PT. SURYA MADISTRINDO lawan EKO SUBEKTI
82 — 22
  • Bahwa pada bulan Oktober tahun2013 ada program Jak Force (IF) 2000 untuk mensupport pemekaranpengcoveran penjualan yang membutuhkan sekitar 320 tenaga kerja baru danfaktanya bisa terpenuhi lebih dari 400 tenaga kerja baru karena beberapa darimereka mengalami perpindahan posisi. Bahwa proses perekrutan TF adalahtanggung jawab tiap area. RPGA dan tim hanya memastikan proses sudahberjalan dengan semestinya. Bahwa tugas ini sudah dijalankan dengansemestinya.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 24-01-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg
Tanggal 4 Mei 2017 — PT SENTRAL BERHASILTEX VS SLAMET DKK
102 — 38
  • Hakim berpendapat pada bulan Desember 2012Tergugatlah yang berkehendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPara Penggugat karena dikategorikan Tergugat melakukan efisiensi, haldemikian adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ourun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 49/PDT/2017/PT BJM
Tanggal 13 September 2017 — ZUDA WERDI SUVIASTUTI Binti WAHONO - dkk Melawan PT BANK PANIN, Tbk, Kantor Cab. Bjm - dkk
106 — 176
  • Bahwa, Debitur/Pembanding 1 tidak dapat melakukan prestasinya kepadaKreditur yang disebabkan kejadian (perang) yang berada diluar kekuasaannya (Force Majeur)..
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum Penipuan
Register : 08-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Btl.
Tanggal 29 September 2014 — AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO Bin PARDJOKO (Alm)
51 — 41
  • Bahwa Terdakwaberkesimpulan perkara yang didakwakan kepadanya adalah bukan perkarapidana akan tetapi merupakan perkara wanprestasi, disebabkan olehsesuatu yang bersifat force mayor yang masuk ke ranah perkara perdata,oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagiberikut :e Menyatakan terdakwa AGUS SUPRANANTO HADIATMODJOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPsebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.e Menyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
252 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1019 K/Pid.Sus/2014Bahwa pertimbangan judex facti sebagaimana dimaksud Butir 6 dan Butir 7 diatas menjelaskan kondisi Force Majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal1245 KUHPerdata yang menyebabkan PT. FIG tidak dapat dituntut biaya, bunga,dan ganti rugi.
    RI 422 ADK/DKR/08/2009 tanggal 29 Agustus2009 Komite Kredit BRI memutuskan :1 Setuju perpanjangan fasilitas KMK selama 12 (dua belas) bulan sejak23 April 2009 sampai dengan 2010;i Setuju penjadwalan ulang Fasilitas Kredit Investasi;lil Menolak pencairan KMK secara bertahap sesuai perkembanganproyek;Bahwa perpanjangan waktu pembangunan pabrik selama (satu) tahun tersebutmerupakan tindak lanjut dari Force Majeure yang terjadi dalam pembangunanpabrik;Bahwa atas Force Majeure dalam pembangunan pabrik
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2015 — MHD. YUSUF, SE Bin MHD. SYAH.
108 — 27
  • berkurangnya uang, barang akibat kelalaianatau kesengajaan yang melawan hukum.eKepala daerah merupakan pejabat tertinggi di daerah yang dalam pengelolaankeuangan daerah mendelegasikan / melimpahkan kewenangannya kepadaSekda sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Sekdamelimpahkan ke SKPD yakni Kepala dinas Kepala dinas (Kadis).e Tertib dan taat merupakan asasasas umum pengelolaan keuangan daerah.ePenyimpangan terhadap asasasas umum pengelolaan keuangan daerah dapatdilakukan jika daerah dalam keadaan force
    Jika proposal diterima, uang juga tidaklangsung cair.e Setelah adanya disposisi Bupati lalu diteruskan ke bagian keuangan Setdakab.ePenarikan uang dengan menggunakan kas bon ketika daerah dalam keadaankonflik atau force majeur dibolehkan.eDahulu petugas verifikasi di bawah bagian keuangan namun sekarang ada dibawah SKPD.e Petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi hanya meneliti pada kebenarankelengkapan dokumen formil saja bukan kebenaran materiil (isi dokumen)karena tidak cukup waktu jika menilai
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbu
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
119 — 28
  • /Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbuyang sempurna (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence) hal inibersesuaian pula dengan:e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang berbunyi :Suatu Akte Jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorangpejabat, akte tersebut menurut undangundang dianggapsebagai bukti yang sempurna,e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yangberbuny
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 21-02-2018 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap
Tanggal 1 Nopember 2017 — - OKTOVIANUS MEIGER dkk -PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI UNIT III
216 — 128
  • dalam keadaan baikseperti sedia kala.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatnomor 29 dan 30, 31, 32, 33, 34, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perusahaandapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamiHalaman 78 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap17.18.19.20.21.22.kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atas keadaanmemaksa (force
    terhadap dalil posita angka 38 huruf b dan petitumangka 2 gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim setelahmenghubungkannya dengan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) ternyata berbunyi Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraHalaman 110 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Japterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau kKeadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 23-06-2014 — Upload : 21-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Juni 2014 — DJONI TJENDRA alias JONI CHANDRA alias JOHN SETIAWAN;
150 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danperistiwa tersebut patut ditafsirkan sebagai peristiwa force majeur yangterjadi diluar Kemampuan Terdakwa;Berdasarkan fakta yuridis tersebut unsur tindak pidana jika penggunaansurat itu dapat menimbulkan kerugian dari Dakwaan Ketiga Jaksa PenuntutUmum sama sekali tidak terbukti, dan Terdakwa tidak dapat dibebankanHal. 42 dari 50 hal. Put.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 158/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
HANDOKO SINGOPRANOTO
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PERWAKILAN WILAYAH JAWA TIMUR
152 — 174
  • . ; 2) Bab III Huruf B angka 13: Kriteria alasan sah sehingga rekomendasi dapatdipertimbangkan tidak dapat ditindaklanjuti adalah:1) Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi,bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yangmengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.,;2) Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: Pejabatmenjadi tersangka dan ditahan; Pejabat menjadi terpidana; dan Objek yangdirekomendasikan dalam sengketa diperadilan. ;3) Rekomendasi
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 29-09-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 58/PDT.G/2014/PN Sgl
Tanggal 1 Juli 2015 — TJHANG THU FUI alias Amok lawan Tuan ANTONI alias Butun, dkk
111 — 18
  • Sehinggaketika Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il dianggap melakukan ingkarjanji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janjiyaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ; SASTRO WIDJOJO, DKK
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 816 PK/Pdt/2009melawannya walaupun status hukum Tergugat I Asal benarsebagai satusatunya pemilik hak atas tanah Cilaut, olehkarena itu keadaan sebagaimana tersebut di tas dapatdikategorikan sebagai suatu keadaan force majeur yangberada di luar kekuasaan Tergugat I Asal PT.
    Karko Kultura Utama dihadapkandengan kekuasaan Tergugat V TNI AD saat itu sangatlah tidak berdayawalaupun berada pada posisi yang benar, oleh karena itu keadaansebagaimana tersebut di tas dapat dikategorikan sebagai suatukeadaan force majeur yang berada di luar kekuasaan Tergugat / AsalPT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 30 Juli 2015 — UMUL CHASANAH, SPd., MM
42 — 4
  • juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBawa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
    juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBahwa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUNESH KUMAR
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
380 — 141
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar
    3.g.
    Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018 1(satu) lembar
    49. Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017 3(tiga) lembar
    50. Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force
    TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(Ssatu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
    Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(satu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
Pengadilan PN SOE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN SOE Nomor -9/PDT.G./2015/PN SOE
Tanggal 21 September 2015 — -JONATHAN NUBATONIS (PENGGUGAT I) -NONI BANUNAEK (PENGGUGAT II) MELAWAN -PT. SOE MAKMUR RESOURCES (SMR) MANAGEMENT BARU (TERGUGAT I) -FARIA ARISTA. S. I. Kom (Inspektur Polisi Satu) (TERGUGAT II) -BRIPKA DOMINIKUS LAWEK, Pekerjaan Polisi (Penyidk Pembantu) (TERGUGAT III)
156 — 539
  • Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya wajid mengeluarkan keputusan tertulis diterima atauditolak disertai alasannya atau permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerimapermohonan tersebut.Pasal 113Ayat (1)Huruf a:Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain ;perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir,kebakaran dan bencana alam diluar Kkemampuan manusia.Huruf b :Yang dimaksud