Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2554 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Agustus 2017 — Ir. HARTATI KARIM, MP.;
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 4/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HAJAR ASWAD, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. ALIM BAHRI L. TANA bin LAHASANG Diwakili Oleh : RUBAENI PASIGAI SH
98 — 48
  • Kemudian secara tekhnis dijabarkan dalam Surat Edaran MENDAGRINo. 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan KerjaPemerintah Daerah (RKPD) mencakup beberapa bagian diantaranya padabagian B menjelaskan tentang proses penyusunan RKPD yang meliputi :Penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RENJA SKPD,MUSREMBANG, penyiapan dan penetapan RENJA, pengintegrasian RKPDkedalam proses penganggaran daerah.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-01-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 8 April 2014 — Pujono, S.Pd. Bin Sangkrah
60 — 16
  • adalah usaha peningkatan produksi padimelalui percepatan tanam padi pada daerah yang sering mengalami banjir denganmemberikan bantuan supaya hasil tanam dapat dipanen dengan baik dan untukmeningkatkan kualitas produksi pertanian dan untuk meningkatkan pendapatanpetani;Bahwa benar, terhadap kegiatan percepatan tanam Dinas Pertanian telahmengadakan pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:Pengguna Anggaran Ir.Delfi Praputra;Kuasa Pengguna Anggaran Ir.Muchlis;PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 06-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PT DENPASAR Nomor 139/PDT/2015/PT.DPS
Tanggal 6 Nopember 2015 — 1. ARDHY AL DIMORO. MO. sebagai :Pembanding I/Turut Terbanding IX ; 2. LIM WAN SENG sebagai : Pembanding II/ Turut Terbanding X 3. RUDY SANTOSO, sebagai :Pembanding III/ Turut Terbanding II 4. Drs. I PUTU PARWATA MAELIA KUSUMA, MM.sebagai :Pembanding IV/Turut Terbanding VII 5. LO STEFANUS, sebagai : Pembanding V/ Turut Terbanding IV 6. TAN ARLY CHANDRA, sebagai : Pembanding VI/ Turut Terbanding V ; 7. JOHNNY TANDIARY, sebagai : Pembanding VII/ Turut Terbanding VI MELAWAN 1. I NYOMAN DUG DUG, sebagai Terbanding Dan 1. I MADE SUDENA, sebagai : Turut Terbanding I 2. NI LUH DEWI ASTINI, SH., sebagai : Turut Terbanding III 3. KETUT NELI ASIH, SH.sebagai : Turut Terbanding VIII 4. I NYOMAN SURYAWAN, SH., sebagai : Turut Terbanding XI 5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, sebagai : Turut Terbanding XII
61 — 60
  • Sejak terjadi peralinan hak atas tanah aquo telah terjadibanyak perubahan fakta hukum akibat Perobuatan Hukum ParaTergugat sebagai pemilik sah atas tanah aquo, antara lain perubahanatas nama kepemilikan hak atas tanah pada sertifikat tersebutsekaligus merubah hal hal yang berhubungan dengan kewajiban atastanah tersebut, keluarnya Surat Persetujuan Prinsip MembangunPerumahan dari Bupati Badung, pada tanggal 14 januari 2005 yangdikeluarkan oleh Bupati Badung, Informasi Tata Guna Tanah danPertimbangan Tekhnis
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tul
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
176 — 408
  • 28 dari 62 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Tuldapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga penahananterhadap Pemohon berdasarkan penilaian Termohon guna kepentinganpenyidikan dan penegakan Hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri Pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1) KUHAPyakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yang cukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq MKUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan Hukum dan tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 29-04-2008 — Putus : 23-04-2009 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 138/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2009 —
93 — 28
  • maka dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak akan mengalamikerugian Materiil berupa pengeluaran biaya pembentukan tim due diligence yangterdiri dari USD 140.000 ( seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dansebesar Rp. 140.000.000, ( seratus empat puluh juta rupiah) yang antara lain timdue diligence tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan ; (i) Survei lokasidengan cara menyewa mesin drilling (bor) guna memastikan kandungan cadangantambangnya, (ii) mengeluarkan biaya pembelian alatalat tekhnis
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
471 — 120
  • perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
148 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidikarenakan ketentuanketentuan yang masih membutuhkanperaturan pelaksananya tersebut adalah mengenaihalhalterkait dengan materimateri yang masin memerlukanpenjelasan tekhnis dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Apakah Badan Permusyawaratn Desa (BPD) adalahmerupakan Badan Tata Usaha Negara?
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
117 — 28
  • tertuang dalam berita acaramengenai kesepakatan pembangunan, pengelolaan dan harga jual toko,kios, los dan lapak pasar menes kabupaten Pandeglang antara ketua FKPM(Forum Kerukunan Pedagang Pasar Menes) dengan Direktur UtamaPT.Taman Sari Raya.Bahwa sebelum diterbitkan Surat Rekomendasi dari DPRD KabupatenPandeglang, Surat Keputusan Bupati Pandeglang, Rekomendasi dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, tentang pembangunan danpengelolaan Pasar Menes sebelumnya.Telah melalui kajian secara yuridis tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — RIZKY RACHMAN HAPSORO.
84 — 18
  • Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris POKJAPekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai AsamAsam (lanjutan) (200 m)adalah : menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa menetapkan dokumen pengadaan menetapkan besaran nominal jaminan penawaran mengumumkan pelaksanaan pengadaan' barang/jasa di websitewww.pu.go.id program full eprocurement dan papan pengumuman resmi menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melakukan evaluasi adaministrasi, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk
    danmenetapkan dokumen pengadaan yang digunakan untuk pekerjaan ini .Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, panitia bersamasamamenetapkan besaran nominal jaminan penawaran yaitu Rp. 45.000.000,Panitia mengumumkan pengadaan Barang/Jasa melalui websitewww.pu.go.id program full eProcurement Kementerian Pekerjaan Umumdi Jakarta.Panitia menilai Dokumen Kualifikasi penyedia Barang/Jasa yang masukmelalui website www.pu.go.id program full eProcurement KementerianPU.Panitia melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
    Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran.7. Mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Balai Wilayah SungaiKalimantan Il8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil kepada Kepala Balai. Bahwa pada saat penunjukan anggota Pokja yang menjabat sebagaiKepala Satuan Kerja adalah ARY SATRIO dan Jabatan Saksi sebagaiDireksi Lapangan dan bertanggungjawab kepada PPK Irigasi DIANKAMILA.
Pengadilan PTUN SAMARINDA
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 —
280 — 198
  • Ridlatama Trade Powerindo telah ada SP 3 dariKepolisian ; Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Daerah(Bawasda) ;Saksi Kedua bernama ARMIN, ST , yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf ; Bahwa Hasil telaahan staf disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Kutai Timur ; Bahwa indikasi saksi ikut dalam proses pembuatan telaahan staf tersebut adalahpada tanggal 22 April 2010 diadakan rapat dengan dinas tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 19-09-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat:
HAJI TAMZIL AL KADRI
Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.Pejabat Pembuat Komitmen
3.PT Aceh Lintas Sumatera
115 — 16
  • Bahwa perusahaan Penggugat dinyatakan lulus pada saat dilakukandilakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan Harga, oleh Tergugat yaituvKelompok Kerja (POKJA) 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018,perusahaan Penggugat menduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan nilaipenawaran sebesar Rp 9.328.589.000,00, (sembilan milyar tiga ratus duapuluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)..
Pengadilan PN REMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN REMBANG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Rbg.
Tanggal 21 Juni 2017 — - WASIMAN. HS, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, DSP Unit Pasar Rembang, dkk
157 — 12
  • sembilan puluh enamribu rupiah);17.Dengan Bahwa mendasarkan dalildalil sebagaimana tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKANjika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Tanah Sengketasebagaimana Risalah Lelang Nomor 1602/2016 tertanggal 20 Septemberadalah telah sesuai telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkandengan alasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-02-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
HUKMA.
330 — 228
  • Penyaluran BantuanSosial Secara Non Tunai ; Peraturan Mentri Keuangan RI No.228/PMK.05/2016, tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/ 2015,tentang belanja Bantuan Sosial ; Permensos No.10/HUK/2016, tentang Mekanisme Penggunaan DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin ; Permensos No.11 Tahun 2018, tentang Penyaluran Bantuan PanganNon Tunai ; Juknis penyaluran Bantuan Non Tunai PKH Tahun 2018 ; Perdirjen Penganan Fakir Miskin Nomor 6 / 4 / PER / HK.01/08/2018,tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Endang Supriatna, SH
Terbanding/Terdakwa : Deddy Kusriadi, A.Pi Bin O. Syamsudin
143 — 62
  • Keterangan Ahli Sumargo, BE, SE, M.Si. selaku Tim Tekhnis dariDinas Bina Marga Kotamadya Cirebon .Kedua Ahli tersebut telah melakukan Audit Investigatif (pengecekan fisik)sesual dengan keahlian masing .3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.520 K/Pid.Sus/2014Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya Nomor : 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 05Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, PembuatLaporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) KelompokUsaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;DPPA SKPD
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Plg
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
M.ALI RUBEN,STH.i
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Ir. H. SARIMUDA, MT
Turut Tergugat:
1.Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang
2.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
69 — 11
  • hutang kepada perseoranganyang tidak berpotensi merugikan keuangan negara.Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertaHalaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2018/PN PlgWalikota dan Wakil Walikota juncto Surat KPU RI Nomor: 17/PL.03SD/06/KPU/I/2018 tentang Penjelasan beberapa ketentuan Pencalonan PemilihanTahun 2018, mengatur secara tekhnis
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 157/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2012 — EDY SAPUTRA SURADJA Bin (alm) HAMBALI SURADJA
196 — 94
  • Tapian Nadenggan sesuai berdasarkanAkte penggabungan Notaris Pengganti Kabupaten dati II TangerangSUHARTINI, SH Nomor : 6 tanggal 26 Nopember 2004 serta PengelolaOperasional Kebun dan Memberikan Bantuan Tekhnis Perkebunan milik PT.Tapian Nadenggan.Bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 5 September 2011 tentangPerubahan Susunan Pengurus PT. Tapian Nadenggan yang dibuat olehNotaris Hardinawanti Surodjo, SH, maka terdakwa diangkat kembali sebagaiDirektur PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
60 — 14
  • Buku Bimbingan Tekhnis Ke Bina Margaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Peraturan Daerah KabupatenKarawang Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010). Buku , Buku II dan Buku II! Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun 2010, khususnya untuk kegiatan pekerjaan peningkatan JalanBadami Pangkalan (15 Segmen) senilai Rp 8.700.000.000, (Buku DPA SKPD).
Pengadilan PN PANGKAJENE Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pkj
Tanggal 9 September 2019 — Pemohon:
1.H.ABD.MUIN
2.H.MUH.ABBAS. AT
3.HJ. SINGKE Binti TIBE
4.ABD. SAPA
5.RAODAH
6.H.LATTEH
7.SAKKA
8.AMBO TANG
9.SAIDA
10.SABIKE
11.ALIMUDDIN
12.ABD. SAMAD
13.H. ABD. RAUF
14.Hj. P.TOU
15.NABRIA
16.HJ. SALMIA
17.FATMAWATI
18.ASIS,B
19.SITTI AMINAH
Termohon:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
177 — 52
  • Bahwa penentuan nilai harga tanah/sawah perumahan danperkebunan serta rumah tinggal serta segala yang ada diatasnya yangdilakukan oleh Para Termohon pada tanggal 7 Juli 2017 jauh dari nilaipenggantian wajar, mengingat tanah sawah, perumahan dan kebun milik ParaPemohon adalah tanah sawah tekhnis (Sawah pengairan) dan perkebunanyang produktif yang memiliki beberapa macam tanaman yang menghasilkansetiap tahunnya;Bukan hanya itu !