Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
178106
  • Alasan yang dimaksudantara lain,a) Hasil pekerjaan tidak dapat ditundab) Menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat danc) Tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan / seleksi /pemillinan langsung dan melaksanakan pekerjaanBahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
    yang seharusnya disetor,tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadimilik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kasNegara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yangmenjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum.Bahwa Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Register : 13-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Yul Dirga
550443
  • File .ad1 tersebut disimpan dalam media penyimpanandata elektronik berupa DVDR Verbatim warna putih, nomor kode:MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yang betuliskan danbertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019891) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk,warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive SerialNumber 4053114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kodetulisan B1151124730D SDCZ71008G MADE IN CHINA D33724,KCCREMTADSDCZ71, beserta seluruh data elektronik yangtersimpan
    File .ad1 tersebut disimpan dalam mediapenyimpanan data elektronik berupa DVDR Verbatim warna putih,nomor kode: MFP626TF13060237 6 kapasitas 4.7GB, yangbetuliskan dan bertandatangan TOMMY HANDOKO 11 JUN 2019891) 1 (Satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk,warna: Silver, merk: Sandisk, model: Cruzer Force, Drive SerialNumber 4C53114656 1107115555, kapasitas 8GB, dengan kodetulisan B1151124730D SDCZ71008G MADE IN CHINAD33724", KCCREMTADSDCZ71, beserta seluruh dataelektronik yang
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
17168
  • 2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi terdapat penjelasanmengenai definisi Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :hal 260 Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kKemampuanmanusia (force
    majeure).
Putus : 21-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 April 2014 — Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO
6816
  • Keuangan dengan melihat kondisikeuangan PDAM ;Bahwa Biaya operasional itu diantaranya biaya rutin dan gaji ;Bahwa kalau bencana itu tidak termasuk dalam rutin itu farce majeure ;Bahwa kalau ada uang yang dipinjam untuk operasional itu saksi tidak mengetahui, dandigunakan untuk apa saksi tidak tahu ;Bahwa, apabila berkas itu sudah lengkap berarti itu sudah terbayar ;Bahwa saksi melakukan pengarsipan itu bila seluruh dokumen sudah lengkap dan tandabukti pembayaran kwitansi dan cap sudah ada;Bahwa penundaan
Register : 28-10-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 43/Pdt.G/2016/PN PBU
Tanggal 31 Mei 2017 — PENGGUGAT : MARHANI. SYAHRANI. HARTINI. KURHANI. RUSLANI .DIAH INTAN SARI. LINDA HERAWATI. YASRANI . MARDIANSYAH. MELAWAN : TERGUGAT : NADRANIAH. SYAHDARI . ANTON SISWANTO. SUKARDI.H.M. KARIYANTO . KISMAN.JUMIATI/JUMRATUL AISYAH. KASIANI. DEDY Bin SANI KAMIS. KARYADI Bin SANI KAMIS. JONI. ANOI. ANTONI. UJANG.AHMAD PUATJEN.
729
  • Oleh karenatugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah mengkonstatir kehendak paraHal 41 dari 120 Pts Perkara No.43/Pdt.G/2016/PN.PBUpihak yang melakukan perbuatan hukum dengan obyek berupa tanah ke dalam suatuakta yang merupakan akta otentik yang mempunya kekuatan pembuktian yangsempuma (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence).
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. AZMAN TAUFIK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
371365
  • dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku telah timbul kerugiannegara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badanusaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakanpertangungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalamhukum pidana (tindak pidana korupsi).Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat:1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum,lala, ataupun karena force
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Mei 2015 — DRS. H. SYAMSURI HADI
9914
  • sewa sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Camat;(3)Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi, camatmemberitahukan secara tertulis alasannya kepada Kepala Desa;(4)Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanberdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurangkurangnya memuat :a.e>a > 9 a OoPihakpihak yang terkait dalam perjanjian;Obyek perjanjian sewa;Jangka waktu;Hak dan kewajiban para pihak;Penyelesaian perselisihan;Keadaan di luar kemampuan para pihak (force
Register : 23-03-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FAUZAN, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD JAMAAH Bin PAJI
13933
  • Koperasi.Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaanbarang/jasa yang bersumber dari bantuan perkuatan oleh anggotakoperasi.Mengadministrasikan pengelolaan dana bantuan perkuatan dengan baikseperti pembukuan , pencatatan keluar masuknya dana dan dokumenpendukung lainnya.Menerima, menyisihnkan dan menyetorkan dana perguliran pada rekeningperguliran serta mengadministrasikannya dengan baik dalam pembukuandan laporan keuangan koperasi.Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa ( force
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
ABDULLAH HIKU, S.S alias PAK DULLAH
289303
  • Daerah dandapat digunakan sampai dengan tahapan berakhir tanpaadanya NPHD baru;4) Dalam hal sampai dengan berkhirnya seluruh tahapanpengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupatenBuru tahun 2017 masih terdapat sisa Dana hibah, PihakKedua harus mengembalikan sisa Dana Hibah kepada Pihakkesatu dengan cara disetor ke rekening Kas DaerahKabupaten Buru paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah seluruhtahapan pengawasan Pemilihan sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.Pasal 8 : Keadaan Memaksa ( FORCE
    MAJEURE )1) Keadaan kahar ( force majeure ) termasuk kebakaran,ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah danbencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihanburuh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yangberpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;2) Tidak satupun atau pihak dikenai tanggug jawab untukmemenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjanghal tersebut terhalangi, tercegan atau tertundapelaksanaannya oleh keadaan kahar ( force majeure).3) Dalam jangka
Putus : 11-04-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 April 2012 —
7932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepentingan operasionalperusahaan, pengelolaan KMP Pulau Sabu, pembelian BBM, gaji karyawan,ABK kapal, pengurusan Gros Akte di Jakarta, oleh karena dana subsidi belumdicairkan sementara KMP Pulau Sabu tengah beroperasi, maka Terdakwasebagai Direktur Utama bertanggungjawab penuh terhadap pengendalianperusahaan sesuai amanat Perda Nomor : 12 tahun 2008 termasuk KMP PulauSabu;Berdasar fakta dana pinjaman tersebut digunakan untuk pembelian BBMdisaat kapal kehabisan bahan bakar di tengah laut, keadaan yang force
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — Hj. WAODE KARNIWANTI, SE alias Hj. WAODE KARNIWANTI HB, SE
270170
  • Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaanmesin pompa namun juga melakukan pemasangan bahkanpengetesan terhadap item pekerjaan pengadaan mesin pompatersebut, namun hal ini tentunya akan terpenuhi jika tidak terjadihalhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelahrumah genzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang manaketika kami melakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumahgenzet
Putus : 30-05-2012 — Upload : 08-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 10 / Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - HERMAN TAHER alias ALAM
7865
  • prestasi kerja.Bahwa apabila penyedia barang tidak meyelesaikan pekerjaan tepat waktutanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka penyedia barang didendamaksimal sebesar 5% (lima) persen dan penyedia barang diberikesempatan selama 50 (lima puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan.Bahwakesalahan penyedia barang tidak dapat diperbaiki, maka kontrakharus diputus.Bahwa konirak boleh dilakukan perubahan.Bahwa sebelum kontrak habis dapat dilakukan addendum.Bahwa perubahan kontrak dapat dilakukan dengan alasan Force
Register : 11-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 237/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 10 April 2019 — PT. PETRONUSA BUMIBAKTI ; KEPALA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
283225
  • hukum itusecara teori kalau dia sebagai jabatan pemerintahan itu dia akanmelahirkan keputusankeputusan hukum publik kalau dia sebagai badanhukum dia boleh melakukan hubungan keperdataan sehingga dia harustunduk pada hukum perdata dalam hal perjanjian itu jadi semuanyaindikatornya itu saja namun pertanyaannya adalah Apakah misalnya adaregulasi yang kemudian bisa tidak mempengaruhi ada hubungankeperdataan Saksi kira itu tidak mudah untuk menentukan itu biasanyadalam sebuah perjanjian ada namanya Force
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 177/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
19751
  • melaksanakan kegiatan bansos/hibah yang telahditetapkan.d. dengan tidak adanya proposal yang dijadikan landasan dalampenetapan Perda APBD apakah dana dana bansos tersebut dapatdicairkan oleh BPKAD menurut pendapat ahli dengan mengacu padajawaban pada huruf a , b dan huruf c seharusnya dana yangdialokasikan tersebut tidak dapat dicairkan.Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
    karena uang yang seharusnyadisetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidakmenjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang beradadi kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau assetyang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secaramelanggar/ melawan hukum.Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negaraadalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatanmelanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA H. WANIANTO, ST
13123
  • dari 336Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara dan dasarhukum Ahli dalam menerangkan adalah sebagai berikut:Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkanoleh keadaan diluar kemampuan manusia (force
    majeure).
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
306213
  • Dalam hukum islam bisa dititipkan pada Kantor Urusan Agama atau pada saat itu bisa dititip di Kantor Catatan Sipil ; Bahwa menurut pendapat Ahli tentang keadaan Force Majeur. Misalnya akta yangbaru ditipbkan ternyata ada kebakaran yang menghanguskan testamen adalah Aktayang ditipkan di Notaris setiap bulan dilaporkan kepada Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia.
Register : 07-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Maret 2016 —
13034
  • Dalam 1 (satu) kelompok ada kelompok rumah tangga miskin; Bahwa sanksi yang diberikan jika ada anggota kelompok yang tidakdapat mengembalikan pinjaman adalah dengan sistem tanggungrenteng dalam 1 (satu) kelompok itu; Bahwajika satu kelompok tidak dapat membayar angsuranpinjaman maka ada Tim Penyehatan Pinjaman yang akan membantumencari permasalahan, jika karena force majeur maka pinjamanakan dihapuskan, namun jika karena kendala lain maka akan dicarikan solusi untuk mengatasinya;Bahwa tidak, pengurus
Putus : 21-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 21 Maret 2014 — SYAMSUL BAHRI, SKM, M.Kes
151105
  • Putusan Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.DKI.LITP/GOLECKI AirwayManagement SetKarl Storz/Variuos 2 Manikin Untuk Pharmabotics/CDT 100Pemasangan Dada(WSD)3 Rigid Bronkoskopi Karl Storz/Variuos4 Spirometri dan Alat uji /Schiller/Spirovit SP1Provokasi Bronkus Trokar MultikanalPemasangan Dada(WSD)Karl Storz/Variuos Trokar MultikanalPemasangan SelangDada (WSD)Karl Storz/Variuos USG Portable untukBiopsi dan Punksi PleuraGE Healthcare/Logiq Book XP IVKOLEGIUM BEDAHJANTUNG Diathermy/ElectrocouterValleylab/Force
    Putusan Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.DKI.Dada (WSD) Trokar Multikanal PemasanganSelang Dada (WSD)Karl Storz/Variuos USG Portable untuk Biopsi danPunksi PleuraGE Healthcare/Logiq Book XP V KOLEGIUM UROLOGIFlexible Cystoscope + Karl Storz/VariuosEndocamera setBipolar Resectoscope + Karl Storz/VariuosElectrocautery setUroflowmetri Laborie/Urocap HI Stand AloneUSG 3D Color Doppler for BK Medical/Pro FocusUrology + Trus Biopsy SetVI KOLEGIUM BEDAHJANTUNGDiathermy/Electrocouter Valleylab/Force FXVentilator
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — WAODE AMALA RABIA M, ST alias WAODE AMALA RABIA MALIM, ST alias WAODE AMALA RABIA M, ST., MT
213129
  • Usaha Baru tidak saja melakukan Pengadaan mesin pompanamun juga melakukan pemasangan bahkan pengetesan terhadap itempekerjaan pengadaan mesin pompa tersebut, namun hal ini tentunya akanterpenuhi jika tidak terjadi halhal yang bersifat kahar (force major);Bahwa benar sebelumnya telah ada perencanaan teknis, namunanggaran untuk pengadaan kabel menjadi tidak cukup setelah rumahgenzet berubah posisi dari tempatnya semula, yang mana ketika kamimelakukan peninjauan lokasi, dimana posisi dari rumah genzet
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR
Tergugat:
1.JUNI ASMADI
2.HARIYUDEL
3.JAINOL
4.RUSMANI
5.BAHRUDIN
6.WAHYUDIN
7.HUSNI TAMRIN
8.M ALIMIN
9.BAKRAN
10.SARFANI
11.JUNAIDI
12.MUNAWAR
13.REZA LELONO
14.DANIANTO
15.AHMAD RASID
16.CHANDRA WAHYUDI
17.HAIRANOR
18.JAJULI RAHMAN
19.ASMAIL
20.MAKSUM
21.RAHMAT
22.SAIPUL RAHMAN
23.YUNDANO
24.AHMAD FAUZAN
25.HADERANI
26.M ASIR
27.SARPANI
28.SARIDIN
29.CARNI YANTO
30.MUJAHIDIN
31.PAHRUDIN
32.AHMAD ALMUMIN
33.YOGI SUANDI
34.SUPIANOR
239119
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena Force Majeur adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak tanggal 15 September