Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — MUHAMAD KHUSAINI Alias ANANG KHUSAINI ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
81 — 20
  • BAWASLUPROV/JTM/I/2013,Putusan No.187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Hal. 6566tanggal 2 Januari 2013 dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu ProvJatim yang mana sejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan; e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah : e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi ;e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    5.192.153.165223.599.23 246.694.00 37.430.4695 096% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedur semestinya adalahmenjalankan proses pengadaan harus sesuai dengan tahapan pengadaan barang/jasaPengadaan langsung (PL) yaitu :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi; e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 15 Januari 2015 — BUDI YOGA BUTSONO, S.Pd
178 — 30
  • ., di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah: Mengusulkanpencairan/termin dengan cara membuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) dan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila dokumensudah lengkap yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh PanitiaPemeriksa Pekerjaan, PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan),Kontraktor pelaksana/rekanan dan pengguna Anggaran.Bahwa wewenang sesuai prosedur apabila
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 160 /Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 April 2016 — Pidana Korupsi - Drs. PARTOGI PANGARIBUAN
290 — 133
  • permohonan kemudian UPP menyampaikan surat permohonan kepadaDirektur Industri Kimia Dasar melalui TU Direktorat, jika belum lengkap akandikembalikan kepada importir untuk dilengkapi;Selanjutnya Direktur Industri Kimia Dasar mendisposisikan kepada KasubditIKDL (industri Kimia Dasar Lainnya) untuk diproses lebih lanjut.Kasubdit IKDL menugasi petugas pemproses yang ditunjuk untuk melakukanpenelitian dokumen.Pemproses/Petugas yang ditunjuk melakukan penelitian dokumen, apabiladokumen belum lengkap secara tekhnis
    Kasubdit Barang Konsumsi Direktorat Import Kemendag RI, danbertanggung jawab kepada Direktur Import kemendag RI yaitu saksiTHAMRIN LATUCONSINA, dengan tugas Pokok saksi berdasarkanOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan RladalahMelaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, susunan pedoman,Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dan penyiapan pemberian bimbingantekhnis serta evaluasi pelaksanaan import barang konsumsi;Bahwa kebijakan Import Barang Konsumsi adalah merupakan usulan usulandari instasi tekhnis
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 14/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Ir. DWI KRIDAYANI.,MM Diwakili Oleh : EKO TAKARI KRISTANTO, S.H.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. YUDI ARMINTO.,MT Bin FADLAN Diwakili Oleh : EKO TAKARI KRISTANTO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
277 — 173
  • (Asli)1 (Satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : PembangunanSarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT.PP (Persero) Tok. Buku 1/3 (Asli).1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana danPrasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015,Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya,PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 119/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 27 Januari 2014 — ARIF NURUL HUDA,ST.;
51 — 19
  • Wahana Mulia Bersamaharus dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh PokjaULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakan sebagai CalonPemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, makapada tanggal 12 Oktober 2011 Ir. HARI SUDIARTO Bin H.
    WahanaMulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis,namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakansebagai Calon Pemenang Pertama.Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV.Wahana Mulia Bersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang,maka pada tanggal 12 Oktober 2011 Ir.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 03-05-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 3 Mei 2018 — RUSMIN NURIADIN, ST.,M.PA
325 — 328
  • sesuai yang tertera dalam kontrak;Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanamanhutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harusmelakukan pengecekan lokasi asal usul bibit aoakah memenuhi syaratatau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukanpengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasitujuan, lalu. melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yangdidistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak,lalu identifikasi tekhnis
    sesuai yang tertera dalam kontrak;Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanamanhutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harusmelakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syaratatau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukanpengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasitujuan, lalu. melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yangdidistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak,lalu identifikasi tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
MANSYUR S. Dg. RANI BIN SEHU.
147 — 36
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 16-01-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 40 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Januari 2014 —
76 — 7
  • Bahwa menurut saksi, pekerjaan pembangunan drainase tersebut kurangdan tidak berfungsi, karena pekerjaan tersebut belum selesai, drainasetersebut terputusputus; Bahwa pedoman saksi dalam melakukan pengawasan hanya gambartipikal Uditch dan speks tekhnis, tidak ada gambar kerja yang harusmencantumkan apaapa yang harus dipasang. Bahwa saksi pernah menanyakannya kepada pimpinan yaitu H. Supardan saksi Rusli, dan menurut H.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
267 — 504
  • Saksi tahu karenapengakuan Syakir sendiri.Bahwa Saksi tahu karena pengakuan Syakir sendiri.Bahwa pada waktu dibuat Sprindik itu secara tekhnis ditingkatkan jadipenyidikan kalau sudah diekspos sudah tahu tersangkanya.Bahwa yang paling signifikan yang mengakibatkan Pak SurosoPemohon Praperadilan adalah email saksi syakir karena yangmengetahui suap ini adalah saksi Syakir dan bukti Pendukungnya Emailpak Syakir itupun tidak bisa dibuka karena menunggu putusan InnospecLimited.Bahwa terhadap rekeningrekening
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-04-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 26 April 2012 —
52 — 8
  • 5 Desember 2008 sebesar Rp 398.000.000, ;Bahwa pekerjaan pengadaan barang/jasa jaringan komputer belum selesai dikerjakanakan tetapi saksi telah mengajukan penagihan dengan suratnya tertanggal 26Nopember 2006 dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah kami selesaikan tanggal 26 Nopember 2008 ;Bahwa keterlibatan saksi sebatas pembuatan penawaran dan pengajuan penawaransaja, selebihnya masalah tekhnis saksi memberikan surat tugas pada Suratman ; Bahwa saksi sebagai pemenang lelang menyerahkan semua pekerjaan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 05/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 7 September 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
69 — 34
  • Menandatangani fakta integritas sebelum penanda tanganan kontrakpekerjaan;Membuat laporan hasil kegiatan pelelangan pengadaan barang dan jasakepada pejabat pelaksana tekhnis kegiatan/ Pembuat komitmen atau pejabatyang mengangkatnya;Bahwa jumlah Paket yang dilelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 35Paket untuk kegiatan pengadaan Meubeler sekolah tingkat SMA dan SMK yangtersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Propinsi Kalteng tahun 2009, anggaranbersumber dari APBD (DAU) DPA SKPD Diknas Prop
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-07-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 23 Juli 2012 —
31 — 6
  • tidaknya KelompokPeternak Sapi dilihat dari pembayaran jasa dan pengembaliannya, jikalancar maka tahun 2002 kelompok tersebut akan diberikan lagi dariprogram sapi kereman ; e Sistem pemberian Program Pengembangan Sapi Kereman tersebutsampai dengan pencairan Dana untuk Kelompok Peternak Sapi Kereman yaitu : Pada awalnya Pemda Magetan melalui Dinas Kehewanan Kab Magetan(sekarang Dinas Peternakan dan Perikanan) menganggarkan Program sapiKereman dan diinformasikan kepada masyarakat melalui petugas tekhnis
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
JUHERAN Bin KIPET
92 — 29
  • perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1ke(1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, bahwaalasan Terdakwa tidak pernah mempunyai niat maupun menikmati uang ADDtersebut bukanlah alasan untuk membebaskan Terdakwa karena sebagaimanafakta di persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa setelah mencairkanuang ADD justru menyerahkannya kepada saksi Muslihat (Sekretaris Desa) danbukan kepada TPK untuk pelaksanaan tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi - MUSAFAH
198 — 100
  • Rekomendasi dari Instansi Tekhnis terkait / Kementerianterkait yang mengatur barang.Bahwa dalam rangka proses permohonan Surat Persetujuan Importersebut tidak dipungut biaya.Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.60.000.00, dengan carapemindah bukuan ke rekening atas nama KRISANDI ARDIAN pada bulanJuni 2015 dalam rangka pinjaman kepada saksi IMAM ARIYANTA.Bahwa saksi sampai saat ini belum mengembalikan pinjaman uangtersebut akan tetapi saksi tetap berusaha akan mengembalikannya.Bahwa saksi membenarkan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 15 Desember 2016 — SUSENO, DKK LAWAN PT. SUMBER KARINDO SAKTI
72 — 67
  • 171/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn halaman 108Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksamagugatan para penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti bukti dan keterangansaksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dapat dipahami bahwasesungguhnya antara para Penggugat dan Tergugat telah berlangsung hubungankerja yang telah memenuhi unsure adanya perintah, pekerjaan dan upah;Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 7 bagian pokokperkara pada dasarnya salah satu upaya tekhnis
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2014 — - Ir. SAIBON SIRAIT
89 — 32
  • Menteri Pertanian Nomor511/KPTS/PD/310/9/2006, tentang jenis komoditi tanaman binaanDirektorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangandan Direktorat Jenderal Hortikultura adalah jenis tanaman yang masukdalam ketegori perkebunan yaitu : Kelapa sawit, karet, kopi, kakao(coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
    oleh Direktorat JenderalPerkebunan, hasil penelitian Ahli adalah : pada umumnya apabila adamelebihi jumlah tanaman sesuai dengan jarak tanam menurut petunjuktekhnis yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utaradan Direktorat Jenderal Perkebunan adalah tidak layak karena dapatmengakibatkan tanaman itu tidak berproduksi dengan baik.Bahwa setelah Ahli melaksanakan penelitian daftar nominatif Base Campdan Access Road serta mengkalkulasikan dengan jumlah tamamanberdasarkan petunjuk tekhnis
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 15 Agustus 2014 — - Drs. CORNELIS RUDOLF KAPITAN alias CORNEL R. KAPITAN
81 — 45
  • Spesifikasi tekhnis barang/jasab. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) danc. Rancangan Kontrak2. Menerbitkan penunjukan penyedia barang dan jasa3. Menandatangani Kontrak4. Melaksanakan kontrak dengan dengan penyedia barang/jasa5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan8.
    Graha PustakaMedia Utama padahal bertentangan dengan dokumen lelang dan beritaacara Aanwijzing merupakan pengalahgunaan kewenangan dalam jabatandimana seharusnya panitia pengadaan memutuskan bahwa dokumenpenawaran dari kedua perusahaan/rekanan tersebut tidak memenuhi syaratadministrasi atau tekhnis dan harus digugurkan , dan panitia pengadaanwajib menyatakan dan membuat keputusan bahwa pengadaan/pelelangandinyatakan gagal sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf d PeraturanPresiden R.I.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
101 — 23
  • Juni 2013;Bahwa dalam kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi DanStimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang MampuPaket Pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Type Batacolokasi Malinau 1 dan Malinau 2 Kab.Malinau Pada Bidang CiptaKarya Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Timur TA.2013 saksiditunjuk dan menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaranberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kalimantan TimurNomor : 954/171.D/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Sungai Konjang, Kota Samarinda;Bahwa saksi secara tekhnis tidak mengetahui apakah pekerjaanPembangunan Rumah Layak Huni Type Bataco Kegiatan FasilitasiDan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat KurangMampu T.A. 2013 Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan UmumKalimantan Timur 2013 lokasi Kabupaten Malinau telah selesaidikerjakan, karena saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan;Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah sdr.ABDUSSAMAD sebagaimana Perjanjian Pinjam Perusahaan /Bendera Pembangunan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
ANDI HASANUDDIN MAKKASAU Alias ANDI LIPU Bin MAKKASAU
60 — 22
  • menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)sudah ada aturannya ; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ditunjuknya saksi YunuS menjadiPPTK bukan sebagai PPK ;Bahwa Yang menunjuk saksi Yunus sebagai PPTK adalah Kepala Dinas;Bahwa Laporan pekerjaan proyek tersebut diserahkan kepada saksisebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;Bahwa Ada laporan mengenai item pekerjaan ;Bahwa Kepala Dinas yang menunjuk Direktur Pengawas ;Bahwa Kepala Dinas yang menunjuk untuk adanya Direktur Pengawas;Bahwa PPTK adalah Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/PID.SUS/TPK/2015/PN Smr
Tanggal 17 Maret 2016 — Jaksa Penuntut:
RUSLI USMAN
Terdakwa:
RINA ASIANI Binti H. JAMALUDDIN SILAWANE
272 — 21
  • MANJA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa; Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani padasaat dimintal keterangan dalam persidangan; Bahwa benar saksi sebagai Kepala Subsi Status Hukum Kapal dansertifikasi Kapal di KSOP Nunukan; Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala SubsiStatus Hukum Kapal dan sertifikasi Kapal di kantor adalah := Memeriksa Notice tekhnis radio, Bertanggung jawab kepada statushukum kapal, pengukuran