., namun dalam proses mediasi, mediatortidak berhasil mendamaikan, dan persidangan berlanjut sampai tahap jawabmenjawab antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Nomor241/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 20 Juni 2019, Penggugat menyatakanHalaman 4 dari 6 putusan Nomor 241/Pat.G/2019/PA.

Gugatan Penggugat dicabut, olen karenaperkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dikeluarkan biayabiayasedangkan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKANMengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor241

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah).Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor241/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 18 November 2020 tersebut amarnya adalahsebagai berikut :1.

hak dengan sengaja memberi kesempatanpada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalamdakwaaan kedua, dan selama persidangan baik dalam peradilan tingkat pertamamaupun dalam tingkat banding tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupunalasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa makaTerdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan pidana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangandiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor241

berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat banding;Memperhatikan,dari Pasal 303 ayat (1) ke2 Kitab UndangUndangHukum Pidana dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor241

Putusan Nomor 25 PK/Pid/2020 Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 23 Januari 2018 Nomor241/Pid.B/2017/PN Lwk, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PALILING alias ANTON tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana menganjurkan melakukan pembunuhan berencana sebagaimanadalam dakwaan tunggal;.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti strip 1 sampai dengan strip 47, selengkapnya sebagaimanadalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnyadikembalikan kepada keluarga korban FRANS PALILING dan ROSWITADAUNLELE yakni saksi ADRIANA PALILING alias SERLI alias MAMARESI alias ADRIANA;Barang bukti strip 48 sampai dengan strip 55, selengkapnyasebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari

2018, statusnyadikembalikan kepada saksi Anak KIKI PALILING alias KIKI;Barang bukti strip 56 sampai dengan strip 58, selengkapnyasebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23 Januari 2018, statusnyadikembalikan kepada ZULFIAN MOODUTO alias ZUL;Barang bukti strip 59, selengkapnya sebagaimana dalam amar PutusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 241/Pid.B/2017/PN Lwk., tanggal 23Januari 2018, statusnya dikembalikan kepada saksi ANDOLINAPOPPY KURAMA;Hal. 9

Bahwa Pemohon menikah dengan Mardani (Almarhum) pada tanggal 7Agustus 1990 di Muara Aman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor241/18/IX/90 Pada Tanggal 27 September 1990;2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) oranganak;3. Bahwa kemudian Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon keDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;4.

terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanayang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukanperbaikan redaksional tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kutipan Akta KelahiranPemohon tersebut;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohonmenerangkan bahwasanya pemohon menikah dengan Mardani (Almarhum) padatanggal 7 Agustus 1990 di Muara Aman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor241

selengkapnya sebagaimanatelah diuraikan dalam duduk perkara diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1 sampai dengan bukti Surat P.6, sertadihubungkan dengan substansi keterangan 3 (tiga) orang saksi, telah ditemukanfaktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa, pemohon lahir di Muara Aman pada tanggal 3 Februari 1967 dari dariayah yang bernama Syamsudin dan Ibu yang bernama Urip; Bahwa, Pemohon selanjutnya menikah dengan Mardani pada tanggal 7Agustus 1990 di Muara Aman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor241

OKUAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaSelanjutnya disebut sebagai Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor241/Pdt.P/2018/PN Bta tanggal 06 Desember 2018 tentang Penetapan HakimTunggal yang mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Baturaja Nomor241/Pdt.P/2018/PN Bta tanggal 06 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah membaca berkas permohonan serta surat surat lain ;Telah mempelajari buktibukti

tidak pulamengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukaneksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakansecara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bgtelah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutusperkara ini tanoa hadirnya Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranyasecara lisan pada persidangan tanggal 20 September 2021 yang telah dicatatdiregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor241

/Pdt.G/2021/PA.Tlg. pada tanggal 13 September 2021 dengan alasanantara Pemohon dengan Termohon telah berdamai dan rukun kembalisebagimana layaknya suami isteri;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telahberdamai dan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasanbagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan MajelisHakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tlg. pada tanggal 13 September 2021, selesai karenadicabut;Menimbang

PdgDUDUK PERKARAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalamPutusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor241/Pdt.G/2017/PA.SJJ,tanggal21 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal7 Syawal 1439Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap kepersidangan tidak hadir;2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);3.

Pengadilan Tinggi Agama Padang;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara initelah diajukan olen Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut caracarayang ditentukan dalam pasal 7 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947, jopasal 199 ayat 1 R.Bg, maka permohonan banding Pembanding dinyatakandapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelahmempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkanbanding serta putusan Pengadilan Agama Sijunjung + Nomor241

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor241/Pdt.G/2017/PA.Sjj 9 tanggal 21 Juni 2018 bertepatan dengantanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah;3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 12 Desember2018Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440Hijriah olehkami Drs. Hamdani.

akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugatdengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkankeburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai,diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat,padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarikkemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fighiyah yang diambilalin sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor241

Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat abhlihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :je art gl Syolgi gl 55% 55% VIau allArtinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atautidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya bolehdiputuskan dengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor241

Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untukmengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaTakengon,Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor241/Pdt.G/2017/MS.Tkn5.

Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 466.000,Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor241/Pdt.G/2017/MS.Tkn

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor241/Pid.Sus/2021/PN Bir, tanggal 16 Desember 2021, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Bireuen, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;.

Bahwa Judex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor241/Pid.Sus/2021/PNBIR Tanggal 09 Desember 2021 telah tidak tepatatau terdapat kesalanan penerapan hukum atau dalam penerapan hukumtidak sebagaimana mestinya sehingga telah bertentangan dengan aturanhukum serta tidak memperhatikan unsurunsur Asas KEPATUTAN, AsasKEADILAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM SESUAI dengan SURATEDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 05/1973 Tentang PemidanaanAgar Sesuai Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.2.

PERK : PDM142/BIR/09/2021 tanggal 02Desember 2021 yang bersama ini copynya kami lampirkan dan dibebankanmembayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingi mempelajaridan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acarapersidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor241

yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding;Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undangundang R.I Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor241

Putusan Nomor 637 K/TUN/2018Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor241/G/2017/PTUNJKT., tanggal 20 Maret 2018, kemudian permohonanbanding terhadap putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan amar olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor156/B/2018/PT.TUN,JKT., tanggal 1 Agustus 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,Perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 01 Agustus 2018juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor241/G/2017/PTUNJKT tanggal 20 Maret 2018;MENGADILI SENDIRI:DALAM PENUNDAAN:Halaman 3 dari 7 halaman.

BekasiTimur, Bekasi sebagai Pemohon dalam perkara permohonan Nomor241/Pdt.P/2019 /PN.Bks yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasitanggal 4 Juli 2019;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mencabutpermohonannya secara lisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBekasi tanggal 4 Juli 2019 dengan Nomor Register : 241/ Pdt.P/2019/PN.Bks ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannyamaka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5September 2013 Nomor241/Pen.Pid.B/2013/PN.Bjn.Sejak tanggal 14 September2013 s/dtanggal 12 Nopember 2013 ;2. Nama lengkap : PURWANTO Bin SARMAN.Tempat lahir : BojonegoroUmur >: 45 tahun /26 Juni 1989Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Gogolan Desa Mojorejo Rt. 02, Rw.01, Kec. Ngraho, Kab. BojonegoroAgama : Islam.Pekerjaan : Tani;Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/PenetapanPenahanan :1.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5September 2013 Nomor241/Pen.Pid.B/2013/PN.Bjn.Sejak tanggal 14 September2013 s/dtanggal 12 Nopember 2013 ;3. Nama lengkap: CIPTO Bin SOMO PARIS.Tempat lahir : BojonegoroUmur : 45 tahun /22 Oktober 1975Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Ngasem, Rt.02 Rw.04 DesaMargomulyo, Kec. Margomulyo , Kab.BojonegoroAgama : Islam.Pekerjaan : Tani;Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/PenetapanPenahanan :1.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5September 2013 Nomor241/Pen.Pid.B/2013/PN.Bjn.Sejak tanggal 14 September 2013s/d tanggal 12 Nopember 2013 ;4. Nama lengkap : NYOTO Bin KASMIRAN.Tempat lahir : BojonegoroUmur : 33 Tahun.Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Ngasem, Rt.02 Rw.04 DesaMargomulyo, Kec. Margomulyo , Kab.BojonegoroAgama : Islam.Pekerjaan : Tani;Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/PenetapanPenahanan:1.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5September 2013 Nomor241/Pen.Pid.B/2013/PN.Bjn.Sejak tanggal 14 September 2013s/d tanggal 12 Nopember 2013 ;Para Terdakwa menyatakan bahwa dalam persidanganini tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ; Majelis Hakim tersebut:e Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanggal 15 Agustus2013 No.241/Pen.Pid.B/2013/PN. BJN, perihal Penunjukan MajelisHakim.2.

Tanda Penduduk atas nama Eny Wiliyawati Nomor3573046505810007 dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal 05 Juli 2012,bermaterai cukup, Sesuai dengan aslinya (P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukun Kota Malang Nomor241/21 7/I/2003 Tanggal 27 Februari 2003, bermaterai cukup, sesuai denganaslinya (P.2);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eni Wiliyawati Nomor:. 7253/Tb/2011tanggal 21 September 2011, yang dikeluarkan oleh

Penetapan No.0137/Pdt.P/2018/PA.MlgMenimbang, bahwa dengan mengacu pada peraturan tersebutPengadilan mendapat penyerahan kewenangan untuk itu dan karenanyaperubahan biodata menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang dari aspek kebutuhan;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Nikahyang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Nomor241/217/11/2003 Tanggal 27 Februari 2003, dalam Kutipan Akta Nikah mana,Nama ayah Pemohon dan tempat tanggal lahir Pemohon tertulis

Rochmat, Malang, 26 Mei1981 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor241/217/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kecamatan Sukun Kota Malang Tanggal 27 Februari2003 diubah menjadi nama ayah Pemohon dan tempat tanggal lahirPemohon Eny Wiliyawati binti Abd. Rachmad, Malang, 25 Mei1981;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahannama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanSukun Kota Malang;4.

Puluh EnamRibu Rupiah ) ;Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri MataramNomor 241/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 1 Maret 2016, yang telah diberitahukankepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10Maret 2016:Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 10 Maret2016 Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor241

No. 55/pdt/2016/pt.mtrmemberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkasperkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, sesuai dengan suratketerangan yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor241/Pdt.G/2015/PN.Mtr. tanggal 8 April 2016 yang menerangkan bahwa kuasaPenggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak datangmempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor241/Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 1 Maret 2016;DENGAN MENGADILI SENDIRIm@ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;m@ Menyatakan banhwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilakukan di Mataram pada tanggal 20 Agustus 1999 yangdikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKotamadya Dati II Mataram, putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;m@ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untukmengirimkan

PA.GMHalaman 1Termohon I, Termohon Il, Termohon Ill dan Termohon IV selanjutnyadisebut sebagai Para Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2021telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Kontensius), yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Nomor241

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor241/Pdt.G/2021/PA.GM. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Bahwa pada tanggal 08 September 2006 Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BalongKabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor241/20/1X/2006 tanggal 08 September 2006) ;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatbertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat bulanDesember 2010 ;3.

Kemudian MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehatiPenggugat namun tidak berhasil, Jlalu pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Nomor241/20/1X/2006 Tanggal 08 September 2006, (P.1) ; Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat

PenunjukanPergantian Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara ini;5,Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal26 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT BJM6.Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6Oktober 2021 Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Bjb.7.Relaas Pemberitahuan Permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2021 Nomor241

/Pid.Sus/2021/PN Bjb;8.Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2021,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11Oktober 20219.Relaas penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwakepada Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2021 #=Nomor241/Akta.Pid/2021/ PN Bjb ;10.Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada PenuntutUmum tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN.

merk Vivo warna putih, No Imei ;867355048421895 / 867355048421887 No Telpon: 083863513735, 1 (Satu)unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih nopol : DA 6348 AHQNo.rangka : MH16FZ13KK613996 No. sin : JFZ1E614915, , Uang tunaiRp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;4.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbarutelah menjatunkan putusan pada tanggal 4 Oktober 2021 Nomor241

biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalamamar putusan ini;Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;Mengubah dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor241

Nomor241/55/X/82, tanggal 10 Oktober 1982, sebenarnya adalah XXXX .dan3. Memerinttahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perubahan namatersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kab. Mojokerto4.

Menetapkan Nama suami XXXX yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Mojo kabupaten Mojokerto Nomor241/55/X/82, tanggal 10 Oktober 1982, sebenarnya adalah XXXX;3. Memerintahkan kepada Pemohon I untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut diataspada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto untuk dilakukanperubahan pada Regester Nikah dimaksud; 4.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganTermohon pada tanggal 19 Nopember 2009, di hadapanPejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangaran,Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor241/06/X1I/2009 tanggal 19 Nopember 2009 dengan statusPemohon jejaka dan Termohon perawan;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo Nomor241/06/X1I/2009 Tanggal 19 Nopember 2009, bukti tersebuttelah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya (P.1);B. Saksi Saksi:1.

tunai dan sekaligus;Menyatakan para pihak harus tunduk dan patuh pada putusan dalamperkara ini;Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupunverzet (uit voerbaar bj voorraad );Biaya menurut hukum;Atau : memberikan suatu putusan lain, yang dipandang adil dan bijaksanadalam suatu peradilan yang baik (ex aquo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan nebis in idem olehPengadilan Negeri Surakarta dengan putusan Nomor241

Nomor241/Pdt.G/2016/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSurakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 23 Januari 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat