maka penerbitan pembalikan namasertifikat yang semula atas nama Penggugat ke atas nama Tergugatyang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka(Turut Tergugat) adalah sertifikat yang tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat dan untuk itu memerintahkan Badan PertanahanNasional Kabupaten Sikka (Turut Tergugat) untuk mencoret namaTergugat dan menerbitkan kembali sertifikat atas nama Penggugat.24.Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka (TurutTergugat) yang melakukan proses

balik nama dari nama Penggugat keatas nama Tergugat sehingga Badan Pertanahan Nasional KabupatenSikka (Turut Tergugat) mengeluarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor:381 tertanggal 07 11 2012 untuk tanah milik Penggugat seluas 1.930M2 (seribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan sertifikat hakmilik (SHM) Nomor: 1848 tertanggal O07 11 2012 adalah jelasperbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka (TurutTergugat) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hokum,maka sertifikat hak milik

Tergugat melalui kerabat terdekat, saudara maupun kunjunganHalaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Tjs12.13.langsung, akan tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan danhingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah NegaraRepublik Indonesia;Bahwa perbuatan Tergugat yang pergi dengan tanpa menyelesaikan terlebihdahulu proses peralihan hak atas obyek jual beli dinadapan PPAT dengandemikian telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapatmelakukan proses

balik nama atas obyek sengketa, dengan demikianmenurut pendapat Penggugat perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa oleh karena jual beli tersebut sah maka Penggugat merupakanpemilik sah atas tanah tersebut, lagi pula sekarang Tergugat tidak ketahuitempat tinggalnya lagi , maka mohon kepada Mejelis Hakim pemeriksaperkara untuk menyatakan memberi kKuasa kepada Penggugat untuk danatas nama Tergugat guna menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) untuk melakukan perbuatan hukum termasuk

Berdasarkan Akta Kuasa untuk menjual nomor 15 tanggal16 Juni 2001 maka dilakukan transaksi jual beliberdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPATA.Eddy Kristian,SH dan kemudian oleh Notaris/PPATdiajukan permohonan proses Balik Nama Sertifikat HakMilik nomor 219 di Kelurahan Ardipura tertanggal 13081999 seluas 1.018 M2 dengan Surat Ukur nomor 19/1999tanggal 30/07/1999 atas nama Syarif Tanuddin kepadaPenggugat ;.

telah menerima berkaspermohonan balik nama sertifikat dari Syarif Tanuddinke Penggugat akan tetapi dengan berbagai alasanTergugat meminta untuk memperbahurui Akta Kuasa Menjualdan memperbaharui Akta ~ Jual Beli maka Penggugatmengikuti saran Tergugat dan akhirnya diterbitkan AktaKuasa untuk menjual nomor 01 tanggal 19072010 olehNotaris Yovitarea,SH dan ditindak lanjuti denganterbitnya Akta Jual Beli nomor 47/JB/VII/2010 tanggal27 Juli 2010 dihadapan Notaris/PPAT A.Eddy Kristian,SHdengan maksud agar proses

balik nama dapat dilaksanakanakan tetapi ternyata Tergugat menerbitkan surat nomor271/9171/VIII/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 ;.

dengan buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor611/Balonggede, Gambar Situasi tertanggal 8 November 1990Nomor 784/1990, dimana setelah meninggal almarhum Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 611/Balonggede tersebut dibalik nama ke atasnama 10 (sepuluh) orang bersaudara, yaitu Pemohon dan TermohonKasasi; Bahwa disepakati kKemudian atas sebidang tanah dan bangunantersebut diberikan kepada Termohon Kasasi Il/dahulu TerbandingIl/Tergugat II; Bahwa untuk proses balik nama, maka harus ada Akta

yaitu Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi Il; Pada tanggal 30 April 1998, kembali Termohon Kasasi II menjual2 (setengah) lagi haknya atas tanah dan bangunan tersebut kepadaPemohon Kasasi dengan harga 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluhlima juta rupiah), sehingga totalnya dari penjualan tersebut menjadi450, dimana penjualan tersebut dalam prosesnya dilakukan melaluiHibah dengan Akta Nomor 115/II/04/Bdg/H/1998 tanggal 30 April1998 di hadapan Turut Termohon Kasasi, dan Turut TermohonKasasi melakukan proses

balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 611/Balonggede dari atas nama 2 (orang) yaitu PemohonKasasi dan Termohon Kasasi Il menjadi hanya nama PemohonKasasi saja, dan sejak itu Pemohon Kasasi yang menempati danmenguasai serta mengusahai tanah dan bangunan tersebut sampaisekarang; Bahwa masalah baru timbul ketika Para Termohon Kasasimenggugat Pemohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Bandung padatahun 2012 (14 belas tahun kemudian) dengan roll Perkara PerdataPMH Nomor 23/Pdt/G/2012/PN Bdg., dimana pada

./ Rogojampi sekitar pukul10.00 Wib untuk keperluan penandatanganan Perjanjian Kreditsekaligus proses balik nama sertifikat hak milik yang dijadikan jaminanmenjadi atas nama saksi. Sore harinya, saksi diberitahu oleh Terdakwa,bahwa untuk dana pinjaman telah cair dan masuk ke rekening saksidan kemudian saksi cek via ATM ternyata benar ada uang masuk kerekening saksi sebesar Rp93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga jutarupiah).

pinjaman, dansetelah itu) Terdakwa datang ke rumah saksi untukmelakukan survei dan saksi pada waktu itu menyerahkansertifikat Hak Milik atas nama RATNO SASTRO kepadaTerdakwa;Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, saksi YUDI HAMANG membuatrekening Bank BCA Genteng dan pada tanggal 12 Oktober 2017, saksibersama NANIK WAHYUNI, RATNO SASTRO, dan bertemu denganTerdakwa di kantor Notaris Indah Lestari, S.H., M.Kn./ Rogojampisekitar pukul 10.00 Wib untuk keperluan penandatanganan PerjanjianKredit sekaligus proses

balik nama sertifikat hak milik yang dijadikanjaminan menjadi atas nama saksi.

dijadikan obyek jual beli adalah tanahobyek sengketa milik para penggugat, maka jual beli tanah tersebut adalahperbuatan melawan hukum, sangat layak dan pantas apabila transaksi jualbeli antara Tergugat III dan Tergugat IV adalah Batal demi hukum atausetidak tidaknya akta jual beli No. 155/20144 tanggal 4 Februari 2014 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;20 Bahwa transaksi jual beli sebagian Tanah Obyek Sengketa antaraTergugat III dengan Tergugat IV tersebut yang selanjutnya ditindaklanjutidengan proses

balik nama, sehingga terbitlah Sertifikat Hak MilikNo.00680/Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, ProvinsiJawa Tengah seluas 2.318 M2 (meter persegi) atas namaCHASANUDINTergugat IV dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Barat : Jil.

DiengSebelah Timur : JalanSebelah Utara : JalanSebelah Selatan : Tanah Tanah Obyek Sengketa yang lainnya,berhubung karena alas hak proses balik nama kepada Tergugat IV tersebut tidakberdasarkan alas hak yang sah, maka proses balik namatersebut adalah perbuatanmelawan hukum karena tanah obyek balik nama adalah tanah obyek sengketa milikpara Penggugat , maka sangat layak apabila Sertifikat Hak Milik No.00680/Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah seluas2.318 M2 (meter persegi

Proses balik nama dan pendaftaran oleh Tergugat III melanggar AsasPublisitas.343536Bahwa proses balik nama atas sertifikat nomor 02253/PondokBetung,Dengan Bangunan IMB Nomor 648.3/PMDN.19DB/1997.

Bahwa mobiltersebut adalah benda bergerak berwujud yang terdaftar (benda atas nama)sehingga penyerahan kepemilikannya (/evering) adalah melalui penyerahanmobil secara nyata dengan disertai proses balik nama.

Dalam hal ini tidak adasatu buktipun yang membuktikan telah terjadi penyerahan mobil secara nyatadengan disertai proses balik nama dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi kepada pihak lain, sehingga menurut Majelis Hakim, PenggugatHalaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2019/PN BilKonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik Mobil Grand Livina Merk NissanNomor Polisi AB 1672 IJ Nomor Rangka MHBG38CG1FHJ053405 dan NomorMesin HR15742802T;Menimbang, bahwa kemudian kredit atau utang

Bahwa jika PENGGUGAT mempermasalahkan masalah proses danprosedur lelang eksekusi yang dilakukan oleh Pejabat Tata UsahaNegara yang dalam hak ini dilakukan oleh Balai Lelang Negara danmempermasalahkan proses balik nama sertifikat yang sekarang sudahdibalik nama menjadi atas nama TERGUGAT sebagai pemenang lelangdan pemegang sertifikat hak milik yang sekarang, maka hal tersebutadalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.A.3.

(lima belas milyar lima ratus juta rupiah) danmemberikan hak hukum kepada Penggugatuntuk melakukan proses balik nama sahamsaham milik Tergugat tersebut menjadi atasnama dan/atau milik Penggugat, sertamemerintahkan Para Tergugat untukmemberikan segala persetujuan korporasidan melakukan pengurusan izinizin terkaitdan/atau tindakan hukum lainnya dalam PTBangun Energi Indonesia yang berkaitandengan proses balik nama saham termaksudkepada Penggugat guna kepentingan hukumPSI AGG eh = em mm an nnn mime2

Harus ada kerugian yang dideritaBahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIdan pelelangan tersebut dimenangkan oleh Tergugat III serta TergugatIV melakukan proses balik nama dari nama Penggugat kepada namaTergugat III, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.Dan dengan pelelangan tersebut, maka nyata Penggugat telahkehilangan Sebidang Tanah seluas 467 M2 yang terletak dijalan TgkAdee Utama, Desa le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala,Kota Banda Aceh sebagaimana dimkasud

Yang justru Penggugat menempuh untukmenggugat para tergugat, yang sejatinya tindakan justrumenghambat proses penyelematan kredit dan/atau prosespelelangan, dan/atau proses balik nama sertifikat yang menjadi objekperkara a quo.Namun setelah dicermati, dalam dalil gugatan pada posita ternyatatidak terdapat satupun dalil yang menyatakan dan menyebutkanHalaman 18 dari 43 Putusan Nomor 72/PDT/2021/PT BNA5.4perbuatan Tergugat Il yang telah melakukan perbuatan melawanhukum karena proses lelang telah dilaksanakan

Bahwaoleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini PengadilanTinggi Jayapura berkewenangan untuk memeriksa kembali faktafakta yangsebenarnya dan penerapan hukumnya; Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan bahwa Tergugat II/Terbanding II telah merakayasa seluruh proses balik nama obyek sengketadalam perkara ini; Bahwa faktanya Tergugat II / Terbanding II saat ini tengah penjalanipidana penjara tentang pemalsuan dokumen termasuk memalsukan obyeksengketa dalam perkara ini; Bahwa faktanya

Dengan demikianmemori banding Pembanding/Semula sebagai Penggugat/Tergugat intervensi haruslah ditolak, karena sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalammempertinbangkan mengenai peralihan hak dan perubahan /balik nama dalamsertifikat menjadi atas nama H Abdul Rasak Kasim/ Terbanding III/semula Tergugat IVdimana dari buktibukti telah dilakukan transaksi jual beli dan proses balik nama antaraPembanding/semula Penggugat/Terbanding Intervensi dan Terbanding III/semulaTergugat IV/Tergugat

Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Para Penggugat point 5,Tergugat Il tanggapi sebagai berikut:Bahwa telah terbukti dan tidak perlu dipermasalahkan lagikarena saat proses balik nama tanah sengketa dari atas nama DEWA MADE DARMADA (Alm) menjadi atas nama Tergugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (Tergugat Ill) berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya hambatanapapun, yang berarti apabila dalam transaksi Aquo adahalangan tentunya pengalihan hak dari DEWA MADEDARMADA (Alm) kepada Tergugat akan

ditolak oleh Tergugatlll dan ternyata proses balik nama tanah sengketa dari atasnama DEWA MADE DARMADA (Alm) menjadi atas namaTergugat suah berjalan dengan baik tanopa ada hambatan dan telah sesuai perundangundangan yang berlaku.JAWABAN TERGUGAT V.

Terjadilan proses balik nama dari pihak pertama kepada pihak kedua,dan proses PPHK dinyatakan selesai.

Proses balik nama dari pihak pertama kepada pihak kedua, dan prosesPPHK dinyatakan selesai;Bahwa pada saat terdakwa mengalih tangankan 1 (satu) Unit Mobil MerkHONDA MOBILIO, Tahun Pembuatan 2017, Warna Putih, Nomor RangkaMHRDD4750HJ7078282, Nomor Mesin L15Z13624346, Nomor Polisi BK1710 FP, Nomor BPKB NO1422088, atas nama JOHN HARRISON BIHRT,SE kepada T. RYAN MARDANY, terdakwa tidak ada menjalani ProsesPengalihan Hak dan Kewajiban (PPHK) yang berlaku PT.

Abdurachman kepada Penggugat untuk melaksanakan proses baliknama sertifikat menjadi atas nama ahli waris dan pemisahan sertifikat;Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 proses balik nama sertifikat sudahselesai namun tidak dilanjutkan pemisahan sertifikat seperti yang telahdijanjikan Para Tergugat sebelumnya. Kemudian Penggugat melalui anaknya(Melda Yanor), menanyakan perihal sertifikat kepada Tergugat Ill dan TergugatIV.

Bahwa proses balik nama tersebut sudah selesaitanggal 12 Oktober 2016 dan Para Tergugat tidak melaksanakan proses pemisahansertifikat seperti yang telah dijanjikan Para Tergugat sebelumnya, sehinggaPenggugat menganggap Para Tergugat sampai saat ini masih menguasai sertifikat;Bahwa berdasarkan bukti P4 Tergugat menandatangani SuratKeterangan Ganti Rugi Tanah Nomor: 590/87/SKGR/N2016 yang terlihat jelasdalam surat itu batas sebelah barat berbatasan dengan Penggugat sedangkanHalaman 28 dari 36 Putusan

Rahman Bin Sahabmeminta agar pembeli tersebut datang menemuinya secara langsung.7 Bahwa kami Terlawan membeli lelang pada tanggal 6 September 1997 dan tanggal28 Maret 2000 baru melakukan perubahan nama, kami rasa sahsah saja denganpertimbangan tanah tersebut milik orang tua kami sendiri dengan demikian secara otomatiskami bertindak sebagai salah satu ahli waris, sedangkan mengenai tenggang waktu dalamhal proses balik nama sepenuhnya kewenangan instansi terkait (BPN).8 Bahwa wajar pelawan tidak perlu

maka dengan demikian karena risalahlelang sebagai aktajual beli yang sah, maka risalah lelang dapat dipakai untuk baliknama sebagaimana Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaituPeralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikandengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang ;Menimbang, bahwa dengan Risalah Lelang Nomor 15/19971998 tanggal 16September 1997 maka Terlawan Eksekusi (Abdullah Rahman) sebagai pembeli lelangmelakukan proses

balik nama yang akhirnya terbit SHM No. 100, Buku Tanah Desa Jorok,Surat Ukur No. 79 tahun 1985, atas nama Abdullah Rahman (Vide Bukti T 1) ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahPelawan Eksekusi yang pada pokoknya menyatakan meminta pembatalan Eksekusi AtasPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 01/Pdt.Eks.RI/2011/PN.Sbbtanggal 29 Desember 2011 (Bukti P 6) yang mana berdasarkan Penetapan tersebutdidalam point II disebutkan Risalah Lelang No. 15/19971998

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PARA PIHAKGugatan Penggugat yang mendalilkan akta pengikatan jual beli No. 28 danSurat Kuasa No. 29 dan proses balik nama sertifikat menjadi atas namaTergugat Il cacat hukum. Maka para pihak dalam berperkara seharusnyamelibatkan Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Kota Denpasar..

Citratama Selaras dan oleh PT. tersebut dibaliknamamenjadi Sertifikat HGB No.313/1994 ; oonnen= Menimbang, bahwa atas tanah yang terjual tersebut olehterdakwa dijual kembali kepada orang lain yaitu atas nama LindaRahmawati tanggal 4 Juli 1995 dengan Akta Perjanjian Jual BeliN0.37/1995 ; 22 222222 neon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nnn nee nce neeoo Menimbang, bahwa berdasarkan Akta jual beli No. 37/ 1995tersebut, lalu Linda Rahmawati mengajukan proses balik nama ke BPNKabupaten Badung, akan tetapi

ZeinBadjabir) telah melakukan upaya proses balik nama secara tersembunyi/ diamdiam tanpa adanya kehadiran / keterlibatan dan persetujuan dariPenggugat, padahal Tergugat mengetahui masih adanya permasalahansengketa hukum terhadap permohonan Drs.

dianggapmengetahui, akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruhWilayah Negara Republik Indonesia;Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum dariTergugat, artinya kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melakukanpenyelesaikan terlebih dahulu proses peralihnan hak atas obyek jual bellidihadapan PPAT sebagaimana amanat dari Pasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengandemikian telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapatmelakukan proses

balik nama atas obyek sengketa, dengan demikianmenurut pendapat Penggugat perbuatan Tergugat merupakan PerbuatanMelawan Hukum;Bahwa oleh karena jual beli tersebut sah maka Penggugat merupakanpemilik sah atas tanah tersebut, lagi pula sekarang Tergugat tidak ketahuiSiapasiapa ahli warisnya dan keberadaannya yang pasti maka mohonkepada Mejelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan memberikuasa kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat guna menghadapke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk