dilihatbentuk fisiknya setelah nasabah melunasi kredit tersebut;Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN Son Bahwa khusus kredit saksi telah lunas sejak tahun 2020; Bahwa saksi telah mengetahui lokasi tanahnya namun untuksertifikat belum diserahkan kepada saksi dikarenakan sertifikattersebut belum dibalik nama; Bahwa setahu saksi tanahtanah tersebut seharusnya adapemiliknya; Bahwa setelan di saksi melunasi kredit di Bank Arfindokemudian saksi diarahkan ke Notaris untuk proses

balik nama namunbalik nama tersebut belum terlaksana disebabkan pemilik tanahbelum menandatangani; Bahwa pihak notaris telah menyerahkan bukti Surat penyerahankepada saksi bahwa saksi telah menyerahkan sertifikat kepadaNotaris; Bahwa pemilik sertifikat yang dimaksud oleh saksi adalah LENIWANDA (Tergugat II); Bahwa setahu saksi untuk Tergugat II tidak maumenandatangani proses balik nama dikarenakan pihak Tergugat belum membayar ke pihak Notaris; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa user/debitur yangbermasalah

seperti yang saksi alami; Bahwa yang menawarkan kredit kavling kepada saksi adalahdari pihak Tergugat II (Bank Arfindo); Bahwa sampai saat ini saksi sudah melunasi kredit namununtuk penguasaan sertifikat tanah belum dikuasai oleh saksidikarenakan menurut Bank Arfindo bahwa Tergugat II belum melunasikredit atas nama Penggugat; Bahwa saat ini sertifikat yang rencananya milik saksi telahditangan Notaris untuk proses balik nama dan sertifikat tersebutdiserahkan oleh karyawan Bank Arfindo; Bahwa saksi

Cempaka Putih, seluas 425 m2 sahmilik Tergugat Il/Artissa Panjaitan;Menyatakan balik nama kedua SHM No. 01959, seluas 524 m2 danSHM No. 01961, seluas 425 m2 dari para Penggugat kepadaTergugat Il sah secara hukum;Mengeluarkan Tergugat II dalam Perkara ini, karena terbukti yangtelah melakukan perbuatan melawan hukum dan yang merugikanTergugat Il adalah para Penggugat;Menyatakan bahwa proses balik nama antara para Penggugatkepada Tergugat Il yang dilakukan oleh Tergugat V adalah sahsecara hukum;Menyatakan

Putusan Perdata Nomor 130/PDT/2016/PT BTNtersebut dalam Pasal 4 dan melakukan proses Balik nama darisemula atas nama Para Penggugat DK kepada para Tergugat IlDR;Kemudian uang titipan pembayaran dari Tergugat I!

Pengugatmelaksanakan pembayaran dalam perkara ini kepada Tergugat II DR;Menghukum Para Penggugat DK atau siapapun juga yangmenempati/menguasai obyek sengketa segera mengosongkankedua obyek sengketa tanpa syarat dan tanpa tuntutan gantirugi dalam bentuk apapun juga serta menyerahkan kuncikuncirumah/ruko/koskosan kepada Tergugat II DR secara sekaligus danseketika;Menyatakan balik nama dari Para Penggugat DK kepada Tergugat II DRsah secara hukum;Memerintahkan kepada Turut Tergugat DR untuk tidakmelakukan proses

balik nama dari Tergugat Il DR kepada ParaPenggugat DK atau Pihak lain;Menghukum Turut Tergugat DR untuk tunduk dan taat atas putusan ini;Menghukum Para Penggugat DK untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalamobyek sengketa dengan SHM No.01959/Kel.

(TERGUGAT Il) tersebuttidak sesuai dengan UUJNP dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a disebutkanmengenai kewajiban notaris ya/tu dalam menjalankan jabatannya, NotarisWayjib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2020/PN Mkd32.Bahwa SURAT KUASA JUAL (PALSU) tersebut digunakan oleh TERGU GAT untuk melakukan proses balik nama yang dilakukan di Notaris R.

;Bahwa Penggugat pernah datang menemui Tergugat Il untuk menanyakanperihal Kuasa Menjual akan tetapi setelah dicari di protokol notaris ternyatasurat yang dimaksud oleh Penggugattersebut tidak ada;Bahwa proses balik nama sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat adalah belum terjadi dan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut masihatas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis HakimPemeriksa Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:PRIMAIR

; Bahwa Penggugat pernah datang menemui Tergugat Il untuk menanyakanperihal Kuasa Menjual akan tetapi setelah dicari di protokol notaris ternyatasurat yang dimaksud oleh Penggugattersebut tidak ada; Bahwa proses balik nama sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat adalah belum terjadi dan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut masihatas nama FUAD KHOIRONI (Penggugat);Turut Tergugat Ill mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan

KakeBinsode untuk proses balik nama SHM No.00042 tersebut, karena kabar yangterdengar (Alm) H. Kake Binsode telah meninggal dunia atau pindah rumah, makaPenggugat mengajukan gugatan izin balik nama SHM No.00042 itu ke PengadilanNegeri Jayapura dalam perkara perdata No. 164/ Pdt.G/ 2015/ PN.Jap dan telahdiputus dengan amar putusan ;Mengadili ;1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah menuruthukum untuk menghadap sidang tidak hadir.2.

Memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama SertifikatHak Milik No.00042 yang semula atas nama H. Kake menjadi atas namaAmelia Yena Febryanty.Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN Jap5.

Penggugatada mengeluarkan biaya untuk membangun diatas obyek sengketa dan biaya yangdikeluarkan Penggugat sehubungan dengan pengajuan gugatan aquo dan bukti P20 berupa gambar yang menunjukkan bahwa diatas obyek sengketa adabangunan saat gugatan aquo diajukan oleh Penggugat;Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN JapMenimbang, bahwa bukti P18 berupa putusan Pengadilan Negeri JayapuraNomor 164/Pdt.G/2015 PN Jap tanggal 20 Oktober 2016 berupa putusan verstekuntuk melakukan proses

balik nama atas nama H.Kake menjadi atas nama AmeliaYena Febryanty;Menimbang, bahwa Saksi H.Syamsunar Rasyid menerangkan bahwa saksimengetahui bahwa tanah sengketa tersebut terletak di jalan baru pantai HamadiHoltekam Kampung Tobati Jayapura dengan luas tanah sengketa tersebut 1500 m2adalah milik Penggugat yang dibeli dari H.Kake Binsode karena saksi juga adamembeli tanah seluas 2400 m2 dari H.Matdoang berdekatan dengan tanah sengketadimana H.Kake Binsode membeli tanah sengketa berdasarkan pelepasan

., tanggal 16 DesemberHalaman 50 dari 110 halaman, Putusan Perkara Nomor : 181/G/2018/PTUN.SBY15.2015, No. 269/2015, serta proses balik nama yang di lakukan oleh Tergugatterbukti sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku ;Bahwa mendasarkan pada sistem pembuktian dalam hukum acaraPeradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas(vriie bewijs) yang terbatas sesuai Pasal 100 dan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim agarmemerintahkan beban

Nyamplungansampai saat proses balik nama obyek sengketa ;Maka berdasarkan halhal terurai dalam jawaban eksepsi maupun pokokperkara, Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1.2.Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 ;Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyagugatan Penggugat tidak diterima ;220DALAM POKOK PERKARA :1.2.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyagugatan

,tanggal 04 Desember 2015 No. 164/2015, serta proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat terbukti sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku j2 222 o enon nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn cenceBahwa mendasarkan pada sistem pembuktian dalam hukum acaraPeradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrijeHalaman 65 dari 110 halaman, Putusan Perkara Nomor : 181/G/2018/PTUN.SBYbewijs) yang terbatas sesuai Pasal 100 dan Pasal 107 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, mohon Yang

Nyamplungansampai saat proses balik nama obyek sengketa ;Maka berdasarkan halhal terurai dalam jawaban eksepsi maupun pokokperkara, Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2 ;2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyagugatan Penggugat tidak diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1.

Jinis Dt Bungsu membaliknamakan Sertifikat No.15 5/Pasar Lubuk Alung atas nama Tergugat A;berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Tergugat B;guna untuk mempermudah proses balik nama keatas nama Kaum DatukBungsu Bahwa sebelum Sertifikat tersebut dibalik namakan; dimana antar ParaTergugat A dengan Tergugat H telah membuat suatu Surat PerjanjianSewa Menyewa guna untuk menguatkan Surat Pernyataan (T.H.3) yangdibuat tanggal 12 Mei 1989 yang lalu di hadapan Yanses Saam, S.H.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas; jelas sekali dimana Judex Factijuga sangat keliru dan salah dalam memberikan penilaian terhadap buktiserta proses balik nama dan Para Tergugat A kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat H yang menyatakan:Bahwa ternyata pula pada saat Sertifikat Hak Milik No. 155/Desa PasarLubuk Alung tanggal 31 Januari 1996 tersebut diterbitkan oleh Tergugat C(BPN) masih dalam status tanah sengketa di Pengadilan dan dari putusanyang dijatuhkan oleh Pengadilan pada tingkat

Bahwa; pemblokiran yang dilakukan Tergugat adalah pemblokiranyang tidak didasari dasar hukum sehingga BPN Jakarta Selatan tidakdapat melaksanakan proses balik nama atas tanah dan bangunan ParaPenggugat;15.Bahwa, dengan adanya penetapan Nomor 05/Del/2011/PN.JKT.Sel JoNomor 091/2010/EKS sangat merugikan Para Penggugat sebagai pembeliyang beretikad baik; sehingga patut dan berdasar hukum kepentingan ParaPenggugat harus dilindungi, sehingga berdasar hukum juga agar 05/del/2011/PN.JKT.Sel Jo Nomor 091

/2013 Bahwa sesungguhnya terdapat banyak keteranganketerangan dari AhliNotaris Albertus Sucipto Budihardjo yang terungkap pada fakta persidangan,akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, antara lain:Ahli Notaris Albertus Sucipto, S.H., yang menerangkan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:e Bahwa perjanjian pengikatan jual beli dibuat apabila persyaratanuntuk pembuatan akta jual beli belum dipenuhi, adapun syaratsyarat tersebutadalah:e Sertifikat belum mengalami proses

balik nama ke nama Penjual;e Belum terjadi pelunasan;e Belum terjadi penyerahan;e Sedang dilakukan proses penurunan hak dari hak milik ke hak gunabangunan; Bahwa apabila syaratsyarat untuk pembuatan akta jual beli telahterpenuhi namun Para Pihak tetap membuat perjanjian pengikatan jual beli,maka perjanjian pengikatan jual beli tersebut adalah tidak sah dan dapatdibatalkan secara hukum;e Bahwa suatu perjanjian pengikatan jual beli yang telah memenuhisuatu. persyaratan hukum sebagai suatu perjanjian

balik nama ke nama penjual;e Belum terjadi pelunasan; Belum terjadi penyerahan; Sedang dilakukan proses penurunan hak dari hak milik ke hak gunabangunan;e Bahwa apabila syaratsyarat untuk pembuatan akta jual beli telahterpenuhi namun Para Pihak tetap membuat perjanjian pengikatan jualbeli, maka perjanjian pengikatan jual beli tersebut adalah tidak sahdan dapat dibatalkan secara hukum;Hal. 65 dari 79 hal.

balik nama,dikarenakan seluruh proses administrasi telah sesuai dilakukan,akan tetapiPara Pihak tidak melaksanakan akta jual beli melainkan melaksanakanpengikatan jual beli yang diikuti dengan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor43 dan Akta Kuasa Jual Nomor 44 tertanggal 29 November 2004, yangkesemuanya dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Titiek Irawati Sugianto,S.H., Notaris di Jakarta, yang mana apabila Akta Kuasa Jual Nomor 43 dan44 tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk Pemindahan Hak Atas Tanahdari

Bahwa, sesuai Surat Keterangan dari Notaris/PPAT Anisah SriWahyuni,SH Nomor.188/ASW/NOT/Mdn/IV/2010 tertanggal, 16 April 2020,yang menerangkan bahwa proses balik nama antara PT. Hasta Mulya Putra(Terlawan Tersita) dengan Tn.Gangsar Ginayuh,S.AP (Pelawan Il) tidakdapat diproses lebih lanjut di karenakan adanya PEMBLOKIRAN terhadapTanah dan Bangunan SHGB.Nomor.2324/Kelurahan Manisrejo, Surat Ukurtanggal,08122010,Nomor.1307/Manisrejo/2010, seluas 105 M2 terletak diPerum.

Bahwa pembuatan Akta Jual Beli dibuat sesuai denganSOP setelah ada permohonan, kemudian Sertifikat tersebut di cekdi BPN, kalau tidak ada masalah baru di terbitkan/dibuatkan aktajual beli;; Bahwa pihak Notaris sebelum menerbitkan Akta Jual belliNomor 235/2015 sudah cek di BPN dan di BPN Sertifikat tersebuttidak ada masalah, namun setelah Akta Jual Beli Nomor 235/2015tersebut terbit, Notaris mengurus balik nama Sertifikat ke BPNternyata di buku BPN ada catatan/blokir dan hingga saat ini belumbisa di proses

balik nama tersebut; Bahwa nilai jual belinya Rp. 235.000.000.00 (dua ratus tigapuluh lima juta rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan diPerumahan Bumi Citra Legacy di Manisrejo; Bahwa tidak ada surat resmi yang dikeluarkan BPN tentangpemblokiran, hanya keterangan lisan saja, ketika mengurus diHal. 44.

Balik Nama),telah bermeterai cukup,bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Majelis Hakim dikategorikansebagai Akta Bawah Tangan, dan berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdatainformasi yang termuat didalam akta dibawah tangan harus dianggap benar,kecuali dibantah dan dibuktikan sebaliknya, oleh Majelis Hakim bukti surattersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara iniBukti Pelawan IIIMenimbang bahwa untuk menguatkan dalil Perlawanan, telah diajukanbukti surat P.3.1 (Fotokopi SHM No. 4598

Putusan Nomor: 169/Pdt.G/PA.Mn/2020binti Muhammad Muhdi) perihal peralinan alas hak atas tanah dengan jual beli,harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Pelawan Il juga mengajukan Surat Keterangan(P.2.5) yang dikeluarkan oleh Notaris Anisah Sri Wahyuni, SH, yang merupakansurat dibawah tangan yang hanya mengikat para pihak yang ada didalam surattersebut dan setelah diperiksa secara cermat dan seksama, pada nyatanyasubtansi dari bukti surat tersebut hanya menerangkan proses balik nama

keraguansedikit pun dari tergugat selaku pembeli untuk melakukan transaksijualbeli tanah berikut sebuah banguna nrumah permanen diatasnyadengan pihak penjual Siprianus Markus Suban Larantukan berdasarkanakta jual beli Nomor 17/PPAT/KEC.LRTK/X/1990; tanggal 10 Oktober1990 yang dibuat dihadapan turut terugat Il selaku PPATS wilayahkecamatan Larantuka;Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut tergugat melalui KantorBPN Kabupaten Flores Timur/Turut Tergugat , kKemudian melengkapisegala persyaratan terkait proses

balik nama, selanjutnya oleh turuttergugat tanah hasil jual beli tersebut didaftarkan atas nama tergugat Agusti Bin Murad sebagai pemegang hak baru dengan serifikat HMNo. 10/Postoh tanggal 15Oktober 1990;Bahwa selanjutnya serifikat HM No. 10/Postoh tanggal 15 Oktober1990atas nama tergugat kemudian dimohonkan kepada turut tergugat dengan alasan pelebaran jalan raya (jalan niaga) ketika itu, maka tanahtersebut dipisahkan/dipecah menjadi 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :> sertipikat tanah No. 54 tangal

Bahwaberdasarkan akta jual beli tersebut tergugat melalui Kantor BPNKabupaten Flores Timur/turut tergugat kemudian melengkapi segalapersyaratan terkait proses balik nama, selanjutnya oleh turut tergugat tanah hasil jual beli tersebut didaftarkan atas nama tergugat Agusti BinMurad sebagai pemegang hak baru dengan serifikat HM No. 10/Postohtanggal15 Oktober 1990.Bahwa selanjutnya serifikat HM No. 10/Postohtanggal 15 Oktober 1990 atas nama tergugat kemudian dimintakankepada iurut tergugat dengan alasan

objek sengketa tersebut dimohonkan sebagaihak milik sesuai SK Gubernur NTT 1971 atas nama Paulus DemonLarantukan dan disertifikatkan atas namanya sendiri dengan sertifikatNo. 10/Postoh tahun 1983 kemudian sesuai surat pembagian hartawarisan objek sengketa tersebut selanjutnya diwariskan kepada salahsatu anaknya yaitu SIPRIANUS MARKUS SUBAN LARANTUKAN dansekarang telah beralin kepada AGUSTI BIN MURAD TERGUGAT dengan cara jual beli yang dilakukan sesuai mekanisme hukum yangberlaku selanjutnya terjadi proses

balik nama (sertifikat tanah) dimanaawalnya atas nama Siprianus Markus Suban Larantukan dan sekarangtelah dialinkan atas nama AGUSTI BIN MURAD Tergugat (vide :jawaban Tergugat Il Vil perkara A quo );Bahwa selanjutnya terkait keberatan PEMBANDING dalam memoribandingnya poin Ayang menyebutkan, bawa Majelis Hakim a quo telahmengabaikan azas hukum perdata sebagaimana Pasal 178 ayat (2) HIR /Pasal 189 ayat (2) RBG yang intinya hakim harus mengadili seluruhbagian gugatan dan tidak boleh memutus sebagiannya

KetuaPengadilan Negeri Sumber Cq Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo berkenan menetapkan secara provisional,memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memblokir dan/ataumenangguhkan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor :2136/Desa Tuk, luas tanah 1.245 M2? (seribu dua ratus meter persegji),sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 12 Oktober 2010,Nomor : 772/Tuk/2010, atas nama MOH.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan.Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq yangMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenanmenjatuhkan amar putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI:Menetapkan, memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk memblokirdan/atau menangguhkan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor :2136/Desa Tuk, luas

putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISI:Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalamgugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya adalahsebagai berikut : Menetapkan, Memerintahkan kepada Turut Tergugat Konvensi untukmemblokir dan/atau menangguhkan proses

balik nama Sertifikat Hak MilikNomor : 2136/Desa Tuk, luas tanah 1.245 M2 (seribu dua ratus meterpersegi) , sebagaimana sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur,tertanggal 12 Oktober 2010, Nomor : 772/Tuk/2010, atas nama MOH.Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN SbrRUKYAT, yang terletak di Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, KabupatenCirebon, Provinsi Jawa Barat, sampai dengan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;Menimbang, bahwa putusan provisional merupakan

bersama yang dipimpin olehPendeta ROS DAI, STh dan Penggugat pun ikut berdoa bersama sama,karena Penggugat ada bersamasama dengan BENYAMIN DAVISDONKALELENA dan YULIANA KALESUPRATIKNO sebagai pemberi hibahdan penerima hibah serta beberapa orang lainnya yang turut hadir dalampenyerahan hibah tanah tersebut, maka dalil Gugatan bahwa Penghibahanini tidak diketahui oleh Penggugat adalah suatu kebohongan belaka ,Bahwa setelah YULIANA KALESUPRATIKNO memperoleh hibah tanahobyek sengketa, kemudian dilakukan proses

balik nama Sertifikat yangdilanjutkan dengan pemecahan sertifikat menjadi 9 (Sembilan) Sertifikatyakni Nomor : M.1111, seluas 2.053 m2, M.1112 seluas 2.063 m?

balik nama Sertifikat yangdilanjutkan dengan pemecahan sertifikat menjadi 9 (Sembilan) Sertifikatyakni Nomor : M.1111, seluas 2.053 m?

Milik Nomor: 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli1991, Gambar Situasi Nomor: 2033/1990, tanggal 2 10 1990, seluas19.560 M2 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi),dikembalikan kepada keadaan semula (ex tunc.) dengan diserahkankembali dalam kepemilikan Penggugat sebagai Harta Bersama yangbelum dibagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Tergugat dalam jawabannyamendalilkan halhal sebagai berikut :Setelah YULIANA KALESUPRATIKNO memperoleh hibah tanah obyeksengketa, kemudian dilakukan proses

Judex Facti inimaka harus diluruskan oleh Hakim Tingkat Kasasi dan berkenan untukmemeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo dan membatalkanPutusan Hakim Judex Facti Tingkat Banding;Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti halaman 38paragraf 11 s/d paragraf 14 yang selengkapnya berbunyi:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Matarammenjelaskan pada hal 62 paragraf 3 sebagai berikut:Menimbang sesuai uraian dalam dalil gugatan Penggugat WayanDalang karena ia dianggap berperan dalam proses

balik nama sertifikattanah objek sengketa menjadi atas nama T1 sedangkan Nasrah adalahKepala Dusun sebagai T2 atas dasar Nasrah selaku Kepala Dusuntersebut membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan yangdibuat oleh T1 yang atau tanpa penelitian akan kebenaran isi surattersebut;Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram padahalaman 62 paragraf ke 2 format dalam putusan sebagai berikut:Menimbang bahwa alasan Penggugat menggugat 1T3 selakuKepala Dusun yang sematamata membubuhkan tanda

oleh tergugat Il dan Tergugat Ill isi surat P8 dan P9 adalahtidak benar Ni Nengah Candri keberatan sertifikat atas nama NyomanDangin dibalik nama keatas nama Tergugat dan tidak benar NyomanDangin memiliki anak angkat Tergugat ;Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta dipersidanganTergugat 2 dan Tergugat 3 hadir melalui Kuasa hukumnya hal inimembuktikan Tergugat 2 dan Tergugat 3 merasa memiliki kapasitas dankapasibilator terhadap perjanjian yang telah ditandatangai di atas buktiP8 dan P9 dalam proses

balik nama sertifkat objek sengketa menjadiatas nama tergugat sehingga dengan demikian terbukti Tergugat 2 danTergugat 3 mempunyai hubungan atau kepentingan hukum denganPenggugat atau dengan materi objek sengketa dan sangat mustahil bagiPenggugat untuk menghadiri dan Tergugat 2, dan Tergugat 3 sebagaisaksi dipersidangan oleh karena Tergugat 2 dan Tergugat 3 kroni dariTergugat sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat2 dan Tergugat 3 ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;Bahwa

balik nama sertifikatobjek sengketa menjadi atas nama Tergugat sehingga dengandemikian terbukti Tergugat Il dan Tergugat III memiliki hubungan hukumatau kepentingan hukum dengan Penggugat atau dengan materi objeksengketa ...

DARBIN SIHOMBING (Ayah PENGGUGAT) terletak diJalan Alur Laut No. 5 RT.003/06, Kelurahan Rawa Badak Selatan,Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, berdasarkan Akta Jual BelliNomor 86/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang TIDAK SAH dandijadikannya dasar balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)No. 276/Rawa Badak Selatan menjadi atas nama TERGUGAT VI adalahrangkaian perbuatan TIDAK SAH karenanya BATAL DEMI HUKUM;Halaman 7 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr21.22.23.24.Bahwa proses

balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.276/Rawa Badak Selatan semula a/n.

Hal ini membuktikan terjadinya perubahan gugatan Penggugatdan melanggar hukum acara PerdataObjek sengketa gugatan aquo berasal dari hak pakai No 15 atas namaDerbin Sihombing (Pewaris) adalah harta warisan yang kepemilikanyaadalah secara bersama sama, atas nama ahli waris berdasarkan Pasal 111ayat (4) Peraturan Agraria & BPN No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaanperaturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah akantetapi hak pakai no 15 dilakukan proses balik nama berdasarkan Akta No149

Di dalam butir keIX dirumuskan bahwa:Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baiksekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yangtidak berhak (obyek jual beli tanah).Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPenjual yang tidak berhak.Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015 SHGB No.276/Rawa Badak Selatanatas nama Matingga Pangaribuan dilakukan proses balik nama olehTergugat VI dan Tergugat VII di Kantor Pertanahan Kota AdmininistrasiJakarta Utara untuk didaftarkan

balik nama Hak GunaBangunan No.276/Rawa Badak Selatan dari MATINGGA PANGARIBUANkepada TERGUGAT VI adalah tidak sah, batal demi hukum, dan cacathukum;TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil gugatan angka 22 yangmenyatakan bahwa beralasan hukum untuk diletakan sita jaminan atastanah dan bangunan a quo;TERGUGAT VIII menolak dengan tegas dalil gugatan angka 23 yangmenyatakan bahwa terkait dengan kedudukan TURUT TERGUGAT untuk melakukan proses pembatalan sertipikat Hak Guna BangunanNo.276/Rawa Badak

Bahwa keliru dalil Tergugat pada point 5 yang menyatakanadanya skenario Penggugat sehingga proses balik nama sertifikat tidakberjalan atau tidak dapat diproses, kekeliruan tersebut dapat dilihatsecara lisan Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mensertifikatkantanah tersebut setelah 3 bulan masa dilakukannya akad Al Murabahatersebut ;9.

Nurdin kepada Penggugat adalah Tergugat I.Bahwa dalil Tegugat pada point 6 yang menyatakan Penggugat sengajamenghambat proses balik nama adalah hal yang keliru dan mengadaada hal tersebut dapat dilihat dalam akad al murabaha tanggal 28 Mei2A12, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat hanya disebutkansebagai nasabah dengan kewajiban membayar, akan tetapi hinggadilunaskan kewayjiban tersebut Penggugat tidak memperoleh hak nya.Bahwa kekeliruan dalil Tergugat dalil penggugat dalam jawabannyapoint 6

Bahwa PENGGUGAT telah mengakui melakukan pemblokiranterhadap objek yang akan dilakukan proses balik nama, hal manadinyatakan PENGGUGAT yang telah mengutip PP No. 24 Tahun 1997tentang pendaftaran Tanah, dimana telah diatur bahwa pemblokirandapat hapus dengan sendirinya selama 30 hari apabila tidak diajukangugatan oleh PENGGUGAT, faktafakta yang ada blokir belum terlepasHalaman 43 dari 91 Hal.

Apakah benar tidak dapat menjadikan proses balik nama atasnama Penggugat dalam bentuk sertifikat karena kesalahan Penggugatyang melengkapi kekurangan dokumen dari sdr Chairiana dan Nurdinserta Penggugat melakukan pemblokiran di Kantor Badan PertanahanHalaman 78 dari 91 Hal. Putusan No. 806/Pdt.G/2015/PA.KisNegara;5.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan ParaPengugat angka 2, karena pembelian atas tanah transmigrasitidak sah atau dengan kata lain cacat hukum karenabertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia (PP) nomor 2 tahun 1999 tentangpenyelengaraan transmigrasi pasal 32 ayat lb dan ayat 2 karenapengalihan tanah transmigrasi tidak diperkenan kan sebelum 20( dua puluh ) tahun ,dengan demikian proses balik nama kepadapara penggugat tidak sah dan atau cacat hukum.5.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan paraPengugat angka 3, karena tanah yang 24 hektar tersebut belumdapat dikatakan hak milik Para Penggugat sepe nuhnya, hal inidisebabkan dalam proses pembeliaannya tidak sesuai dengan PPnomor 2 tahun 1999 pasal 32 ayat Ib dan ayat 2, dan secara fisikpara penggugat dalam proses balik nama tidak melakukan ukurulang sehingga sampai sekarang ini tidak menguasai fisik tanah.Seandainya pada waktu proses balik nama Para Penggugatbersama BPN OKI melakukan

sengketaberdasarkan hukum karena membeli dari penduduk setempat denganproses hukum yang benar, dengan secara kontan dan terang di depanpejabat yang berwenang dan menurut Tergugat pembelian tanahtransmigrasi oleh Para Penggugat tidak sah atau dengan kata laincacat hukum karena bertentangan dan tidak sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraantransmigrasi Pasal 31 ayat 1b dan ayat 2 karena pengalihan tanahtransmigrasi tidak diperkenankan sebelum 20 (dua puluh) tahun,dengan demikian proses

balik nama kepada Para Penggugat tidak sahatau cacat hukum;Menimbang bahwa dari perbedaan pendapat antara pihak ParaPenggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis menetapkanpendiriannya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang bahwa dari alatalat bukti yang diajukan Penggugatyakni bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.28 dan saksisaksiatas nama Omon Rohman, Zulkarnain, Syarwani dan saksi DegeHariyadi dimana setelah dihubungkan kesemuanya maka MajelisHakim mendapatkan faktafakta hukum sebagai

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon) untuk melakukan proses balik nama terhadap sertipikat Hak Milik No. 1035 luas 91 M2, gambar situasi tanggal 28-12-1979 No. 753/1979, dari atas nama Tagor Aritonang (Tergugat I) kepada atas nama Juanedi (Penggugat) selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan tersebut;
2. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar