Kembali kami sampaikan untuk semakin mempertegas bahwa Penggugatadalah bukan pemilik atas tanah yang di klem berdasarkan SuratPernyataan tanggal 11 Agustus 1980 dan Akta Hibah Nomor241/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 dan akta hibah Nomor242/AKTA/1981 tertanggal 19 Januari 1981 dan jika di hitung sejak tahun1981 hingga diketahuinya terbit sertifikat pada tanggal 11 Desember2019 kurang lebih 38 tahun, yang menimbulkan pertanyaan kenapa???...

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor241/PMK.011/2010 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menterikeuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan angka SistemKlarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea masuk atas Barang Imporpada angka l.a Pembebanan tarif bea masuk untuk Pos tarif 1006.30.90.00Rp. O/ kg sejak tanggai Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkansampai dengan tanggai 31 Maret 2011;5.

Sikki.Dengan demikian subjek para pihak baik dalam perbara terdahulu Nomor241/Pdt.G/200S/PN.Mks. maupun dalam perkara terbaru Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks yang dimohonkan peninjauan kembali pada dasarnyaadalah pihakpihak yang sama;. Persoalan yang sama atas dasar yang sama, yakni ahli waris Abd. GaniDjalle i.c NY. Megawati Gani Djalle selaku Penjual maupun Mannang HTHal. 23 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015dkk selaku Pembeli, rnengklaim tanah sengketa adalah tanah milik H.

Putusan Nomor 226 K/TUN/2013.40Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 31A UU MahkamahAgung tersebut di atas, apabila Penggugat merasa haknya telah dirugikandengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010,maka Penggugat dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukanpermohonan Pengujian Peraturan (Judicial Review) Menteri Keuangan Nomor241/PMK.011/2010 kepada Mahkamah Agung;Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, pengajuan gugatan kepadaPengadilan Tata Usaha

Kapten Tendean Kav. 1214A, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.093/DIRBMLI/13 tanggal 17 Juni 2013 dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Juli 2013 di bawah Nomor241/SK/PDT/2013/PN.DPK., selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2 Darsinah, umur 45 tahun (22 Agustus 1967), pekerjaan wiraswasta (Independent PropertyAgent), bertempat tinggal di Jl.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor241/PMK.011/2010 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menterikeuangan Nomor : 110/PMK.010/2006 tentang penetapan angka SistemKlarifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea masuk atas Barang Imporpada angka 1.a Pembebanan tarif bea masuk untuk Pos. tarif1006.30.90.00 Rp 0,00/kg sejak tanggal Peraturan Menteri Keuangan inidiundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2011;5.

Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor241/Pdt.G/2015/PA.Kis tanggal 14 September 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap. Fotokopi tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikandengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;9. Fotokopi Akta Cerai nomor: 66/AC/2002/PA.Kis atas nama Penggugat(Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh PaniteraPengadilan Agama Kisaran tanggal 8 Mei 2002.

Bahwa para pihak dalam gugat balik (rekonvensi) yang diajukanPenggugat adalah sama dengan pihak yang berpekara dalam perkara nomor241/Pdt.G/2015/PA. Kis;3. Bahwa adapun obyekobyek yang diperkarakan dalam gugat balik(rekonvensi), persis sama dengan obyekobyek yang pernah diperkarakandalam perkara nomor 241/Pdt.G/2015/PA. Kis.

;Adapun pihakpihak yang berperkara dimaksud adalah Tergugat (i.c.Penggugat/semula Tergugat, dan dalam perkara nomor241/Pdt.G/2015/PA. Kis berkedudukan sebagai PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Penggugat (i.c.

yang berwenang,seperti ; IUPHHK HA, IUPHHK HTI, IUPHHK HTR, IPK dan lainya yang diterbitkan ijin oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jikadari tanah milik/nutan hak harus lakukan verifikasi bersama untukmemastikan keabsahan lahan/lokasi dan potensi kayu oleh oleh timverifikasi dari 3 Unsur Balai KPH wilayah stempat, unsur TNI dan Polrisesual Surat Edaran Gubernur NTB tahun 2016 Bahwa dasar hukum legalitas Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusan(RTK.64) adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor241

Buktisurat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen,kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan (SP2K) Nomor241/KRD.02.01/164/2017 Tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkanoleh PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu DoroKabupaten Pekalongan.

alat berat Terbanding pada saat peristiwa dankejadian tanggal O09 April 2020 ( Pemeriksaan Setempat ),Walaupun Terbanding sebelumnya telah ditegur dan dilarang oleh PembandingIll atau Mewakili secara lisan dan tertulis agar tidak ada aktifitas apapundiatasnya agar batas jalan dan batas sungai maupun patok batas dan tanamtumbuh diatasnya tetap utuh sampai dengan keluarnya Putusan Nomor :206K/PID.SUS.LH/2019 tanggal 29 April 2019 jo Putusan Nomor16/PID/2018/PT Smr tanggal O1 Maret 2018 jo Putusan Nomor241

Lukman juga telah menjelaskan pada saatmemberikan keterangan diatas sumpah yang telah dihadirkan oleh ParaPembanding, Terbanding telah membebaskan seluas 9,5 Ha berdasarkanBerita Acara Identifikasi Nomor : 16/IDPT/swargabara/I/2011 diatas LahanKelompok Tani Karet Lestari Luasan 85 Ha dan Surat Pernyataan atas namaJumul tanggal 16 Maret 2011 #4xberdasarkan Putusan Nomor206K/PID.SUS.LH/2019 tanggal 29 April 2019 jo Putusan Nomor16/PID/2018/PT Smr tanggal O1 Maret 2018 jo Putusan Nomor241/Pid.Sus/2017

Hj.Karna Misawati; PPK67 SHT Nomor 29/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor241/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 102 tanggal 02011982 an. Hi.Samson; PPK68 SHT Nomor 30/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor242/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 96 tanggal 02011982 an. Hi.Samson; PPK69 SHT Nomor 786/2009 tgl. 13082009 dan SHT I Nomor1047/2009 tgl. 13102009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 66 tanggal 10112005 an.

Marsaoli sebagai sekretaris;3) Salim Latif sebagai Bendahara;) Albin Baweda sebagai Anggota;5) Demaris Saluge sebagai Anggota;.Bahwa olehnya itu dengan telah ditetapkannya panitia pemilihan kepalaDesa di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten HalmaheraSelatan yang berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor241 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang revisi kedua panitiapemilihan kepala Desa di desa Kaputusang Kecamatan BacanKabupaten Halmahera selatan, paniti Pemilihan Kepala Desa yang

., dkk,Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkanHalaman 1 dari 48 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN DpsPenetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 60/Pid Susu/2021/PN Dps,tertanggal 27 April 2021 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor241/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Maret 2021 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang

Gatot Subroto Kav.94, Jakarta Selatan 12780,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2019 dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor241/SKU.PDT/IX/2019/PN Son tertanggal 9 September 2019, telahmengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimanaAkta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 128Pdt.G/2018/PN Sontertanggal 9 September 2019;Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemeriksaan dalamtingkat banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut

BuktiP3C : Foto copy Somasi Kuasa HukumTergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi Nomor241/MLI/LIT/PART/IX/2020 tertanggal 17 September 2020;7. BuktiP3D : Foto copy Tanda Terima SomasiKuasa Hukum Tergugat Konvensi kepada PenggugatRekonvensi Nomor 241/MLI/LIT/PART/IX/2020 tertanggal 17September 2020;8. BuktiP3E : Foto copy Permohonan PKPUHalaman 31 Putusan Nomor 251/Padt.SusPKPU/2021/PN. Niaga. Jkt.Pst.Nomor 329/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 06Oktober 2020;9.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2051 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Menggala tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor241/Pid.B/2010/ PN.Mgl., tanggal 3 Agustus 2011;MENGADILI SENDIRI,Menyatakan Terdakwa Hi. AZILIN RIZAL, S.E., bin H.

KerinciNomor 12, SukataniTaposDepok, berdasarkansurat kuasa yang terdaftar pada register nomor241/RSK/1509/2019/PA.Dpk tanggal 15 April2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.melawanTERGUGAT I, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,sebagai Tergugat l.TERGUGAT Il, pekerjaan Karyawan Swasta, di Kota Jakarta Selatan,sebagai Tergugat Il.Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat II memberikuasa kepada NAMA, MH. Dan Dodi HermanFartodi, SH., MH.

yang berwenang,seperti ; INPHHK HA, IUPHHK HTI, IUPHHK HTR, IPK dan lainya yang diterbitkan jin oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan jikadari tanah milik/hutan hak harus lakukan verifikasi bersama untukmemastikan keabsahan lahan/lokasi dan potensi kayu oleh oleh timverifikasi dari 3 Unsur Balai KPH wilayah stempat, unsur TNI dan Polrisesuai Surat Edaran Gubernur NTB tahun 2016 Bahwa dasar hukum legalitas Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusan(RTK.64) adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor241

., para Advokat dan Penasehat Hukum pada KantorLBH HHAMLSM ERPETA, beralamat di Jalan Pahlawan,Komplek GOR Sonolayu No. 6, Siswodipuran Boyolali,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor241/1415/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 14 November 2017;Selanjutnya secara bersamasama Penggugat danPenggugat II disebut PARA PENGGUGAT;Hal.1 dari 55 No.1415/Pdt.G/2017/PA.KraLawan;1.

Bahwa Tergugat telah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan (Baperjakat) Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor241 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan DanKepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Tanggal 5Agustus 2011 (vide Bukti T3) dan berdasarkan Keputusan tersebut TimBaperjakat telah menggelar rapat pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013Berdasarkan Berita Acara Nomor 4/VII/BKDD ; (vide bukti T2) ;3.