kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan ;Bahwa berdasarkan ketentuan, saat kayu sampai di KM. 7 maka dokumenwajid dimatikan dan tujuan lain harus tetap menggunakan Nota Angkutansebab kayu di KM. 25 adalah belum tentu kayu dari KM. 7 serta harusdibuktikan bahwa kayu tersebut benarbenar legal, sebab apabila iuran hasilhutan belum dibayar maka patut diduga hal tersebut adalah pengerusakanhutan;Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Dinas Kehutanan maka kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan;Bahwa munculnya TPTKO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPTKO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksn54.Bahwa menurut Ahli, apabila Nota Angkutan telah sesuai namun tempatnya yangtidak sesuai maka SKSHHK tetap menjadi dokumen yang sah jika sumbernyaadalah benar;55.Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Lestari No : P.17/PHPLSET/2015, tentangpedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alamsebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupakayu gergajian/vener dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHKyang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesualkompetensinya melalui Aplikasi;Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorangsedang melakukan pengangkutan, kKemudian terjadi sesuatu force

asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksnkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

dengan dokumen dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam AktaNotaris nomor : 19 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dihadapan ARIYANI , SHNotaris/PPAT di Surabaya , yang pada pokoknya terdiri dari :Pasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan Jumlah Pinjaman ; Pasal 2 : Jangka Waktudan Pembayaran Asuransi ; Pasal 3 : Bunga dan BiayaBiaya Lainnya ; Pasal4 : Agunan ; Pasal 5 : Tata Cara Penarikan dan Pelunasan ; Pasal 6 :Wanprestasi ; Pasal 7 :Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : KlausulaPublikasi ; Pasal 9 : Komunikasi ; Pasal 10 : Force

/PPAT di Surabaya , Sangat merugikan Penggugat ;Mengenai hal ini dapat dibuktikan dengan :1) Bahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian , yang padapokoknya terdiri dari : Pasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan JumliahPinjaman ; Pasal 2: Jangka Waktu dan Pembayaran Asuransi ; Pasal3 : Bunga dan BiayaBiaya Lainnya ; Pasal 4: Agunan; Pasal5 : TataCara Penarikan dan Pelunasan ; Pasal 6 : Wanprestasi ; Pasal 7: Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : Klausula Publikasi ; Pasal 9 :Komunikasi ; Pasal 10 : Force

melawan hokum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;Menimbang bahwa didalam positanya Penggugat hanya mendalilkanbahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian yang pada pokoknya terdiridari pasal 1 : Tujuaan Pembangunan Dan Jumlah Pinjaman; Pasal 2: Jangka Waktudan Pembayaran Asuransi; Pasal 3: Bunga dan BiayaBiaya Lainnya; Pasal 4:Agunan; Pasal5: Tata Cara Penarikan dan Pelunasan; Pasal 6: Wanprestasi:;Pasal 7: Pertanyaan dan Jaminan; Pasal 8: Klausula Publikasi; Pasal 9 :Komunikasi; Pasal 10: Force

Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force BG 4952 ZV yang sudah dalam keadaan hangus terbakar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, 1 bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 25 cm , 1 (satu) jaket sweter warna abu-abu diramaps untuk dimusnakan , 1 (satu0 buah tas jinjing warna merah dikembalikan kepada saksi YANI IBRAHIM .6.

Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016waktu yang diatur sebagaimana peraturan perundangundang di bidangperpajakan yang berlaku yaitu: 3 (tiga) bulan;Bahwa keterlambatan penyampaian atau pengiriman SKPN PPN tersebutsepenuhnya bukan merupakan kesalahan atau tanggung jawab Penggugatdan karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat (force mayeur);2.

dapatdipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;Penjelasan Pasal 25 ayat (3):Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3(tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimanadimaksud dalarn ayat (1), dengan maksud agar supaya WajibPajak rnernpunyai waktu) yang cukup memadai untukmempersiapkan surat keberatan beserta alasannya;Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidakdapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaanwajib pajak (force

Keadaan lain berdasarkan pertimbangan DirektoratJenderal Pajak.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengirimanSKP oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggalpenerbitan skp tidak termasuk dalam kriteria keadaan diluar kekuasaan Wajid Pajak atau force majeur yangdiatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 74Tahun 2011 dan Pasal 5 Peraturan Menteri KeuanganNomor 9/PMK.03/2013 tersebut;Bahwa keadaan tersebut juga tidak termasuk dalamkriteria

memasukkansurat keberatan ke Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan;Bahwa pertimbangan Majelis tersebut menyebabkanketidakpastian hukum dimana Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) lainnya akan melakukan halyang sama dengan yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) yaitu dengan mengajukankeberatan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalamPasal 25 ayat (3) UndangUndang KUP dengan alasanforce majeur yang sebenarnya tidak termasuk dalamkeadaan force

Bahwa pengiriman SKP yang lebih kurangsekitar 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan skp jugabukan merupakan suatu keadaan yang force majeur yangmenyebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) tidak dapat melaksanakan hak nya untukmengajukan keberatan karena masih ada waktu yangcukup untuk mempersiapkan, membuat danmenyampaikan surat keberatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) yaitu sekitar 2 (dua) bulan;Berdasarkan penjelasan tersebut di atas makapertimbangan Majelis yang

(force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan mass kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);16.17.Ayat (2) : Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan public ;Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap

pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburun berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masskerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa disamping itu juga sesuai dengan uraian pada posita nomor 15 (limabelas

UU No. 13 tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) yang berbunyi :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja. buruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebanyak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak

2008".II Bahwa Judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku.1.Bahwa Judex facti salah menerapkan Pasal 164 ayat (8) UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasanalasan sebagaiberikut :1) Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya(BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepedamotor lalu berhenti tepat di depan GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang,kemudian korban bertanya kepada GADI dengan nada tinggi apa?

Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anakanya(BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepedamotor lalu berhenti tepat di depan GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang,kemudian korban bertanya kepada GADI dengan nada tinggi apa?

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa usahaTergugat telah tutup karena tidak ada lagi pekerja Tergugat, berkenaan denganPerusahaan tutup telah diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara lengkap sebagai berikut:Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburunh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahhal 9 Putusan Perkara No.127/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Jkt.Pst.diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

karenanyaeksepsi patut untuk dikabulkan .Selanjutnya Tergugat memohon agarPutusan dalam Perkaraini,setidaknya menyatakan Gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;1.DALAM POKOK PERKARA.Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat pernah terikatdalam hubungan kerja,ynamun Tergugat membantah dikatakan olehPara Penggugat bahwa Penggugat tidak diperkenankan bekerja olehTergugat pada tanggal 29 Oktober 2008.Bahwa fakta hukum yang terjadisaat itu dikarenakan sebelumnya terjadi force

dadulu lalu di PHK dan Pekerja yang diPHK belum bekerja selama 2 bulanBahwa alasan karyawan di PHK karena efisiensiBahwa ada 50 orang yang di mediasi karena tidak tertampungBahwa saksi mendengar karena salah satu pihak tidak mauberdamai maka diajukan gugatanBahwa saksi tidak tahu apa benar PHK dilakukan bulan Oktoberpadahal masih ada slip gaji bulan NopemberBahwa saksi tidak membaca klausul surat PHKBahwa saat mediasi yang datang dari PT Richtex adalah HRD nyaBahwaalasan diadakan perampingan karena Force

Majerperusahaan kebakaran maka karyawan dirampingkanBahwa anjuran saksi dalam permasalahan ini agar permasalahdibawa ke Disnakertrans SemarangBahwa saksi tidak tahu apakah karyawan bekerja atau tidak setelahkebakaranBahwa saksi tidak pernah melihat surat PHKBahwa alasan diadakan perampingan karyawan karena force majermaka pekerja tidak tertampungMenimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulantertulisnya pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan Tergugat, tidak mengajukankesimpulan;Menimbang

Danbenarkah pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, merupakan force majorsebagaimana dalil bantahan Tergugat?

major, dan akibat hukumnya;hal 51 dari67 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/G/2015/PNSmgMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan, pembacaan putusan atasperkara ini, Tergugat tidak pernah mengajukan buktibukt,i mengenai dalil dalamgugatannya yaitu kebakaran merupakan keadaan force major, dan oleh karena halyang demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, haruslah dirumuskan terlebihdahulu dalam sebuah perjanjian kerja, dan atau peraturan perusahaan, dan atauperjanjian kerja bersama, Majelis Hakim berpendapat

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

Penetapan No. 0144/Pdt.P/2017/PA.Tgt 6) sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak i bagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam d nikah aka mNenfadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)an tida emt i daar dukum (no legal force);; i ! i rdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,berikut;Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum,segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sepertihalnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

Ungkapan/kalimat "Gw siap mati" memiliki daya (force)menantang karena terdakwa H. MUHAMMAD NURDIN SALEH, S.E.bersedia mati untuk menghadapi/melawan NINO PUTRA MANSOR.Ungkapan/kalimat "Gw pengen kepala loe"mengancam Ir. NINO PUTRA MANSOR karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. menginginkan bagian yang pokok, penting, danyang utama dari tubuh NINO PUTRA MANSOUR, yakni kepala. Katakepala dalam konteks seperti tersebut di atas memiliki makna kiasanmemiliki daya (force)nyawa.

Ungkapan/ kalimat "Gwsiap mati" memiliki daya (force) menantang karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. bersedia mati untuk menghadapi/melawan Ir. NINOPUTRA MANSOUR. Ungkapan/kalimat "Gw pengen kepala loe" memiliki daya(force) mengancam Ir. NINO PUTRA MANSOR karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. menginginkan bagian yang pokok, penting, dan yangutama dari tubuh Ir. NINO PUTRA MANSOUR, yakni kepala. Kata kepala dalamkonteks seperti tersebut di atas memiliki makna kiasan 'nyawa.

Keadaanperekonomian Penggugat yang sedang tidak stabil bukanlah masukkedalam kondisi atau keadaan memaksa (Force Majeure) yang dapatdijadikan alasan atau dasar untuk menunda kewajiban.

Selain itu, Kondisi Kesehatan penggugat yang menurun (sakit) saatobjek sengketa dalam proses pembangunan sehingga penggugat praktis berhentimencari nafkah adalah suatu kejadian yang terjadi diluar Kemampuan manusia dantidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atautidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (force majeure), sehingga tidakadil jika penggugat tidak mendapatkan pembagian atas harta bersama karenakeadaannya yang demikian itu.

mobil yang sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat; Demikian pulamobil lainnya sudah disita oleh pihak leasing sehingga bagaimana mungkin Tergugat membayarkeseluruhannya sedangkan Penggugat tidak mau memperhatikan penyelesaian ataupunkesepakatan yang baik yang diwajibkan perjanjian Pasal 7 tersebut diatas sehubungan denganHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 37/Pdt G/2013/PN.Jkt Tim16.17.adanya musibah yang dialami Tergugat sehingga Tergugat berada dalam keadaan terpaksamenjadi tak berdaya (force

majeure) untuk tidak dapat memenuhi perjanjian, apalagi adanyaitkad buruk dari Penggugat sendiri yang sudah menerima penyerahan mobil dari Tergugatsebaliknya menuntut dalam gugatan in casu pengembalian / perhitungan keuntungan mobilyang sudah diserahkan Tergugat kepada Penggugat bahkan sudah direntalkan sendin olehPenggugat tersebut Tegasnya Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan angka 10 dan 11karena bukannya Tergugat tidak beritkad baik tetapi : Tuntutan Penggugat menunjukkan itikad buruk

lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

1. Menetapkan agar barang bukti berupa :

• Uang tunai sejumlah Rp.59.500,00 (Lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
• 1 (satu) buah kotak infaq dari besi berwarna hitam kuning dan gembok stenlis;

Dikembalikan kepada Masjid Al Wustha melalui saksi Landung Prasetyo;

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Menetapkan agar barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.59.500,00 (Lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); 1 (satu) buah kotak infaq dari besi berwarna hitam kuning dan gembok stenlis;Dikembalikan kepada Masjid Al Wustha melalui saksi Landung Prasetyo; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 Nopol H 4303 KF tahun 1995 warnahitam berserta STNKnya; 1 (satu) buah ATM BCA berwarna biru dengan nomor 5379412011889937; 1 (satu) buah SIM C atas nama Suwarno nomor SIM 811013370911;Dikembalikan

Dan apabila Penggugat berhalangan karena suatu sebabkeadaan memaksa (force major) maka dapat diwakili oleh ahli waris atau kuasayang ditunjuk untuk itu ;Pasal 9Penggugat, Tergugat , dan Tergugat Il mengaitkan diri untuk tidak salingmengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikanpembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum,pasca ditanda tanganinya akta perdamaian ini ;Pasal 10Akta Perdamaian ini dibuat dengan dua rangkap dan keduaduanya mempunyaikekuatan

Karo , tiba tiba datangPetugas Kepolisian Tanah Karo yang bernama Hesron Barus dan Jonven Manihuruk yangsedang melakukan razia , melihat dan menagkap Agus Sembiring serta menyita barang buktiberupa uang tunai sebesar Rp. 215.000. ( dua ratus ribu rupiah ) 7 ( tujuh ) lembar kertasrekap nomor togel yang telah berisi tertanggal 2112013, 1 (satu) unit sepeda motormerek Yamaha Force one No, Pol .

DLU dan mengalami kerugian + Rp.3.000.000.000, (Tiga milyar rupiah)dimana hal ini terjadi dikarenakan force majeur dan Tergugat membeli tiket ekspedisimuatan kapal laut atas perintah, persetuidan dan kesepakatan dengan PT ArifinDirga Mandiriyang merupakan agen Penggugat di Surabaya, dengan demikianperbuatan Tergugat tidak jelas.

Bahwa Tergugat beritikad balk, berbaik hati untuk memintakan permohonan penambahansantunan atas kendaraan Hino milik Penggugat namun hal ini bukanlah suatu pengakuanatas kesalahan dari Tergugat melainkan hal tersebut hanyalah sebuah Kebaikan hati dariTergugat kepada Penggugat dengan membuatkan PERMOHONAN kepada TurutTergugat/PT.Dharma Lautan Utama yang belum tentu dapat dikabulkan karena kebakarandi KM Mustika Kencana bahwa ini semua adalah diluar kehendak dan kemampuanmanusia (force majeur) dan

Perobuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 19.00Wib saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN bertemu dengan terdakwa yangsedang mengamen lalu datang 7 (tujuh) orang anak punk yang berasal dariTegal dan tak lama kemudian datang saksi TAUFIK MAHENDRA BinAGUS HARYONO mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor kemudian datangsaksi Moh, Dimas Ulhagq Dafasubrata turun

Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 19.00Wib saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN bertemu dengan terdakwa yangsedang mengamen lalu datang 7 (tujuh) orang anak punk yang berasal dariTegal dan tak lama kemudian datang saksi TAUFIK MAHENDRA BinAGUS HARYONO mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor kemudian datangsaksi Moh, Dimas Ulhag Dafasubrata turun dari

Dimas Ulhaq Dafasubrata dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam silver tanpa platnomor dengan posisi saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN (dalam berkasterpisah) duduk di selasela stang dan jok sepeda motor, saksi TAUFIKMAHENDRA Bin AGUS HARYONO (dalam berkas terpisah) mengendaraisepeda motor lalu saksi Moh.

Dimas Ulhaq Dafasubrata dengan menggunakan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor dengan posisiterdakwa . TAUFIK MAHENDRA Bin AGUS HARYONO mengendarai sepeda motorlalu saksi Moh.

Dimas Ulhaq Dafasubratadengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitamsilver tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa . TAUFIK MAHENDRA Bin AGUSHARYONO mengendarai sepeda motor lalu saksi Moh.