antara Terlawan/Terbantah , Terlawan/Terbantah III danTerlawan/Terbantah IV mengandung itikad tidak baik atau etikad buruk danmelanggar hak subyektif Pelawan/Pembantah, maka perjanjian kredit dengancara mengganti pihak peminjam dan menaikkan jumlah pinjaman dari Rp.1.100.000.000, (satu miliar seratus juta rupiah), karena adanya biayaadminstrasi, asuransi dan lainlainya menjadi Rp. 1.300.000.000 (satu miliartiga ratus juta rupiah), tanpa persetujuan terlebin dahulu dari Pelawan/Pembantah adalah cacad

/Terbanding , TerbantahIIl/Terbanding IIl dan Terbantah IV/ Terbanding IV mengandung itikad tidakbaik atau itikad buruk dan melanggar hak subyektif Pembantah/Pembanding,maka perjanjian kredit dengan cara mengganti pihak peminjam dan menaikkanjumlah pinjaman dari Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah),karena adanya biaya administrasi, asuransi dan lainlainnya menjadi1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), tanpa persetujuan terlebihdahulu dari Pembantah/Pembanding adalah cacad

pembuktianapaapa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), dengan demikianmaka oleh karena bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktianmaka harus dikesampingkan:7.Bahwa pertimbangan hukum judex facti kurang lengkap, surat pernyataan buktiP.4=T.3 dan P.5=T.4 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak TerbantahII dan IV yang dalam hukum pembuktian adalah merupakan bukti pengakuan,maka sepanjang pergantian peminjam dan perjanian kredit baru PK ke2 danPK ke3 adalah mengandung itikad/ouruk dan cacad

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:61/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 6 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut;Bahwa dengan demikian permohonan eksekusi Terbantah /Terbanding adalah cacad hukum/cacad yuridis, dengan demikian pertimbanganhukum Majelis Hakim (judex factie) tersebut adalah pertimbangan hukumyang menyesatkan dan tidak pantas untuk diambil alin sebagaipertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar,dan sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Oleh karena itu) maka SuratKeputusan dari DIRJEN AGRARIA dan TRANSMIGRASI No.Peta7/D/724/1966 tanggal 2121966 yang memuat konsideransyang salah khususnya berkenaan dengan bagian MEMUTUSKANNO.PERTAMA sub c. mohon dibatalkan atau setidak tidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan dariDIRJEN AGRARIA yang cacad hukum sebagaimana diutarakandalam pasal 10, 11 #=dan 138, jqTergugat menerbitkanSertipikat Hak Pakai No.6/Cidadap tertanggal

14 Juli 1972dan dengan demikian berakibat Sertipikat Hak Pakaitersebut cacad hukum pula.

Bahwa Sertipikat tersebut diberikan pada tahun 1972,namun Surat Ukurnyamenggunakan Surat Ukur tanggal 2611939 No.27/1939,hal mana tidak tepat karena dalam jangka waktu sekianlama keadaan batas dapat berubah, karena kondisimaupun konstruksi tanah sering berubah.Oleh karena itu, meskipun Tergugat hanyamenerbitkan Sertipikat atasdasar Surat Keputusan DIRJEN saja, tetapi dasar hukumnyayang digunakan cacad hukum, di tambah lagi kesalahankesalahan sebagaimana diuraikan dalam a, b, c, maka jelasSertipikat

tersebut cacad hukum pula, dan dengan demikiantidak mempunyai kekuatan hukum = yang berlaku (VanRechtswege Nietig) dan Penggugat mohon agar Sertipikattersebut dibatalkan oleh Pengadilan;Bahwa karena Gugatan Penggugat didukung oleh buktiyang syah dan menyakinkan, maka adalah wajar apabilaperkara ini dapat diputus secara serta merta (Uit VoerbaarBij Vooraad) ;DALAM PROVISIKarena Penggugat telah membeli dan menguasai rumahtersebut sejak tahun 1973, Penggugat memohon = agarPengadilana.

Putusan Nomor 161 K/TUN/2011Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut:12Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai tEksepsi Tergugat17 Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, ob)Sertifikat Hak Milik Nomor. 909/ Genuk, gambar situasi tanggiNomor :Soebagio Wiriodharmoro, Kecamatan Ungaran Kabupatensertifikat tanah obyek sengketa adalah cacad yuridis formal dyvek sengketa atauhl 2 Februari 1987132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m2, tetdaftar

atas namaSemarang atauhn cacad materiil,sehingga dinyatakan batal atau tidak sah maka kepada Tergugat diperintahkanuntuk mencabut penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa tersBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik NonKecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Gambar Situasi tangg:Nomor : 132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m2, terdaftar atWiriodharmoro tersebut ;Memerintahkan

adalah cacad yuridis sehingga tidak sah ;Bahwa Tergugat/ Tergugat I mengajukan bukti T.2., yaitu Buku TanahHak Guna Bangunan No.26 atas nama Soebagio Wiriodharmoro,berdasarkan Akta Hibah tanggal 18 Januari 1969 No.1/1969 beralihhaknya dari Raden Soedjiono menjadi atas nama SoebagioWiriodharmoro/ Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Termohon KasasiII, bahwa Akta Hibah tanggal 18 Januari 1969 No.1/1969 adalah cacadyuridis, karena fisik tanah dan rumah dari KODIM 0714 Salatiga sejaktanggal 31 Mei

A, B., tersebut diatas oleh karenanya Sertifikat HakMilik Nomor 909/Genuk, atas nama Tergugat II Intervensi/ TerbandingII/ Termohon Kasasi II tersebut mengandung cacad hukum olehkarenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Tanah dan rumah atau obyek sengketa telah menjadi assetPERUM DAMRI berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor KM.138/KU.404/PHB86 dan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.01 1/1987 (vide bukti P.2)karena tanah dan rumah

atau obyek sengketa telah menjadi asset negaraatau PERUM DAMRI sehingga wajar pemegang Sertifikat Hak MilikNomor 909/Genuk atas nama Tergugat II Intervensi/ Terbanding/Termohon Kasasi yang mengandung cacad hukum tersebut dinyatakantidak sah dan batal demi hukum ;Bahwaterhadap tanah dan rumah Okupasi KODIM 0714 Salatiga,setelah berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960terhadap tanah dan rumah atau obyek sengketa tersebut statusnya menjaditanah negara yang langsung dikuasai oleh Negara

., sebagaiMediator;Menimbang, bahwa akan tetapi usaha perdamaian dan mediasi tersebut telah gagalsebagaimana laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2014;Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan danPenggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban di persidangan tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagaiberikut :I DALAM EKSEPSI.Bahwa gugatan penggugat dapat dikatakan cacad hukum karena

kelurahan Kedaton melainkan diwilayah Kelurahan KutarayaKecamatan Kota kayuagung , dan disisi lain batas batas tanah objek sengketa tersebutadalah berbeda dengan Batas batas tanah yang dimiliki oleh tergugat (dapat pula dikatakangugatan penggugat tersebut adalah error in objektion ), bahkan Nama tergugat tidak tepatkarena tidak ada/tidak ditulis Bin siapa / siapa Nama orang tua tergugat , dari uraian diatasgugatan tersebut dapat digolongkan eror in subjektion, berhubung gugatan penggugattergolong cacad

hukum, dan bukti penggugat cacad hukum dikarenakan kurang pihak yangmana seharusnya yang menjadi sebagai tergugat II adalah orang tua tergugat (Ibu tergugat)berama .SUBAIDAH BINTI SUDIN SAMPOK.karena tergugat mendapat pelimpahan hakdari Ibu tergugat tersebut Kemudian seharusnya yang menggugat objek sengketa tersebutadalah PERA NAWAWI karena tanah tersebut sudah dijual oleh SYIMAS (Soima bintiMustar) sebagaimana berdasarkan surat Pelepasan Hak atas tanah N0.0206/PPAT KAG/XII Tahun 2004 .maka gugatan

DALAM POKOK PERKARA1 Bahwa pada pokoknya tergugat menolak keras atas semua isi pokokgugatan penggugat dan eksepsi tergugat diatas dapat puladipersamakan dalam pokok jawaban dibawah ini dan tidak terpisahkansatu sama lainnya.2 Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat dinyatakan cacad hukum,dikarenakan disatu nisi kekurangan pihak dikarenakan tanah objek sengketatersebut tergugat mendapat dari pelimpahan hak dari ibu tergugat, disisi lainobjek gugatan salah letak , dan salah guga, bahwa penggugat mengatakandalam

Hakim perdata memutus berdasarkan sertifikat palsu;gugatan purapura dan rekayasa mafia tanah seperti kasus SHM26/1972 dan SHM 53/1972 yang baru ketahuan palsu setelah putusanperdata incrah diuji pidana/ TUN kalah.Bahwa eksekusi peradilan dipastikan cacad hukum karena obyekeksekusi tidak sesuai dengan yang diusahakan/ dikuasai oleh pelawanbaik luas/ batas letak sehingga tidak beralasan terbit penetapan sitaeksekusi karena cacad hukum dan tidak berdasar; saat berperkarapihak BPN tidak diikut sertakan

pengacara; (d) Cari tanah bukti SKT VS SHMHalaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT.BJM14.aspal/ terbang; (e) Permainan warkah oleh oknum BPN atas namaSHM sudah terbit/ meninggal/ fiktif; (f) Penerbitan buku tanah palsuoleh BPN dari warkah/ orang meninggal dan juru ukur palsu.Bahwa bukti surat SKT 140/1980 palsu tidak sinkron dengan SHM850/1983 yang tidak pernah diukur ulang BPN; BPN tidak pernahdigugat sebagai intervent dalam putusan yudex factie dan yudex juris diperdata merupakan cacad

Ali sebelah utaraberbatas dengan Suyatno, sebelah barat dengan jalan, sebelahselatan dengan tranmisi fakta di lapangan itu semua tidak benar.Jadi kesimpulan saya semua saksi tidak benar/ dikatakan saksipalsu dan saya anggap putusan pengadilan cacad hukum.Bahwa surat palsu/ kebohongan/ tipu muslihat/ di perdata bolehberbohong merupakan ciriciri adanya kepalsuan pengguna SHM850/1983 an.

Pemberian Hak untuk Muhajir,tidak ada bukti pendaftaran alas hak karena tidak memenuhi kewajibanPBB, dan lainlain sesuai pasal 7 (3) PMA No. 5/1973; cacad hukumformal tidak melalui prosedure terbit dan secara materil Muhajir bukanpemilik sebenarnya. Tegasnya SHM 850/1983 an.

Muhajir tidak cacadhukum padahal cacad hukum; keliru nyata dan palsu dengan ciricirisebagai berikut:a. SHM 850/1983 an. Muhajir adalah SHM palsu/ surat palsu/ alas hakpalsu.b. Secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut karenamemegang SHM terbang.c. Secara yuridis sudah 31 tahun baru menuntut hak sejak terbit 22Nopember 1983 sampai menggugat 30 April 2014 terjadi daluarsa.d.

Bahwa, produk Sertipikat No. 129, Luas : 3.080 M2, atas nama : HajjahNurjannah Fath, SU No. 283/1994 yang berasal dari konversi Kohir No.562, Persil No. 74, Klas Ikd, Luas + 1.450 M2, adalah cacad hukum,baik secara yuridis maupun fisik, hal ini dapat diketahui sebagai berikut:a.

Dalam SU No. 283/1994, tanggal, 01 Januari 1994, tidakberpedoman pada Meeibrief No. 218, tanggal 28 Maret 1885 atauSU No. 21/SU/1980, tanggal, 18 Nopember 1980, sehingga SuratUkur No. 283/1994, tanggal, 01 Januari 1994 (cacad yuridis). b. Kohir No. 562, Persil No. 74, Klas Ild, Luas + 1.450 M2, yangdijadikan dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik. No. 129,Luas: 3.080 M2, tidak sesuai luasnya, ada penggelembungan luas,sehingga menimbulkan (cacad yuridis); c.

Eigendom No. 86yang diuraikan dalam Meerbrief No. 218 tanggal 28 Maret 1885,sehingga menimbulkan (cacad fisik);Dari point a, b dan c, Sertipikat Hak Milik No. 129, Luas : 3.080 M2,atas nama : Hajjah Nurjannah Fath, SU No. 283/1994, tanggal, 01Maret 1994, karena cacad hukum, harus diperbaiki, oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Sumenep (Tergugat), hal ini sesuaidengan Pasal 106 jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999;.

Dari persoalan tersebut, kKemudian pihak Badan PertanahanNasional Kabupaten Sumenep (Tergugat) memberikan penjelasanterhadap keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 129 atas nama : HajjahNurjannah Fath, terletak di Desa Kertasade, Kecamatan Kalianget,Kabupaten Sumenep ada kesalahan luas dalam pengukuran, sehinggaharus direvisi, karena dalam Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut adacacad administrasi yaitu cacad yuridis dan cacad fisik, namunpenjelasan tersebut oleh Penggugat, direspon dengan emosi ;Halaman

Sehingga dengan adanya dalil Penggugat tersebut, mengakuiadanya Sertipikat Hak Milik No. 129 tersebut cacad yuridis dan fisik,karena tidak ada persetujuan dari para pemegang hak yangberbatasan; 29222 nnn on ne nae nn nnn nn ee ee nee.Bahwa, dalil Penggugat pada point. 22 dan 23 perlu meluruskanpemahaman Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, seharusnya tidak dipahami secara kontekstual /sederhana, sebab apa

2001,dan bukan Akta Nomor 244/LBS/2001, sebagaimana yang dipertimbangkanPengadilan Tingkat pertama;Menimbang, bahwa karena pemecahan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 8 tahun 1989 menjadi beberapa Sertifikat Hak GunaBangunan antara lain Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72, tahun 2001dengan masa berlaku haknya sampai tahun 2021 bertentangan denganketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,Tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72,mengandung cacad

hukum sehingga harus dinyatakan lumpuh atau tidakHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 201/PDT/2019/PT Pdgmemiliki daya berlaku, dengan demikian, alasan banding Pembandingtersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72,tanggal 17 September 2001 mengandung cacad hukum dan dinyatakanlumpuh, maka jual belli antara Turut Terbanding, semula Tergugat denganPembanding ,semula Tergugat B terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor

72, tanggal 17 September 2001 juga mengandung cacad hukum,sehingga tuntutan Terbanding, semula Penggugat pada petitum angka 9(sembilan) beralasan untuk dikabulkan;DALAM REKONVENSIDakam EksepsiMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui danmembenarkan putusan hakim tingkat pertama, yang menyatakan menolakeksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kanvensi, oleh karena dalampertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam

hukum banding maupun kasasi dalamperkara ini;Bahwa menurut Pemohon Kasasi, pemanggilan Tergugat dan Tergugat IItelah sempurna dan sah menurut hukum jika yang bersangkutanmengabaikan panggilan Pengadilan Negeri Pontianak berarti Tergugat /Chao Chi Seng dan Tergugat II Susanto tidak mengindahkan lembagaPeradilan Umum (Pengadilan Negeri Mempawah) sehingga konsekwensihukumnya adalah putusan verstek putusan tersebut sah dan haruslahdipertahankan menurut hukum dan putusan Pengadian Negeri Mempawahtidak cacad

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi pada halaman 7 alinea 3 yang sependapat denganPutusan Pengadilan Negeri Mempawah tentang penilaian surat kuasa dariChao Chi Seng alias Afei kepada Advokat Kamarussalam,SH, haruslahdilegalisir Consulat Jenderal setempat atau Kementerian Luar Negerisehingga surat kuasa yang diberikan Chao Chi Seng kepadaKamarussalam,SH, adalah cacad hukum dan tidak dapat dipergunakanapalagi surat kuasa tersebut diragukan kebenarannya, sebab

,M) berarti Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa surat kuasaChao Chi Seng kepada Advokat Kamarussalam,SH, adalah cacad hukumdan palsu atau dipalsukan;. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut hanyalah bersifat formal sajasedangkan secara material penguasaan barang berupa mesinmesinpengolah sabut kelapa yang dikirim melalui CV. Winning EnterpriseHal. 10 dari 13 hal. Put.

(vide Bukti P1; T10) yang diperlihatkam didalam persidangan asli ada pada Penggugat (Ida Thahir); hal tersebut membuktikanbahwa pemohon (Nirwan Munir) telah memberikan informasi atau keterangan secaratidak benar (kebohongan) mengenai data yuridis, menurut Majelis Hakim Tinggi1819bertentangan dengan Pasal 107 huruf h cacad hukum administrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah : h.

Sengketa in litisadalah 44 (empat puluh empat) hari, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Halaman 21 sampai 26 Putusan Perkara Nomor : 31/B/2014/PTTUNMDN2D,Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme Pengumuman yang dilaksanakanoleh Tergugat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa a quo tidaksesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah sehingga mengandung cacad

yuridis ; Menimbang, bahwa oleh karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik obyeksengketa didasarkan pada adanya cacad yuridis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal106 juncto Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Sertifikat Hak Milik obyeksengketa a quo haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa oleh sebab Sertifikat Hak Milik yang dijadikan obyekSengketa

Usaha Negara Medan Nomor : 59/G/2013/PTUNMDN. tanggal 04 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan dan haruspula dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku PengadilanTingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akanmengadili sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terdapat alasan yang kuat menuruthukum untuk menyatakan penerbitan obyek sengketa mengandung cacad

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN RI nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak PengelolaanKeputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan.

Selanjutnya berdasarkan pasalPutusan Perkara Nomor: 23/G/2020/P TUN.P TK Halaman 13107 Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamfs2.38.9.Kesalahan ProSe@dull, ~~~ == = nnn nnn nnn nnn nnnKesalahan penerapan peraturan perundangundangan,KeSalanan SUDCK NAiG~ nnn nn nnn nn rnKesalahan objek hak; == 32 enn nnn nnn nnn onKResalahan Onis Hakjecasssae esse enemaKesalahan perhitungan Uas;~= ==Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;Kesalahan lainnya

Mempawah (in casuTergugat), maka dapat dinyatakan objek sengketa yang diterbitkanterdapat cacad yuridis prosedu ral ;8. Bahwa dengan tidak terdaftarnya kepemilikan Penggugat atas tanahaquo, jelas Penggugat mengalami kerugian berupa tidak terbitnyaPutusan Perkara Nomor: 23/G/2020/P TUN.P TK Halaman 15Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana dimaksuddengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal1 angka 20 jo.

putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriBandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan yang Penggugat ajukan untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan perbuatanmelawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4519/1989, tertanggal 31Agustus 1989 atas nama Rosy Rostika yang dikeluarkan oleh TergugatIll mengandung cacad

:Menyatakan segala transaksitransaksi terhadap objek sengketa berupatanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi, Nomor 2,Bandung yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepadapihakpihak lainnya (pihak ketiga) mengandung cacad hukum danmenjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan (conservatoir besl/aq)terhadap bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi, Nomor 2,Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Lebak Siliwangi,

Akhmad Wahidin adalah merupakanperbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuat olehAmagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmat alias HajiAkhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin adalahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapun juga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

Akhmad Wahidinadalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;Menyatakan sebagai hukum surat jual beli yang dilakukan/dibuatoleh Amagq Akhyar alias Haji Asari sebagai penjual dan Dyahmatalias Haji Aknhmad Wahidin sebagai pembeli adalah cacad hukumdan batal demi hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkanoleh Tergugat 5 atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidinadalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi siapapunjuga;Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian konvensi, Akta Jual Beli Nomor26/15/kk/1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling)yang disesatkan oleh alm. Sutoko. Seolaholah akta yang ditandatanganihanyalah pengaturan utang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli. DanHal. 5 dari 16 Hal.

Putusan No.443 Peninjauan Kembali/Pdt/2014di samping itu terdapat cacad substansial, yaitu akta jual beli tersebutbertentangan dengan UndangUndang hak waris, di mana ketiga anakPenggugat Rekonvensi yang seharusnya juga memiliki hak atas rumah dantanah tidak ikut disertakan sebagai penjual (kapasitas dan identitas dalamkomparisi akta tidak nampak), padahal disebut jelas dalam akta jual beli bahwaistri Penggugat Rekonvensi telah meninggal dunia sehingga timbul hak warisbaik kepada Penggugat Rekonvensi

Bahwa mengingat Akta Jual Beli Nomor 26/15/kk/1992 tanggal 4 Desember1992 adalah cacad hukum, maka menurut hukum haruslah dinyatakan tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;. Bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 26/15/kk/1992 tanggal 4 Desember1992 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku, maka semuaperalihan hak dari Penggugat Rekonvensi kepada alm.

dalamundangundang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor2923 K/Pdt/2012 tanggal 17 Juni 2013 terdapat suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata;Menurut Yahya Harahap, SH., bahwa tidak layak mempertahankanputusan yang cacad

Bahwa fakta yang terurai dalam angka 5 (lima) dan angka 6 (enam)tersebut diatas memperlihatkan bahwa Tergugat berada dalam keadaanunggul secara ekonomis sebaliknya Penggugat berada dalam keadaansangat membutuhkan serta tidak mempunyai pilihan yang lain, sehinggaperjanjian tersebut adanya cacad kehendak.

Bahwa lahirnya Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2015 olehpara pihak didasari oleh adanya cacad kehendak, oleh karena TermohonBanding sudah merencanakan secara sistimatis ingin mendapatkankeuntungan bunga 5,5 % sebulan atau setidaktidaknyanya inginmemperoleh obyek tanah sengketa dengan cara berlidung dalamPerjanjian Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2015 sebagai berikut :a.

Penggugatmemberikan imbalan jasa sebesar 5,5 %, mengandung ketidak adilansebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar menawar yang tidakseimbang diantara para pihak, dalam hal ini Penggugat/Pembanding adapada posisi yang lemah sehingga tidak sesuai dengan asas kepatutan.Bahwa begitu pula Tergugat/Terbanding berada dalam keadaan unggulsecara ekonomis' sebaliknya Penggugat/Pembanding berada dalamkeadaan sangat membutuhkan serta tidak mempunyai pilihan yang lain,sehingga perjanjian tersebut adanya cacad

Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dan untukklausula tentang imbalan jasa sebesar 5, 5% setiap bulan, dimana Pengqqugat sendirilah datang kepada Tergugat dan menjanjikan imbalan jasa sejumlah itu kepada Tergugat jika diberikan pinjaman uang kepadaPenggugat untuk membayar kreditnya di Bank Mega.TBK Cabang Denpasar karena telah macet dan untuk mencegah dilelangnya rumahtersebut oleh Bank: Bahwa demikian pula terhadap Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal26 Juni 2015 tersebut, sama sekali tidak ada cacad

Kemudian mengakibatkan cacad sehingga tidak dapatberjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasa saksikorban sampai dengan sekarang ;Bahwa luka tersebut diobati yaitu pada bagian punggung 11 (sebelas) jahitan,tangan 7 (tujuh) jahitan dan pada kaki tidak terhitung jahitannya (karenabanyak) ;e Bahwa lukaluka tersebut telah dilakukan visum melalui Visum Et Repertumpada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten TanggamusNomor: 288/46/2013 tanggal 18 April 2013 dengan kesimpulan

Kemudian mengakibatkan cacad sehingga tidak dapatberjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasa saksikorban sampai dengan sekarang ;Bahwa luka tersebut diobati yaitu pada bagian punggung 11 (sebelas) jahitan,tangan 7 (tujuh) jahitan dan pada kaki tidak terhitung jahitannya (karenabanyak);Bahwa benar, terhadap lukaluka pada saksi korban tersebut telah dilakukanpemeriksaan melalui Visum Et Repertum atas nama korban DONIKHAIDARS YAH, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung

Kudung (rompong), cacad (verminking), 5).Lumpuh(verlamming), 6).Berubah pikiran lebih dari empat minggu (pikiran terganggu,kacau atau tidak dapat berfikir lagi dengan normal) dan menggugurkan ataumembunuh bakal anak kandungan ibu. (Penjelasan KUHP, R.

Kemudian mengakibatkan cacad sehinggatidak dapat berjalan seperti biasa dan saksi korban tidak dapat bekerja seperti biasasaksi korban sampai dengan sekarang ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur tersebut terbukti ada dan dipenuhi oleh terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum, sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan

., mengajukan permohonanpensertifikatan tanpa adanya persetujuan dan jjin dari Penggugat/AyuAriani adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hak dan hukum,maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis, dan batal demi hukum ;Bahwa Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH.

Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH., MH yang melakukan pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketatanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Ayu Ariani dengan alas hak danbukti hak yang diajukan cacad yuridis adalah merupakan perbuatanmelawan hak dan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum surat kwitansi pembayaran ganti rugi yangdilakukan/dibuat oleh H. Samah untuk atas nama Muhammad Naseh,SH., MH/Tergugat 5 yang diterima oleh Lalau Kamal sebagai penjualdan H.

Samah sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demihukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 6 atas nama Muhammad Naseh, SH., MH adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Siapapun juga ;.

Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat 5/Muhammad Naseh,SH., MH yang melakukan pensertifikatan terhadap tanah obyek sengketatanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat/Ayu Ariani dengan alas hak danbukti hak yang diajukan cacad yuridis adalah merupakan perbuatanmelawan hak dan hukum ;. Menyatakan sebagai hukum surat kwitansi pembayaran ganti rugi yangdilakukan/dibuat oleh H.

Samah sebagai pembeli adalah cacad hukum dan batal demi hukum ;. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat dan diterbitkan olehTergugat 6 atas nama Muhammad Naseh, SH.,MH adalah tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Siapapun juga;.

atas nama Penggugat yang telah dijual kepadaTurut Tergugat, telah dibaliknamakan atas namaTergugat II berdasarkanpermohonan Tergugat Il kepada Tergugat IV padahal Tergugat IVmengetahui bahwa atas tanah Sertifikat Nomor 148/Desa Cibuaya, atasnama Penggugat tersebut sertifikatnya telah dibawa lari oleh Tergugat IIseperti dalil gugatan Penggugat Point 5 di atas sehingga jelas TergugatIl dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumdan terbitnya sertifikat atas nama Tergugat Il mengandung cacad

Bahwa karena Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes/1991, tanggal 7 Februari1991 berikut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2b tanggal 7Februari 1991 antara Tergugat dan Tergugat II yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat Ill dibuat dengan cara melawan hukum sehingga aktatersebut mengandung cacat hukum, berkenan kiranya Pengadilan NegeriKarawang menyatakan Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes 1991, tanggal7 Februari 1991 berikut Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2btanggal 7 Februari 1991 adalah cacad

berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat IV mohon agargugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telahmemberikan Putusan Nomor 4/Pdt/G/2010/PN.Krw., tanggal 9 Agustus 2010,dengan amar sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IVtelah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 71/Pedes/1991, adalah cacad

., (Tergugat )menandatangani Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 25Oktober 2017, di atas nama Asrun;Bahwa pada tahap Jawaban (Duplik) penggugat melalui Kuasa isedentilnyamengajukan keberatan atas Kesepakan Perdamaian tertanggal, 25 Oktober2017, yang pada pokoknya mengatakan:Bahwa Kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017Adalah Cacad hukum, karena di tandatangani oleh Sumantri DJ, SH(Tergugat I) di atas nama Asrun (Tergugat );Bahwa yang mana Surat Kuasa Khusus nomor

BM tertanggal 23 Mei 2018;Bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal25 Oktober 2917, Meskipun di tanda tangani oleh Penggugat, Karenaadanya Kekeliruan yang nyata yang di lakukan oleh Pihak Tergugat I, haltersebut sangat membawa kerugian kepada penggugat sekarang ini,sehingga oleh karnanya surat Kesepakatan Perdamaian ( Acta VanDading ) tertanggal 25 Oktober 2017 Haruslah di batalkan, karenamengandung Cacad Hukum, dan hal tersebut sebagaimana diatur pasal1859 KUHPerdata

Suatu sebab yang tidak di larang;Bertitik tolak Kesepakatn Perdamaian (Acta Van Dading) yang ditandatangani oleh tergugat yang tidak memiliki Kuasa Khusus untukMediasi ( vide PERMA No. 1 Tahun 2016);Lalu,Halaman 7 dari 22 hal.Put.Nomor 254/PDT/2021/PT: MTRDi hubungkan dengan maksud pasal 1320 KUHPerdata sebagaimanaterurai di atas, maka secara yuridis Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25Oktober 2017, adalah tidak Sah /Cacad hukum, karena salah satu unsursebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdata

Menytakan bahwa Kesepakatan perdamaian sebagiantertanggal 25 Oktober 2017 Adalah Cacad hukum;3. Menyatakan tandatangan Sumaniri DJ, SH di atas namaAsrun dalam Akta Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017, adalahmelanggar Hukum;4. Menyatakan batal/ tidak sah Kesepakatan Perdamaian( Acta Van Dading ) tertanggal, 25 Oktober 2017, sehingga tdk mengikatlagi terhadap Penggugat maupun terhadap segala obyek yang tertera dalamAkta Perdamaian tersebut;DAN ATAU1.

Menytakan bahwa Kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal25 Oktober 2017 Adalah Cacad hukum;Halaman 19 dari 22 hal.Put.Nomor 254/PDT/2021/PT.MTR3. Menyatakan tandatangan Sumantri DJ, SH di atas nama Asrundalam Akta Perdamaian sebagian tertanggal 25 Oktober 2017,adalah melanggar Hukum;4.

dibuat/ditandatangani perjanjianno.16 tanggal 5 Juni 2013 ( vide bukti P4 = bukti T.I1 )Pembanding / Penggugat bukan berstatus duda cerai tetapi masihsuami isteri dengan Rayanita binti ker , sedangkan di dalambukti P3 = bukti T.k7 untuk menandatangani perjanjian denganpola bagi hasil akta no.16 tanggal 5 Juni 2013 ( bukti P4 = buktiT.11) harus dan wajib tandatangan isteri dariPembanding/Penggugat maka dengan tidak ada tandatangandari ister Pembanding/Penggugat maka perjanjian tersebut tidaksah dan cacad

halaman 52 alinia pertama menerangkan padawaktu tandatangan akta no.16 ( bukti P4= bukti T.11) status dariPembanding / Penggugat sudah duda cerai, maka denganpertimbangan tersebut terbukti Pengadilan Negeri Banjarbarutidak membaca dan tidak menilai buktibukti dariPembanding/Penggugat khusus bukti P5, P6, P7, P8).Bahwa di dalam gugatan posita no.9 Pembanding /Penggugatmengajukan keberatan dan menyatakan akta no.17 akta notariesRanti Sylvia tanggal 5 Juni 2013 tentang pengakuan hutang tidaksah dan cacad

Juni 2013 adalah masih berstatus suami isteri denganRayinita binti Iker, semestinya juga ikut hadir danmenandatangani akta no.17 karena kalau merujuk kepada suratkonfirmasi tanggal 31 Mei 2013 no.044/SK/SKV/03/V/2013 (buktiP3=bukti T.I7) Penggugat dan Istri wajib dan harusmenandatangani semua aktaakta yang berkaitan denganpenjaminan SHM no.3194 , bahwa karena akta no.17 tidakmenjalankan isi Surat Konfirmasi no.044/SK/SKV/03/V/2013tanggal 31 Mei 2013 maka akta no.17 tanggal 5 Juni 2013 tidaksah dan cacad

hukum.Bahwa di dalam gugatan Pembanding/Penggugat pada positano.10 Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan danmenyatakan akta no.18 akta notaries Ranti Sylvia tanggal 5 Juni2013 tentang surat kuasa membebankan hak tanggungan ( buktiP10 = bukti T.14) tidak sah dan cacad hukum namun di dalampertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Banjarbaru padahalaman 51 alenia 5 ( alinia terakhir) dan halaman 52 aliniaperama pada waktu = penandatangan akta tersebutPembanding/Penggugat berstatus duda cerai sehingga

Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B dan mengalihkan kepada B.S,kemudian Tergugat memperolehnya dari B.S dengan membayar ganti rugi berdasarkanSurat Ganti Rugi 1031972;e Memerhatikan faktafakta tersebut MA berpendapat supaya gugatan tidak mengandungCacad Plurium Litis Consertium, Penggugat harus menarik J.B dan B.S sebagai Tergugat,maka menurut pendapat Pengadilan bahwa Gugatan Penggugat tergolong kurang Pihak(Plurium Litis Consertium) sehingga terkualifikasi sebagai Gugatan yang Cacad

Formil;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tergolong kurang Pihak (PluriumLitis Consertium) sehingga terkualifikasi sebagai Gugatan yang Cacad Formil, gunaterwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yangdikehendaki dalam Pasal 2 ayat (4) Undang undang Nomor. 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, maka sebelum memeriksa materi pokok perkara, menurut pendapatPengadilan secara formal gugatan Penggugat Aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet