Ditemukan 2419 data
80 — 52
Bintang,= Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan danPeningkatan Pelayanan Pendidikan SMK pada Dinas Pendidikan Aceh dantugas saksi selaku PPK yaitu membuat keputusan atau mengambil tindakanyang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau dana BOMM dandana BKM atas beban APBN setelah dilakuan verifikasi dan ditetapkanpenerima dananya ;= Bahwa dana BOMM sebesar Rp.12.000.000,,Dana BKM sebesarRp.16.770.000, dan dana BKM diperuntukkan untuk bea siswa dan untukdana anakanak
84 — 39
Rajawali melalui Bank BUB Nomor Rekening0020010045487 sebesar 100%, sehingga tidak sesuai dengan hasil pekerjaandilapangan;Padahal adanya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuanPasal 89 ayat (4) PerPres RI No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang menyebutkan :Halaman 154 dari 166 Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN BdgAyat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi,dilakuan sesuai pekerjaan yang terpasangBahwa adanya pembayaran
44 — 39
Bglteknis tidak memenuhi syarat yang tertera didalam Buku Panduantersebut sehingga didalam pelaksanaannya ditemukan adanya syaratyang fiktif, seperti sarana mebeler yang kurang, anak didik yang tidakada sehingga seluruh lembaga PKBM tidak pernah melaksanakankegiatan pembelajaran Paket B; Bahwa perbuatan terdakwa yang memperoleh uang dari lembagaPKBM, merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendirisecara tidak benar karena dilakuan dengan menyalahgunakanjabatan selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
581 — 1194 — Berkekuatan Hukum Tetap
Begitu pula dengan penjualan haksiar BPL kepada Pemohon PK yang sama sekali tidak pernah dibiayaldari APBN atau APBD, sehingga sangat tidak beralasan menuruthukum apabila Termohon PK menetapkan kriteria bahwa "perolehanhak eksklusif BPL harus dilakukan melalui tender", apalagi mengingattidak ada satu pasal pun dalam UU No.5/1999 yana mewajibkanpengalinan hak siar oleh pihak swasta asina harus dilakuan melaluitender.Kelima: Judex Facti dalam putusannya telah mengakui bahwa tidakterdapat dampak anti
939 — 5149
dengan sertipikat CNC untukmelakukan kegiatan operasi produksi;bahwa yang berhak mengajukan permohonan CNC adalah pemerintah daerah(Gubernur) setelah mendapat penyerahan izin / dokumen terkait dan dievaluasidari Bupati / Walikota;bahwa CNC hanya diterbitkan untuk IUP yang sudah lama yang diajukan olehGubernur;bahwa ditunjukan bukti surat T.ll.Intv52 berkaitan dengan eksistensi ParaPenggugat, sejak ada peralihan kewenangan penerbitan dan pencabutan IUP,IUP yang diterbitkan oleh Bupati belum pernah dilakuan
2138 — 1697 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekeningAC.0410158795:e Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (satu) dipergunakan untukmen Take Over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp.10.627.529.433,38. dilakukan dengan cara Terdakwa menandatangani2(dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38.ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
A. BAMBANG EKO P, S.Sos
86 — 19
Bahwa pada umumnya Konsutan Pengawas dilakukan dengankontrak harga satuan, artinya Permbayaran dilakuan terhadapPekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak. Bahwa aturan yang dilanggar ketika Konsultan Pengawas tidak adamembuatkan Dokumen adalah Pasal 118 ayat 1 e, tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab.
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
82 — 52
PerbuatanTerguat IV merupakan tindakanyang dilakuan adalah diluar tugas dan uraian jabatanya sebagai pegawai BNI(tidak mempresentasikan BNI) sehingga tindakan yang bersangkutan adalahmerupakan tindakan pribadi, hal tersebut dilakukan tidak sepengetahuanTergugat IIl sehingga tidak benar Tergugat III melakukan pembiaran terhadapperbuatan tergugat IV. Sedangkan perbuatan Tergugat V, merupakantanggungjawab pribadi Tergugat V.
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
96 — 35
IRSU SARAJU JAMAL dan saksiSOLAIMAN KABES telah membuat Laporan Pertanggungjawaban pada TahunAnggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya dengan melampirkan bukti bukti yang tidak sah yangmengakibatkan keluarnya anggaran dari APBK Perwasak yang tidak sesualdengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, menyebabkan terjadinyakekurangan bahan untuk pembangunan dan mempertanggungjawabkankegiatan fiktif;Menimbang,bahwa meskipun perbuatan Terdakwa ELIAS PATIRANdapat dilakuan
102 — 36
Melakukan permintaan dana untuk disalurkan kepada penerima dana.Bahwa saksi menjelaskan selain sebagai bendahara pengeluaran PPKD(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) DispendaPKAD KabupatenLembata tugas lain saksi adalah merancang naskah perjanjian HIBAHPEMILUKADA tersebut kemudian saya menyerahkan keoada KEPALAHalaman 35 dari 185 Putusan Nomor : 41/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGDINAS DISPENDA untuk dilakuan koreksi, setelah dinyatakan benarmaka ditanda tangani kadis selaku pejabat yang mempersiapkan naskahHibah
45 — 20
Hidupdengan nama kegiatan Pengadaan Mebulair dan Posyandu, danPeningkatan Kwalitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatanBeasiswa dan mobil sampah diberikan bantuan berupa uang tunai danterhadap penyerahan dana tersebut kepada masingmasing pelaku kegiatandi desa dibuatkan bukti penyerahan uang berupa Kwitansi dan kemuidansetelah diberikan kami akan meminta pertanggung jawaban penggunanandana bantuan tersebut.Sedangkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang kami kelola diUPK sebelumnya akan dilakuan
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
251 — 147
AMNT sehargaRp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per are, sehingga dari23 (dua puluh tiga) are tanah saksi totalnya Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) lebih;Bahwa sewaktu saksi bell, tanan saksi tersebut harganyaRp1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per are;Bahwa saksi tahu pembebasan lahan yang dilakuan oleh Pemerintahpada saat itu;Bahwa ada sosialisasi di kantor desa pada saat itu;Bahwa tidak ada masalah pada saat sosialisasi di kantor desa tersebut;Bahwa saksi pernah
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOHAN WIJAYA Alias JOHAN
341 — 591
berusia 2 (dua) tahun jika peristiwa yang dialamianak ada memiliki emosi;Bahwa Traumatis pada seseorang anak yang mengalami kekerasanseksual, bisa berlangsung sampai anak tersebut dewasa, dan Jika pelakukekerasan seksual berada di dekat ANAK KORBAN, maka anak akanlebin menderita dan lebih depresi;Bahwa ANAK KORBAN menggambar ayah ANAK KORBAN pada saatdilakukan tes My Family mungkin disatu sisi bisa jadi si anak masihmencintal ayahnya tetapi disatu sisi lain anak masih trauma akibatperbuatan yang dilakuan
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
DENI KRISWARDANA Bin ZAINAL MAWAKIB
122 — 37
Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabuntidak dicairkan seluruhnya senilai Rp 28 Milyar, karena ada pemeriksaandari Kejaksaan Agung.Bahwa tidak ada dilakukan serah terima pekerjaan terhadap pekerjaanPaket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun.Bahwa pada saat dilakukan penghamparan aspal di lokasi pekerjaan Paket11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun, tidak ada dilakukan JobMix Formula (JMF), hanya dilakukan uji Desain Mix Formula (DMF).Bahwa untuk mengukur kadar aspal harus dilakuan
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
111 — 58
Setelah mendapat jadwal pengukuran dilakuan pengukuran dilokasi tanah WAYAN RUBAH tanggal 7 Agustus 2014 olehPetugas Ukur BPN Badung. Setelah dilakukan pengukurandengan hasil berupa Peta Bidang Tanah (PBT) No. 8209/2014.tanggal 29 Agustus 2014 .d. Dilakukan Pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan tanah A Sidang Panitia A dilakukan pada hari Senin, 27 Oktober 2014di Kantor Lurah Jimbaran Kab. Badung. Yang hadir pada saat ituadalah semua panitia A, Lurah Jimbaran dan pemohon (I WAYANRUBAH).
189 — 133
untuk konsultanManagemen Kontruksi total sejumlah Rp 1.867.153.750, (satu miliardelapan delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah);Bahwa Saksi tidak pernah melakukan addendum dengan ManagemenKonstruksi;Bahwa Secara tehnis Saksi tidak mengetahuinya, namun menurutlaporan pekerjaan pengerukan belum selesai karena alat pengerukanrusak;Bahwa alat rusak sehingga pekerjaan pengurugan belumselesai karena menurut laporan dari Konsultan Pengawaspada saat dilakuan
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
623 — 793
bisa berjalan sambil berpegangan, lalu Bpk Abrar Diamenyampaikan bahwa menurut crew cabin pesawat Etihad AirwaysPenggugat tidak bisa terbang karena Penggugat tidak membawapendamping, dan Penggugat diminta harus turun dari pesawat.Penggugat sempat mempertanyakan alasan mengapa harus menurunkanPenggugat dari pesawat, sambil meyakinkan bahwa Penggugat sudahsering bepergian dengan menggunakan penerbangan internasional seorangdiri tanpa pendamping dan tidak pernah diturunkan dari pesawat sepertiyang dilakuan
440 — 304
Asas AkuntabilitasDalam hal ini Tergugat telah melaksanakan asas akuntabilitas denganbenar yaitu dengan melakukan pengumuman Objek Gugatan dalamBerita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia dan mensyaratkan Penggugat untuk mengikuti prosedur yangharus dilakukan berdasarkan Undangundang Perseroan Terbataskhususnya Pasal 19 dan Pasal 21 yang mengatur bahwa perubahananggaran dasar dilakuan melalui mekanisme RUPS dalam suatu AktaNotaris dan selanjutnya Notaris memberitahukan
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
459 — 92
Untuk saham DAJK sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulanSeptember 2015, bahwa transaksi jual atau beli saham dilakuan lebihkurang 31 kali;b.
Untuk saham LCGP sejak bulan Desember 2012 sampai denganDesember 2015, bahwa transaksi jual atau beli saham dilakuan cukupbanyak;Bahwa jenis transaksi saham DAJK dan saham LCGP adalah transaksinegosiasi dan transaksi reguler;Bahwa transaksi negosiasi adalah transaksi jual beli saham yang telahdisepakati oleh pembeli dan penjual pada harga dan jumlah yang telahdisepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan transaksi reguler adalahtransaksi jual beli saham di pasar reguler yang ada di Bursa Efek JakartaBahwa
Terbanding/Terdakwa : PRASTANTRI ANANDITA B. SE.
114 — 55
di Jalan Gunung Sahari Ill Jakarta Pusat.Bahwa atas pemesanan atau pembelian Faktur Pajak dari terdakwa tersebut,Saksi RATIH ANDRIYANTI harus membayar sebesar 2% dari nilai DPP PPNyang tercantum di Faktur Pajak, sedangkan Saksi WATY TRISMAJA ASIHmengambil selisin sebesar 1,75% s/d 2% dari nilai DPP PPN, sehingga atasperan terdakwa sebagai perantara penerbitan Faktur Pajak tersebut, iamemperoleh komisi sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dari SaksiWATY TRISMAJA ASIH atas pembayaran yang dilakuan