Ditemukan 2930 data
79 — 45
demiUndangUndang", yang berbunyi:"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.2)3)Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya PerbuatanMelawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH UniversitasIndonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatuperbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum,diperlukan 4 syarat:Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakue Bertentangan dengan hak subjektif orang laine
85 — 13
Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :e Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenaihak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).39e Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaranpengeluaran atas beban belanjadaerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2)* Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD mengatur antara laine
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
146 — 57
tanggal diterima 14September 2016; 1 (satu) lembar photo copy tanpa legalisir Surat PerintahPembayaran Nomor 0199/SPP/GU /1.03.01/2016, 14September 2016; 3 (tiga) lembar photo copy tanpa legalisir SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor0199/SPP/GU/1.03.01/2016 SPP Rincian (Rencana)Penggunaan Tahun Anggaran 2016, 14 September 2016; 4 (empat) lembar photo copy tanpa legalisir LembarKontrol Nomor SPP : 0199/SPP/GU/1.03.01/2016, 15092014;Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara laine
152 — 39
Urut 28.2 berupa:28 2.handphone dari Daud antara laine Nokia Nomor H P : 082122678645 Daude Nokia nomor HP : 082112054295 Daud Nokia nomor HP : 082177263988 Daud.Dirampas untuk dimusnahkan.G Barang bukti sebagaimana No. Urut 27.1, 27.2 dan 29 berupa:27.
Uang Tunai sebesar Rp.224.300.000, (dua ratus dua puluh empat juta tigaratus ribu rupiah). handphone dari Daud antara laine Nokia Nomor H P : 082122678645 Daude Nokia nomor HP : 082112054295 Daud Nokia nomor HP : 082177263988 Daud.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver metalik, No rangkaMHFXW41G9A0042771, No.
Urut 28.2 berupa:29 2.handphone dari Daud antara laine Nokia Nomor H P : 082122678645 Daude Nokia nomor HP : 082112054295 Daud Nokia nomor HP : 082177263988 Daud.Dirampas untuk dimusnahkan.M Barang bukti sebagaimana No.
66 — 19
atau keErnawan Mulyana ;Bahwa saksi tidak mempunyai rekeningMBG Ae asesenenncesenenenenmeeeeSaksi RINA LUKITAe Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan NegeriBandung dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaantersebut adalahbenar dan telah. ditanda tangani =;e Bahwa.....Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga kepadaTerdakwa tersebut iBahwa jabatan saksi pada tahun 2008 s/d2009 sebagai Direktor of Sales & MarketingDepartemen ;Bahwa tugas pokok saksi antara laine
211 — 251
SP2D Nomor : 00192782012 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.51.242.400.000, sebagai Pelunasan.Bahwa yang di jadikan syarat pembayaran berupa SPJ dengan lampiranlampirannya antara laine Surat persetujuan permohonan uang muka kerja dari Sekda,e Kwitansi,e Faktur Pajak,e SPP,e Kontrak,e DPA, SPD (Surat Penyedia Anggaran),e Permohonan Biaya, dan untuk pembayaran pelunasan ditambah dengan :e Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Hasbi Hasibuanselaku PPK dan PT.
116 — 39
Keterangan lain laine Tidak ada sengketa dengan pihak lain =;e Tidak dijaminkan :e Secara lisan pemohon menyatakan pernahMenyewa dari seorang jerman (bukti sewatidak ada), tetapi sejak tahun 1978 sewatidak diteruskan karena tidak tahukeberadaannya Bahwa saksi Handoko Soelayman juga membubuhkantanda tangannya di HasilPeninjauan lLapangan tanggal 21 Februari 2007 = sebagaipemohon yang menghadiri peninjauan lapangan yang dilakukanoleh saksi Heny Puspasari,SH tersebut : Bahwa setelah melakukan peninjauan
340 — 188
terdaftar tidakharus bersetifikasi karena laboratorium berada di departemen yang sudahbersertifikasi jadi laboratoriumnya tidak perlu lagi bersertifikasi danselanjutnya tim Penasihat Hukum terdakwa keberatan.e Bahwa ahli tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran karena adanyatindakan pembiaran dan setelah saya melihat kelapangan dan melaukan ujilab memang ada unsur kesengajaan, alam tidak mungkin penyebabterjadinya kebakaran.Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan keberatanantara laine
135 — 31
Tujuandikenalkan kepada saksi kemungkinan untuk mengadakan kerjasama.e Bahwa Karl Christy tidak ada kedudukannya di koperasi;e Bahwa saksi sebagai anggota koperasi merangkap manajer perdagangandan sewa Koperasi Swadharma;e Bahwa pengurus koperasi mantan pegawai BNI, tidak ada yang dari luarkoperasi;e Bahwa pengurus koperasi boleh merangkap jadi pengurus di perusahaan laine Bahwa banyak produk yang dilinat saksi di Cina yaitu work shop Aurora dansatu lagi saksi lupa namanya.e Bahwa saat perjalanan
85 — 186
File buktibukti pembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang memuat antara laine Berita Acarae Nota Kesepakatan yang menyebutkan bahwa pihak Kepala Desa sudah menerimapembayaran kompensasi lapangan sepak bola yang lewat LSM MAPAN, JokoMargito dan Budi sasmito.e Fotocopy kuitansikuitansi.e Berita Acara.e Dokumentasi Serah Terima Kavling dari pihak PT. Handayani membangun kepadalKepala Desa dengan disaksikan Lembaga Desa.
DEDI EKA PUTRA, SH. MH
Terdakwa:
YONNA SYAMDA, SE pgl YONNA
241 — 77
unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhanMenurut Van Bemmelen sebagimana dikutip oleh Leden Marpaung dalambuku Asas teori praktik hukum pidana, penerbit Sinar Grafika, Jakarta,Cetakan ke 5 halaman 2008 halaman 46, melawan hukum,dikategorikan sebagai :a) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulanmasyarakat mengenai orang lain atau barang.b) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh UndangUndangc) Tanpa hak atau wewenang sendiri.d) Bertentangan dengan hak orang laine
120 — 41
Assetaset PMI yang dikerjasamakan dengan pihak Ill(ketiga) antara laine SPBU (jalan Ir. H. Juanda No.442 Dago)e Puri Tomat/penginapan di Dagoe PMC (Palang Merah Medical Center) di Jalan Aceh No.79 KotaBandung.B.
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
129 — 80
secara resmi olehasosiasi terkait dan sumber data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkane Daftar biaya /tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikanHalaman 41 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk/distributor tunggale Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan denganmempertimbangkan faktor perubahan biayae Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengahbank Indonesiae Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukandengan instansi lain maupun pihak laine
61 — 56
HENRY FARMANtersebut.Adapun prosedur serta syaratsyarat pengajuan pencairan danaadalah sebagai berikut :Syaratsyarat pencairan uang muka 30% antara laine Perincian Penggunaan uang muka ; Surat jaminan pelaksanaan ;e Surat jaminan uang muka ;Halaman 85 dari 195 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGSetelah diproses dan diteliti di KantorPerhubungan ~ selanjutnya oleh BendaharaPengeluaran mengantar ke Dinas PPKAD untukproses selanjutnya ;Proses pencairan dana Termin 70% dengan syaratsyarat sebagai
66 — 12
Jika Main Dealer/Dealer sudah dibayar lunas maka dia baruakan menyerahkan barang/mobil secara lengkap kepadaSupllier, yaitu bila Mobil siap digunakan dan Perlengkapandipenuhi , meliputi :e Perlengkapan mekanis : tool kit dan peralatan laine Dokumen pelayanan pasca juale Dokumen dan buku pedoman pemeliharaane Dokumen monitoring kendali perawatan berkalaPage 107 of 203e Dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNk)e Dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)e Dokumen Struk Bukti Pembayaran Pajake
109 — 21
Tpg.Walikota selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendersetelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan;e Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yangmenyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkanbantuan yang diterima kepada pihak laine Bab V Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011tanggal 24 Februari 2011 mengenai Pertanggungjawaban yangmenerangkan Kepala SKPKD atau Kepala SKPD wajib membuatlaporan atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melaluiSekda dengan tembusan
68 — 19
Cempaka Putih Barat Kec.Cempaka Putih Jakarta Pusat, Islam, dibawah sumpah di depan persidangan yangpada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Sebagai Auditor Ahli di Inspektorat Sekjen KPU Pusat memiliki tugas tugasantara laine Memimpin pelaksaanaan audit operasional regular;e Memimpin pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;e Memimpin pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;e Meminpin evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);Bahwa dasar Penugasan untuk
136 — 166
Persyaratan Pemohonan IMB adalah FC KTP atau Identitas laine FC sertifikat atau Surat Bukti Hak atas tanahe FC ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian bagibangunan yang didirikan diatas tanah yang masih tertulis senagaitanah pertanian sawahe Persetujuan Tetangga yang berbatasan langsung dengan persile Gambar rencana bangunan yang diketahui dinas Teknis dalam hal ini PU cipta karyae Klarifikasi tanah / ljin Lokasi dan atau penggunaan tanah bagiperseorangan atau badan hukum yang
73 — 33
yang tidak terdapat dalam portal inaproc makaprosesnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan evaluasi systemgugur bilamana lebih dari Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);e Mengacu pada Ketentuan pasal 38 ayat (5) Pepres No. 54 tahun2010njukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,maka Penunjukan Langsung hanya dapat dilaksanakan kepada penyediayang tertayang pada portal inaproc beserta dengan merk dan tipe dalamportal inaproc maka prosesnya dilakukan melalui mekanisme antara laine
70 — 20
Cempaka PutihJakarta Pusat, Islam, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut :Sebagai Auditor Ahli di Inspektorat Sekjen KPU Pusat memiliki tugas tugasantara laine Memimpin pelaksaanaan audit operasional regular;e Memimpin pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;e Memimpin pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;e Meminpin evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);Bahwa dasar Penugasan untuk melakukan audit bantuan