Ditemukan 4036 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-04-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 20 Februari 2018 — Para Tergugat VS Para Tergugat dan Para Turut Tergugat
10133
  • Jawaban dari Turut Tergugat 6.Jawaban dari Turut Tergugat 6 dari poin 1(satu) sampai poin 6 (enam)adalah tidak benar.Yang benar adalah:1.Bahwa Turut Tergugat 6 bersama kuasa hukumnya telahberupaya melancarkan tipu muslihat dan ajaran sesat dalamhukum Agama Islam , karena telah ikut terlibat dalammerekayasa dan mengkaburkan status hukum dari ObjekWarisan Kami Bersama yang ada dalam poin (4.2) suratgugatan Penggugat .Turut Tergugat 6 dengan segala tipu daya danKemunafikannya serta sangat sengaja telah melangar
Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 620/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. H HAMKA HALEK M.Si
818
  • terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
Register : 12-11-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
5717
  • Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);oa FWDTidak terjadi cacat hukum administratif, yaitu :a) Tidak terjadi kesalahan prosedur;b) Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c) Tidak terjadi kesalahan subyek hak;d) Tidak terjadi kesalahan jenis
Putus : 08-09-2011 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/Pdt/2011
Tanggal 8 September 2011 — HERIYANTO, DKK Vs. NJOO SlOE KIEP, SH. alias SOEDJONO NJOTOWIDJOJO, SH., DKK
9260 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya".Pada angka 19 tentang Pengugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan Penggugat yang telah menempati tanah a quo tanpajin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukumPada angka 20 tentang Penggugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan melawan hukum tersebut (angka 19) telahmenimbulkan kerugian yaitu:"Sehingga aleh karenanya gugatan Intervenient dapat disimpulkankurang pihak. para Penggugat yang telah disebut secara terang danberulang kali melakukan perbuatan Melangar
Register : 04-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 46/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
SAUT MARUBA SIHOMBING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PONIMAN
2.ASNIMAR
125488
  • asaskecermatan, asasketelitian, asas proporsionalitas dan asasprofesionalitas dalam menerbitkan kedua Sertifikat Hak Miliktersebut, dengan alasan sebagai berikut:a) Bahwa Tergugat telah melanggar asaskepastian hukum, , karena Tergugat telah tidak melaksanakanprosedur atau tata cara yang benar dan patut sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dalam menerbitkan keduaSertipikat Hak Milik (objek perkara) tersebut, hal ini sebagaimanatelah diuraikan pada dalil angka 6 diatas.b) Bahwa Tergugat telah melangar
Putus : 25-03-2014 — Upload : 10-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. EDY KARYOSO, MM Bin H. KUSRO
15898 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan keduasubsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan dakwaan kedua subsidair melangar
Register : 04-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 101/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : Sriati Yuliana Hutapea
Terbanding/Tergugat I : Carolus Wijoyo Adi Nugroho
Terbanding/Tergugat II : Djoko Marsanto
Terbanding/Tergugat III : Muhamad Junaidi
16682
  • Hal ini tentu merupakan bukti tindakanTERGUGAT, bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melangar hukumyang sangat merugikan PENGGUGAT; Bahwasakibat tindakan TERGUGAT seperti tersebut di atas,menimbulkan kerugian besar kepada PENGGUGAT, baik kerugian materillkhususnya kerugian immateriil. Nama baik dan kehormatan PENGGUGATsungguhsungguh tercoreng, kejadian itu. menjadi pergunjingan dimasyarakat, khususnya di lingkungan keluarga dan temantemanPENGGUGAT.
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 155/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.CANDRA ALIAS CEN ALIAS JANG BIN UJANG
2.THOMAS ALIAS TOMAS BIN AKIP ALM
3.AMIR HAMZAH ALIAS AMIR BIN MUHAMMAD ALM
8024
  • bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakahn berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
Register : 30-09-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -115/Pdt.G/2013/PN.TK
Tanggal 19 Juni 2014 — -H.M. SOBRI AKBAR SOEMARNO, Dkk -Lawan -S U R Y A N T O, Dkk
10311
  • mengenai kewenangan peseropengurus.Terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum (PMH), berikutdikutip satu putusan Hoge Raad :Bahwa, bila melihat Arrest Hoge (Arrest HR) Tanggal 31 Januari1919 dalam kasus Cohen vs Lindenbaum, kualifikasi melawanhukum memang telah diperluas dari melawan hukum secara formil/sempit (yaitu hanya melanggar peraturan perundangundangansaja), menjadi melawan hukum secara materil yaitu mencakup pula:(i) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku(li) melangar
Putus : 20-12-2016 — Upload : 05-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2016 — * Perdata PHILIP SUCIPTO, Dk X PT. FUSION PLUS INDONESIA, Dkk
117100
  • Tentang tanggung jawab hukum para Tergugat berdasarkan darigugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan suatuperbuatan melangar hukum dalam permbuatan akta jual beli yangdibuat oleh turut Tergugat sedangkan menurut para Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada paraTergugat karena semua sudah sesuai syarat dan prosedurpembuatan sebuah akta dimaksud.6.
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/PDT.G/2015/PN Kla
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat:
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
737
  • Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dariTergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang merasa hak subjektifnyaterlanggar, lebih lanjut cara cara yang dilakukan oleh Tergugat dalamHalaman 77 dari 81 halamanPutusan Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.kKla.78rekonpensi dalam rangka upaya mendapatkan pemenuhan haknya telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan juga tidak melangar prinsip prinsip kepatutan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 154/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI ALIAS EDI BIN AJI HANI
2.MANSUR BIN PENDI
3.SUDIR ALIAS DIR BIN AJI SOLEH ALM
78428
  • Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1) UndangUndang No 7 tahun 1974, Subsidair melangar
Register : 12-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. ABDULLAH SALEH, MS., M.Eng. Diwakili Oleh : Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
117336
  • Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dikarenakantelah membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yangmemiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yangdidirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSIsehingga melangar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwaYayasan
Register : 04-05-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MADIUN Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Mn
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19748
  • Bahwa, berdasarkan fakta dan surat pengakuan yangdibuat oleh PARA PELAWANsebagaimana bukti yang diajukan olehPARA PELAWAN tertanggal 24 September 2020, terbukti obyekjaminan pada akad nomor 36 tanggal 22 Februari 2013 telahdialihkan oleh TERLAWAN TERSITA secara melangar aturan dandengan itikad tidak baik pada saat akad perjanjian nomor 36 tanggal22 Februari 2013 masih sah dan berlaku obyek jaminan tersebutantara lain;1.
Register : 18-02-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 98_PDT_G_2016_PN JKT.SEL
Tanggal 17 Nopember 2016 — HARIADI, SST. MT, selaku Pengguna Anggaran dlm Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kep, Meranti, Riau lawan 1.PT. ASURANSI MEGA PRATAMA 2.PT. GELINDINGMAS WAHANA NUSA
9345
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PL0O1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
Upload : 06-01-2017
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 196/Pdt.G/2011/PA.Skh
303
  • . : Suami (Tergugat) melangar Taklik Talak dan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun1061974 Tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaituantara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Penggugat
Register : 16-02-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Nopember 2016 — HARIADI, SST. MT, selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kep. Meranti, Prov. Riau, dengan alamat Komplek perkantoran Pemerintah Kab. Kep. Meranti Jl. Dorak, Selat Panjang, Prov. Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016 memberikan kuasa kepada WAHYU AWALUDIN RAHMAN, S.H. M.H, YUPEN HADI, S.H, LEYANSON MT SIAGIAN, S.H, MR. PAHLEVI, S.H. Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada LAW OFFICE WAHYU AWALUDIN R, SH MH AND PARTNERS, alamat ; Jl. Sepakat, Komplek Perum Green Gading Asri, Rukan No. 1 A-B, Tengkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru - Riau selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT
10234
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PLO1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2010
Janu Iswanto, SH (kuasa Pemohon); Tri Joko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso
3825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukansebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapatdilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannyaoleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuatdalam surat Kejaksaan Agung tersebut.Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut umum maupun putusan judex facti terdakwadipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melangar
Register : 14-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.R.A. Marta Linda Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
2.R.A. Rumaini Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
3.R.A. Yunani Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.H. Raden Amiruddin Bin R.Hi. Sulaiman Amancik
2.Suryadi Angga Kusuma
3.Jessica Windy
4.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tarahan
2.Camat Kecamatan Katibung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan
395
  • Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;020 5Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2.
Register : 12-08-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
9155
  • Bahwa perbuatan TERGUGAT megalihkan obyek Sengketakepada TURUT TERGUGAT sebagaimana Perjanjian PengkitanJual Beli Akta nomor: 3 tanggal 23 Januari 2019 dengan klosula yangpada pokoknya menyatakan obyek yang diperjual belikan tidakterikat jaminan dengan pihak lain adalah penipuan/kebohonganHalaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dpskarena obyek yang diperjanjiakn masih terikat dengan SewaMenyewa tanggal 6 Januari 2005, Perbuatan membuat Perjanjiandimaksud melangar pasal