Ditemukan 4036 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
381 — 238
  • Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memang adapemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang;Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Bahwa alasan pemecetan yang didengar Saksi adalah tidak bisabekerjasama;Bahwa secara tidak tertulis alasannya yakni
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
85 — 20
  • 35/KPU.Kota.006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan CalonWalikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih Masa bakti20132018 yang Tidak Dibatalkan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi atau masih sah dan berlaku, sehingga Tergugat telahmelanggar Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1)pasal angka 3 hurup d jo pasal 10 ayat (1) huruf d UndangUndang Republik Indonesia No. 8 tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 24 tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi dan atau melangar
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
78 — 157
  • Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepadapekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/oburuh selama dan sesudahmelakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
96 — 21
  • Pemohon yang Berprofesi Sebagai Wartawan dan Menjalankan TugasJurnalis Ditetapkan Sebagai Tersangka Melangar Prosedur UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 199 Tentang Pers.1.Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berprofesi sebagaiWartawan di Media Online yang bernama : MEDIAMETROTODAY.COMdengan Kartu Anggota Pers Nomor : 01/KP/Metro/III/2020 ;Media Online yang bernama MEDIAMETROTODAY.COM, telahberbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan telah mendapatpengsehan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2008 — Upload : 14-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161K/PID.SUS/2008
Tanggal 7 April 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN ; H. RAMLAN ZAS, SH.MH
176 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya mendakwaterdakwa melangar PP No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.29 Tahun2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban DanPengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapat dan BelanjaDaerah;2.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 51/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : RUBEN LAWANG
Terbanding/Tergugat : FATMAH
55 — 30
  • JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN PENAFSIRAN SUATU NORMA YANGSECARA JELAS MELANGAR KEHENDAK PEMBENTUK UNDANGUNDANG MENGENAI MAKSUD DIBENTUKNYA NORMA TERSEBUT1)2)3)4)Bahwa PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI) sangat keberatan atas Putuban JUDEXFACTI TINGKAT PERTAMA yang menyatakan Gugatan PEMOHONBANDING (semula PENGGUGAT ASAL/TERGUGAT INTERVENSI)tidak dapat diterima;Bahwa JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA membuat pertimbanganhukum yang menyatakan Gugatan PEMOHON BANDING (semulaPENGGUGAT
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 14/Pid. Sus/TPK/2013/PN.MU
Tanggal 13 Februari 2014 — MAKSUM DG MANNASSA
99 — 34
  • Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif,maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkandakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalamdakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 18-09-2019 — Putus : 07-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 7 Februari 2020 — Penuntut Umum:
ALI MUSTOFA, SH.
Terdakwa:
JOHAN, S.Pd.K Anak Dari PUDING
85 — 33
  • Foto coppy Rekening Koran/Buku Tabungan Penerimaan AnggaranDesaBahwa Kepala Desa Pasire harus mempertanggung jawabkanpengunaan dan anggaran desa yang tidak selesai dan mengakibatkankerugian negara setalah adanya hasil audit inpektorat Kabupaten Nunukansebesar Rp.584.929.918,00, sehingga kegiatan tersebut melangar Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yangbersumber dari APBN yang menyebutkan bahwa :Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturanperudangundangan
Pengadilan PN BITUNG Pidana Umum
Register : 03-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.EDWIN B. TUMUNDO, S.H., M.H.
2.FENY ALVIONITA, S.H.
Terdakwa:
JAMES ADOLF MAMANGKEY
89 — 50
  • tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagaiberikut:( Saldo buku System SAP Stock fisik) x Harga pasaran stock (di bulanterjadinya Selisih )TABEL PERHITUNGAN KERUGIAN Stock SALDO Stock Selisih Harga Jumlah KerugianBUKU FisikSYSTEM (MT) (Rp/Mt) (Rp)SAP (MT) (MT) RCNO 1,904.900 1,697.790 (207.112) 9,429,750 (1,953,013,336) CNO 2,818.850 297.727 (2,521.123) 8,612,219 (21,712,466,512) CPO 966.255 942.256 (23.999) 6,498,182 (155,949,870) TOTAL (23,821,429,718) Perbuatan terdakwa telah melangar
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 15-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk.
Tanggal 15 Februari 2018 — MARULLAH,dkk lawan PT. STEADFAST MARINE
145 — 46
  • Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melangar pasal 163 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada ParaPenggugat masingmasing: Halaman 27 dari 108 halaman, Putusan Nomor: 9/Padt.SusPHI /2017/PN.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3094 — 1247
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Penggunaan frasa tindak pidana korupsi tidak dapat menjelaskanunsur delik dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 karena frasatindak pidana korupsi* hanyalah kata pengumpul dari berbagai delik yang diaturdalam UU Tipikor dengan demikian berpotensi melangar asas /ex certa, lexscripta, dan lex stricta yang dapat melanggar HAM.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 27 Maret 2014 — BAYU HANDOYONO, Amd. Bin MUHTARI
55 — 17
  • Wahyu Aji Persadaserta menyerahkan barang tidak sesuai spresifikasi jelas telah melangar aturandalam Dokumen Pengadaan tersebut.Bahwa serangkaian tindakan / perbuatan Terdakwa Terdakwa selaku Penyedia Barangdalam proyek Bantuan Subsidi Harwdware dan Software Pembelajaran SMP tahun 2011 diKabupaten Wonogiri baik atas nama perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. Permata Tujuhatau mengatasnamakan 4 (empat) perusahaan lain yaitu CV. Karyo Mejo, CV. Wahyu AjiPersada, CV. Wahyu Santoso, dan CV.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Penghinaan
Putus : 12-01-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 741/PID.B/2014/PN.BTM
Tanggal 12 Januari 2014 — TIOPAN SITOHANG
26 — 12
  • Menyatakan terdakwa TIOPAN SITOHANG, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Menyalagunakan Niaga BBM yangdisubsidi pemerintahsebagaimana yangdidakwakan dalam Dakwaan melangar Pasal 55Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi.2.
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 03 /Pid.SUS/2011/ PN.Slk
Tanggal 25 Mei 2011 — - DARLISON JANID PGL CAN
114 — 17
  • ) dan ayat (3) UUNo. 31 Tahun 1999yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001 yo Pasal 65 ayat (1) KUHP.Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun~ secarasubsidaritas, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaanPrimer terlebih dahulu) dan apabila dakwaan primer tidakterobukti maka akan dibuktikan dakwaan lainya, demikian pulasebalikbnya apabila dakwaan primer telah dapat dibuktikan makamajelis hakim tidak perlu) membuktikan dakwaan lainya ;Menimbang bahwa terhadap dakwaan primer melangar
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Mad
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
154 — 65
  • orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.Bahwa mengingat diri TergugatIl tidak pernah melakukan perbuatanmelanggar hukum (onrechmatigedaad) terhadap Penggugat, yang haldemikian juga tidak pernah dikualifikasi oleh Penggugat dalamfondamentum petendi gugatannya, maka terhadap point 10 petitumgugatan Penggugat dimaksud, haruslah dinyatakan ditolak saja.Bahwa apabila dalam petitum gugatan, diri TergugatIl dikualifikasi olehPenggugat sebagai telan melakukan perbuatan melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-05-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 270/PDT/G/2011/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — HAGUS SUANTO, M E L A W A N 1. GUBERNUR BI CQ PINPINAN BI CQ KETUA DAN/ATAU ANGGOTA , DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA. 2. DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI CQ PINPINAN BI CQ WAKIL KETUA DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-I CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-II CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-III CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-IV CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-V CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-VI CQ PIN21PINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, BANK INDONESIA, 3. CITI COUNTRY OFFICER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PINPINAN CABANG CQ PENGURUS CQ LEGAL MANDATORY CITIBANK N.A ICG BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CPB BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A COMPLIANCE DIRECTOR CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CITIBANK N.A INDONESIA 4. C.E.O ( CHIEF EXECUTIVE OFFICER ) CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE, KANTOR PUSAT ) ; 5. CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE , KANTOR PUSAT )
92 — 233
  • tentang Bank Indonesia yang antara lain berbunyi danmenegaskan sebagai berikut :Pasal1 angka 8 UU Bank Indonesia :Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh BankIndonesia dan mengikat setiap orang atau badan hukum dan dimuat dalamlembaran Negara Republik indonesia ;51.Bahwa karena para Tergugat selain telah melanggar ketentuan UU yangberlaku juga telah melanggar hak Penggugat yang dijamin dan dilindungihukum, melanggar dan bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat,melangar
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 47/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
161 — 113
  • Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan TERGUGATtelah melangar Peraturan Perundangundangan dan Azasazas umumPemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2)Undangundang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-01-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 51/Pdt.G/2017/PN .JKT.UTR
Tanggal 8 Januari 2018 — Penggugat:
Tuan Ir. Ruddy Tjahjono
Tergugat:
1.Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
2.Freddy Budiono, S.E
46 — 22
  • Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai seluruh hartabersama agquo dan tidak membagi sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku kepada Penggugat Rekonvensi, dan menjual atau mengalihkanharta bersama kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PenggugatRekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpasal 1365 KUH Perdata, yaitu:Tiap perbuatan melangar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itumengganti kerugian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1679/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
ANDIK HERMANTO Als ANDI Als KENTIR Bin SLAMET AGUS HERMANTO
89 — 24
  • memperhatikansejauhmana dampak yang ditimbulkan dari kejahatan peredaran narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makapembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, untuk itu MajelisHakim akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan PenuntutUmum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimanatersebut di atas, yaitu Dakwaan Pertama; melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
96 — 86
  • Laguna tidak melaksanakanketentuan pada Diktum Kedua point (2) halaman 7 (tujuh) SK No.550/2012 dan SK No. 551/2012 menjadi sebuah bukti bahwaTergugat telah melanggar asas kepentingan umum dalammenjalankan Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asaskeserasian dan keseimbangan, melangar asas keterbukaan, jugamelanggar asas proporsionalitas sebagai penyelenggara Negara,Tergugat juga telah meninggalkan asas Profesionalitas Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa kewenangan Tergugat untuk membatalkan