Ditemukan 4294 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tempat tampur tempel tedius tompul tembus tempui tempis tempur tempua tempos tempuh tampus
Penelusuran terkait : Pidana tambahan; pidana tambahan perampasan atas barang yang diperoleh sebelum tempus delicti; tempus delicti; pidana tambahan perampasan;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
52 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai Tempus Delicti :Bahwa dengan adanya kalimat Jaksa Penuntut Umum tentang TempusDelicti yang mengatakan pada hari dan tanggal tidak dapatdiketahui secara pasti.......... dst, adalah menunjukkan bahwa JaksaPenuntut Umum tidak mampu untuk menyebutkan dan membuktikansecara terang dan jelas waktu tindak pidana dilakukan (jam, tanggal,hari, bulan, dan tahunnya), sehingga dengan demikian Terdakwa tidakboleh dihukum, karena Undangundang melarang seseorang dihukumdan diadili berdasarkan waktu yang
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
654 — 1141
  • tanaman perkebunan dengan luasan skalatertentu tanpa memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana Pasal 105 JoPasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan; Bahwa perusahaan tersebut tidak dapat dipidana karena telah memiliki jjinusaha perkebunan, untuk perluasan tidak termasuk dari jjin awal untukusaha perkebunan; Bahwa untuk menyatakan kesalahan suatu perusahaan perkebunan harusdiperjelas terlebin dahulu kapankan perbuatan yang diduga sebagaiperbuatan pidana tersebut terjadi (tempus
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
265 — 185
  • Maka jika dicermati dengan seksama, pada tempus mengenaiperubahan komposisi Saham pada PTPN VII, maka Gugatan PTPN VIItertanggal 26 September 2014 diajukan setelah PTPN VII dimilikisahamnya oleh Pelawan sebagai Perusahaan Induk (holding company).Berdasarkan dalil demikian, maka sebenarnya Pelawan sudah danseharusnya mengetahui secara pasti tindakan yang diambil oleh PTPNVII melalui Direksinya adalah ikut mewakili kKepentingan Pelawan sebagaiPemegang Saham di PTPN VII..
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
120 — 60
  • dengannegara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangannegara tersebut diatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negaraterjadi pada saat (tempus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 23 Juni 2014 — TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN
483 — 1325
  • pencurian ;Bahwa dalam gratifikasi ada pemberian atau janji dan delik kedua adalahberhubungan dengan jabatan atau kekuasaanya, bahwa disini belum ditentukanapakah si penerima pada akhirnya akan bertentangan dengan jabatan ataukekuasaanya, tapi mungkin suatu saat nanti ada kepentingan dan si penerimamengingatnya ;Bahwa salah satu syarat dubbel opzet adalah harus ada kesengjaan bekerjasamauntuk melakukan kejahatan ;Bahwa dalam dakwaan pertama pencurian kemudian dakwaan kedua jugapencurian tapi locus dan tempus
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2122 — 3764
  • Kaitan korupsi dengan pencucian uang adalah korupsimenghasilkan uang hasil korupsi (predicat crime) uang hasil korupsi iniapabila disembunyikan, disamarkan dengan berbagai tindakan akanmelahirkan Tindak Pidana baru, perbuatan baru, tempus berbeda yaitumelanggar UU berbeda yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalamUU nomor 8 tahun 2010;Bahwa selain Tindak Pidana asal korupsi ada Tindak Pidana lain, yaituseluruh tindak pidana yang ada ancaman hukuman yang apabila adahasilnya dan disembunyikan
    diperoleh sebelum kejahatanapakah dapat dikatakan sebagai proceed of crime, menurut ahli apabilaseorang swasta atau pengusaha menerima, apabila menjadimenyembunyikan menguasai dan menikmati pejabat tersebut bisadikenakan Pasal 4, namun apabila tidak ada tujuan menyamarkan hanyamenikmati bisa dikenakan Pasal 5, sehingga harus dilakukan dakwaanterpisah, apabila akhirnya didakwakan tidak ada ne bis, menjadi pidanayang berbeda, perbuatannya berbeda, perbuatan melawan hukumnyaberbeda, pasalnya berbeda, tempus
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
114 — 1646
  • dengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai dengan uang Serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangannegara tersebut diatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negaraterjadi pada saat (tempus
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
248 — 119
  • PbrLangsung atau bagaimana, dari fungsi dilinat dimana Perbuatan Melawanhukum, tempusnya, saat kapan muncul perbuatan melawan hukum denganperaturan berlaku, kKenapa tempus penting kita melihat dimana titik api apadokter melakukan, ikut, turut serta dilihat dulu nanti error inpersona, diamelakukan tapi dilihat dulu dari mana penyimpangan itu terjadi, adaperbuatan terjadi dilihat dulu perbuatan siapa melakukan ditempustersebut ;Bahwa kalau Pengadaan barang dan jasa dilihat kKemudian managemenRSUD disini
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
769 — 997
  • Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.Ahli menerangkan bahwa perhitungan luas areal PT National SagoPrima terbakar yang hanya seluas 3000 hektar didapat dariketerbatasan tempus dan locus yang diberikan kepada Ahli hanyasampai tanggal 22 Maret 2014, maka Ahli hanya dapat melakukanperhitungan sampai tanggal 22 Maret 2014 dan didapatilah angkaseluas 3000 hektar, sedangkan pada kenyataan lahan PT NationalSago Prima yang terbakar lebih dari 3000 hektar, namun ahli tidakdapat melakukan penelitian dan
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-11-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 184/Pid. B/2010/PN.Nnk
Tanggal 17 Nopember 2014 — Ir. H. SUWONO THALIB
90 — 38
  • Dalam ketentuan pasal 143 ayat(2) huruf b dirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindakpidana pernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demihukum 52222222Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh Surat Edaran JaksaAgung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16November 1993, yang kemudian dijelaskan dengan Surat Edaran JaksaAgung
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
271 — 209
  • menghitung kerugian keuangan negaradengan total loss berdasarkan laporan yang dibuat ahli Penilai AsetJACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev tahun 2020 (nomor laporan:BPAD.A1.3/000.031/2072/2020 tanggal 11 Desember 2020);2) Bahwa menurut ahli JACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev ada prinsip cutoff dalam Ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yaitu prinsiptempus dan lokus penilaian artinya, hasil penilalian berlaku sesuaisaat penilain dan tidak berlaku surut, sebaliknya fakta hukum yangdiperoleh dipersidangan, bahwa tempus
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
154 — 558
  • perjanjiandengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka menyatakan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangan negara tersebutdiatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negara terjadi pada saat (tempus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
927 — 675
  • dilihat di Pasal UUNo 1 Tahun 2004 yang memperinci apa tugas dan wewenang Bupati yang apabiladilihat adalah lebin kepada pemegang kebijakan bukan pengguna anggaran;Bahwa pelelangan bukan kewenangan dari Kepala Daerah namun merupakankewenangan dari OPD terkait, untuk pengadaan itu pada tataran PenggunaAngaran;Bahwa terkait penerimaan uang rintisan proyek dari pengusahapengusaha kepadaseseorang yang digunakan sebagai penggantian runtisan poroyek (Suap ke pusat)agar suatu dana turun maka dapat dilihat tempus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 27 Februari 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
79 — 19
  • Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.uang/aliran dana yang diperuntukkan untuk sesuatu pekerjaanyang menurut UndangUndang itu dilegitimasi di sini ada prosesHukum Administrasi yang berjalan, dalam perjalanannyaadanya aliran uang yang tercatat maka dalam hal aliran uangtelah beralih ke Pengelola dan tidak disalurkan sesuai denganketentuan maka Pengelola yang diminta pertangungjawabannyasesuai dengan tempus delictie yaitu kapan uang tersebut hilang,jadi dalam hal yang dapat diminta pertanggungjawabannyaadalah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
242 — 68
  • Pidana ;Bahwa medepleger yakni semua pelaku berperan sebagai alat yang sama ;Bahwa disini ada 2 arahan ada tindakan dokter yang dilakukan tindakanoprasi alat dokter sendiri parameter managemen alat digunakan dibayarmanagemen, proses pembayaran perbuatan Melawan Hukum, kita melihatrangkaian dulu kita melihat fungsi masingmasing ada PengadaanLangsung atau bagaimana, dari fungsi dilinat dimana Perbuatan Melawanhukum, tempusnya, saat kapan muncul perbuatan melawan hukum denganperaturan berlaku, kenapa tempus
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bjb
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN
187 — 119
  • Saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesarRp. 144.700.000.000, (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah),terakhir ada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A.Yani km 33,5 Kota Banjarbaru;Bahwa perbuatanperbuatan tersebut di atas adalah berdiri sendirisendiri yaituwaktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti), dan kerugiannya berbeda satusama lainnya sedangkan perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa, maka haltersebut dapat
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk
Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
87 — 40
  • Dalamketentuan pasal 143 ayat (2) huruf bdirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai' tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu(tempus delicti) dan tempat tindak pidanapernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demi hukum ;Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh SuratEdaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16 November 1993, yang kemudiandijelaskan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda TindakPidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1050 — 737 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha(conduct); dan keempat, kebijakan (praktek) usaha tersebut menimbulkanatau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan, dimanasecara hukum unsurunsur tersebut secara komulatif harus terpenuhi untukmembuktikan adanya pelanggaran Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNo. 5/1999.Bahwa secara hukum apabila suatu pihak diduga melakukan pelanggaranterhadap suatu peraturan in casu Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No.5/1999, maka saat terjadinya atau tempus
    Namun dalam perkara iniputusan Termohon mengandung ketidakjelasan dan adanya salingpertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnyamenyangkut mengenai waktu atau tempus terjadinya pelanggaran.Ketidakjelasan terhadap waktu atau saat terjadinya pelanggaransebagaimana dimaksud tersebut nampak dalam memberikan pertimbanganatas unsur ketiga Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5/1999, yaitupelaku usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha(conduct) (vide uraian butir putusan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
405 — 1336
  • Pidana ;Bahwa Mede Pleger adalah semua pelaku berperan sebagai alat yangsama ;Bahwa disini ada 2 arahan ada tindakan dokter yang dilakukan tindakanoprasi alat dokter sendiri parameter managemen alat digunakan dibayarmanagemen, proses pembayaran perbuatan Melawan Hukum, kita melihatrangkaian dulu kita melihat fungsi masingmasing ada PengadaanLangsung atau bagaimana, dari fungsi dilinat dimana Perbuatan Melawanhukum, tempusnya, saat kapan muncul perbuatan melawan hukum denganperaturan berlaku, kKenapa tempus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
517 — 392
  • Jadi beberapa perbuatan adalocus dan tempus yang berbeda untuk masingmasing perbuatan tetapi berasaldari satu keputusan kehendak, sehingga kemudian dipandang sebagai berlanjut.Ini merupakan satu bentuk varian dari concursus yang hakekatnya satuperbuatan tapi berlanjut secara terus menerus dalam beberapa kali perbuatan; Bahwa terdapat ketentuan mengenai concursus realis. Apabila ada beberapa kalipenyuapan masingmasing berdiri sendiri dan orangnya sama berarti ituconcursus realis.