Ditemukan 6791 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penjarahan penyebaran pendafaran pengajaran penjabutan pengabaran penjagalan pendataran
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RIDWAN, SH
Terdakwa:
ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG
202 — 65
  • RIDWANNUR, M.Si sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten TakalarNomor 07 Tahun 2007 Tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerahdan perubahannya yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah NomorPermendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah dan perubahannya.Bahwa benar terdakwa menjelaskan jika program dan kegiatan yang beradadalam lingkup tugas Bidang Fisik Prasarana Dan Ekonomi sudah dilaksanakansesuai dengan ketentuan namun terdapat beberapa kegiatan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
1.MATHEOS ERBABLEY alias THEO
2.HENGKY ALIPUTY alias HENGKY
171 — 103
  • Dana Alokasi Khusus dari Kabupaten / kota.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 36Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Cara KerjaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Jo PeraturanBupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokokdan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, makaADD/N dan DD/N tersebut berada dalam pembinaan Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Negeri, sedangkan aspek
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
116 — 47
  • dapatlah diperoleh fakta hukum yangterungkap di persidangan sebagai berikut : Bahwa benar dana alokasi anggaran DPPKAD pada DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaPematang Siantar berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2010 tanggal 29Maret 2010 tentang APBD 2010 berjumlah Rp. 50.232.892.373, (limapuluh milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilanpuluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) ; Bahwa benar sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 3Desember 2010 tentang Penjabaran
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
132 — 17
  • berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKASKPD;Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atasDPA PPKD sedangkan anggaran Hibah berupa Barang/Jasaberdasarkan atas DPASKPD;Setelah anggaran Hibah dicantumkan dalam DPAPPKD, laludibuatkan Gubernur membuatkan SK penetapan DaftarPenerima Hibah beserta besaran uang atau Jenis Barang ataujasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur;Dibuatkan NPHD ( Naskah Perjanjian Hibah daerah) yangmerupakan penjabaran
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
2.Yuli Peladiyanti, SH
Terdakwa:
Meidina Rizky Prasentari Putri Als Kiky
480 — 1155
  • menerangkan bahwa perbuatan para Terdakwa dapat dipidanakarena telah memenuhi unsur unsur delik pidana diantaranya adalahsesuai dengan yang diatur dalam undang undang Perbankan danundang undang TPPU, hanya saja untuk menentukan undang undangmana dapat diterapbkan kepada Terdakwa dapat dilihat dari undangundang mana yang lebih dominan dilanggar oleh Para Terdakwa, apakahundang undang Perbankan, UU TTPU atau undang undang lainnya yangdi dakwakan dan di tuntut kepada Para TerdakwaTindak pidana perbankan penjabaran
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 22-01-2024 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk
Tanggal 22 April 2024 — Penuntut Umum:
FENDI NUGROHO,SH
Terdakwa:
Lunjun anak dari Ensali
66 — 41
  • 02 Juli 2018;
8.36. 1(satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 903/151/UR-PEM/2018 Tanggal 02 Juli 2018;
8.37. 1(satu) lembar Realisasi Pelaksanaan APBDES TA 2018 Tanggal 02 Juli 2018;
8.38. 1(satu) bundle Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa (ADD) 100% Tahun Anggaran 2018;
8.39. 1(satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa 20%, 40% & 40 % Tahap I, II & III Tahun Anggaran 2018;
8.40. 1(satu) bundel Rincian Penjabaran
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 30-08-2024 — Putus : 24-10-2024 — Upload : 24-10-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI
Tanggal 24 Oktober 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EMIRSYAH SATAR
261 — 142
  • Barang bukti nomor 30.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan, Nomor : JKTDZ/SKEP/50015/10 tentang Pembentukan Proyek Delivery Pesawat Terbang Tahun 2010 PT Garuda Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), ditetapkan di Jakarta tanggal 01 April 2010 sampai dengan 30.3 disita dari Rizkan Hasana berupa 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusa Nomor: JKTDQ/SKEP/50015/11 tentang Penjabaran Organisasi Induk
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 04-04-2023 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 08-05-2023
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB
Tanggal 8 Mei 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : ARDY, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H EDDY PATTISAHUSIWA, SE
202 — 50
  • satu) lembar Berita Acara Hasil Musyawarah Saniri Negeri Negeri Siri Sori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah Tertanggal 6 Juli 2019 (Asli);
  • 1 (satu) lembar kertas Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
  • 1 (satu) rangkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Siri Sori Tahun Anggaran 2019 (Asli);
  • 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Kegiatan Desa Tahun 2019 (Asli);
  • 1 (satu) rangkap Penjabaran
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
ASRIL YUSMAR, S.E. Bin M. SYRI
168 — 97
  • ASDP,dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum, hal tersebutmerupakan Kerugian Negara; Bahwa ahli menerangkan bahwa Kekayaan negara dipisahkan berupaBUMN merupakan bagian dari kKeuangan negara maka asas pengelolaankeuangan nagara yang dimuat dalam UU tentang keuangan negaraadalah penjabaran dari aturan pokok yang telah ditetapkan dalamUndangUndang Dasar ke dalam asasasas umum yang meliputi baikasasasas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara,termasuk didalamnya asas universalitas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-07-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — TARMIZI, S.P. bin AMIR
150 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 983 K/PID.SUS/2016kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud;Bahwa dari penjabaran peraturanperaturan formiil di atas telahjelas mengatur bahwa setiap pejabat pemerintah yang terlibat dalamproses pengadaan barang/jasa yang menandatangi setiap surat yangdijadikan syaratsyarat untuk melakukan pencairan keuangan negarawajib mempertanggungjawabkan perbuatannya;Dihubungkan dengan keterangan Saksisaksi, keterangan Ahli,petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs.H. KHAIRUL
131 — 24
  • sejauh yang saksi ketahui dari sisi mekanisme dan prosedur pelaksanaanmulai dari prosedur pengangaran pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuanterlepas dari persoalan mark up ataukah tidak ;Bahwa ada ketentuan yang melarang apabila suatu SK Panitia pengadaan tanaholeh daerah apakah boleh mengadopsi sebagian ketentuan dalam Perpres 65tahun 2006;Bahwa sejauh ini tidak ada larangan suatu SK panitia pengadaan tanah olehdaerah karena Perda pasal 136 ayat 1 dan 2 UU No.32/2004 mengatakan perdamerupakan penjabaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2017 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 19 Januari 2018 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH
Terdakwa:
1.IMAM KUSHAINI, SPT,MM Bin MUTIYAR
2.LASUM Bin TAWIREJA
168 — 42
  • Blora Nomor tahun 2014 tentang penjabaran APBD(nomor dan tanggal lupa).Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan.Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak keberatan.Saksi KARTONO Bin PANIJAN.Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada waktu pengumpulan proposal,tetapi tidak kenal dengan sdr. LASUM.Bahwa saksi kenal dengan sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/PID.SUS/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — I. SYARWANDI K., SP. bin M. KHATIB, Terdakwa II. HENDRY Z. bin ZAHRI, Terdakwa III. UMAR BAKI bin ABU KASIM dan Terdakwa IV. NURZAM S. bin SENDANG
537 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 895 K/PID.SUS/2016disebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpenerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah bertanggungjawab terhadapkebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud;Bahwa dari penjabaran peraturanperaturan formiil di atas telahjelas mengatur bahwa setiap pejabat pemerintah yang terlibat dalamproses pengadaan barang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
882 — 3092
  • Kalautoh secara aplikatif belum ada penjabaran bagaimana teknis tapi tentangstatus ini Sudah jelas gitu, bahwa ada kondisi di mana ada calon pihakutama yang tidak lulus fit and proper, kemudian konsekuensinyamemang harus diganti. Dan pihak yang berhak mengganti adalahinternal dari organ lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-09-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RAJA LIOLA GURUSINGA
Terdakwa:
IMANUEL GINTING
285 — 99
  • li >Surat Peraturan Desa Desa Perkebunan Bilah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Tanggal 29 November 2018;
  • Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Bumdes Tanggal 22 Juni 2020;
  • Surat Peraturan Desa Perkebunan Bilah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bilah Mandiri Makmur Tanggal 30 November 2016;
  • 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Peraturan Kepala Desa Perkebunan Bilah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-06-2022 — Putus : 28-11-2022 — Upload : 05-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 28 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SAPRAN LUBIS
252 — 110
  • Jasa Program/Sub Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Dinas PUPR Kota Tanjungbalai;
  • 1 (satu) bundel Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 tanggal 07 Desember 2017;
  • 1 (satu) bundel Asli Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018;
  • 1 (satu) bundel Asli Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
    Bangun Karya Sembilan Satu;
  • 1 (satu) bundel buku Asli Kebijakan Umum APBD Kota Tanjungbalai;
  • 1 (satu) bundel Asli Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor: 620/100/K/2014 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Sebagai Jalan Dan Jembatan Kota;
  • 1 (satu) lembar ringkasan Penjabaran APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 Nomor 07 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018;
  • 1 (satu) lembar Asli Cheklist Verifikasi Kegiatan Manajemen Sistem Penglolaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 5 Oktober 2016 — RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA
198 — 764
  • buktibuktinya;terdapat perbedaan perincian penggunaan dana hibah antara proposalRKA (usulan), permohonan realisasi anggaran dan laporanpertanggungjawaban; dan tidak ada Rekapitulasi Realisasi Anggaran.Bahwa berdasar Pasal 15 Perwal No 62 tahun 2012 yaitu :Ayat 1, disebutkan Walikota menetapkan Daftar Penerima Hibahbeserta besaran uang yang akan dihibahkan denganHal 128 dari 219 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.SusTP K/2016/PN Smg.Keputusan Walikota berdasarkan Perda tentang APBD danPerwal tentang Penjabaran
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
140 — 22
  • berupa uang dicantumkan dalam RKAPPKD;Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKASKPD;Pelaksanaan Anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atasDPA PPKD sedangkan anggaran Hibah berupa Barang/Jasaberdasarkan atas DPASKPD;Setelah anggaran Hibah dicantumkan dalam DPAPPKD, laludibuatkan Gubernur membuatkan SK penetapan DaftarPenerima Hibah beserta besaran uang atau Jenis Barang ataujasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur;Dibuatkan NPHD ( Naskah Perjanjian Hibah daerah) yangmerupakan penjabaran
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY
163 — 164
  • Dana Alokasi Khusus dari Kabupaten / kota.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 36Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Cara KerjaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Jo PeraturanBupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokokdan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, makaADD/N dan DD/N tersebut berada dalam pembinaan Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Negeri, sedangkan aspek
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 35/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 29 September 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Hendryko Prabowo, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SYUKUR JAYA
201 — 29
  • Peraturan Kepala Desa Sarudu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarudu Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Oktober 2020;

    41. Keputusan Badan Permusyawatan Desa Sarudu Nomor 01 Tahun 2019

    tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tanggal 30 Desember 2019;

    42. Peraturan Desa Sarudu Nomor 07 Tahun 2019 Tentang RKP Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu Tahun Anggaran 2020;

    43.