Ditemukan 7031 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : neken nexen negeri neneng ndoen nenen nagen neger negei
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2016undangan.Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asasasas umumlainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yangbersumber dan putusan pengadilan negen yang tidak dibanding, atauputusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan MahkamahAgung.Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatuKeputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dandokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapandan/atau pelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — R. IRWAN GUMELAR, S.STP
138 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp49.200.000.000, O00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negen
    , O00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : "BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negen
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin Alm ABDUL LANI
171 — 101
  • Hakimberkeyakinan, bahwa unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaHalaman 103 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Bglatau perbuatan lain tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Yangmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negen
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
337 — 386
  • dengan demikian GugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel).Bahwa ada ketentuan bahwa Posita (Pundamentum Putendi) haruskonsisten dengan Petitum (tuntutan) (vide Putusan Mahkamah AgungHalaman 57 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/ PTUN.SMDRI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagaiberikut :Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalildalil gugatan (Posita)maka Permohonan Kasasi diterima, dan Putusan Pengadilan Tinggidan Pengadilan Negen
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT Diwakili Oleh : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT
Terbanding/Tergugat I : IR. IGNATIUS IMAN KRESNADI,
Terbanding/Tergugat II : Drs. PETRUS BOYKE PURBONO,
Terbanding/Turut Tergugat I : Drg. MARIA MARGARETHA KATARINA TIENKE SRI MURTINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. R.A. ANNA MARIA SEPTIANA,
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra. JOSEPHINE INEKE THESIANI, M.Si
Terbanding/Turut Tergugat IV : DEDDY SUPARDI RIDWAN,
Terbanding/Turut Tergugat V : NYONSAH MINANDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN
377 — 230
  • Atau ketentuanPasal 837 KUHPerdata yang menyatakan Bila suatu warisan yang terdiri atasbarangbarang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negen,harus dibagi antara orangorang asing yang bukan penduduk maupun warganegara Indonesia disatu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihaklain,maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebandingHalaman 114 dari 140 halaman Putusan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
54 — 35
  • Biaya studi banding dalam negen :Bahwa untuk pengelolaan anggaran dimaksud maka sesuai tugas dan tanggungjawab y ang ada padanyamaka TerdakwaDrs. Balthasar Manek, MM selaku Kepala SMK Negeri Kobalima yang juga sebagaiPenanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus padaSMK Negeri KobalimaTahun Anggaran 2012 telah membentuk Tim sebagai berikut:1.
    Biaya studi banding dalam negen ;Bahwa untuk pengelolaan anggaran dimaksud maka sesuai tugas dan tanggungjawab yang ada padanyamaka TerdakwaDrs.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum: SAUT MULATUA, SH.,MH Terdakwa: Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH., MH
382 — 185
  • Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;120Menimbang, yang dimasud dengan Pegawai Negen berdasarkanketentuan Pasal 1 Sub (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskanbahwa Pegawai Negeri yaitu:a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangKepegawaian.b.
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 18-05-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agm
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 59
  • yang otentik atau ada surat yang ditulis dengantanggan yang menurut ketentuanketentuan yang berlakumempunyai kekuatan pembuktian, atau karna sebelumnyasudah ada keputusan yang mempunyai kekuatanhukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutansebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketatentang hak besit.Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbar Bij Voorraad) danProvisionil: Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikanpetunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-01-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1416 K/Pid/2011
Tanggal 26 Januari 2012 — ANUAR SALMAH alias AMO alias CHO AN
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dokumen 25 ekor dibuat oleh MURMAIDINPUTRAPPER petugas Polhut dari Balai Besar KSDA Riau ;No Permit HQ/1087/97/MY 9131908 tanggal 20 Agustus 1997 berjumlah 25ekor Asean Arwana Golden Variety harga per ekor Rp 8.000.000, hargakeselurunhan Rp 200.000.000,, Pengiriman ikan Arwana dari Malaysiatersebut sudah diterima oleh PT Sumatera Aquaprima Buana d/h CV.Sumatera Aquaprima dan diketahui oleh Kantor Balai Besar KSDA Riauserta dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kedatangan Satwa dariLuar Negen
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 28-06-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 877/Pid.B/2018/PN Bjm
Tanggal 16 Mei 2019 — Drg. Soesiana Ningsih Ongko Widjojo
396 — 109
  • dan individu;Bahwa kerugiannya adalah Negara tidak bisa melaksanakanwewenangnya, misalnya dalam hal pelaksanaan eksekusi, Negara tidakbisa melaksanakannya karena objeknya sudah berpindah tangankan atausertipikatnya sudah dibalik nama;Bahwa menurut pengetahuan Ahli penerapan didalam pasal 231 berbedadengan pasal 266 ayat (1), pasal 231 KUHP yang dilindungi hanyaNegara;Bahwa seseorang memohon balik nama sertipikat, sedangkan dia tahubahwa objek sertipikat tersebut belum diseksekusi oleh Pengadilan Negen
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-08-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 266/PID.SUS/2021/PT BDG
Tanggal 9 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA Diwakili Oleh : HELMI AL DJUFRI, S.Sy.,M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
479 — 416
  • .> Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten ataucaption Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikiruntuk selamatkan negen dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negerimodel LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmusobat... di akun twitter @podoradong dengan Urlhttps://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-06-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps
Tanggal 23 Maret 2017 — Ni Nyoman Puspawati, SH., dk. melawan PT. BPR. Legian, dkk.
103 — 88
  • dan hanya jikasanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil putusan tentangpokok perkaranya (Pasal 149 ayat (2) RBg)akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yangtersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawananexeptie) bahwa ngadilannegeritidak berkuasamengadili perkaranya, maka maka meskipun ia sendiri atauvakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeriwajib memberikeputusantentang perlawananitu, sesudah didengarnyapenggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, makaketua pengadilan negen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 993/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2020 — 1.Sangeeta Ramchand 2.Jotty Harry AljotyMelwani 3.ShaliniNanikChadiramani 4.Deepak BhagwandasDodani lawan 1.PT Gambir Trading co 2.Dr. Otto Hasibuan, SH, MM
623 — 405
  • Jashan) untuk mengadakan RUPSLB, dan seterusnyasebagaimana yang diatur di dalam Pasal 80 ayat (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa dalam hal Direksiatau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalamJangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negen .....dst.Bahwa dalam proses sidang berjalan di Pengadilan Negeri JakartaSelatan, pada tanggal
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
152 — 59
  • nomorrekening bank pihak ketiga;Berita acara penyelesaian pekerjaan;Berita acara serah terima barang dan jasa;Berita acara pembayara;Kwitansi bermateral, nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga danPPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/ kuasa penggunaanggaran;Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan olehbank atau lembaga keuangan non bank;Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrakkontrak yang dananyasebagaian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/ hibahluar negen
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 26 Februari 2016 — EMI HARIHAYA
59 — 30
  • Orang yang sengaja membujuk melakukan (Uitlokker) ;Bahwa orang yang melakukan (Dader) adalah orang yang memenuhisemua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undangundangbaik subjektif maupun objektif, umumnya pelaku dapat diketahui dari jenisdelik yakni delik formil dan materiil dan delik yang mengandung kualitaskedudukan tertentu misalnya dalam kejahatan jabatan pelaku adalahDEQAaWaAl NEGEN I ; =n = $2 = ea non nnn nn non nnn nnn nnn nen eee ee neeBahwa orang yang menyuruh melakukan (Doen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-12-2013 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 726/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Desember 2015 — IKE DEWI HELMI, Lawan I. BAYU SUSANTO PUTRA, II. MUNIRO SALIM SIREGAR, SH, III. ALDO RAHARJA, IV. Ny. DAMAYANTI, V. MUHAMMAD SOLEH UKON bin MUDAS, VI. Ny. MURTAMAH binti MUDAS bin H. NASAN, VII. KEPALA BADAN PERTANAHAN NATIONAL RI Cq. Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan,
177 — 129
  • Remaja Karya, 1998, hlm. 5758, yang mengungkapkan PemilikanSertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram karena dilindungidari tindakan sewenangwenang oleh siapapun;22.23.24.Hal ini menunjukkan kebingungan dari diri Penggugat karena Penggugatbukanlah pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan peraturanperundangundangan, sehingga binggung juga tentang luas tanah yangdiakui miliknya, dan kemudian Penggugat mencoba mencari keberuntunganlagi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negen
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Kehutanan
Register : 13-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 19 April 2018 — Ir. Freud Ricky Apituley Alias Ricky;
548 — 110
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Mei 2020sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum bernama Herman Latekay S.H,Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Masohi Jalan Geser No.1 Masohiberdasarkan Surat Penetepan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.PH/2020/PN.Masohi tanggal 20 April 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 17 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh Penetapan Ketua Pengadilan Negen Masohi Nomor 24/Pid.B/LH/2020/
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
PT. LIAN SUASA KORPORASI ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI
1123 — 987
  • Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebihdijelaskan lagi sebagai berikut :Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakanmanifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, Mempergunakan kekuasaan ataupengaruh yang melekat pada seorang Pegawai Negen atau kedudukan istimewayang di punyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut ataumenguntungkan diri sendiri atau orang yang menyuap
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
75 — 22
  • Bulungan atau disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai negen atau orang selainPegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secaraterus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkanuang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkanuang atau surat berharga tersebut diambil atau
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 30 Mei 2017 — SUKARDI bin ARBA’I (alm)
111 — 19
  • Desember 2016 atausetidaktidaknya pada tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Desa AirSeruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan BangkaHalaman 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN PgpBelitung atau setidaktidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal11 Oktober 2011), Pegauai Negen