Ditemukan 7031 data
97 — 29
Istanto juga mengatakan kepada saksi agar jangan maudipengaruhi oleh orang lain; Pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi menelpon saksi SriWindarni mengatakan bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa dr.Istanto untuk menyetorkan uang insentif kepada Kas Daerah, kemudiansaksi Sri Windarni mengatakan kepada saksi agar uang tersebutdisimpan dahulu sampai dengan adanya proses selanjutnya olehKejaksaan Negen Purmokerto Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul07.30 Wib saksi
CARLO
Tergugat:
1.LUSIA AHUSTA HENGKENANG
2.YUSUF, dalam kedudukan sebagai Ahli Waris TJEN TEDDY MASSADA CHANDRA
3.TJIOE FONG JIN
108 — 81
Utr.1803/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt yang sudahdikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 75/PID/2018/PT.DKI yang sudahberkekuatan hukum tetap).PENGGUGAT mengeluarkan sertifikat itu dari Bank BNI adalahdengan maksud dikuasainya sendiri (/ihat halaman 30 PutusanPengadilan Negen No. 1803/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brtyang SsudahdikuatkanolehPutusanPengadilan Tinggi Jakarta No.75/PID/2018/PT.DKI yang sudah berkekuatan hukum tetap);Sejak Alm. T.
128 — 34
dilakukan oleh seseorangdengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usulHarta Kekayaanq. menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalamupaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul hartakekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepadapetugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumberdananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnyaberupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelakudan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupunke luar negen
H.MUHAMMAD BADARUDDIN terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkatsebagai Pegawai Negen Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Ne geridi Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan PenijinanPertambangan dan Energi . Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Terdakwa Drs. H.
Tanah Laut berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001S/BKD tanggal 12 Januari2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsursetiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;Ad. 2. membayarkan ataumembelanjakanharta kekayaanBerdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat buktisurat serta barang bukti maka tersusunlah persesuaian fakta fakta sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negen
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
246 — 184
Baron van Westerholt, Advocaten enProcureurs, wonende te Bandoeng bij het Hoog Gerechtshof vanNederladsch Indie Wonen de te Bandoeng, dedato veertienden JanuariHalaman 7 dari 198Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT.BDG.negentien honderd vijf en dertig onder nummer negen en twinteg,aanPietri Antonio Usrone, ondernemer van landbouw, wonende teLembangHeet perceel Recht van Eigendom geleden in de ProvincieWest Java,residentie Preanger Regenteschappen,afdeelingenhoofdplaats Bandoeng, district Oedjoengbroeng Koleon
196 — 74
Gugatan diajukan ke12 bin x 47 bin = Rp Pengadilan Negen 258.500.000 Yogyakarta (Agustus 2012) Him.29 dari 239 Him. Put Perkara No : 91/Pdt.G/2012/PN.YK 3.Bilyet No. DD 3. Rp.1.712.000.000., . Tanggal efektif Penempatan807102 Bunga: 12,00% Dana: September 2008No.Ref: . Estimasi Tanggal Jatuh1400.PDMOO Jumlah Ganti Rugi = Tempo: 15 Desember 20089 Rp 1.712.000.000, Xx . Gugatan diajukan ke12,00%: Pengadilan Negen12bIn x 47 bin = Rp Yogyakarta (Agustus 2012)804.640.000,4.Bilyet No. BB 4.
Pembanding/Penggugat III : Tuan ANDRE ADRIAN,
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN dan CEO GUNNEBO HOLDING APS
Terbanding/Tergugat III : Tuan LIONARD MAMAHIT
Terbanding/Tergugat IV : CHUBB SAFES INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : DEUTSCHE BANK AG
Turut Terbanding/Penggugat I : SHIRLEY TAMTOMO
166 — 135
diajukan oleh orang yangtidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatanyang mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona yaitu. pihak yang bertindak sebagaipenggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.Bahwa perihal kapasitas / legal standing penggugat dalam mengajukangugatan perdata juga ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1)HIR, yangmengatur sebagai berikut:"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasukwewenang pengadilan negen
1.Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
2.Yuli Peladiyanti, SH
Terdakwa:
Meidina Rizky Prasentari Putri Als Kiky
399 — 555
Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membawakeluar negen, mengubah bentuk, menukarkan dengan matauang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan pilihan perbuatandalam hal tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksidan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa
185 — 119
als SAHRIL bersama dengan saksi NASARUDINdan saksi RUSLIN bin ABDUL SAING (masingmasing berkas terpisah) baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampaidengan bulan Januar 2018 atau setidak tdaknya pada waktu lain antara bulan Mei2017 sampai dengan bulan Januar 2018, bertempat di Torong Wani Kampong PisangDesa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat ProvinsiNusaTenggara Timur, atau setidakidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negen
157 — 76
Pasal 149 ayat (2) RBgmenyatakan: akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannyayang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exeptie)bahwapengadilannegeritidakberkuasamengadiliperkaranya,maka meskipun ta sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilannegeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudahdidengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima,maka ketua pengadilan negen memutuskan tentang perkara itu;(Pasal 125 ayat (2) HIR)Bila Tergugat dalam
380 — 188
bahwa Penggugat (in casu Tergugat ) menyatakan beli tanahtersebut berdasarkan Akta Jual Beli No.455/penjaringan/1999,tanggal 8 Mei 1999 dari ahli waris Niman binDaru ;bahwa Tergugat II Intervensi (in casu Penggugat dan PenggugatIl) menyatakan memperoleh tanah berdasarkan Akta Jual Beli No.1S/AJB/VVIVI/89/Penjaringan dan No. 12/AJB/VI/89/Penjaringantanggal 17 Juni 1989 dari Suryadi Warjiman (yang menguasaitanah secara fisik);yang seyogyanya diselesaikan terlebih dahulu secara perdata diPengadilan Negen
150 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 054 PK/Pdt.Sus/2010putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebutkepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Niagapada Pengadilan Negen Jakarta Pusat, dan selanjutnya pada tanggalyang sama telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini.Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Mahkamah Agung No. 331 K/Pdt.Sus/2009 yang diucapkantanggal 25 Juni 2009 telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon PK(semula Pemohon Kasasi) dan diterima oleh Pemohon PK pada tanggal25 Januari 2010 (walaupun surat pemberitahuan dari Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Januari 2010).Kemudian pada tanggal 18 Februari 2010, Pemohon PK telahmenyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadapputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebutkepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Niagapada Pengadilan Negen
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
921 — 792
bulan Nopember 2017, Maret 2018sampai dengan bulan April 2018 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Mandiri Bursa EfekJakarta yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT 05/RW 3 Senayan Kec.Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta atau berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan terhadap beberapa perkara pidanayang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalamdaerah hukum pelbagai pengadilan negen
132 — 246
PUTUHENA, ST, MT) kepada Direktur JenderalPendidikan Tinggi, salah satunya pengadaan tanah (total 12.600 m2) sudahdibebaskan 2.600 M2 dengan biaya Rp. 1.750.000.000, kemudian ditetapkansebagai anggaran belanja tanah dengan luas 10.000 M2 TA. 2012, dengan DIPATA. 2012 Nomor: 0785/02304.2.01/29/2012, tanggal 9 Desember 2011 sebagaiotentikasi dokumen anggarannya; Bahwa terdakwa tidak ketahui dengan pasti siapasiapa saja yang terlibat sebagaiKetua Tim Renstra (Rencana Strategis) Politeknik Negen Ambon
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
207 — 74
Sehat (IU Nomor 5Tahun 1999) menyebutkan 'Pelaku usaha dapat mengajukan keberatankepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelahrnenerima pemberitahuan putusan tersebut", jo Pasal 2 ayat (I) PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan UpayaHukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, yang menyebutkan "KeberatanHalaman 216 dari 326 Putusan Nomor 133/Pdt.SusKPPU/2017/PN Ptkterhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepadaPengadilan Negen
NURHAYATI ULFIA, S.H
Terdakwa:
IRWANTO ALIAS IWAN bin SUNARTO
113 — 46
Menyatakan Terdakwa IRWANTO Als IWAN bin SUNARTO bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, telah melakukan tindakpidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negen,mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atauperbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil kejahatan narkotika, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
182 — 157
Tawiri, namun apabila saksi mendampingi yang bersangkutanHalaman 107 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN Ambuntuk mengurus keperluan Kantor Desa, saksi memang diberikan uangsekedar untuk kebutuhan dalam perjalanan tersebut sekitar kurang lebih Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah),; Bahwa setahu saksi laporan masyarakat Negeri Tawiri yang menyatakanbahwa Sdr Ari Latulola meneken suratsurat atas nama Saniri Negeri Tawiriuntuk pembebasan lahan dan mendapat sejumlah dari hasil pembebasanlahan Negen
298 — 150
., Bahwa Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen nomor 21 tahun 2011 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah pasal 220 ayat (1) menyatakanbahwa Bendahara Pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uangpersediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10bulan
162 — 45
pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja(subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatuperbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UndangundangNo. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakanmelakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negen
105 — 55
., di ketahui oleh KepalaDinas pertanian,Peternakan dan Perkebunan Kab Seluma.1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Sekretaris SatuanPengendali Bimas Nomor: 53/UP/B/V1/02/03, tanggal 23 September 1983tentang Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri SipilPutusan Nomor 77/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl, Halaman 227 dari 233 HalamanDiangkat Menjadi Pegawai Negen Sipil yang telah dilegalisir dan disahkansesuai dengan aslinya oleh Sdr.ALPAN, S.E. serta :a. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran
204 — 128
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000(Lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Ternate pada hariJUMAT tanggal 24 Januari 2020 oleh NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H., selakuHakim Ketua, AMINUL RAHMAN, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28Januari