Ditemukan 7068 data
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
203 — 510
Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugiandalam skala Kabupaten, in casu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota Ambon pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup danPersampahan (DLHP);c.
156 — 24
menyusun Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);10.11.12.13.14.1SKepala Daerah menyusun rancangan KUA (KebijakanUmum APBD) berdasarkan RKPD yang dalam hal inidilaksanakan oleg TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerahkepada DPRD untuk dilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnyadisepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, PemerintahDaerah menyusun PPAS (Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
2887 — 3977 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk Kepentingan Penerimaan NegaraBahwa terhadap kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan tujuan hukum pajak pada dasarnya bukanlahuntuk memidana Wajib Pajak, tetapi bagaimana agar uangpajak dapat direalisasikan sebagai sumber penerimaan Negarakarena skala prioritas perpajakan lebih ditekankan padaoptimalisasi penerimaan Negara bukan pada aspek pidana.Sehingga penyelesaian hukum tindak pidana pajak tidakselamanya harus diselesaikan melalui jalur Pengadilanmelainkan penyelesaian hukum
812 — 2399
dasarnya dari keberatan tetapi perda itu kitamau semua sifatnya tematik, tagline, kKecualai kontribusi lahan 5% karenaitu ada dasar hukumnya;Bahwa pihak eksekutif pernah mempresentasikan tambahan kontribusi,jadi ketika kita bertanya tambahan konitribusi itu apa, mereka bilang itusemacam tambahan kewajiban dari tambahan pokok, kontribusi pokoknyalahan 5%, mereka mengatakan tambahan koniribusi itu 15% itu tidak adaketerangan mereka yang membuat kita yakin karena dia tidakmenerangkan dalam bentuk skala
HALIDIMANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
ASNAWI AMRI, S.Sos. Bin H. AMRI
398 — 0
- 2 (dua) lembar Peta Situasi Pembuatan Prasarana dan Pematangan Lahan Pusat Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu dengan skala 1:800.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor: 593/20/10071/04/2013 tanggal 10 Oktober 2013 An. M.Tahir.
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 045.2/237/04/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Hasil Rapat membahas Tanah Sdr. Alexander dan Yusri.
HERA AYU SAPUTRI, S.H
Terdakwa:
GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd alias RIAN KEKA
212 — 91
Skala local desa (Babinsa, Babinkant, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban & perlindungan masy.
Skala local desa, total 2.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00198/KWT/03.2029/2019, uang sebesar Rp 2.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Insentif Babinkantibmas & Babinsa, uang sebesar Rp 2.000.000, untuk pembayaran Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban & perlindungan masy.
Skala local, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor 0047/SPP/03.2029/2019, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa, tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa, total 1.400.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00197
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
178 — 25
HENDRI GINTING, MM, Staff Teknis atas nama AZISKASIM DJOU, ST, Pejabat pembuat komitmen Kantorkesyahbandaran dan otoritas pelabuhan atas namaHARIYADI, S.Sos dan yang ditanda tangni oleh Staff Teknisatas nama MUZIONO, ST.1 (satu) lembar fotocopy dengan judul gambar detail atapgerbang pelabuhan detail A skala 1: 25 , potongan 11Skala 1: 25 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasapengguna anggaran Kantor kesyahbandaran dan otoritaspelabuhan atas nama Capt.
467 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 582 K/Pdt.Sus/201 110.11.12.13.Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1711/KM.4/2004 (BuktiPemohon Keberatans) ;Bahwa dengan ditetaobkannya Pemohon Keberatan sebagaiPenyelenggara Kawasan Berikat (PKB) dan Pengusaha di KawasanBerikat (PDKB), maka seluruh kegiatan dan produksi minyak goreng sawityang dihasilkan oleh Pemohon Keberatan diawasi secara ketat oleh pihakBea dan Cukai di kawasan berikat selama 24 jam terus menerus agarbenarbenar di produksi untuk pasar di luar Indonesia dan skala industri.Seluruh
256 — 75
Tetapi Ahli meyakini pada saat itu bahwaperusahaan yang mengerjakan proyek P3SON itu telahmempunyai petapeta yang lebih rinci (1:5000 atau1:1000) selain petapeta yang Ahli kaji (skala 1:100.000);Bahwa setelah ahli diberi tugas untuk melakukanpenyelidikan geologi dalam rangka membantu penyidikanKPK, Ahli baru) mengetahui bahwaperusahaanperusahaan yang melakukan pengerjaan proyek P3SONdi Hambalang itu tidak memiliki petapeta yang lebih rinci(1:5000 atau 1:1000) baik terkait dengan peta geologi,1)peta
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
315 — 105
No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Pbr e Bahwa Dalam setiap rapat, manajer divisi maupun manajeroperasional pasti melaporkan setiap progress termasuk kalau adakendalakendala, namun untuk proyek WFC ini seingat saksibukan termasuk proyek yang bermasalah, karena dari skala nyatermasuk proyek kecil serta isuisu tekhnis maupun non tekhnistidak ada yang menonjol ;Bahwa Setahu saksi tidak pernah ada laporan ataupun adanyakendala baik dari manajer divisi maupun manajer operasionalterkait pelaksanaan proyek WFC,
NOLY WIYAYA, SH., MH
Terdakwa:
ABDURRAHIM KASIM DJOU Bin MUHAMMAD KASIM DJOU
160 — 43
v. 1 (satu) lembar fotocopy dengan judul gambar detail atap gerbang pelabuhan detail A skala 1 : 25 , potongan 1 1 Skala 1: 25 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa pengguna anggaran Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan atas nama Capt.
195 — 135
SARHAN, yang ditanda tangani oleh Drs.ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, beserta 1lembar skala dengan rincian biaya sempadan IMB sebesarRp 595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp 29.800 danbiaya pengawasan sebesar Rp 29.800.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 177 / IMB / 2010, tanggal 29 Oktober 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahTempat Tinggal an. HAMIDAH, yang ditanda tangani olehDrs.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
557 — 203
Grahafood Indo Pasifik, bergerakdibidang ekspor udang dan lobster.Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan EDHY PRABOWOsebanyak 2 kali pada bulan Nopember 2019 dan Desember 2019 danbertemunya pertama kali digedung KKP Lantai 16 dan yang keduabertemu di rumah dinas EDHY PRABOWO di Widya Chandra.Bahwa pada bulan Nopember 2019 Saksi membawa investor dari cinauntuk Saksi perkenalkan kepada EDHY PRABOWO terkait investasidengan skala besar terkait budidaya udang, namun setelah itu terjadicovid 19, sampai
1986 — 1703
dengan pihakpenyedia jasa keuangan, kemudian pihak penyediajasa keuangan mengindikasikan adanya transaksi yangmencurigakan dan membuat laporan ke PPATK,berkaitan dengan hal ini jika laporan secara teknismasuk ke PPATK (yang biasanya banyak dilakukansecara online) maka akan diberikan tanda terimalaporan sudah diterima, jika menyangkut subtansisudah tentu hal tersebut tidak langsung diresponmengingat laporan yang masuk ke PPATK tidaksemuanya didalami, namun laporan yang didalamihanya yang memenuhi skala
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TEGUH ANGGARA.
491 — 245
Papua; Nomor Lembar Peta: 35.122-04; skala 1:2000; tanggal 22 Maret 2022.