Ditemukan 7074 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siala sakala skplb salah suara suala sikala soala
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 10 Februari 2016 — -BIMA ILHAM BASTAMAN, SE Als BIMA (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH., MH (JPU)
117 — 23
  • Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);Kepala Daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD)berdasarkan RKPD yang dalam hal ini dilaksanakan oleg TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untukdilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusunPPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1123 — 664
  • Aggaran inikemudian dibahas dengan eselon karena tidak memungkinkan untuk dipenuhisemua, kemudian dibuat skala prioritas sehingga hanya disetujui sekitar Rp. 900 M.Penyetujuan anggaran adalah ditetapkan oleh Komisi Komisi X.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
Tanggal 14 Januari 2020 — NAND KUMAR
265 — 90
  • foto copy Surat Detail Skala Angsuran PT Bank BNI (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta an.Munesh Kumar ; 1 (satu) lembar Aisah Rosilawati17. foto copy Daftar Setoran Munesh Kumar 1(satu) lembar Aisah Rosilawati18. foto copy rekening koran pinjaman no : 0356423668 periode : 01/04/2015 s/d 30 /04/2015 an.Munesh Kumar ; 9(sembilan) lembar Aisah Rosilawati19. ketentuan terkait Profit Margin Industry Risk Rating (IRR) tahun 2014 untuk tekstil dan sandang sebesar 15,97 % ; 4 (empat
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
111 — 30
  • Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);Kepala Daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD)berdasarkan RKPD yang dalam hal ini dilaksanakan oleg TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untukdilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnya disepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusunPPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
188 — 491
  • Aspek Dampak: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugiandalam skala Kabupaten, in casu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota Ambon pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup danPersampahan (DLHP);c.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-10-2023 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
Tanggal 8 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Johan Dwi Junianto
Terdakwa:
EDY RAHMAT.
123 — 0

    • BARANG BUKTI NOMOR 415 SAMPAI DENGAN BB NO 421 DIKEMBALIKAN KEPADA MUTHI NUR KHALIQ

    1. 1 (satu) lembar printout peta dengan skala 1:1000 dengan tulisan Bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Panji Deka P.
    2. 1 (satu) lembar printout Invoice Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hamira, SH, M.Kn dengan nama proses: Pemecahan Sertipikat Induk Nomor: 00952 / Moncongloe Total 135.000.000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
2811 — 3950 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Kepentingan Penerimaan NegaraBahwa terhadap kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan tujuan hukum pajak pada dasarnya bukanlahuntuk memidana Wajib Pajak, tetapi bagaimana agar uangpajak dapat direalisasikan sebagai sumber penerimaan Negarakarena skala prioritas perpajakan lebih ditekankan padaoptimalisasi penerimaan Negara bukan pada aspek pidana.Sehingga penyelesaian hukum tindak pidana pajak tidakselamanya harus diselesaikan melalui jalur Pengadilanmelainkan penyelesaian hukum
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
200 — 78
  • Tetapiinstansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian dari jasapenilai (Apresor/ Kantor jasa Penilai Publik (KJPP)).Bahwa Untuk pengadaan tanah skala besar (diatas 5 hektar) maka pengadaantanahnya dilakukan dalam 4 tahap, yaitu:2. Tahap Perencanaan;3. Tahap Persiapan;4. Tahap Pelaksanaan;5.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
149 — 24
  • menyusun Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);10.11.12.13.14.1SKepala Daerah menyusun rancangan KUA (KebijakanUmum APBD) berdasarkan RKPD yang dalam hal inidilaksanakan oleg TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah);Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerahkepada DPRD untuk dilakukan pembahasan;Rancangan KUA yang telah dibahas, selanjutnyadisepakati menjadi KUA;Berdasarkan KUA yang telah disepakati, PemerintahDaerah menyusun PPAS (Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara), dengan tahapan :Menentukan skala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
792 — 2399
  • dasarnya dari keberatan tetapi perda itu kitamau semua sifatnya tematik, tagline, kKecualai kontribusi lahan 5% karenaitu ada dasar hukumnya;Bahwa pihak eksekutif pernah mempresentasikan tambahan kontribusi,jadi ketika kita bertanya tambahan konitribusi itu apa, mereka bilang itusemacam tambahan kewajiban dari tambahan pokok, kontribusi pokoknyalahan 5%, mereka mengatakan tambahan koniribusi itu 15% itu tidak adaketerangan mereka yang membuat kita yakin karena dia tidakmenerangkan dalam bentuk skala
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-04-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 02-11-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 14 Juli 2022 — Penuntut Umum:
HALIDIMANJAYA, SH., MH
Terdakwa:
ASNAWI AMRI, S.Sos. Bin H. AMRI
365 — 0
  • 2 (dua) lembar Peta Situasi Pembuatan Prasarana dan Pematangan Lahan Pusat Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu dengan skala 1:800.
  • 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor: 593/20/10071/04/2013 tanggal 10 Oktober 2013 An. M.Tahir.
  • 1 (satu) lembar Surat Nomor: 045.2/237/04/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Hasil Rapat membahas Tanah Sdr. Alexander dan Yusri.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-08-2022 — Putus : 24-11-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
HERA AYU SAPUTRI, S.H
Terdakwa:
GREGORIUS SERIAN KEKA, S.Pd alias RIAN KEKA
204 — 89
  • Skala local desa (Babinsa, Babinkant, tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban & perlindungan masy.
    Skala local desa, total 2.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00198/KWT/03.2029/2019, uang sebesar Rp 2.000.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Insentif Babinkantibmas & Babinsa, uang sebesar Rp 2.000.000, untuk pembayaran Koordinasi Pembinaan Keamanan, ketertiban & perlindungan masy.
    Skala local, tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor 0047/SPP/03.2029/2019, tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran, Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa, tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa, total 1.400.000,00 tanggal 26 Desember 2019;
  • 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang nomor : 00197
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
167 — 25
  • HENDRI GINTING, MM, Staff Teknis atas nama AZISKASIM DJOU, ST, Pejabat pembuat komitmen Kantorkesyahbandaran dan otoritas pelabuhan atas namaHARIYADI, S.Sos dan yang ditanda tangni oleh Staff Teknisatas nama MUZIONO, ST.1 (satu) lembar fotocopy dengan judul gambar detail atapgerbang pelabuhan detail A skala 1: 25 , potongan 11Skala 1: 25 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasapengguna anggaran Kantor kesyahbandaran dan otoritaspelabuhan atas nama Capt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
457 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 582 K/Pdt.Sus/201 110.11.12.13.Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1711/KM.4/2004 (BuktiPemohon Keberatans) ;Bahwa dengan ditetaobkannya Pemohon Keberatan sebagaiPenyelenggara Kawasan Berikat (PKB) dan Pengusaha di KawasanBerikat (PDKB), maka seluruh kegiatan dan produksi minyak goreng sawityang dihasilkan oleh Pemohon Keberatan diawasi secara ketat oleh pihakBea dan Cukai di kawasan berikat selama 24 jam terus menerus agarbenarbenar di produksi untuk pasar di luar Indonesia dan skala industri.Seluruh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
243 — 75
  • Tetapi Ahli meyakini pada saat itu bahwaperusahaan yang mengerjakan proyek P3SON itu telahmempunyai petapeta yang lebih rinci (1:5000 atau1:1000) selain petapeta yang Ahli kaji (skala 1:100.000);Bahwa setelah ahli diberi tugas untuk melakukanpenyelidikan geologi dalam rangka membantu penyidikanKPK, Ahli baru) mengetahui bahwaperusahaanperusahaan yang melakukan pengerjaan proyek P3SONdi Hambalang itu tidak memiliki petapeta yang lebih rinci(1:5000 atau 1:1000) baik terkait dengan peta geologi,1)peta
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
NOLY WIYAYA, SH., MH
Terdakwa:
ABDURRAHIM KASIM DJOU Bin MUHAMMAD KASIM DJOU
153 — 43

  • v. 1 (satu) lembar fotocopy dengan judul gambar detail atap gerbang pelabuhan detail A skala 1 : 25 , potongan 1 1 Skala 1: 25 yang tidak di tanda tangani oleh Kuasa pengguna anggaran Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan atas nama Capt.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM
Tanggal 20 Maret 2017 — Drs. ASLI YAKIN M.Si Bin ARSI YUSMAN
186 — 127
  • SARHAN, yang ditanda tangani oleh Drs.ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, beserta 1lembar skala dengan rincian biaya sempadan IMB sebesarRp 595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp 29.800 danbiaya pengawasan sebesar Rp 29.800.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 177 / IMB / 2010, tanggal 29 Oktober 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahTempat Tinggal an. HAMIDAH, yang ditanda tangani olehDrs.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-01-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 83/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 30 Januari 2014 — WINARKO, ST
51 — 22
  • HERU TJAHJONO, MM.4197. 3 (tiga) lembar Peta usulan kegiatan bidang infrastruktur jalan dan stimulus fiskal KabupatenTulungagung Tahun 2009 dengan skala 1:175.000 tentang peningkatan jembatan danpemeliharaan badan jalan.4198. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dengan bertanda stabilo warna hijau dan merah sertatulisan tangan tentang Progress Report Project kegiatan pembangunan jalan dan jembatanTahun 2009 (Sistem Padat Karya / KSO) Dinas Teknis : Dinas PU Bina Marga dan CiptaKarya, status progress