PT Nusa Surya Ciptadana Nsc Finance, berkedudukan di JalanTengku Umar Desa/Kelurahan Kedaton (SampingDeler Honda), Bandar Lampung, Lampung, dalam halini memberikan kuasa kepada Dany Christiawan danRekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07Februari 2020 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor236/SK/2020/PN.TJK tanggal O5 Maret 2020selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3.

Hj.Karna Misawati; PPK62 SHT Nomor 10/2008 tgl. 01022008 dan SHT II Nomor236/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 92 tanggal 01062006 aan.Anton Firmansyah; PPK63 SHT Nomor 5/2008 tgl. 01022008 dan SHT Il Nomor220/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan HakTanggungan atas SHM Nomor 100 tanggal 01062006 an.Yeni Usmita; PPK64 SHT Nomor 7/2008 tgl. 01022008 dan SHT Il Nomor248/2009 tgl. 09072009 merupakan pembebanan Hak Halaman 35 dari 50 Hal. Put.

Asisten Advokat, yang kesemuanya berasaldari FIRMA HUKUM HSP & ASSOCIATES, beralamat Kantor di JalanPangeran Cakrabuana No. 9 Talun Kabupaten Cirebon, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam Register Nomor236/W/Pdt/2018/PN Cbn .tanggal 14 Agustus 2018;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;Lawan1. PT.

.524/Pdt.G/2020/PA.PlhPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana disebutkan di atas;Dalam Konvensi :Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, posisi Penggugat menjadiPenggugat Konvensi dan Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannyamendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong,Kabupaten Tanah Laut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor236

Karang KlesemPurwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2015;Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 236/Pid.B/2015/PN ClpPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor236/Pen.Pid.B/2015/PN.Clp tanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pen.Pid.B/2015/PN Clp tanggal 24Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan

Put.No :1/Pdt.G/2017/PA.KrasHal 47 dari 14 hal Put.866/Pdt.G/2019/PACbdTermohon sebagai suami istri yang sah,untuk itu Pemohon telah mengajukanalat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari KUAKecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002 yang telah dicocokkan sesuai aslinya,berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti P.1 merupakan akteotentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antaraPemohon

Put.No :1/Pdt.G/2017/PA.KrasHal 48 dari 14 hal Put.1244/Pdt.G/2018/PACbdTermohon sebagai suami istri yang sah,untuk itu Pemohon telah mengajukanalat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari KUAKecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002 yang telah dicocokkan sesuai aslinya,berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti P.1 merupakan akteotentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antaraPemohon

PUTUSANNomor 1004/Pdt.G/2016/PA.JPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :XXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota JakartaPusat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor236/SK/IX/2016/PAJP tanggal 9 September 2016memberikan kuasa

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor236/Pid.B/2019/PN Mip, tanggal 13 Agustus 2019, tentang Penetapan HariSidang;3. Berkas Perkara Pidana Nomor 236/Pid.B/2019/PN Mtp, atas nama HADISUPRIYATNA bin RAHMAN, dkk beserta seluruh lampirannya;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan para Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

,/Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti bersalah dengan Pertimbangan Judex Juris yang keliru tersebutadalah:Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf menyatakan Terdakwa/PemohonPeninjauan Kembali melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama dengan Amrin Tambunan.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:"1.Bahwa sesuai faktafakta hukum dan alatalat bukti yang sahTerdakwa selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten TapanuliSelatan

pencairan dana kas bon dalam keadaan Diskresi tidak akansesuai dengan aturan positif seutunnya, karena memang dilakukan dalamkeadaan yang dipahami akan bertentangan dengan aturan Positif, tetapitetap bertujuan yaitu terselenggaranya Pemerintahan dengan baik sebagaimana tujuan awal penggunaan Keuangan Negara.Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf dengan menerapkan KepmendagriNomor 29 Tahun 2002 Terhadap Pencairan Dana Kas Bon dana TPAPD2005.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236

Sekretaris Daerah KabupatenTapanuli Selatan/ Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kaspada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah merugikankeuangan Negara sebesar Rp 2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah)menurut hasil audit BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R2922/PW 02/5/2006 tanggal22 Agustus 2006.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:"4.Bahwa sesuai

pada tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 WIBselesai dari polres bandara soekarno hatta perihal menyikapi rencanaaksi mogok kerja (winwin solution) yang akan dilakukan oleh ParaPenggugat di Bandara Soekarno Hatta yang berakhir pada deadlock danPara Penggugat melalui berita acara interogasi yang dibuat oleh Polresbandara soekarno hatta, serta adanya larangan untuk melaksanakan aksimogok kerja di Bandara SOETTA oleh Polres Bandara Soekarno Hatta;12.Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 adanya surat memorandum Nomor236

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG AMBON, yang beralamat di Jalan Pattimura, KecamatanSirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 6 Desember 2017 dalam Register Nomor236

Layar, Kabupaten Lombok Barat,berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21November 2018, yang telah di Register diPengadilan Agama Mataram, Nomor236/SK/X1/2018, tanggal 21 November 2018,Him. 1 dari 62 Hlm.

asli, Surat Pernyataan/Keterangan AbhliWaris La Anda, tanggal 1 Agustus 2017;Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan PengalihanPenguasaan Tanah Disertai dengan Kompensasi atas namaLa Adi dengan Ali Tovan, tanggal 02 Agustus 2017;Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah atas nama Ali Tovan, tanggal 15 Oktober 2018;Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah atas nama Zul Adha Mansur, tanggal 15Oktober 2018;Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor236

Eng Thrang), telah mengajukan gugatan perlawananterhdap Penetapan Eksekusi Nomor 56/Eks/201 I/PN Sby, juncto Nomor782/Pdt.G/2010/PN Sby, tanggal 8 September 2011, yang terdaftar diPengadilan Negeri Surabaya dengan register Perkara Nomor236/Pdt.Plw/2012/PN Sby, tertanggal 21 Maret 2012;Bahwa kemudian Perkara Nomor 236/Pdt.Plw/2012/PN Sby, tertanggal21 Maret 2012 tersebut telah dicabut oleh Pelawan berdasarkanpermohonan tanggal 7 Mei 2012 Nomor 91/AAMBA/IV/2012 tentangpencabutan perkara gugatan Perdata

,/Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti bersalah dengan Pertimbangan Judex Juris yang keliru tersebutadalah:Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf menyatakan Terdakwa/PemohonPeninjauan Kembali melakukan tindak Pidana Korupsi Secara Bersamasama dengan Amrin Tambunan.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:"1.Bahwa sesuai faktafakta hukum dan alatalat bukti yang sahTerdakwa selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten TapanuliSelatan

pencairan dana kas bon dalam keadaan Diskresi tidak akansesuai dengan aturan positif seutuhnya, karena memang dilakukan dalamkeadaan yang dipahami akan bertentangan dengan aturan Positif, tetapitetap bertujuan yaitu terselenggaranya Pemerintahan dengan baik sebagaimana tujuan awal penggunaan Keuangan Negara.Majelis Hakim Kasasi telah salah/khilaf dengan menerapkan KepmendagriNomor 29 Tahun 2002 Terhadap Pencairan Dana Kas Bon dana TPAPD2005.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236

Sekretaris Daerah KabupatenTapanuli Selatan/ Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kaspada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah merugikankeuangan Negara sebesar Rp 2.071.440.000,00 (dua miliar tujuh puluh satujuta empat ratus empat puluh ribu rupiah)menurut hasil audit BPKPPerwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R2922/PW 02/5/2006 tanggal22 Agustus 2006.Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan Putusan kasasi Nomor236 K/pid.SUS/2014 halaman 86 menyebutkan:"4.Bahwa sesuai

buah plastic 1/4 gram (ukuran 3 x 1,5 cm)berisi narkotika jenis sabusabuh. 1 (satu) buah tas bungkus kecil merk RedDoorz.Bahwa kemudian barang bukti tersebut di sita dan disegel, selanjutnya Penyidik Satpom Lanud Soewondomembawa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klipkecil warna bening yang berisi kristal warna putih yangdiduga Narkotika jenis sabusabu ke Kantor PTPegadaian (Persero) Kantor cabang Simpang Limunguna dilakukan penimbangan dan sesuai dengan BeritaAcara Penimbangan Barang bukti nomor236

sah dan berwenang untuk melaksanakan Jual bellisendiri atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan TamanKenanga Blok HA Nomor 2 RT. 005/019, Kelurahan Pejuang, KecamatanMedan Satria, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor236 yang dibuat dihadapan Notaris Yunita Aristina, SH.

Kendali (Bidang Pengukuran dan PendaftaranTanah) (Sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor236/HGB/KWBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 (Sesualdengan aslinya) ;Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa SukamulyaKecamatan Cibadak atas nama PT.Gedeh Wangi (SesuaiHal 38 dari 57 hal Putusan Perkara Nomor: 81/G/2020/PTUN.BDG (ECourt)dengan aslinya) ;Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan dilokasi obyek sengketa pada

., 2.Deviana Agustin,3.Yuanda Simanjuntak sebagai karyawan denganjabatan Legal Officer PT.Bestprofit Futures berdasarkan Surat Tugas Nomor236/DIR/BPF/V/2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 237/DIR/BPF/V/2018masing masing bertanggal 23 Mei 2018;Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DesonTogatorop, S.H.,M.H.