., tanggal 2Agustus 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung/KetuaMajelis Prof.

Namun keberatan atau argumentasiyang diajukan itu akan dapat membantu masyarakat membaca, menganalisisdan mengkritik putusan yang telah dibuat;Bahwa setelah kami membaca secara saksamapertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,telah ternyata bahwa kami tidak menemukan satupun tentang dissenting opiniondalam putusan tersebut, padahal menurut keyakinan kami setelah mengikutipemeriksaan di depan

Bertolak dari keyakinan tersebut di atas, kami memandang bahwatidak mungkin ketiga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mempunyai sudut pandang (perspektif) yang 100 % sama (identik) atassatu pandangan Hakim terhadap yang lainnya;Di Negaranegara dengan sistem AngloSaxon pendapat para juri yangbersifat dissenting menjadi bagian yang dapat dimintakan publikasinya sehinggamasyarakat dapat memberikan pandangan dan kritiknya secara bebas sebagaibagian masukan yang informatif bagi lembaga

peradilan itu sendiri;Pendekatan progresif membenarkan adanya dissenting opinion karena halitu dianggap sebagai bagian dari pendidikan hukum terhadap masyarakat.Masyarakat akan memiliki wacana dari freedom of opinion untuk melakukanpenilaian terhadap putusan Hakim itu.

Memang harus disadaribahwa pendapat Hakim yang berbeda tidak menentukan benar tidaknyapendapat tersebut, tetapi objektivitas pendapat tersebut diserahkan kepadapublic, baik kalangan akademisi, praktisi maupun justiabelen;Ide dissenting opinion sebenarnya merupakan suatu wacana baru yangdapat diterima dalam Sistem Hukum Indonesia, karena hal ini dapat dijadikansuatu parameter alternatif untuk menentukan apakah suatu putusan itumemenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjunjung prinsip kepastian hukum

/Ketua Muda Bidang(Hukum) Agama/ Hakim Agung/ Ketua Umum IKAHI periode 2001 2004 dalamMusyawarah Nasional (MUNAS) XIIl IKAHI, Maret 2001 di Bandung,menerangkan bahwa:Sebagai bagian dari pengawasan terhadap HakimHakim, keinginanmasyarakat agar dissenting opinion diterapkan dalam putusan Hakim adalah jugamerupakan kehendak para Hakim, karena dengan dissenting opinion itu perbedaanpendapat dari para Hakim akan terlihat. Sekarang ini, perbedaan pendapat paraHakim dalam putusan itu tidak terlinat.

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa danPemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Desnayeti.

gram merupakan sisapembelian sebelumnya; Bahwa atas dasar tersebut dengan mengingat barang bukti sedikit Terdakwadijatuhnkan pidana minimal selama 4 (empat) tahun adalah tepat dan tidaksalah dalam menerapkan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun danharmonis dan ada harapan untuk hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon tidak cukup alasan, maka harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dinyatakan tidakdapat diterima, maka buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihakdikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perbedaan pendapat/dissenting

cukup alasan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada manfaatnyaapabila masih dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Anggota II berpendapat permohonan Pemohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota Il telah mengajukan perbedaanpendapat (dissenting

gelang 12 gram emas tua, yang sudah dijual TergugatRekonvensi untuk memperbaiki truk dam, dan janjinya akan diganti, tapi sekarangtidak diganti;Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebesar Rp 600.000 perbulan;Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000 perbulanselama 9 bulan;Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 per bulan selama 3 bulan;Penggugat Rekonvensi meminta mutah sebesar Rp 20.000.000;Menimbang, bahwa dalam pokok perkara telah teradi perbedaan pendapat(dissenting

No. 1618 K/Pid.Sus/2018dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding memperlihatkan sejak semula perkara ini adalahperkara perdata, karena penguasaan Pemohon Kasasi atas tanah yang saatini dilaporkan oleh Saksi M.H. Ritonga telah lama dilakukan sejak tahun1991, jauh sebelum Sdr. Nico maupun M.H. Ritonga memilikinya;2.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding memperlihatkan Hakim telah telah bertindak adil dantidak berat sebelah, dan menggali fakta dan bukti yang ada, sehinggadihasilkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;3.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding, telah mampu mendudukkan perkara sebenarnya,karena pertimbangan hukum yang diberikan begitu baik dan memenuhi rasakeadilan, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip kembali di bawah ini : Bahwa kasus dalam perkara ini titik berat adalah sengketa kepemilikan(perkara perdata) bukan perkara pidana; Bahwa ditinjau dari unsur memaksa tidak terpenuhi karena Terdakwamenguasai tanah tersebut sejak tanah dibeli oleh orang

Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2018masyarakat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak

;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Ketua Majelis(Prof.

No. 973K/Pid.Sus/2011bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeridengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itupermohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasiberdasarkan Pasal 244 Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP)harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 2/7 Oktober 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa danmemutus perkara ini yaitu'. H.

Saksi tidak diberi nafkah oleh Terdakwa dari Oktober2003 sampai dengan sekarang.Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (dissenting Opinion) di antara pada AnggotaMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3Undang Undang No.14 tahun 1985, setelah Majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2019membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalampeninjauan kembali;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Ketua Majelis,Dr. H.

tersebut, seharusnya yang didudukkan menjadiTergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Klaten, oleh karenawewenang yang dimiliki Kepala Desa Juwiran adalah wewenang mandatdari Bupati Klaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 1angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbedadalam Majelis Hakim (dissenting

Alasan Pertama Kasasi Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding PengadilanTinggi Mataram untuk memutus perkara a quo di tingkat bandingterdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), dimana HakimAnggota , yaitu: Miniardi, S.H., M.H. mengajukan dissenting opinion,karena tidak setuju dan atau tidak sependapat atas pertimbangan danamar putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perkara aquoyang mengabulkan sebagian gugatan Para Termohon Kasasi.

Secara lengkapHakim Anggota I, yaitu: Miniardi, S.H., M.H. dalam pertimbanganhukum dissenting opinionnya dalam putusan Pengadilan TinggiMataram perkara a quo pada halaman 26 paragraf 8 menyatakan(dikutip):Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Selongtanggal 13 Desember 2016 Nomor 62/Padt.G/2016/PN. Sel. Yangdimohonkan banding tersebut Hakim Anggota (Miniardi, S.H.

Nomor 1769 K/Pdt/2017perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan,sehingga karenanya Para Pemohon Kasasi mohon kepada YangMulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo untuk menguatkan putusan Hakim TingkatPertama dan putusan Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Mataramyang mengambil sikap melakukan dissenting opinion denganmengambil alin semua pertimbangan hukum putusan Hakim TingkatPertama perkara a quo sekalian menguatkan putusan Majelis HakimTingkat

Alasan Pertama KasasiDalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding PengadilanTinggi Mataram untuk memutus perkara a quo di tingkat bandingterdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), dimana HakimAnggota , yaitu: Miniardi, S.H., M.H. mengajukan dissenting opinion,karena tidak setuju dan atau tidak sependapat atas pertimbangan danamar putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II perkara aquoyang mengabulkan sebagian gugatan Para Termohon Kasasi.

Secara lengkapHakim Anggota , yaitu: Miniardi, S.H., M.H. dalam pertimbanganhukum dissenting opinionnya dalam putusan Pengadilan TinggiMataram perkara a quo pada halaman 26 paragraf 8 menyatakan(dikutip):Bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Selongtanggal 13 Desember 2016 Nomor 62/Padt.G/2016/PN. Sel. Yangdimohonkan banding tersebut Hakim Anggota (Miniardi, S.H.

ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 603/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Agustus 2018 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/ Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 6 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

Nomor 3079 K/Pid.Sus/2018sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

Putusan Nomor 1125 K/PID.SUS/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung

, perbedaan pendapat dissenting opiniondari Hakim Agung padaMahkamah Agung Sumardijatmo, S.H.M.H., dimuat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena JudexFacti salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;Bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor793/PID.

., M.SI mengajukan pendapat berbeda(dissenting opinion) sebagai berikut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):Terhadap penetapan Pengadilan Agama Buol nomor0078/Pdt.P/2017/PA.Buol di atas, hakim Anggota Fathur Rahman, S.H.I, M.S.1mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengakui pada saatpernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2015 Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun dan sebelum melakukan akad nikahperkawinan para

., menyatakan pendapatberbeda (dissenting opinion). Bahwa Hakim Anggota Subronto, S.H., M.H.

., yangmemberikan dissenting opinion sebagaimana tertuang/termuat dalamPutusan Nomor 54/Pdt.SusPHI/G/2016/PHI Smg., pada halaman 23 alineaHalaman 9 dari 13 hal. Put.

Nomor 704 K/Pdt.SusPHI/2017ke4 sampai dengan halaman 26 alinea ke2 dan oleh karena itu PemohonKasasi mengambil seluruh pertimbangan dissenting opinion tersebutsebagai materi/isi memori kasasi;Bahwa prinsip nebis in idem juga sejalan dengan asas peradilan yangcepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan undangundang kekuasaanKehakiman. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung telah secara konsistenmenerapkan prinsip nebis in idem dalam berbagai putusannya.

PUUXVI/2018, artinya keberadaan Surat Keputusan Bersamatersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehinggadengan demikian penerbitan Surat Keputusan Gubernur LampungNomor 888/187/V1.04/2019 Tanggal 5 Maret 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan/Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanadalah sah dan berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa dalam proses pengambilan putusan perkara inpada Pengadilan tingkat pertama telah terjadi perbedaan pendapat(dissenting

berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan. tingkat pertama tidak dapatdipertahankan karena telah menerapkan asas ketidakberpihakan secarakeliru. sehingga bertentangan dengan hukum dan keadilan, olehHalaman 17 Putusan No. 154/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMkarenannya Putusan Pengadilan tersebut haruslan dibatalkan danselanjuntya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri pada tingkat bandingdengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Dissenting

Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Dissenting tersebut, terutama dasarpertimbangannya yang menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding telahterbukti melakukan kejahatan dalam jabatan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehinggaberdasarkan Pasal 87 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yo Pasal 250huruf b PP No. 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara yangbersangkutan sudah selayaknya dihukum untuk diberhentikan selakuPegawai Negeri Sipil.

mengenai pidana yang dijatuhkan karenapermainan judi tersebut sebagai penyakit masyarakat yang terlarangmenurut hukum juga sangat bertentangan dengan nilainilaikemasyarakatan yang dapat menimbulkan konduite yang tidak sehat;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula PutusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

Putusan Nomor 267 K/Pid/2019Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr. H.

., yang amar putusannyamenolak gugatan Penggugat, namun keputusan Majelis Hakim TingkatPertama tidak dapat diambil secara bulat, karena ada 1 (Satu) orang Hakimyang Dissenting Opinion ; Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuatpertimbangan sendiri sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis HakimTingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakberperkara pada setiap sidang perkara a quo, akan

Muslih, M.H. yang Dissenting Opinion, dan pertimbangannya diambilHlm.6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PTA Smg.alin dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdalam mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor1388/Pdt.G/2019/PA Kra. tanggal 28 April 2020 M., bertepatan dengantanggal 5 Romadion 1441 H.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makapermohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada Mahkamah

No. 682 K/Pdt.Sus/2012118118memutus perkara a quo menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).Keberatan Pemohon Kasasi atas dissenting opinion tersebut adalah sebagai berikut:1Bahwa dalam perkara a quo judex facti hanya mengadili formalitas suratgugatan dan sama sekali tidak mempertimbangkan dan memutus mengenaisubstansi atau bagian pokok perkara.

Kenyataan itu tampak dari putusan majelishakim yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard) ;Bahwa dissenting opinion adalah hak yang diberikan oleh UU kepada hakimdalam memutus suatu perkara namun hak tersebut harus digunakan untuk halyang benar sehingga tidak merusak wibawa peradilan ;Bahwa menurut hukum dissenting opinion bisa diajukan seorang hakim apabilatidak sependapat dengan putusan pokok perkara.

Karena itu dissenting opinionitu lebih tepat digunakan terhadap putusan akhir pokok perkara. Artinya,dissenting opinion tidak tepat diajukan terhadap putusan yang hanyamempersoalkan syarat formil gugatan ;Di dalam dissenting opinion yang diajukan oleh salah satu hakim anggota ituhanya mempersoalkan syarat formil. Hakim tersebut berbeda dari dua hakimlainnya.

Materi dissenting opinion itu. sesungguhnya mempermalukanpengadilan karena pendapat berbeda tersebut memperlihatkan hakim tersebuttidak mengerti hukum acara atau purapura tidak mengerti karena memilikikepentingan langsung dengan Para PenggugatlTermohon Kasasi. Bisa dikatakandissenting opinion itu kehilangan akal sehat dan logika hukum.

Dissenting opinion seperti itu karena bertolak belakangdengan hukum acara yang berlu sebagai pertanda bahwa hakim tersebut tidakindependen dalam memeriksa perkara a quo. Kami meyakini, jika hakimtersebut tidak memiliki ikatan dengan Termohon Kasasi, pasti yangbersnagkutan tidak mengajukan dissenting opiniom.