Ditemukan 1840 data
Terbanding/Penggugat : PT. PURA BARUTAMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus
211 — 292
Kds tenggal 23 September 2021 yang diajukan permohonanpemeriksaan dalam tingkat banding telah dijatunkan pada tanggal 23 September2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II sertatanpa hadirnya Kuasa Tergugat , dan atas putusan tersebut pihak Tergugat dengan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal12 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding, yangdiajukan oleh Kuasa Pembanding Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.
IRNA INDIRA RATIH, SH
Terdakwa:
SIRAJUDIN RA UF
66 — 21
Buol nomor : 518 / 02.55 / Disperindag/2021 tenggal 16 Agustus 2021 prihal Surat Penyampian;
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penerimaan TBS yang dibuat oleh H. FADLY IS. SUMA tanggal 16 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh yang dibuat oleh H. FADLY IS. SUMA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak menerima imbalan yang dibuat oleh yang dibuat oleh H. FADLY IS.
94 — 17
melawan hukum menurutpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tenggal
99 — 219
Surat pernyataan dari MARTHIN LATUPERISSA selaku Direktur CV.TALENTA KARYA tenggal 28 Desember 2012.7.
81 — 15
melawan hukum menurutpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapatdipidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tenggal
230 — 44
Saksi Indra Asat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut;Bahwa saksi mengenal sebagian Para Penggugat karena satu desa amasaksi tetapi tidak ada hubungan saudara, saksi tahu Tergugat dan TurutTergugat ;Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang, saksi bertempat tenggal diDesa Saka Tamiang;Bahwa saksi sebagai Kepala Handil Lunuk Desa Saka Tamiang;Halaman 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2015.
153 — 40
121/Pemt tanggal15 Mei 2001, yang telah di beri meterai yang cukup dan telah disesuaikandengan Fotokopinya, kemudian diberi tanda P80.Foto copy Surat pemberitahuan tentang AJB no 87 tahun 2000, yang telahdi beri meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya,kemudian diberi tanda P81.Foto copy beli no 87/ 2000 tanggal 11 Maret 2000, yang telah di beri meteraiyang cukup dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, kemudian diberitanda P82.Foto copy jawaban tergugat atas resume Penggugat tenggal
101 — 35
membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari kepada masingmasing Para Penggugat untuk setiap hari keterlambatanterhitung sejak 14 (empat belas) hari putusan ini dikabulkan, maka Majelis Hakimberpedoman terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 menyatakan uang paksa (dwangsoom) tidakberlaku terhadap tindakan untuk membayar uang jo Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 307 K/Sip/1976 tenggal
MUTIARA PURNAMA SARI, E.A., S.H
Terdakwa:
DODI RAMADAN, S.T
122 — 18
Belapuetra Interplan
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pendaftaran Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
Belaputera Interplan kepada DWI SIGIT BUDIAWAN, untuk melakukan Pemasukan Dokumen pada Pekerjaan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
91 — 23
Dengan demikian dalil pemohonyang memasukan pasal 83C UU Tentang Cipta terlalu mengadangada dan tidak beralasan hukum.Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 13 dan halaman 7 angka21 yang intinya menyatakan bahwa telah menerbitkan Surat PerintahPenyidikan tenggal 27 Nopember 2020, Nomor: PT. SIDIK.15/BPPHLHkKIV/SW.3/11/PPNS/2020 dan Surat Pembentahuan Dimulai Penyidikan(SPDP) tertanggal 27 Nopember 2020, Nomor: S.16/BPPJLHIV/SW.3/1 1/PPNS/2020.
83 — 43
ERIK TUNJUNGAN dikaitkan dengan Pemeriksaan Setempat tenggal 7April 2016, maka Majelsi Hakim berkesimpulan bengkel Borneo Auto Servicesebelumnya adalah bengkel Harindo Mobil;Menimbang, bahwa bukti P18 fotocopi dari fotocopi dari perjanjian bawahtangan ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT KONVENSI I, tentunyahal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakanbukti yang sempurna dari buktibukti yang diajukan
176 — 97
Surat pernyataan dari MARTHIN LATUPERISSA selaku Direktur CV.TALENTA KARYA tenggal 28 Desember 2012.7.
152 — 25
karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, makatuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat untukmemerintahkan kepada Tergugat agar membayar uang paksa (duangsom), makaMajelis Hakim berpedoman terhadap Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 menyatakan uangpaksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang joPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 K/Sip/1976 tenggal
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : CORNELIS BUSTON
Terbanding/Terdakwa II : CHUMAIDI ZAIDI
Terbanding/Terdakwa III : ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
267 — 134
Jambi kepada Pimpinandan Anggota DPRD Provinsi Jambi NomorS.160/1891/DPRD/2017 tanggal 15 Nopember 2017, perihalJadwal Rapat Rapat DPRD Provinsi Jambi.4 (empat) lembar asli Daftar Hadir Anggota DPRD Provinsi JambiTahun 2017, hari/tenggal : Senin, 27 Nopember 2017.1 (Satu) buah buku Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi JambiDalam Rangka Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TahunAnggaran 2018.1 (Satu) bundle printout Catatan Rapat Banggar Pembahasan APBDTA. 2018.Halaman 92 dari 141 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Daryanto
223 — 153
bulan April 2015 sekira pukul 11.00 WIB di lapanganparkir Hotel Darajat Puncak Pass Garut Terdakwa dan Saksi1melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobilpadahal sewaktuwaktu kalau ada pengunjung datang danmemakirkan kendaraan maka akan dapat melihat persetubuhantersebut.Bahwa pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi tahun 2016,Terdakwa dan Saksi1 melakukan hubungan badan layaknyasuami istri di dalam mobil yang terparkir di lapangan parkir RSImanuel Bandung.Bahwa pada hari Jumat tenggal
376 — 216
SelBahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebin dahuludibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatanintervensinya, dan berdasarkan Putusan Sela tenggal 10 Desember 2019, MajelisHakim telah mengabulkan permohonan Penggugat intervensi untuk bergabungdalam perkara a quo, dengan amar sebagai berikut:MENGADILI1.
38 — 15
. ;20.Pada tanggal 29 Juni 2007, terdakwa mengeluarkan21.surat kepada Bank Bukopin cabang Malang No.900/103/424.041/2007, dengan tujuan untukmentransfer dari rekening Kas Daerah di Bank Jatimcabang Pasuruan ke Bank Bukopin cabang Malangsebesar Rp. 10.000.000.000, dana tersebut masuk keBank Bukopin tenggal 20 Juni 2007 dalam bentuk DOC( Deposito On Call ) ;Pada tanggal 13 Juli 2007, terdakwa mengeluarkansurat kepada Bank Bukopin cabang Malang No.900/177/424.041/2007, dengan tujuan mencairkan DOCPemkab
117 — 30
/06/2010 tanggal 3Juni 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan Benih BLBU Tahun 2010;1 (satu) set Surat dari Kementan No. 382/PD.110/C3/02/12/2009 tanggal 9Desember 2009 tentang Surat Pemberitahuan Penyaluran Benih BLBU PT.SHS Provinsi Banten APBNP TA. 2009;1 (satu) set Surat dari SHS No. 1930/SHS.02/X1/2008 tanggal 7 November2008 tentang Penggantian atas Klaim Benih Jagung Hybrida Nusantara;Putusan No. 15/PID/TPK/2014/PN.Tjk Halaman 67 dari4917172da747576oe78a91 (satu) set Memo No. 69.1/SHS.02/X/2008 tenggal
satu) set Surat dari Kementan No. 191/PD.110/C3/02/06/2010 tanggal 3Juni 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan Benih BLBU Tahun 2010;69707172737475767778791 (satu) set Surat dari Kementan No. 382/PD.110/C3/02/12/2009 tanggal 9Desember 2009 tentang Surat Pemberitahuan Penyaluran Benih BLBU PT.SHS Provinsi Banten APBNP TA. 2009;1 (satu) set Surat dari SHS No. 1930/SHS.02/X1/2008 tanggal 7 November2008 tentang Penggantian atas Klaim Benih Jagung Hybrida Nusantara;1 (satu) set Memo No. 69.1/SHS.02/X/2008 tenggal
SHS ProvinsiBanten APBNP TA. 2009;1 (satu) set Surat dari SHS No. 1930/SHS.02/X1/2008 tanggal7 November 2008 tentang Penggantian atas Klaim BenihJagung Hybrida Nusantara;1 (satu) set Memo No. 69.1/SHS.02/X/2008 tenggal 20Oktober 2008 dari Direktur Pemasaran tentang RencanaDistribusi Benih Jagung Hybrida BLBU APBNP TA. 2008;1 (satu) set Memo No. 05/SHS.04/1/2008 tanggal 14 Januari2008 dari Direktur Pemasaran tentang Rencana PenjualanTahun 2008;1 (satu) set Memo No. 48/SHS.02/VII/2008 tanggal 14 Juli2008
101 — 166
Hal ini sesuai denganpedoman evaluasi hambatan kelancaran pembangunan Nomor : S389/D6/3/2005 tanggal 20 Juni 2005 ;e Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Kesepakatan PenyelesaiaanHambatan Kelancaran Pembangunan tenggal 27 September 2007, BeritaAcara ditandatangani di Hotel Sheraton Bandar Lampung.
100 — 24
Sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tenggal 24Oktober 2016;10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang keduaNomor: 848/Pid/2016/PT Smg, tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23Nopember 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya THEODORUS YOSEPPARERA, SH., LUHUR PURBOWO, SH., EKO SUPARNO, SH., TAUFIQURROHMAN,SH. dan OCTAVIANUS ADDEO DATUS, SH. dari LAW OFFICE YOSEP PARERA ANDPARTNERS berkantor di Jl.