Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhioleh Pemohon Banding karena keadaan diluarkekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksuddapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidakmenyampaikan alasan force majeur yang menyebabkanbanding diajukan lewat jangka waktu 3 bulan;Halaman 9 dari 16 halaman.

tersebut haruslahTergugat dibebani untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepadaPenggugat hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja1213dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansebagai berikut : Pasal 1641) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2(dua) tahu, atau keadaan memaksa (force

No. 18/G/2016/PHISby3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 15631

DARNA dan Sadr.AHMAD PITAK (belum tertangkap) serta saksi BUDI HARJO Bin MISTA untukmembicarakan masalah proyek dengan menggunakan sepeda motor Force One warnaputih, setelah bertemu dengan saks SUDIRMAN DIREJA kemudian terdakwa JONISUJANA Als.

DARNA dan Sdr.AHMAD PITAK (belum tertangkap) serta saksi BUDI HARJO Bin MISTA untukmembicarakan masalah proyek dengan menggunakan sepeda motor Force One warnaputih, setelah bertemu dengan saks SUDIRMAN DIREJA kemudian terdakwa JONISUJANA Als.

daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukanbersamaan dengan penerbitan Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor.Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kasdaerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.Pasal 8Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak12 (dua belas) bulan berturutturut terhitung mulai saatpendaftaran Kendaraan Bermotor.Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaankahar (force

majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (duabelas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yangsudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaanrestitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkankepada kabupaten /kota, dialokasikan untukpembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sertapeningkatan moda dan sarana transportasi umum.Bagian KetigaBea

kurang dari 4 (empat) dankendaraan roda 4 (empat) atau lebih.Contoh:Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraanbermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satukendaraan bermotor roda 4 (empat) masingmasingdiperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidakdikenakan pajak progresif.Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)...afAyat (3)Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force

majeure) adalahsuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakanlagi karena bencana alam.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)...8Ayat (3)Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukanoleh produsen dan

Sumber jaya Sakti an.SARAI, tanggal 01 Agustus 2020, 1 ( satu) unit motor type MIO M3 denganjumlah Rp. 18.350.000.Sedangkan faktur penjualan sepeda motor sebanyak 121 (seratus dua puluhsatu) rangkap yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan kepengurusanSTNK dan BPKB sepeda motor adalah sebagai berikut : TAHUNNO NAMA WP TglFaktur TYPE MOTORPERAKITANPitrianiEmbongB1 26 Maret 2018 Yamaha Mio M3ulan 20175 10 Agustus Yamaha VegaHerming 2018 Force 20172 Yulianalncau 10 Juli 2018 Yamaha Mio M3 20184

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mln Yamaha Soul GT it 05 Juni 2018Juriyanto Aks 201820 Januari8 Yamaha Mio M3Surya 2019 20189 20 Desember Yamaha Soul GTJulyana 2018 Aks 201810 Marianti 05 Juni 2018 Yamaha Jupz F1 201820 Agustus11 Yamaha Jupz F1Imanuel 2018 201820 September12 Yamaha Mio M3Frengki 2018 201810 November13 Yamaha MX KingEdyHandoyo 2018 201810 September14 Yamaha Jupz F1Rena Cicilia 2018 201815 Siti Mariam 10 Maret 2019 Yamaha Mio M3 2018Yamaha Vega16 20 Maret 2019Enal Force

201810 Januari17 Yamaha Mio M3Eva Ria Sari 2019 201810 Januari18 Yamaha MX KingEddy Alri Sander 2019 201819 Bung Andre 10 Maret 2019 Yamaha Mio M3 2018Yamaha Vega20 30 Maret 2019 Sping Force 201830 Agustus21 Yamaha Jupz F1Parel 2018 201822 Alberth 10 Maret 2019 Yamaha Jupz F1 201830 November23 Yamaha X RideRusnaini 2018 201810 Agustus .24 a Yamaha MX KingAdiAripa 2019 201825 Yohanis 25 April 2018 Yamaha Jupz F1 201830 Agustus26 Yamaha X RideTrifenaMailena 2018 201827 UsyatLenggang 10 Maret 2019

2021/PN Mln 2019 10 November 61 Yamaha Jupz F1YenniRuwa Pie 2019 201901 Oktober62 Yamaha Mio M3AgustinusAsun 2019 2019AgustinusPayun 30 Januari63 Yamaha Mio M3g 2020 2019A 20 Agustus Yamaha AeroxRidwanHamzah 2020 VVA 201965 Jaharudin 30 Maret 2020 Yamaha MX King 201966 Dafid 10 May 2019 Yamaha Free GO 201967 Evendy 20 May 2019 Yamaha MX King 201968 SitiAminah 20 May 2019 Yamaha Mio M3 201969 AniSulastri 20 May 2019 Yamaha Mio M3 201910 Agustus70 Yamaha Jupz F1OtnelWesly 2019 2019 10 Agustus Vega Force

untuk diberikan kepadaikan tahuman peliharaan terdakwa : bahwa untuk merakit alat setrum ikan terdakwa belajardari temanteman, dan telah menggunakannya selama 2(dua) tahun untuk mencari ikan ; 14 bahwa = alasan terdakwa membawa pisau adalah untukmencari rumput sedang membawa tombak untuk berjaga jagakalau ada buaya ; bahwa perahu yang digunakan terdakwa adalah milikSEmMdITi = oo some eee cee see HoeMenimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barangbukti berupa : 2 (dua) buah accu besar merk G Force

Undang, denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akandiganti dengan pidana kurungan ;aMenimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwaditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masapenahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangakan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)KUHAP jo Pasal 33 KUHP ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua)buah accu besar merk G Force

Maka secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat terbuktimelanggar ketentuan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang demikian Majelis Hakimberpendapat tidak diberi kewenangan untuk mengisbatkannya dan perkawinan yangdemikian jelas tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force).sehinggapengesahan nikah Penggugat tidak dapat Majelis Hakim kabulkan;Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya pengesahan nikah yangdiajukan Penggugat, maka Majelis

didasarkanpada: Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerjakarena pekerja/burun melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, ataukah; Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerjakarena perusahaan ditutup, bukan karena mengalami kerugian 2 tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Harry Budhi Prasetyo, M.Sc. di persidangan, bahwaSK5KB dan FAKB yang tidak sesuai dengan tujuan angkutan diperbolehkanapabila dalam keadaan darurat (force majeur); Bahwa berdasarkan bukti Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/01/XII/2008/Polresta Dumai tertanggal dua belas Desember 2008 dan Surat PenghentianPenyidikan Nomor Pol: SP Sidik/05/XII/2008/Reskrim tertanggal dua belasDesember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Dumaitentang Penghentian Penyidikan atas nama Tuan Rustam, S.E.

Suntara Gajapati telah mengajukan permohonanuntuk penerbitan SKSHH dan telah melunasi PSDH dan DR serta adanyaetikat baik dalam mengurus legalitas perizinan pengangkutan kayu dariTPN ke TPK Antara; Bahwa pada saat itu terjadi keadaan force majeur yaitu banjir bandangyang mengharuskan kayukayu tersebut dipindahkan SEGERA kalau tidakakan hilang dan rusak. Dan segera juga PT.

Suntara Gajapati memohonpenerbitan SKSHH, namun karena proses penerbitan SKSHH atauSKSKB makan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan force majuermaka Terdakwa atas perintah Rustam, S.E., memindahkan kayukayutersebut ke tempat penimbunan kayu antara supaya jangan rusak danhilang; Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum menyatakan unsurdengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena belumterbitnya SKSHHKB pada saat pemindahan kayu tersebut bukanlahkehendak atau keinginan Terdakwa

hakhak lainnyayang semestinya diterima olen Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapTermohon Kasasi/Penggugat karena perusahaan melakukan efesiensi, makasesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

memiliki kualifikasi sebagaiwali nasab ataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukunpernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no legal force

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,Struktur siklus kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman yangSAH adalah sebagaimana Putusan Kedaulatan Rakyat danKetetapan MPR RI sebagai Hukum Negara Republik Indonesiatertinggi (Hukum Positif) atas dasar: KEADAAN FORCE MAJEUREsebagaimana seutuhnya dimaksud Surat UPT No:1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017 jo KETETAPANMPR RI NOMOR XVIVMPR.RV2017 tanggal 27 Februari 2017TENTANG HUKUM NEGARA RI tertinggi (Hukum

Bahwa Kepastian Hukum Keabsahan penyelenggaraan kekuasaan/kewenangan (Pemerintahan Negara Rl dan kehakiman) danpenyelesaian atas Perkara klien kami dari/ oleh Negara a quo joHukum Negara RI tertinggi, Putusan dan kewenangan tertinggi dalamkeadaan Force Mejeure c.q. Kepastian Hukum sebagaimana uraianangka 1 (satu) hingga 7 (tujuh) TELAH INKRAH, atas dasar :a. TIDAK DALAM SENGKETA jo telah dilakukan pengujian atas segalakeabsahannya oleh (rakyat dan Negara c.g.

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (8) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015 , tanggal 29

Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majure)Menimbang, bahwa keadaan memaksa ialah keadaan tidakdapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadisuatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa manatidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi padawaktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debiturtidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebuttimbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Penataan kembali (Recapitalizing atau Restructuring);Dan beberapa upaya lainnya yang lazim dilakukan dalam praktekperbankan;Menimbang, bahwa terlepas segala kebijakan yang dapat dilakukanoleh Penggugat terhadap hutang para Tergugat, hal yang paling pentinguntuk dipertimbangkan adalah: Apakah ada faktorfaktor yang sangatmendasar, berupba Keadaan Memaksa (overmacht/force majure), yangmenjadi penyebab, sehingga para Tergugat tidak dapat membayar ataumelunasi hutangnya;Menimbang, bahwa sebagiamana telah

Penetapan No. 0056/Pdt.P/2018/PA.Tgt bebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu Hebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam a@ikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasiad)wim (no legal force);Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum,segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sepertihalnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

Dengan alasan Force Majeur ;4.Hasil pertemuan bipartit yang semestinya bisa dipahami oleh perusahaan dan parastafstaf yang baik, namun hasilnya para staf dan pengusaha tetap bertahan danbangga dengan kesalahan penafsiran mengimplementasikan UndangUndang No. 13tahun 2003 Pasal 164 ayat 3 ;5.Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan No. 567/TK.IN/053 tanggal 20 Februari 2007.Tergugat diwajibkan membayar pesangon dua kali Pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja satu kali Pasal 156 ayat 3, penggantian perumahan

Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atau;Halaman 11 dari 15, Putusan No.39/PDT/2018/PT YYK12.13.14.1.k.

Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.

Saatitu BAGONG mengendarai sepeda motor YamahaForce One ;Bahwa saat itu saksi melihat BAGONG menerimatelepon dari seseorang dan kemudian pergi darihadapan saksi sedangkan sepeda motor force onedititipkan dirumah kos saksi. Sore harinya saksidiberitahu oleh bapak kost bahwa BAGONG telahmengembalikan helm dan sepeda motor force onetelah diambil lagi oleh BAGONG.

Karena adanya keadaan memaksa (overmacht / force majure),yang unsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang! perbuatan debitur untuk berprestasi;c.

Dan dalam jawabannya tergugatmenyatakan mempunyai pinjaman di BRI Unit Mendenrejo tersebutkegunaannya untuk modal pertanian dan modal kerja akan tetapi dalamOperasionalnya selalu gagal serta banyak digunakan untuk biaya pengobatantergugat dan anaknya sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannyamengembalikan hutang kepada BRI Unit Mendenrejo sehingga keadaanwanprestasi Tergugat sejak tahun 2019 bukanlah disebabkan adanya keadaanmemaksa (overmacht/force majure), sehingga sebagaimana pertimbangandiatas