Sumber jaya Sakti an.SARAI, tanggal 01 Agustus 2020, 1 ( satu) unit motor type MIO M3 denganjumlah Rp. 18.350.000.Sedangkan faktur penjualan sepeda motor sebanyak 121 (seratus dua puluhsatu) rangkap yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan kepengurusanSTNK dan BPKB sepeda motor adalah sebagai berikut : TAHUNNO NAMA WP TglFaktur TYPE MOTORPERAKITANPitrianiEmbongB1 26 Maret 2018 Yamaha Mio M3ulan 20175 10 Agustus Yamaha VegaHerming 2018 Force 20172 Yulianalncau 10 Juli 2018 Yamaha Mio M3 20184

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Mln Yamaha Soul GT it 05 Juni 2018Juriyanto Aks 201820 Januari8 Yamaha Mio M3Surya 2019 20189 20 Desember Yamaha Soul GTJulyana 2018 Aks 201810 Marianti 05 Juni 2018 Yamaha Jupz F1 201820 Agustus11 Yamaha Jupz F1Imanuel 2018 201820 September12 Yamaha Mio M3Frengki 2018 201810 November13 Yamaha MX KingEdyHandoyo 2018 201810 September14 Yamaha Jupz F1Rena Cicilia 2018 201815 Siti Mariam 10 Maret 2019 Yamaha Mio M3 2018Yamaha Vega16 20 Maret 2019Enal Force

201810 Januari17 Yamaha Mio M3Eva Ria Sari 2019 201810 Januari18 Yamaha MX KingEddy Alri Sander 2019 201819 Bung Andre 10 Maret 2019 Yamaha Mio M3 2018Yamaha Vega20 30 Maret 2019 Sping Force 201830 Agustus21 Yamaha Jupz F1Parel 2018 201822 Alberth 10 Maret 2019 Yamaha Jupz F1 201830 November23 Yamaha X RideRusnaini 2018 201810 Agustus .24 a Yamaha MX KingAdiAripa 2019 201825 Yohanis 25 April 2018 Yamaha Jupz F1 201830 Agustus26 Yamaha X RideTrifenaMailena 2018 201827 UsyatLenggang 10 Maret 2019

2021/PN Mln 2019 10 November 61 Yamaha Jupz F1YenniRuwa Pie 2019 201901 Oktober62 Yamaha Mio M3AgustinusAsun 2019 2019AgustinusPayun 30 Januari63 Yamaha Mio M3g 2020 2019A 20 Agustus Yamaha AeroxRidwanHamzah 2020 VVA 201965 Jaharudin 30 Maret 2020 Yamaha MX King 201966 Dafid 10 May 2019 Yamaha Free GO 201967 Evendy 20 May 2019 Yamaha MX King 201968 SitiAminah 20 May 2019 Yamaha Mio M3 201969 AniSulastri 20 May 2019 Yamaha Mio M3 201910 Agustus70 Yamaha Jupz F1OtnelWesly 2019 2019 10 Agustus Vega Force

No. 560 K/Pid.Sus/2013Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/2377/PBJ/Tan.Pgn/IX/ 2009 tanggal 4 September 2009 dalam Pasal 6 ;e Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakan bahanmaterial sampai di lokasi karena kendala dilapangan yaitu jauhnyalokasi dan keadaan jalan yang tidak memungkinkan tidak dapatdigolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure) sesuai dalamPasal 8 Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 027.1/2377/PBJ/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 4 September 2009 yangmenggolongkan

danmenempatkannya pada suatu tempat di lokasi proyekJIDES sebelum diserahkan pada Kepala BidangTanaman Pangan Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor selaku Kuasa Pengguna Barang,sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan BarangNomor : 027.1/2377/ Pbj/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 04September 2009 ;e Bahwa benar alasan Terdakwa tidak dapat menyediakanbahan material sampai di lokasi karena kendaladilapangan yaitu jauhnya lokasi dan keadaan jalan yangtidak memungkinkan tidak dapat digolongkan sebagaikeadaan kahar (force

majeure) sesuai Surat PerjanjianPengadaan Barang Nomor : 027.1/2377/Pbj/Tan.Pgn/IX/2009 tanggal 04 September 2009 yang menggolongkankeadaan kahar adalah :Peperangan ;Kerusuhan ;Revolusi ;Bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunungmeletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angintopan ;Pemogokan ;Kebakaran ;Gangguan industri ;Bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan/memperhatikan alatalat bukti dan kekuatan pembuktianyang telah diperoleh dalam persidangan khususnya alatbukti Ahli MUSA ROJAI

Maka secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat terbuktimelanggar ketentuan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang demikian Majelis Hakimberpendapat tidak diberi kewenangan untuk mengisbatkannya dan perkawinan yangdemikian jelas tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force).sehinggapengesahan nikah Penggugat tidak dapat Majelis Hakim kabulkan;Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya pengesahan nikah yangdiajukan Penggugat, maka Majelis

T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 gram dirampas untuk dimusnahkan;- 1 unit Sepeda Motor Yamaha Force One BK 4926 GB dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukanbersamaan dengan penerbitan Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor.Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kasdaerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.Pasal 8Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak12 (dua belas) bulan berturutturut terhitung mulai saatpendaftaran Kendaraan Bermotor.Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaankahar (force

majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (duabelas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yangsudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaanrestitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkankepada kabupaten /kota, dialokasikan untukpembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sertapeningkatan moda dan sarana transportasi umum.Bagian KetigaBea

kurang dari 4 (empat) dankendaraan roda 4 (empat) atau lebih.Contoh:Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraanbermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satukendaraan bermotor roda 4 (empat) masingmasingdiperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidakdikenakan pajak progresif.Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)...afAyat (3)Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force

majeure) adalahsuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaanWajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakanlagi karena bencana alam.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)...8Ayat (3)Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukanoleh produsen dan

memiliki kKualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi Seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walldalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

memiliki kualifikasi sebagaiwali nasab ataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukunpernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no legal force

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,Struktur siklus kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman yangSAH adalah sebagaimana Putusan Kedaulatan Rakyat danKetetapan MPR RI sebagai Hukum Negara Republik Indonesiatertinggi (Hukum Positif) atas dasar: KEADAAN FORCE MAJEUREsebagaimana seutuhnya dimaksud Surat UPT No:1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017 jo KETETAPANMPR RI NOMOR XVIVMPR.RV2017 tanggal 27 Februari 2017TENTANG HUKUM NEGARA RI tertinggi (Hukum

Bahwa Kepastian Hukum Keabsahan penyelenggaraan kekuasaan/kewenangan (Pemerintahan Negara Rl dan kehakiman) danpenyelesaian atas Perkara klien kami dari/ oleh Negara a quo joHukum Negara RI tertinggi, Putusan dan kewenangan tertinggi dalamkeadaan Force Mejeure c.q. Kepastian Hukum sebagaimana uraianangka 1 (satu) hingga 7 (tujuh) TELAH INKRAH, atas dasar :a. TIDAK DALAM SENGKETA jo telah dilakukan pengujian atas segalakeabsahannya oleh (rakyat dan Negara c.g.

Harry Budhi Prasetyo, M.Sc. di persidangan, bahwaSK5KB dan FAKB yang tidak sesuai dengan tujuan angkutan diperbolehkanapabila dalam keadaan darurat (force majeur); Bahwa berdasarkan bukti Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/01/XII/2008/Polresta Dumai tertanggal dua belas Desember 2008 dan Surat PenghentianPenyidikan Nomor Pol: SP Sidik/05/XII/2008/Reskrim tertanggal dua belasDesember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Dumaitentang Penghentian Penyidikan atas nama Tuan Rustam, S.E.

Suntara Gajapati telah mengajukan permohonanuntuk penerbitan SKSHH dan telah melunasi PSDH dan DR serta adanyaetikat baik dalam mengurus legalitas perizinan pengangkutan kayu dariTPN ke TPK Antara; Bahwa pada saat itu terjadi keadaan force majeur yaitu banjir bandangyang mengharuskan kayukayu tersebut dipindahkan SEGERA kalau tidakakan hilang dan rusak. Dan segera juga PT.

Suntara Gajapati memohonpenerbitan SKSHH, namun karena proses penerbitan SKSHH atauSKSKB makan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan force majuermaka Terdakwa atas perintah Rustam, S.E., memindahkan kayukayutersebut ke tempat penimbunan kayu antara supaya jangan rusak danhilang; Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum menyatakan unsurdengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena belumterbitnya SKSHHKB pada saat pemindahan kayu tersebut bukanlahkehendak atau keinginan Terdakwa

hakhak lainnyayang semestinya diterima olen Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapTermohon Kasasi/Penggugat karena perusahaan melakukan efesiensi, makasesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majure)Menimbang, bahwa keadaan memaksa ialah keadaan tidakdapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadisuatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa manatidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi padawaktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debiturtidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebuttimbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Penataan kembali (Recapitalizing atau Restructuring);Dan beberapa upaya lainnya yang lazim dilakukan dalam praktekperbankan;Menimbang, bahwa terlepas segala kebijakan yang dapat dilakukanoleh Penggugat terhadap hutang para Tergugat, hal yang paling pentinguntuk dipertimbangkan adalah: Apakah ada faktorfaktor yang sangatmendasar, berupba Keadaan Memaksa (overmacht/force majure), yangmenjadi penyebab, sehingga para Tergugat tidak dapat membayar ataumelunasi hutangnya;Menimbang, bahwa sebagiamana telah

untuk diberikan kepadaikan tahuman peliharaan terdakwa : bahwa untuk merakit alat setrum ikan terdakwa belajardari temanteman, dan telah menggunakannya selama 2(dua) tahun untuk mencari ikan ; 14 bahwa = alasan terdakwa membawa pisau adalah untukmencari rumput sedang membawa tombak untuk berjaga jagakalau ada buaya ; bahwa perahu yang digunakan terdakwa adalah milikSEmMdITi = oo some eee cee see HoeMenimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barangbukti berupa : 2 (dua) buah accu besar merk G Force

Undang, denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akandiganti dengan pidana kurungan ;aMenimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwaditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masapenahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangakan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)KUHAP jo Pasal 33 KUHP ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua)buah accu besar merk G Force

didasarkanpada: Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerjakarena pekerja/burun melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja,peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, ataukah; Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerjakarena perusahaan ditutup, bukan karena mengalami kerugian 2 tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;

.- 1 (satu) buah ACCU merk GS- 1 (satu) buah Mesin Las merk Rhino- 1 (satu) buah ACCU merk GS- 3 (tiga) buah ACCU merk G Force dikembalikan kepada Pihak Sekolah SMKN I Sukamaju6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

karung dan kemudian kami pulang kePambasean dan dikasin sama Daeng Seranglalu Daeng Serang jual ; Bahwa dari hasil penjualan accu dan mesin las tersebut, Terdakwamendapatkan bagian dari Daeng Serang sebanyak Rp.100.000, (Seratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pulamenghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk REVOFit warna hitam, 1 (satu) buah ACCU merk GS, 1 (satu) buah Mesin Lasmerk Rhino, 1 (satu) buah ACCU merk GS dan 3 (tiga) buah ACCU merkG Force

Hukum Acara Pidana (KUHAP), para Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepedamotor merk REVO Fit warna hitam oleh karena merupakan kendaraan yangdigunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis makaditetapkan dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah ACCU merk GS,1 (satu) buah Mesin Las merk Rhino, 1 (satu) buah ACCU merk GS, 3(tiga) buah ACCU merk G Force

sebagaimana Memorandum Nomor 2/DIRAJP/2014yang pada pokoknya perusahaan melakukan rasionalisasi terhadap 145orang karyawan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force

kondisi perusahaan yang tidak sehatsehingga kalau dipaksakan beroperasi dengan kondisi sedemikian rupaakan mempercepat proses kebangkrutan, dan sebagai upaya untukmemperpanjang operasi perusahaan tersebut langkah yang diambilTergugat sudah tepat dan dibenarkan oleh Pasal 164 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di ataslangkah pengurangan karyawan yang dilakukan oleh Tergugat terbuktitelah sesuai dengan prosedur perusahaan dalam keadaan memaksa(force

berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan JudexFacti sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi (semula ParaPenggugat) sangat berkeberatan, karena:Bahwa sebagaimana buktibukti tersebut di atas (Bukti T37, 38, 39, 40, 41,42 dan 44) tidak ada satupun bukti yang menunjukkan hasil audit olehakuntan publik yang bisa dijadikan alasan pembenaran Termohon Kasasiuntuk melakukan PHK, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukumJudex Facti yang menyebutkan ...perusahaan dalam keadaan memaksa(force

;Bahwa akibat pertimbangan hukum Judex Facti yang kontradiktif tersebuttelah menimbulkan salah dalam penerapan hukum, dimana pertimbanganhukum Judex Facti yang menyebutkan ...force majeur...adalah berkaitandengan penggunaan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 yang menyatakan *Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4), sedangkan pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyebutkan ...rasionalisasi... adalah berkaitan dengan penggunaanPasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenyebutkan *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force

HUSEIN Alias SADDAM mengajak Para Terdakwa serta kawankawanlainnya untuk mencari korban dan memberi pelajaran agar jera dan tidak beranilagi, atas ajakan tersebut, Para Terdakwa dan kawankawan menyetujui rencanabalas dendam yang akan dilakukan oleh MUHAMMAD HILMI Alias IMI KARAKdan SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, selanjutnya Terdakwa 1 mengajak SaksiSUPIANOR Alias ANJANG Bin KISRANSYAH dan MUHAMMAD HILMI AliasIMI KARAK mendatangi rumah korban di Desa Muara Rintis denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force

HUSEIN Alias SADDAM mengajak Para Terdakwa serta kawankawan16lainnya untuk mencari korban dan memberi pelajaran agar jera dan tidak beranilagi, atas ajakan tersebut, Para Terdakwa dan kawankawan menyetujui rencanabalas dendam yang akan dilakukan oleh MUHAMMAD HILMI Alias IMI KARAKdan SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, selanjutnya Terdakwa 1 mengajak SaksiSUPIANOR Alias ANJANG Bin KISRANSYAH dan MUHAMMAD HILMI AliasIMI KARAK mendatangi rumah korban di Desa Muara Rintis denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force

HUSEIN Alias SADDAM mengajak Para Terdakwa serta kawankawanlainnya untuk mencari korban dan memberi pelajaran agar jera dan tidak beranilagi, atas ajakan tersebut Para Terdakwa dan kawankawan menyetujui rencanabalas dendam yang akan dilakukan oleh MUHAMMAD HILMI Alias IMI KARAKdan SADDAM HUSEIN Alias SADDAM, selanjutnya Terdakwa 1 mengajak SaksiSUPIANOR Alias ANJANG Bin KISRANSYAH dan MUHAMMAD HILMI AliasIMI KARAK mendatangi rumah korban di Desa Muara Rintis denganmenggunakan sepeda motor Yamaha Force

CUIN, SADDAM, IMI KARAK, ANJANG, JIPI,BAGONG, AMAT, HURMAN ;e Bahwa pada saat itu teman terdakwa II yang bernama IMI KARAK dan SADDAMHUSSEIN menceritakan sedang mempunyai masalah dengan korbanHENDRAYANI Alias UNIS Alias SENO ;e Bahwa setelah (satu) jam Terdakwa II, Terdakwa I, dan temantemannya beradadi warung malam tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I bersama temantemannyaberangkat untuk mencari korban ;e Bahwa teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I, ANJANG, IMI KARAK, mengendaraisepeda motor Yamaha Force

Dan terhadap Akta perdamaian itu tidak dapatdiajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi, sedangkan apabila putusan aquotidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maka putusan dapat dijalankanhalaman3dari7 Putusan Nomor 7 1/Pdt.G/2016/PN.Pbr.secara paksa (execution force) dengan mengajukan permohonan eksekusi terlebihdahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;Menimbang, bahwa usaha perdamaian/Mediasi yang dalam suatu perkaraperdata merupakan suatu kewajiban, atau imferatif sifatnya

sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidakmemenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force