memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim tidak memenuhisyarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi walinikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnyawali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandangsebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akanmenjadikan pernikahan tersebut menjadi fasid dan tidak mempunyai dasar hukum(no legal force

penjaga warung tersebut sedangmenghitunghitung harga sanggah, terdakwa merasa bahwa penjaga warung sedanglengah, saat itu tanpa seijin pemiliknya yakni saksi I NENGAH SUPARTA, terdakwalangsung mengambil sebuah tas gendong warna coklat yang berisi Uang tunai sebesarRp. 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah), 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna Hitam, 2(dua) Buah Buku Tabungan masingmasing (BANK EKA BUANA dan BANK BPD),1 (satu) Buah Buku Kredit BANK EKA BUANA, (satu) Buah SIM C, 1(satu) BuahSTNK Spm Yamaha Force

ketahui Identitanya dimana Pada saat itu menggunakan Jaket berwarna Hitammengunakan Helm dan mengendarai Spm Honda Blade Hitam.Bahwa barangbarang milik saksi yang hilang adalah sebuah Tas Gendong warnaCoklat keabuabuan yang di dalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000(Sembilan Juta rupiah), (satu) Buah Hp Merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) BuahBuku Tabungan masingmasing (BANK EKA BUANA dan BANK BPD), 1 (satu)17Buah Buku Kredit BANK EKA BUANA, 1 (satu) Buah SIM C, 1(satu) Buah STNKSpm Yamaha Force

penjaga warung tersebut sedang menghitunghitung harga sanggah,29terdakwa merasa bahwa penjaga warung sedang lengah, saat itu tanpa seijin pemiliknya yaknisaksi I NENGAH SUPARTA, terdakwa langsung mengambil sebuah tas gendong warnacoklat yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta rupiah), 1 (satu) Buah HpMerk Nokia warna Hitam, 2 (dua) Buah Buku Tabungan masingmasing (BANK EKABUANA dan BANK BPD), (satu) Buah Buku Kredit BANK EKA BUANA, (satu) BuahSIM C, 1(satu) Buah STNK Spm Yamaha Force

03 Pebruari 2014 sekira pukul 13.30 Wita,bertempat di Warung Putri Ayu Ukir yang beralamat di Banjar Kutri Desa SingapaduKecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambilsebuah tas gendong warna coklat yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Jutarupiah), 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) Buah Buku Tabungan masingmasing (BANK EKA BUANA dan BANK BPD), (satu) Buah Buku Kredit BANK EKABUANA, (satu) Buah SIM C, 1(satu) Buah STNK Spm Yamaha Force

PENGGUGAT bertanggungjawab untuk menyediakansuratsurat tersebut sehingga jelas PENGGUGAT yang telah melakukanwanpresatasi tidak berhak untuk menuntut TERGUGAT (non adimpleticontractus).Bahwa ditariknya Kapal oleh PENGGUGAT secara tibatiba yangmengakibatkan kegagalan bagi TERGUGAT untuk mengirimkan batubara kepada konsumennya merupakan suatu kejadian yang tidak dapatdiduga sebelumnya dan adalah kondisi yang tidak dapat dikontrol olehTERGUGAT sehingga haruslah dikategorikan sebagai KEADAANMEMAKSA (Force

Oleh karena force majure ini pulalahTERGUGAT tidak dapat membayar biaya sewa kepada PENGGUGAT.Namun demikian, dikarenakan ketidakmampuan TERGUGAT untukmembayar sewa kepada PENGGUGAT adalah karena adanya ForceMajure maka TERGUGAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ataskondisi saat ini.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdatayang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1244 KUH PerdataDebitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bilala tak dapat membuktikan

kepadanya.Pasal 1245 KUH PerdataTidakadapenggantian biaya, kerugian dan bungabilakarena keadaanmemaksa atau karena hal yang teradi secara kebetulan, debiturterhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, ataumelakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.Oleh karena TERGUGAT mengalami KEADAAN MEMAKSA/ForceMajure, maka TERGUGAT tidak dapat dimintai tanggungjawab sehinggaGugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak.Halaman 13 dari 34 Halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Btm19.Apalagi Force

Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Sudah jelas bahwa Gugatan aquo harus ditolakkarenaterhadap TERGUGAT tidak dapatdimintaipertanggungjawaban karenaTERGUGAT mengalamihal yangmemaksa/Force Majure.

berdasarkan Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata, pengertianmemberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatubenda dari debitur kepada kreditur, contoh: dalam jual beli, sewamenyewa, hibah, gadai, hutangpiutang;Bahwa perlu dijelaskan wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatuyang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan.Faktor yang penyebab wanprestasi ada dua, yaitu:1) Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karenakelalaian;2) Karena keadaan memaksa (evermacht), force

majeure, jadi di luarkemampuan debitur.

Namun sebelum prosespenerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Adi Sidhartaselesai, Adi Sidharta (Alm.) ditangkap oleh penguasa perang daerahkarena terindikasi terlibat gerakan G 30 S/PKI dengan demikian tidakselesainya penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama AdiSidharta tidak selesai disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan AdiSidharta (force majeun;Bahwa dengan demikian secara nyata (materiil) peralinan hak (Hak GunaBangunan) dari Ir.

Belumselesainya peralihan nama Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Ir.Sakirman kepada Adi Sidharta merupakan penyelesaian administratif diKantor Bagian Agraria Kota Bandung (Sekarang Kantor Pertanahan KotaBandung) dan belum terlaksana karena keadaan kejadian yang diluarkemampuan Adi Sidharta (force majeur);Bahwa keadaan force majeur tersebut yaitu karena pada sekitar 17 Oktober1965 Adi Sidharta (Alm.) ditangkap dan ditahan oleh Panglima KomandoOperasi Keamanan dan Ketertiban Daerah Jawa Barat,

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalamsuatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaanwali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebutmenjadi fasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no legal force

Klasifikasi Barangbahwa berdasarkan Sub Heading Explanatory Notes, Sub heading 1507.10disebutkan:Fixed vegetable oils, fluid or solid, obtained by pressure, shall be consideredas crude if they have undergone no processing other than decantation,centrifugation or filtration, provided that, in order to separate the oils fromsolid particles only mechanical force, such as gravity, pressure or centrifugalforce, has been employed, excluding any adsorption filtering process,fractionation or any other physical

keberatan dan menolakmenandatangani formulir penguduran diri, sehingga Tergugat hendakmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadapPenggugat merupakan suatu tindakan efisiensi kepada pekerja yangdiatur dalam Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:1.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengatami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau kKeadaan memaksa (force

156 ayat (2) tentang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tittup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

X (9 bulanupah) Rp. 144.182.070, (seratus empat puluh empat juta seratusdelapan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah); Pasal 164 ayat 3 :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan

golongan IIIadalah rumah negara yang tidak termasuk golongan dan golongan IIyang dapat dijual kepada penghuninya";Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994tersebut, maka dengan telah berubahnya status rumah negara yangdihuni oleh Para Penggugat menjadi rumah negara golongan Ill makarumah negara tersebut telah sah untuk dijual atau dipindahtangankankepada Para Penggugat;Bahwa latar belakang dilakukannya perubahan status 45 unit rumahtersebut adalah didasarkan atas pertimbangan "force

majeure" sebagaiakibat krisis ekonomi, sehingga Departemen Luar Negeri menghadapikesulitan anggaran untuk membiayai rumahrumah tersebut yang sudahdibangun sejak tahun 19921993.

selama 2 bulan yaitu bulan Juli 2019 dan Agustus 2019 dengan totalsebesar Rp. 10.188.000, (Sepuluh juta seratus delapan puluh delapan riburupiah) atau dengan kata lain Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupiakan dilakukannya sebagaimana isi perjanjian hingga lewatnya waktu yangditentukan dalam perjanjian dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkanbahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannyaadalah karena sesuatu hal yang sifatnya diluar kKemampuan dari kekuatanmanusia (Force

Majeure), maka sudah seharusnya Majelis menyatakanTergugat telah wanprestasi atau ingkar janji (Vide Pasal 1238 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ada di persidanganyang disimpulkan dari surat bukti tanda P1 sampai dengan P11 sertadihubungkan dengan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugatyang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkeyakinan secara materiilterbukti bahwa dalam perkara ini ada terdapat suatu hubungan hukum antaraTergugat dengan Penggugat yaitu

keuanganPenggugat semakin terpuruk, bahkan yang lebih ironisnya lagi Tergugatpernah mengancam akan melakukan Lelang Hak Tanggungan terhadapaset milik Penggugat, padahal situasi atau kondisi kredit macet yangdialami Penggugat, terjadi akibat bencana nasional nonalam (videKeppres Nomor 12 Tahun 2020) ;Bahwa mengingat ketidak mampuan Pengugat dalam melakukanpembayaran cicilan sematamata akibat dampak Pandemi Covid 19,sehingga peristiwa tersebut patut dinyatakan sebagai adanya situasikeadaan memaksa (Force

Majeure) ;Bahwa Penggugat akan mengajukan skema restrukturisasi pembayaranpokok pinjaman rekening koran, dengan skema sebagai berikut ;a.

CANDRA(DPO berangkatdari Lapangan Bola(Depan Kobatin) dengan menggunakan I(Satu) unit SepedaMotor Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (Satu) Unit Sepeda MotorYamaha force one berwarna Hitam tanpa No.Polisi yang mana saat itu saksiROSIDI Als SIDI Bin SABRUN berboncengan dengan Sdr SAMSUNI AlsDATUK(DPO) dengan menggunakan (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha MioSoul berwarna hitam sedangkan saksi HAIRUL SALEH Als HAI WONG BinSAFARUDIN berboncengan dengan sdr.

CANDRA (DPO) menggunakan (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha force one berwarna Hitam tanpa No.Polmenuju ke Simpang Perlang Kecamatan Koba Kab.Bangka Tengah untukmencuri di Toko Mustika Milik Saksi KUSERI Als KUS Bin KASMUN yangberalamatkan di Jalan Soekarno Hatta III Rt.015 Kelurahan Simpang PerlangKecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Setelah sampai di lokasi Sepedamotor yang mereka pergunakan mereka Parkir di samping rumah SaksiKUSERI Als KUS Bin KASMUN kemudian sdr.

Bahwa dalam pasal 1244 dan 1245 mengaturpembebasan apabila terjadi force majeur atauovermacht, atau karena keadaan yang tidak disengaja/keadaan memaksa ;Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugatmohon dengan hormat sudilah kiranya Hakim/Ketua Majelis yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas, berkenanmemutuskan :e Menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima ;e Membebaskan penggugat untuk membayar langsungsepenuhnya dan memberikan untuk

surat tertanggal 19 Oktober 2011 dan 31Oktober 2011 (Vide Bukti Penggugat P3.A dan P3.B) Termohon Kasasimelalui Kuasanya dari DPP Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesiamemutuskan hubungan kerja secara sepihak atas dasar Pasal 164 ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmenyatakan :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Kasasi melaluiKuasanya dari DPP Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia telahmengeluarkan surat tertanggal 19 Oktober 2011 dan 31 Oktober 2011 yangmemutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan Pemohon Kasasi atasdasar Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang menyatakan :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Sebuah pernikahan yang tidak disertai denganadanya wali menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid) dan tidakmempunyai dasar hukum (no /egal force);Menimbang, bahwa ketentuan di atas sesuai pula dengan dalil agama darisabda Rasulullah SAW sebagai berikut:= 3s = 3s w w i =Y 3s bg GUbLidls c25 VI TLS VaJ odsArtinya: Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali, dan sultan(pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wall.(HR.

Pada pemeriksaan foto rontgen di dapatkantulang paha kiri dan kanan patah, rusuk ke 10dada kanan patah, tulang punggul kiri (ramusinferior pubis) patah;Kesimpulan: di temukan luka trauma akibat bendatumpul ( highenergy blunt force trauma) ; Surat keterangan kematian dan pemakaman dari kepaladesa Tompobulu Nomor : 272/SKKDP/D.TB/2017, tanggal14 April 2017, yang di buat dan di tanda tanganioleh Kepala Desa Tompobulu Hj. Marwiah, = s.Pdi,menerangkan bahwa Rais Bin Radja Dg.

letak luka + 9cm dan garis tengah tubuh + 5 cm diatas tonjolantulang pinggang, bentuk Jluka lonjong warna merahkeunguan, luka robek pada bagian belakang paha kiri,ukuran + 4 X 5 X3 cm, tampak patahan tulang pada pahamencuat keluar pada luka disertai pendarahan aktif.Tepi luka tidak rata, tampak jembatan jaringan, tulangpaha kiri dan kanan patah, rusuk ke 10 dada kananpatah, tulang punggul kiri (ramus inferior pubis)patah, dengan kesimpulan di temukan luka trauma akibatbenda tumpul (highenergy blunt force

Tepi Jluka tidak rata, tampak jembatanjaringan;5.Pada pemeriksaan foto rontgen di dapatkan tulangpaha kiri dan kanan patah, rusuk ke 10 dada kananpatah, tulang punggul kiri (ramus inferior pubis)patah;Kesimpulan: di temukan luka trauma akibat bendatumpul ( highenergy blunt force trauma) ; Surat keterangan kematian dan pemakaman dari kepaladesa Tompobulu Nomor : 272/SKKDP/D.TB/2017, tanggal14 April 2017, yang di buat dan di tanda tanganioleh Kepala Desa Tompobulu Hj.

Aiajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimsurat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan ataupemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapatmenunjukkan bahwe jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhikarena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak (force majeure);danf surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam halsurat keberatan ditandatangi oleh bukan Wajib Pajak, suratkeberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.Bahwa menurut

Dalil tersebut juga tidak relevan denganmedalilkan kesalahan yang ada pada Pihak Tergugat dengan mendaliljan telahterjadinya perbuatan melawan hukum, pointers tersebut sesungguhnya secarahukum merupakan hal diluar kKemampuan manusia (force majure), dimanakeadaan tersebut justru seharusnya antara Penggugat sengan Tergugat mencari solusi yang baik agar supaya tujuan dari perjanjian yang telahditandatangani oleh Pihak penggugat dengan Pihak Tergugat dapat tercapai,yaitu mencari keuntungan dalam berbisnis

melaksanakan penambangan di Mornopo telahmenggugat PT.ANEKA TAMBANG, Tbk akibat adanya penghetian penambanganyang disebabkan oleh terjadinya peristiwa di luar Kehendak PIHAK PENGGUGATREKONVENSI yaitu terjadinya gelombang demontrasi oleh masyarakat setempatmasalah gugatan ganti rugi lahan.Adanya demo di masyarakat kepada PT.ANEKA TAMBANG, Tbk setelah 2,5Tahun penambangan berjalan, yang tidak jelas alasannya mungkin terkait politisbaik dari LSM atau Partai Politik, jadi peristiwa tersebut merupakan force

artinya memenuhi syarat sahnyaperjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengikat kedua belah pihaksebagaimana Undangundang, mengikat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yangdisebut sebagai Pacta Sunt Servanda, perjanjian mengikat para pihak yangmembuatnya dan berlaku sebagai Undangundang bagi mereka ;e Bahwa Pasal 1340 KUH Perdata disebut juga sebagai azas kepribadian, artinyaperjanjian itu hanya mengikat para para pihak yang membuatnya ;e Bahwa jika dalam suatu klausul perjanjian disebutkan demo termasuk force

majeuremaka demo tersebut menjadi force majeure namun jika tidak disebutkan dalamkalusul maka demo tersebut bukanlah force majeure ;e Bahwa dalam suatu Perbuatan melawan hukum memiliki 5 unsurunsurnya yaituada perbuatan, perbuatnnya itu melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian danada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sedangkan PerbuatanMelawan Hukum memiliki 4 kategori yaitu bertentangan dengan hak subjektif oranglain, bertentangan dengan kewajiban hokum si pelaku, bertentangan

jugamenanyakan kepada Terdakwa sampai ke tempat saksi mengendarai apadan dengan siapa dan Terdakwa menjawab sendii dan menggunakansepeda motor dan saat itu sepeda motor ditaruh di dekat kebun tebu;Bahwa setelah anggota Polsek Gedangsari datang, Terdakwa saksi serahkanbeserta handphonenya dan selanjuinya bersama dengan petugas polisi, saksidan rekannya membawa Terdakwa untuk menunjukkan motomya dan benarmotor Terdakwa ditaruh di perkebunan tebu yang masih di wilayah Serut danjenis sepeda motor tersebut jenis Force

Polsek Gedangsar, Saksi Marsono jugamenanyakan kepada Terdakwa sampai ke tempat sini mengendarai apa dandengan siapa dan Terdakwa menjawab sendin dan menggunakan sepedamotor dan saat itu sepeda motor ditaruh di dekat kebun tebu;Bahwa setelah anggota Polsek Gedangsari datang, Terdakwa kemudian saksiserahkan beserta handphone dan selanjutnya saksi bersama dengan petugaspolisi membawa Terdakwa untuk menunjukkan motomya dan benar motorditaruh di perkebunan tebu dan jenis sepeda motor tersebut jenis Force

kesepakatan dimana Tergugatsepakat untuk menjual saham 100 % (seratus persen) PT BuanaTambang Jaya yang memiliki KP Eksplorasi seluas 3.000 Ha (tiga ribuhektar) dan saat ini sedang diproses untuk pembuatan legalitas IUP IzinUsaha Pertambangan) Eksplorasi,....dst;Bahwa Tergugat tidak rnempunyai itikad buruk terhadap Penggugatdalam kaitanya dengan Perjanjian yang dijadikan dasar gugatan dalamperkara a quo. tertundanya pengurusan dan penyerahan perubahanlegalitas IUP tersebut disebabkan keadaan memaksa (force

mengirimkan nomor rekening milik Penggugat agarTergugat dapat mengembalikan uang muka sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) yang telah diterima Tergugat dari Penggugatatau setidaktidaknya mengirimkan utusan untuk mengambil/menerimauang tersebut secara tunai dari Tergugat, namun itikad baik Tergugattersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari Penggugat sehinggabagaimana mungkin Penggugat dapat mendakwakan bahwa Tergugattelah cidera janji terhadap Penggugat.Bahwa dengan adanya keadaan memaksa (force

Bahwa disamping alasanalasan tersebut butir 1 sampai dengan butir 4,tertundanya pengurusan dan penyerahan perubahan legalitas IUP tersebutjuga disebabkan adanya keadaan memaksa (force majeur) yang telahdiduga oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya i.c kawasan tambangtermasuk areal hutan lindung;6.