Ditemukan 2246 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagaaimana sebagaianak
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama
Register : 15-10-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PA CURUP Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Crp
Tanggal 11 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 67
  • diajukan oleh Penggugatdan Tergugat;Halama 110 dari 127 Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.CrpMenimbang, bahwa Majelis Hakim telan melakukan pemeriksaansetempat (descente atau plaatsopneming) terhadap objek sengketa yaitu tanahdengan SHM No.183 dan SHM No.00604 serta beberapa perabotan rumahtangga;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikankeberatan ataupun bantahan terhadap hasil pada saat pemeriksaan setempat(descente) mengenai tempat dan ukuran dari tanah yang menjadi objeksengketa sebagaiaman
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-11-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 764/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
1.Dr. Tjokro Hadikusumo
2.Henry Junaedi
3.Lauw Frans
4.Alwi Susanto
5.Sutanni
6.Tsui Cheong Wai
7.Ariyani Tjo
8.Karlinah Umar Wirahadikusumah
9.Gusno Wijaya
10.II Wati Lowis
11.Martono
12.Tjia Meliany
13.Mira Amahorseya
Tergugat:
1.Esther Pauli Larasati
2.PT. Reliance Sekuritas, Tbk, dahulu bernama PT. Reliance Securities, Tbk
3.PT. Magnus Capital
4.Hosea Nicky Hogan
5.Hendri Budiman
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan OJK
2.PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia
3.PT. Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Indonesia
278 — 253
  • tidak pernah membuka rekening dan tercatat sebagainasabah Tergugat II.11.Kemudian, setelah mencermati dan mempelajari pengaduan Penggugat III,Turut Tergugat tlah menanggapi pengaduan tersebut melalui email tertanggal11 Maret 2016 dan Surat Nomor SR391/EP.121/2017 tanggal 2 Mei 2017Perihal Tanggapan Pengaduan yang pada pokoknya menyatakan bahwa TurutTergugat tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduankonsumen karena tidak memenuhi' persyaratan pemberian fasilitaspenyelesaian pengaduan sebagaiaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Ir. Nano Kusharyono, M.E. bin Hartono Sukarni;
128 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dirobahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 jo.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-08-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
1.ISKANDAR
2.ANTONI
3.JONI ACHMAD
4.JEBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Intervensi:
PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI
341 — 274
  • keberatankepada Tergugat dan upaya banding Administasi berupa bandingkeberatan ke atasan Tergugat, dan atas keberatan Para Penggugat,Tergugat menanggapi agar mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuaiperturan perundangan yang berlaku, sedangkan Atasan Tergugat(Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional),sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau jawaban, sehinggatidak ada upaya hukum yang dapat Penggugat lakukan, selainmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara,sebagaiaman
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-11-2014 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus.K/2014/PN/Mdn
Tanggal 3 Nopember 2014 — - EDDY
67 — 12
  • Tanggal 27 Februari 2014 :Rp. 5.900.000,Jumlah Total : Rp. 287.300.000,Bahwa saya pernah melihat daftar nama nama supir Dinas KebersihanKota Medan bulan Januati 2013 s/d Oktober 2013 dan nama namatersebutlah yang menukarkan Bon BBM tersebut menjadi uang tunai dansebagaimana surat Bon Titip yang saya buat sebagaiaman jawaban diatasdan setiap supir menukar Bon BBM kelang satu hariBahwa saya pernah melihat laporan situasi BBM Solar yang dibuat olehAbdul Muthalib namun dapat saya jelaskan bahwa laporan
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM
Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
146 — 35
  • Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi);Bahwa tindak pidana Korupsi itu tidak hanya berlaku pada Pegawai Negeri Sipil,akan tetapi juga berlaku pada orangorang yang bekerja pada jabatanjabatan yangdapat menggunakan keuangankeuangan yang bersumber dari masyarakat.ceBahwa Kerugian Negara sebagaiaman
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.
94 — 64
  • Kota.Bahwa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program rehabilitasi ruangkelas rusak berat SD bahwa sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara online, yang mana bentuklaporan pertanggung jawaban(rekapitulasi) dikirim ke kementrian pendiikan dan kebudayaan, sedangkanLaporan Pertanggung Jawaban (akhir) secara utuh disimpan di DinasPendidikan Kabupaten.Bahwa besarnya dana dari masing masing sekolah dikabupaten bimadihitung berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan dengan menggunakanrumus sebagaiaman
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 01-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 70/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
495 — 287
  • yangmemiliki kKewenangan untuk melakukan uji materi (Judicial Review) suatuperaturan perundangundangan yang lebih rendah dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi, in casu Penggugat menganggapKeputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan PenetapanWilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan BerikatNusantara (Penggugat) yang bersifat menetapkan atau beschikking seolaholah sebagai peraturan perundangundangan yang bersifat mengatur(regeling), dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaiaman
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 5 Maret 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
107 — 11
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaiaman dakwaan oleh Penuntut Umum,haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 7 Mei 2015 — - MURTALIB,Spd.M.pd
108 — 40
  • Bahwa besarnya dana dari masing masing sekolah dikabupaten bimadihitung berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan dengan menggunakanrumus sebagaiaman yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaanprogram rehabilitasi ruang kelas rusak berat tahun 2012. Bahwa ada sebanyak 7 (tujuh) sekolah dasar yang mengembalikan danabantuan tersebut, karena mendapatkan transfer dua kali.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwaketerangan saksi tersebut tidak tahu ;4.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
EDY SUWANTO BONG
Tergugat:
1.HAMDAN bin M. TAYEB
2.H. ABDULLAH bin H. ABDUL RAZAK
3.ABDUL HAMID, SE MM
4.Ahli Waris Pengganti dari Maryam
5.HINDUN binti H. Abdul RAZAK
6.Ahli Waris Pengganti Alm. Halimah
Turut Tergugat:
6.Kepala Kantor BPN Kota Pontianak
7.EDDY DWI PRIBADI, SH
142 — 26
  • AbdulRazak Tergugat VI Konvensi menjadi atas nama Eddy Suwanto Bong selakuPihak Pembeli yang beritikad baik sebagaiaman Bukti P36Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor2136/Kelurahan Batu Layang, Surat Ukur Nomor 133/Batu Layang tanggal24 Juli 2000 dengan luas 7.600 M2 pada tanggal 12 Juni 2001, PihakPenggugat langsung menguasai dan mengolah tanah yang dibeli yangmenjadi objek sengketa;Menimbang, bahwa sesuai Bukti T.lll2a dan Bukti T.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
104 — 70
  • TPK/2018/PN Dpstujuh juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapanrupiah).Bahwa saksi mengetahui kejadian sebagaiaman diterangkan diataberawal Bahwa berawal adanya Bendesa Adat Pekraman yang ada diwilayah Desa Angkah dan kelian Subak yang ada di wilayah DesaAngkah datang ke kantor Desa Angkah menanyakan dana BKK yangbersumber dari APBD Kabupaten Tabanan yang dialokasikan untukbendesa adat dan kelian subak, kemudian bersama Sekretaris Desa,dan BPD memanggil Bendahara Desa NI WAYAN
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 15-11-2018 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
213 — 757
  • Bahwa kerugiankerugian sebagaiaman disebutkan pada point (16)diatas tidaklah mungkin terjadi apabila PARA TERGUGAT tidak melakukanperbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT, karena itu tepat bilakerugian yang disebabkan oleh PARA TERGUGAT ~ dimaksuddipertanggungjawabkan secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGATuntuk menganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA ;18. Bahwa oleh karena itu, PARA PENGGUGAT mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Batam Cq.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-04-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 77/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 9 April 2012 — RAKHMAT SETIADI, Ir. bin SUNANDI (TERDAKWA)
67 — 29
  • Unsur: Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukanMenimbang, bahwa unsur kelima ini Dengan sengaja memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan yang dalam Peraturan Perundangundangan kita tidakmenemukan arti kata dengan sengaja sebagaiaman dikehendaki dalam unsure kelimaini.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
341 — 208
  • Bahwa gugatan Penggugat Prematur dikarenakan belum menempuhUpaya Administratif keberatan kepada Tergugat sebagaiaman ketentuanPasal 48 UU Peratun. Mengacu pada Peraturan Kepala BPN No 11 Tahun2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Tergugat memilikimekanisme penyelesaian internal/upaya administratif, sehingga seharusnyaPenggugat menempuh upaya administrasi keberatan dan banding terlebihdahulu.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 20-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 58/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
1.NELY HARTATI
2.DRS. ANDY HIDAJAT SUTANDI S., MM.
3.LIU TJHIUNG BONG
4.LIU BU DJUNG
5.JERRY LAURENTIUS LEONARDI
6.SUWARDI
7.DRS. SUYANTO TANDJUNG
8.MARIANA HUSIN
9.TJHI SOK KHUI
10.MUHAMMAD SAID
11.NINI MARIA
12.THJAI CUN CUNG
13.AISYAH SJOFIAN
14.HENDRA SUDJONO STYADI
15.ANGGRAINI TANDI
16.THEN MEAU TJHUNG
17.KARTINI
18.LAI TENG SIANG ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
19.HERNI ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
20.CHANDRA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
21.HENDRA KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMARDJONO
22.HENDRIK KUSUMA ahli waris dari HASAN SUMADJONO
23.ROSALIA
24.SUGIANTO JUSRI
25.SAIFUL ARIFIN
26.Ir. JOE FORRESTER
27.TAZRI GUNARSO
28.SUKARDI
29.LIU KHIM SANG HERMAN
30.GOUW TI TONG
31.TJIHIN SIE PHIAU alias BUDIHARJO
32.SWANDOYO LUMANTO SIE
33.H. HAMSIR SIREGAR
34.HJ MURNIASIH
35.JULLY PHANLA OEI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Intervensi:
1.PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
1.WALIKOTA TANGERANG
720 — 491
  • Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat dalam gugatan a quopada Point Nomor 30 diatas maka sudah jelas bahwa seharusnyaobjek gugatan diterbitkan oleh Menteri dalam hal ini Menteri AgrariaDan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, karenaberdasarkan kewenangan sebagaiaman diatur dalam Pasal 13 ayat (1)Huruf b Angka 2 Jo.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
257 — 123
  • Morotaitahun anggaran 2015;Halaman 202 dari 584 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN TteBahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor590/119/PM/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum nama saksi masuksebagai anggota panitia;Bahwa saksi tidak tahu apa tugas pokok panitia pengadaan tanah untukkepentingan umum karena saksi tidak pernah dilibatkan didalam pelaksanaantugas saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah sebagaiaman
    Pulau Morotai;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor590/119/PM/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum nama saksi masuksebagai anggota panitia;Bahwa saksi tidak tahu apa tugas pokok panitia pengadaan tanah untukkepentingan umum karena saksi tidak pernah dilibatkan didalam pelaksanaantugas saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah sebagaiaman dalam SuratKeputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 590/119/PM/2015
    pengendalian dan penanggulangan penyakit tanaman dan hewan;e Pembinaan, pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian;e Pemantauan dan evaluasi di Bidang pertanian;Halaman 206 dari 584 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Ttee Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas danfungsinya;Bahwa saksi tidak tahu apa tugas pokok panitia pengadaan tanah untukkepentingan umum karena saksi tidak pernah dilibatkan didalam pelaksanaantugas saksi sebagai anggota panitia pengadaan tanah sebagaiaman
    Sekretariat Daerah dalam halmembantu kegiatankegiatan Bupati maupun Wakil Bupati;e Menyediakan bagian perlengkapan kantor Sekretariat Daerah;e Pengadmisitrasian surat menyurat Sekretariat daearah;Bahwa saksi tahu nama saksi masuk sebaga anggota panitia setekah di periksapenyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan saksi tidak tahu apa tugaspokok panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena saksi tidakpernah dilibatkan didalam pelaksanaan tugas saksi sebagai anggota panitiapengadaan tanah sebagaiaman
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 07-09-2017 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 189/Pdt.G/2017/PN SDA
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
1.VONNY SUGIARTO
3.R. JAYA WIJAYA
4.EIRENE KRISNA WIJAYA
5.AGUSTINUS YOGI WALUYO
6.DWI PRASETYA
7.FERRA SETIAWATI
8.BERNIKE PERMATA SARI SUYANTO
9.NURYATI
10.DIMAS OKKY ANGGRIAWAN
11.HAVIT KURNIAWAN
12.AGUS MARDIONO
13.GALIH ADI R.
14.SHELLA FEBRI PRIATAMA
15.IWAN BAGUS SAPUTRA
16.FAKHRUS ALINUDDIN
17.ABRAHAM ADI PRASETYAWAN
18.ERIXSSEN HAMONANGAN TAMBUNAN
19.HERLIAN PRIDIANE
20.ADE GANDA MIHARDJA
21.RIKA HERLINDA
22.DESI SUSIANTI
23.CITRA MAHAPUTRI
24.INNOSENSIO YUDHA PRATAMA
25.HIMAWAN ARIFFIYANTO
26.TRI SUGIYATI
27.SUMARDIONO
28.THERESIA AGNES TUWWO
29.AHMAD ERLAND AFIUDDIN
30.HANY WIJAYANTI
31.EKO YULIANTO
32.ALI FATONI
33.YULI AGUSTIN
34.ITA MAULIDIYAH
35.HARIYADI
36.PRATAMA MAHARDIKA FIRDAUSI
37.ANDI AGUNG PRABOWO
38.DIDID PANGGING SASONGKO
39.DARYONO BUDI UTOMO
40.GURITA RIJANI DEWI
41.Ir.H.AGUS YOHANANTO

Tergugat:
1.PT. SURYA PEMBANGUNAN INDONESIA
2.AHMAD KHOIRIL ANWAR
3.PT. TUNAS UTAMA MANDASARI
4.NUNUK SRI WULANDARI
5.DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH., Msi.
6.BANK PENGKREDITAN RAKYAT BPR PASAR BHAKTI
151 — 35
  • Surya Pembangunan Indonesia);Dengan tidak dipenuhinya hak Para Penggugat sebagaimana telahtertuang dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli, Perjanjian Pembayaran PerumahanGRAND PARADISE tersebut, akibat dari perbuatan dan kebijakan Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat IV, maka merupakan wanprestasi dan sangat bertentanganHalaman 179 dari 239 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2017/PN Sda.dengan hak orang lain, (vide pelanggaran hakhak para konsumen oleh pelakuusaha sebagaiaman maksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 23-09-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm
Tanggal 31 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.Pethres Mandala, SH
2.Shelter F Wairata, SH
3.M. IKWANUL FIATURRAHMAN, SH
Terdakwa:
YUSTINUS TANAEM Alias TINUS
235 — 186
  • Nomor 136/Pid.B/2021/PN OlmPOLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN GUNA MELAHIRKAN KEADILAN DANMENCEGAH ADANYA DISPARITAS DALAM HAL PEMIDANAAN (SENTENCINGOF DISPARITY), DAN ASPEK MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA YANG IDEALBAGI INDONESIA atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbanganpertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGISatau aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE, dan SOSIAL JUSTICE makaMajelis Hakim berpendirian bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkanatas diri terdakwa sebagaiaman
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
283 — 59
  • berasal dari Terdakwa Ulzana Zieziesebesar Rp. 1.000.000.000,Dirampas untuk negara sebagai pembayaran UangPengganti.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umumtersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledooiyang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaiaman
    dakwaan Primair, sehinggaTerdakwa dibebaskan secara Hukum.Menyatakan Terdakwa ULZANA ZIEZIERACHMA ARDIKUSUMAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaiaman dakwaan Subsidair , sehinggaTerdakwa dibebaskan secara Hukum.Menyatakan surat Tuntutan Nomor Reg: Perkara PDS12/TJP/PT.1/05/2018 tidak dapat diterima karena Obscur Libelsehubungan dengan adanya kesalahan pengetikan yangmenimbulkan arti yang lain sebagaimana yang telah dijelaskandiatas.Apabila Majelis