Ditemukan 3979 data
94 — 48
Gambar Ukur Sementara baru bisa disesuaikan bila ada kesepakatanatau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;Bahwa, dengan demikan terbukti Tergugat telah melangar pasal 18 danpasal 19 diatas, sehingga Tergugat seharusnya tidak boleh melakukantahapan berikutnya seperti melakukan pengumuman (pasal 26) apalagimenerbitkan objek sengketa, karena tidak ada kesepakatan dan tidakada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Halaman 15 dari 120 halaman Putusan Nomor :
1.YULIANTO
2.Drs. H. SUROSO
3.KATEMAN
4.A. LUCAS WITANTO W
5.ANDRI SUSILO
6.SABUARI
7.NOVIDA SETIYANINGSIH
8.MOH. TAUCHID
9.Hj. LILEK MASLIKHAH, S.Ag
10.AMRIZAL
11.SABARUDIN BASO, SH
12.FARLY RIRICHANA
13.TAN HADIYANTO
14.MULYONO, S.AB
15.DWI HERI SETIYONO
16.HADI KRISIANTO
17.HERMAWAN YUDHA SAPUTRA
Tergugat:
1.Primer Koperasi Darma Putra MAWWAT alias Yon Bekang dua MWJ Koperasi
2.Pemerintah RI Cq Kepala Staf Angkatan Darat Cq Kodam V Brawijaya Cq Kepala Devisi Infantri dua Kostrad Cq Komandan Batalyon Bekang II MWJ Kostrad
140 — 36
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakanapabila Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro,perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsungmelanggar hukum, melainkan juga merupkan perbuatan yang secaralangsung melanggar kesusilaan , Keagamaan dan sopan santun secaratidak langsung juga melangar hukum;b. Berdasarkan rumusan pasal tersebut suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :1.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MAYLANY WUWUNG, SH., MM., MH
204 — 361
dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pada adanya faktafakta hukum yang terbuktidipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya padapokoknya menyatakan bahwa Terdakwa SUGENG KA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Memakai Surat Palsu YangDilakukan Secara Berlanjut , sebagaimana didakwakan kepadanya dalam DakwaanAlternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
135 — 92
Tentang tanggung jawab hukum Tergugat berdasarkan dari gugatan Penggugatbahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melangar hukum dalampenertiban dan meratakan objek sengketa, sedangkan menurut Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat karena semuasudah sesuai syarat dan prosedur dalam penertiban tamahtanah tersebut.3.
Ny. VENSENSIA SIANA DEWI
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
82 — 9
Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalamRekonvensi menyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasamaantara Tergugat d.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugatd.R tertanggal 12 April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal1338 KUHPerdata, yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
21 — 1
Termohon tidak pernah menolak perintah Pemohonkecuali bila melangar perintah agama Islam. KadangkadangTermohon pas M dipaksa untuk melayani dan sebelumnyasering dimasukkan jari sampai Termohon kesakitan tapiTermohon tahan untuk menyenangkan Pemohon. Sering pulapunya Pemohon suruh masukkan ke mulut Termohon sampaimau muntah tetap Termohon tahan demi kesenanganPemohon.5.
80 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 126 K/TUN/2015berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat melangar ketentuan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa, karena Sertipikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku serta melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikmaka Penggugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batalatau tidak sah atas Setipikat Hak Milik
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Sudirman
155 — 337
Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, maka perlu adanyapenekanan dan pembinaan personil supaya kedepannya seluruhpersonel dapat melaksanakan tanggung jawab yang lebih baik lagi saatberdinas dan tidak mengulangi perbuatan melangar hukum sepertiyang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak akan mengakibatkankerugian baik personil itu Sendiri maupun Kesatuan.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi3Nama lengkap : Andi Ijo bin H.M SijayaPekerjaan : WiraswastaTempat, tanggal
PUJI ASTUTIK Binti SUKARDI
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Kotabaru
98 — 11
Termohon melangar asas geen straft zonder schuld/Nulla poenasine culpa;6.
45 — 14
Legimin merasa sangatdirugikan, baik secara materiil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakanPerbuatan Melawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa,bahkan dengan itikat buruk dengan cara seolah olah membeli tanah milikKadisih (Sumirah) Ny Legimin tersebut, maka Tergugat harus dihukumuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perouatan melangar
19 — 8
menuju apa itu kesempurnaanmenjadi istri.kalau pada akhirnya adalah suatu pembiaran Termohon pulang kerumah orang Tua Termohon maka sungguh Termohon tidak mengetahui.4 Bahwa, benar dalam perkawinan tersebut antara Pemohondengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknyasuami istri (bada dhukul) dan dikaruniai satu anakbernama XXXXX, 13 bulan ikut Termohon.5 Pada poin ini Pemohon menganggap bahwa termohontidak patuh dan taat kepada suami dalam hal ini Pemohondan menyebutkan bahwa Termohon telah melangar
79 — 38
Dengandemikian, sangatlan beralasan hukum apabila dinyatakan bahwaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telan melangar ketentuanpasal 92 Kompilasi Hukum Islam;14. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan Janda atau duda cerai masingmasing berhak seperdua dariharta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjianperkawinan.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MUHAMAD CANDRA ARISTA YUDHA
1164 — 1846
Putusan Nomor 24K/PM III12/AD/II/2020Menimbanganggota agar tidak melakukan pelanggaran sekecilapapun, termasuk penekanan bahaya LGBT,kemudian pada tahun 2015 pada saat Saksimenjabat Pasi intel Yon Saksi selalu memberikansosialisasi berbagai macam pelanggaran termasuktindak pidana melangar kesusilaan LGBT bagiPrajurit dan akibatnya dan setiap pergantian Danyonselalu ada penekanan dan perintah agar anggotatidak melakukan pelanggaran sekecil apapuntermasuk tindak pidana.7.
74 — 8
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknyajuga berpendapat, perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasiranasirantara lain adalah adanya perbuatan melangar hukum, adanya kerugian dankerugian tersebut harus mempunyai cousalitiet dengan perbuatannya (vide: Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutanganbagian b, Seksi hukumPerdata Fakultas Hukum IGM, Yokjakarta, 1980, Halaman 5558)Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan para ahli hukumtersebut memiliki pendapat yang pada intinya
74 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 716 K/Pat.SusBPSK/2016Keuangan adalah bukan perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;58.Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang Eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat sudah memenuhisemua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walalupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar hukum.
Karjono Kusoemo
Tergugat:
1.I Wayan Suaja
2.Andyan Rahardja
3.Gunawan Rahardja
4.I Nengah Rija
5.I Gede Semester Winarno, SH
168 — 106
Tanggal 12 April 2005, danselanjutnya Tergugat II dan Tergugat III membeli obyek tanah 1 dan obyektanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatan mengembalikan uangPenggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untukpembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat II, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
Terbanding/Tergugat I : Zeth Darsono Pirsouw
Terbanding/Tergugat II : Wam Pine
Terbanding/Tergugat III : Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat
Terbanding/Intervensi I : Ledrik Pirsouw, Pattiserlihun
Terbanding/Intervensi II : Nicodemus Pirsouw
Terbanding/Intervensi III : Albert H. Pirsouw
641 — 570
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidakdisyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif.
377 — 25
Permenhut tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan bila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) denganlampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
120 — 67
Mengenai unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanperbuatan tidak terpenuhi, oleh karena Terdakwa tidak kenal dengan orangorang yangbernama Sri Oneng Susilaningdiyah, Rita Purwati, Novi Setia, Pulung, I Made Winaya,Lukman Hakim Karta sasmita, Robert Jeffrey Lumempouw, sehinggga Terdakwa tidakbisa dipersoalkan dengan delik penyertaan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan pasalpasal dakwaanyang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan primair : Melangar
ALIF DARMAWAN MARUSZAMA, SH., MH.
Terdakwa:
AGUSTINUS L CITRABUANA ALA ALEX APONG BIN OMPONG
50 — 10
atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan ataumengorganisasikakan dalam memproduksi atau mengedarkanPsikotropika yang berupa Obat yang tidak terdaftar pada Departemenyang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) UURI No. 5 tahun 1997"sebagaimana diatur dandiancam hukuman pidana dalam DAKWAAN' KESATU PRIMAIRmelanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Undang Undang No.35 Tahun 2009tentang Narkotika DAN KEDUA PRIMAIR melangar