Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000, ;Asli 1 (Satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.40.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.135.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.40.000, ;Asli 1 (Satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000, ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.40.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.135.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.40.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.135.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.105.000, ;Asli 1 (Satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.40.000, ;Asli 1 (Satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab.

Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp. 6.744.000;b. Honorarium Non PNS Rp. 23.280.000,; c. Dokumentasi sebesar Rp. 2.400.000, ;d Belanja Bahan/Material sebesar Rp. 48.646.000,.

panitia pelaksana Rp.26.976.000,; b Honorarium non PNS Rp.9.738.000, ;c Honorarium tenaga ahli Rp. 6.000.000Belanja barang/jasa Rp.113.286.000, :1 Pengadaan Seragam Jumantik Rp. 33.151.000. ;2 Perlengakapan kerja Jumantik Rp. 47.775.000,;3 Belanja makan minum Rp. 29.960.000,;Bahwa anggaran Kegiatan tersebut, telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang)seluruhnya sebesar Rp. 149.804.000, dengan frincian pencairan sebagaiberikut : 222222 2222 n nn nnn naan nnnberdasarkan SP2D No. 50001022012

Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp. 6.744.000; b. Honorarium Non PNS Rp. 23.280.000;c.

panitia pelaksana Rp.2B ITB 000 pip reecnamennssancarmsrisb Honorarium non PNS Rp.9.738.000, ;c Honorarium tenaga ahli Rp.6.000.000, ; d Belanja barang/jasa Rp.113.286.000, ;1 Pengadaan Seragam Jumantik Rp. 33.151.000. 2 Perlengakapan kerja Jumantik Rp. 47.775.000,;3 Belanja makan minum Rp. 29.960.000,Bahwa anggaran Kegiatan tersebut, telah dicairkan melalui mekanisme GU (Ganti Uang)seluruhnya sebesar Rp. 149.804.000, dengan fincian pencairan sebagaiberikut : 22222222 nena nanan anneberdasarkan

panitia pelaksana,honorarium non PNS dan honorarium tenagaBahwa dari anggaran kegiatan tersebut, terdapat penyetoran pengembalian ke kas daerahseluruhnya sebesar Rp. 3.610.000, dengan rincian:a Tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp. 2.054.000,:b Tanggal 27 November 2012, sebesar Rp. 1.556.000, :Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak puladikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 36.990.000,;8 Pergerakan Masyarakat dalam Penanggulangan BencanaBerdasarkan DPA SKPD Kelurahan

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan(6 desa 3 desa) x Rp. 450.000, = Rp. 1.350.000,b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara Sumber(6 desa 3 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp. 80.000, = Rp.5.760.000,c. Perjalanan Dinas(6 desa 3 desa) x Rp. 4.370.000, = Rp.12.525.000,d.

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan(4 desa 2 desa) x Rp. 450.000, = Rp. 900.000,b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber(4 desa 2 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp. 80.000, = Rp.3.840.000,c. Perjalanan Dinas(4 desa 2 desa) x Rp. 4.370.000, = Rp. 8.350.000,d.

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan(10 desa 5 desa) x Rp. 450.000, = Rp. 2.250.000,b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber(10 desa 5 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp. 80.000, = Rp. 9.600.000,c. Perjalanan Dinas(10 desa 5 desa) x Rp. 4.370.000, = Rp. 21.500.000,d.

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan(6 desa 3 desa) x Rp. 450.000, = Rp. 1.350.000,b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber(6 desa 3 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp. 80.000, = Rp. 5.760.000,c. Perjalanan Dinas(6 desa 3 desa) x Rp. 4.370.000, = Rp. 12.525.000,d.

Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan(4 desa 2 desa) x Rp. 450.000, = Rp. 900.000,b. Honorarium Pangajar/Instruktur /Nara sumber(4 desa 2 desa) x 3 hr x 8 jam x Rp. 80.000, = Rp. 3.840.000,c. Perjalanan Dinas(4 desa 2 desa) x Rp. 4.370.000, = Rp. 8.350.000,d.

Maret 2013 Untuk Bulan Januari 2013.Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WHpada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengansurat keputusan kepala satuan polisi pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 /224/ 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Februari 2013.Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WHpada satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Aceh sesuia dengansurat keputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 /224/ 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan Maret 2013Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol PP Dan WH padasatuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sesuia dengan suratkeputusan kepala satuan polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah AcehNomor : 814.1 / 223 / 2013 tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013dan Lampiran pembayaran Honorarium pegawai Kontrak Satpol

Vivian PasarBahasa Indonesia dan Helezalulu/SoriawatBahasa Inggris i Laia43.Honorarium Tenaga Januari 2011 3.910.000 Kependidikan Wali Kelas 19 pada SMP Negeri 1 Lahusa 44.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaPebruari 20113.910.000 45.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaMaret 20113.910.000 46.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaJanuari 20111.200.000 47.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaPebruari

5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa8.Honorarium Tenaga Agustus 2011 5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa9.Honorarium Tenaga September 2011 5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa10.Honorarium Guru Juli 2011 957.000PNS/CPNS11.Honorarium Guru Agustus 2011 957.000PNS/CPNS12.Honorarium Guru September 2011 957.000PNS/CPNS13.Insentif Guru PNS/CPNS September 2011 1.320.00014.Insentif Guru PNS/CPNS Agustus 2011 1.320.00015.Insentif Guru PNS/CPNS Juli

Vivian PasarHelezalulu/Soriawati Laia 43.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaJanuari 20113.910.000 44,Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaPebruari 20113.910.000 45.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaMaret 20113.910.000 46.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaJanuari 20111.200.000 47.Honorarium TenagaKependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 LahusaPebruari 20111.200.000 48.Honorarium TenagaKependidikan

Honor GTT Juli 2011 3.973.000DeHonor GTT Agustus 2011 3.973.0003.Honor GTT September 2011 3.973.0004.Honorarium Tenaga Juli 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa5.Honorarium Tenaga Agustus 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa6.Honorarium Tenaga September 2011 1.200.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa7.Honorarium Tenaga Juli 2011 5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa8.Honorarium Tenaga Agustus 2011 5.580.000Kependidikan

Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa9.Honorarium Tenaga September 2011 5.580.000Kependidikan Wali Kelaspada SMP Negeri 1 Lahusa10.Honorarium Guru Juli 2011 957.000PNS/CPNS11.Honorarium Guru Agustus 2011 957.000PNS/CPNS12.Honorarium Guru September 2011 957.000PNS/CPNS13.Insentif Guru PNS/CPNS September 2011 1.320.00014.Insentif Guru PNS/CPNS Agustus 2011 1.320.00015.Insentif Guru PNS/CPNS Juli 2011 1.320.00016.Insentif Guru PNS/CPNS Juni 2011 1.320.00017.Insentif Guru PNS/CPNS Mei 2011 1.320.00018.

Jkt.Bar (Bukti P1) ;Bahwa pada saat permintaan jasa hukum oleh TergugatI kepada Penggugat,telah dibicarakan dan disepakati mengenai honorarium jasa hukum yangmenjadi kewajibanTergugatI dan atau TergugatII sekaligus menjadi hakyang akan diterima Penggugat, pada saat itu tanggal 4 Juni 2012 sebelumditandatangani Surat Kuasa Khusus dari TergugatI kepada Penggugat telahdisepakati oleh TergugatI dan atau TergugatII dengan Penggugat, bahwabesarnya biaya honorarium jasa hukum (lawyer fee) yang akan dibayar

olehTergugatI dan atau TergugatII sebagai prinsipal kepada Penggugat sebagaiKuasa Hukum adalah sebagaimana kebiasaan yang berlaku di lingkunganAdvokat / Pengacara Profesional ;Bahwa dengan pertimbangan tingkat kesulitan penanganan perkara yangnasibnya sudah di ujung tanduk, pada kesempatan tanggal 4 Juni 2012tersebut telah disepakati besarnya honorarium jasa hukum (lawyer fee) yangakan diberikan oleh TergugatI dan atau TergugatII kepada Penggugatadalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai

, bahwabiaya honorarium jasa hukum (lawyer fee) yang akan dibayar oleh TergugatI dan atau TergugatII sebagai prinsipal kepada Penggugat sebagai KuasaHukum sudah cukup dengan besaran biaya jasa hukum yang telah disepakatiterdahulu tanggal 4 Juni 2012, sehingga TergugatI dan atau Tergugat II tidakperlu lagi memberikan biaya jasa hukum maupun sukses fee tambahan,oleh karena itu telah disepakati antara TergugatI dan atau TergugatIIdengan Penggugat bahwa biaya jasa hukum yang menjadi kewajibanTergugatI

JASA HUKUM (LAWYER FEE)Bahwa Para Pihak telah sepakat dan setuju bahwa nilai honorarium jasahukum (lawyer fee) atas jasa hukum yang telah diberikan oleh Pihak Keduakepada Pihak Pertama untuk 2 (dua) perkara perdata yaitu perkara Nomor2978 K/PDT/2011 jo Perkara Banding No. 111/PDT/2011/PT.

Besaran honorarium (lawyer fee) yang sudahdisepakati bersama pada tanggal 4 Juni 2012 dan tanggal 31 Juli 2012sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tanah obyek sengketa.

Pasal 21 ayat(1) UU PPhPemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatandengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakorang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaranlain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawaiatau bukan pegawai;b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaranlain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalansehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaanbebas; dane. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan denganpelaksanaan suatu kegiatan.

Rp 500.000.000,00 25%Di atas Rp 500.000.000,00 30% bahwa Pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan :Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan denganpekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium

, tunjangan, dan pembayaranlain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ataubukan pegawai;b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran laindengan nama apapun dalam rangka pensiun;d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungandengan jasa termasuk jasa tenaga

BIAYA ADMINISTRASI Honorarium PengelolaTeknis Kegiatan Honorarium KoordinatorPengawas lapangan Honorarium PengawasLapangan Honorarium Staf PengelolaKegiatan 420,20 00,00 28,00M 752.600, 316.242.55.000,0 00 20,000M 26.999, 39.250,0 196.250.066 0 00,00M 27.657, 58.500,0 1.579.480.17 0 110,00M 228.37 6.250.00 172.857.36,98 6.250,00 12,50M 1.427.356.41.534, 298.500, 152,8151 00M 12.398.04384,00 90.281,0 9.923,69264,00 0Tt 845.672, 34.667.901,00 00 4,00M 223.257.4250.000. 08,00000,00Ls 250.000.000,00Jumlah

No. 1369 K/Pid.Sus/2009 Honorarium Panitia 1,00 500.000, 3.500.000,Pengadaan 1,00 00 00 Honorarium Tim Serah 7,00 650.000, 4.550.000,Terima (PHO/FHO) 1,00 00 00 Biaya Alat Tulis 3.790.00 3.790.000, Biaya Cetak dan 0,00 00Pengadaan 2.000.00 2.000.000, Biaya Dokumentasi 0,00 00 Biaya Fotocopy 1.500.00 1.500.000, Biaya Perjalanan ke 0,00 00Samarinda 3.000.00 3.000.000,= Biaya Pemeliharaan 0,00 00Komputer 2.060.00 14.420.000,00 0,003.000.00 3.000.000,0,00 00Jumlah BOP 75.000.000,00Jumlah BM (A+B+C) 34.575.000.000,00Jumlah

BIAYA ADMINISTRASI Honorarium PengelolaTeknis Kegiatan Honorarium KoordinatorPengawas lapangan Honorarium PengawasLapangan 3 00 0 00,00To 17.64 52.752.7 930.557.6420,20 00,00 28,00M 752.600, 316.242.55.000,0 00 20,000M 26.999, 39.250,0 196.250.066 0 00,00M 27.657, 58.500,0 1.579.480.17 0 110,00M 228.37 6.250.00 172.857.36,98 6.250,00 12,50M 1.427.356.41.534, 298.500, 152,8151 00M 12.398.04384,00 90.281,0 9.923,69264,00 0Tt 845.672, 34.667.901,00 00 4,00M 223.257.4250.000. 08,00000,00Ls 250.000.000,00Jumlah

No. 1369 K/Pid.Sus/2009 Honorarium Staf Pengelola 1,00 400.000, 19.200.00Kegiatan 1,00 00 0,00 Honorarium Panitia 1,00 500.000, 3.500.000,Pengadaan 1,00 00 00 Honorarium Tim Serah 7,00 650.000, 4.550.000,Terima (PHO/FHO) 1,00 00 00 Biaya Alat Tulis 3.790.00 3.790.000, Biaya Cetak dan 0,00 00Pengadaan 2.000.00 2.000.000, Biaya Dokumentasi 0,00 00 Biaya Fotocopy 1.500.00 1.500.000, Biaya Perjalanan ke 0,00 00Samarinda 3.000.00 3.000.000, Biaya Pemeliharaan 0,00 00Komputer 2.060.00 14.420.000,00 0,003.000.00

Bukti T.I1: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;2. Bukti T.I23. Bukti T.134. Bukti T.I45. Bukti T.I56. Bukti T.167. Bukti T.I78. Bukti T.189. Bukti T.I9: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat.

Bukti T.II5: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai denganaslinya) ;: Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KSSUD/XII/2010tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee.

Bukti TIV1 :Persetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal. Bukti T.IV2 :. Bukti T.IV3. Bukti T.IV4. Bukti T.IV5 :. Bukti T.IV6. Bukti T.IV7. Bukti T.IV8. Bukti T.IV9Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat.

Bukti T.V5: Foto copy Surat No.33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihalPersetujuan Honorarium Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;: Foto copy Surat No.Ref KMF 02991 tanggal 21 Oktober 2002 perihalTanggapan atas Persetujuan Honorarium Saudara dari Penggugat. (sesuai denganaslinya) ;: Foto copy Surat dari Para Tergugat kepada Penggugat No.005/KSSUD/XII/2010tanggal 20 Desember 2010 perihal Success Fee.

T.U1, T.PV1, T.V1, T.VI1, T.VII1 , berupaSurat No. 33/KON/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 , Hal : Persetujuan Honorarium PenasehatHukum, bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran persetujuan honorarium Penasehat Hukumkepada Bapak Wiranto Sudarmono (PT. KOEXIM MANDIRI FINANCE) danselanjutnya berdasarkan bukti P2 yang sama dengan bukti T.I2, T.U2, T.UI2, T.IV2, T.V2,T.VI2, T.VU2, berupa surat No.

Surat No: 05/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 2 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;- Invoice No: 04/MS&R/II/17, tertanggal 01 Februari2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-- Invoice No: 06/MS&R/II/17 tertanggal 09 Februari 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp

Surat No: 06/MS&R/Prop/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;- Invoice No: 07/MS&R/II/17 tertanggal 10 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-- Invoice No: 08/MS&R/11/17 tertanggal 24 Februari 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp

Surat No: 01/MS&R/Prop/I/2017, tertanggal 02 Januari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikut lampirannya sebagai berikut;- Invoice No: 02/MS&R/I/17, tertanggal 12 Januari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-- Invoice No: 07/MS&R/IV/17 tertanggal, 06 April 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu

Surat No: 03/MS&R/Prop/I/2017, tertanggal 26 Januari 2017,, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikut lampirannya sebagai berikut;- Invoice No: 06/MS&R/II/17, tertanggal 03 Februari 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 350.000.000,-- Invoice No: 08/MS&R/IV/17 tertanggal 06 April 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu

Surat No: 02/MS&R/Prop/I/2017, tertanggal 23 Januari 2017, dari Kantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal Penawaran Jasa Hukum untuk menangani Renvoi Procedure, berikut lampirannya sebagai berikut;- Invoice No: 09/MS&R/III/17 tertanggal 02 Maret 2017, Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-- Invoice No: 10/MS&R/III/17 tertanggal 10 Maret 2017, Pembayaran pelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar

Surat No: 05/MS&R/Prop/ll/2017, tertanggal 2 Februari 2017, dariKantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai ProposalPenawaran Jasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikutlampirannya sebagai berikut; Invoice No:04/MS&RI/II/17, tertanggal 01 Februari2017, Pembayaran DPsebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp.50.000.000, Invoice No:06/MS&R/II/17 tertanggal 09 Februari 2017, Pembayaranpelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitusebesar Rp. 50.000.000,

Surat No: 06/MS&R/Prop/Il/2017, tertanggal 24 Februari 2017, dari KantorHukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal PenawaranJasa Hukum Gugatan Renvoi Procedure, berikut lampirannyasebagai berikut; Invoice No: 07/MS&R/I/17 tertanggal 10 Februari 2017, Pembayaran DPsebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp.50.000.000, Invoice No: 08/MS&R/11/17 tertanggal 24 Februari 2017, Pembayaranpelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitusebesar Rp. 50.000.000

Surat No: 01/MS&R/Prop/I/2017, tertanggal 02 Januari 2017, dariKantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai ProposalPenawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona,berikut lampirannya sebagai berikut;Halaman 55 Nomor 275/PID/2018/PT.DKI Invoice No: 02/MS&R/I/17, tertanggal 12 Januari 2017, PembayaranDP sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitusebesar Rp. 250.000.000, Invoice No: 07/MS&R/IV/17 tertanggal, 06 April 2017, Pembayaranpelunasan sebesar 50% dari honorarium yang

Surat No: 03/MS&R/Prop/1/2017, tertanggal 26 Januari 2017,, dari KantorHukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai Proposal PenawaranJasa Hukum untuk menangani Gugatan Actio Pauliona, berikutlampirannya sebagai berikut; Invoice No: 06/MS&R/II/17, tertanggal 03 Februari 2017, Pembayaran DPsebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitu sebesarRp. 350.000.000, Invoice No: 08/MS&R/IV/17 tertanggal 06 April 2017, Pembayaranpelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati, yaitusebesar Rp

Surat No: 01/MS&R/Prop/I/2017, tertanggal 02 Januari 2017, dariKantor Hukum Madyo Sidharta & Rekan mengenai ProposalPenawaran Jasa Hukum untuk menangani Gugatan ActioPauliona, berikut lampirannya sebagai berikut; Invoice No: 02/MS&R/I/17, tertanggal 12 Januari 2017,Pembayaran DP sebesar 50% dari honorarium yang sudahdisepakati, yaitu sebesar Rp. 250.000.000, Invoice No: 07/MS&R/IV/17 tertanggal, 06 April 2017, Pembayaranpelunasan sebesar 50% dari honorarium yang sudah disepakati,yaitu sebesar Rp.

., uang sejumlah Rp. 69.169.607,00, No.0701/SP2DLS/Ro.Keu/2007 tanggal 15/052007;2) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk honorarium pegawaihonorer/tidak tetap (Honorarium Staf KDH) TW. TA. 2007 kepadaRITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 37.500.000,00,No. 0702/SP2DLS/Ro.Keu/2007 tanggal 16/052007;3) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Untuk belanja perjalanan dinasluar daerah TW.

IV TA. 2008 RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uangsejumlah Rp. 37.994.000,00, No. 17823/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal26/122008;156) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Bendahara danpembantu bendahara Bulan Desember TW. IV TA. 2008 RITHASAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 675.000,00, No. 18030/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 30/122008;67157) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Honorarium Non PNS TW.

IV TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uangsejumlah Rp. 18.600.000,00, No. 01109/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal11/112008;222) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW. IV. TA. 2008 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 25.000.000,00, No. 12373/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal10/112008;223) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW. IV.

., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No. 06118/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 29/082008;231) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium panitiapelaksana kegiatan kunjungan pejabat negara TW. TA. 2008 kepadaRITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlah Rp. 25.000.000,00, No.04007/SP2DLS/Ro.Keu/2008 tanggal 15/072008;232) 1 (satu) berkas Sekretariat Daerah: Belanja honorarium non PNSTW.

IlTA 2009, Kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 39.550.000,00, No. 05289/SP2DLS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli2009;320) Sekretariat Daerah: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan TW..Il TA. 2009 kepada RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si., uang sejumlahRp. 37.500.000,00, No. 5237 /SP2DLS/Ro.Keu/2009 tanggal 7 Juli2009;321) Sekretariat Daerah: Honorarium staf Ahli Gubernur TW.

., tersebut Penggugat Rekonvensi telahmembayar kepada Tergugat Rekonvensi untuk honorarium sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sesuai kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi(bukti T4) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 1997 Tergugat Rekonvensidatang kepada Penggugat Rekonvensi meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) yang menurut Tergugat Rekonvensi untuk keperluan biayabanding dalam perkara perdata No. 450/Pdt/G/1995 di Pengadilan NegeriJakarta barat, dan atas permintaan Tergugat

dari Penggugat Rekonvensi,ternyata Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan pertanggung jawabanpengurusan perkara kepada Penggugat Rekonvensi ;Bahwa dengan sudah menerima surat kuasa khusus untuk melakukanpembelaan dalam suatu perkara perdata, dan untuk itu Tergugat Rekonvensisudah menerima upah/honorarium dengan patut, namun tidak pernahmemberikan pertanggung jawabannya kepada Penggugat Rekonvensi selakuclient meskipun sudah berulang kali diminta dan ditegur, hal mana menyebabkan Penggugat Rekonvensi

tidak membayar succes vee dan juga menggugat PenggugatRekonvensi kehadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tuduhanseolaholah Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi tidak membayar succesvee kepada tergugat Rekonvensi, hal mana adalah nyatanyata merupakanperbuatan melawan hukum seorang pengacara yang sangat merugikanPenggugat Rekonvensi sebagai client ;Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawanhukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, adalah seluruh jumlah uangpembayaran honorarium

Pengembalian seluruh uang pembayaran honorarium pengacara yang sudahditerima Tergugat Rekonvensi sesuai buktibukti T4, T5, T6 dan T7, yaituRp. 1.000.000, + Rp. 750.000, + Rp. 1.000.000, + Rp. 500.000, = Rp.3.250.000, = (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;b.

Bahwa terhadap penerimaan upah atau honorarium yang didalilkan paraTermohon Kasasi/para Tergugat yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat istilah ini tidak benar dengan alasan tidak mungkin seorangpengacara menerima upah lebih dahulu, sedangkan perkara belummempunyai kekuatan hukum yang pasti.

PNS kegiatan UMSI tertanggal 19 Nopember 2010 dan 2 (dua) lembar daftar penerima honorariun, satu bendel surat bantuan mengajar, kwitansi dinas untuk belanja honorarium Instruktur PNS kegiatan UMSI tertanggal Nopember 2010 dan lembar daftar penerima honorariun, kwitansi dinas untuk honorarium panitia penyelenggara PNS kegiatan UMSI tertanggal 1 Desember 2010 dan daftar penerima honorariun masing masing beserta fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP), 2 (dua) Bendel fotokopi Surat Keputusan Bupati Madiun

nomor 188.45/568/KPTS/402.031/2010 tanggal 27 Oktober dan nomor 188.45/567/KPTS/402.031/2010 tanggal 27 Okotober 2010 ; 8. 1 (satu) bendel SPJ-LS kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembina tertanggal 31 Juli 2010 dan daftar penerima honorariun serta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ; 9. 1 (satu) bendel SPJ-LS kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium pejabat pembina dan pelaksana kegiatan UMSI

tertanggal - dan daftar penerima honorariun bulan April s/d Juni 2010 serta fotokopi surat setoran pajak (SSP) ; 10. 1 (satu) bendel SPJ-GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) berupa \ kwitansi dinas untuk honorarium panitia kegiatan UMSI tertanggal 9 Agustus 2010 dan daftar penerima honorariun serta fotokopi surat setoran pajak (SSP), 1 (satu) bendel SPJ GU kegiatan usaha Mandiri Sektor Informal ( UMSI) berupa kwitansi dinas untuk honorarium isntruktur PNS kegiatan UMSI

tim pelaksana tertanggal 12 Juli 2010 dan fotokopi skep Bupati Madiun nomor 188.45/188/PKTS/402.031/2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh tertanggal 14 Juli 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 14 Juli 2010 dan fotokopi skep bupati madiun nomor 188.45/KPTS/402.031/2010, 1 (satu) bendel surat Ka Disnakertrans Kab Madiun perihal bantuan penyuluh tertanggal 7 Juli 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh tertanggal

29 Juli 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 29 Juli 2010, 1 (satu) bendel surat Ka Disnakertrans Kab Madiun perihal bantuan penyuluh tertanggal 24 Mei 2010, Jadwal bintek syarat syarat kerja tahun 2010, surat Ka Disnakertrans Kab Madiun perihal bantuan penyuluh tertanggal 27 Mei 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium tim pelaksana tertanggal 20 Desember 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium tim pelaksana tertanggal 22 Nopember

tertanggal 19 Nopember 2010 dan 2 (dua) lembar daftar penerima honorariun, satubendel surat bantuan mengajar, kwitansi dinas untuk belanja honorarium Instruktur PNSkegiatan UMSI tertanggal Nopember 2010 dan lembar daftar penerima honorariun, kwitansidinas untuk honorarium panitia penyelenggara PNS kegiatan UMSI tertanggal 1 Desember2010 dan daftar penerima honorariun masing masing beserta fotokopi Surat Setoran Pajak(SSP), 2 (dua) Bendel fotokopi Surat Keputusan Bupati Madiun nomor 188.45/568/KPTS

tim pelaksanatertanggal 12 Juli 2010 dan fotokopi skep Bupati Madiun nomor 188.45/188/PKTS/402.031/2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh tertanggal 14Juli 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 14Juli 2010 dan fotokopi skep bupati madiun nomor 188.45/KPTS/402.031/2010, 1 (satu) bendelsurat Ka Disnakertrans Kab Madiun perihal bantuan penyuluh tertanggal 7 Juli 2010, kwitansidinas dan daftar penerimaan honorarium penyuluh tertanggal

29 Juli 2010, kwitansi dinas dandaftar penerimaan honorarium penyuluh non PNS tertanggal 29 Juli 2010, 1 (satu) bendel suratKa Disnakertrans Kab Madiun perihal bantuan penyuluh tertanggal 24 Mei 2010, Jadwalbintek syarat syarat kerja tahun 2010, surat Ka Disnakertrans Kab Madiun perihal bantuanpenyuluh tertanggal 27 Mei 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium timpelaksana tertanggal 20 Desember 2010, kwitansi dinas dan daftar penerimaan honorarium timpelaksana tertanggal 22 Nopember

Bulan April 2018 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P27.5 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Mei 2018 (Fotokopi sesuai aslinya);Bukti P27.6 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Juni 2018 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P27.7. +: Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Juli 2018 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P27.8

: Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Agustus 2018 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P27.9 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan September 2018 (Fotokopi sesuaiHalaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN.ABNdengan aslinya);Bukti P27.10 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Oktober 2018 (Fotokopi sesuai denganaslinya

);Bukti P27.11 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan November 2018 (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Bukti P27.12 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Desember 2018 (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Bukti P28.1 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Januari 2019 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P28.2 : Daftar Penerimaan Honorarium

PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Pebruari 2019 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P28.3 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Maret 2019 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P28.4 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan April 2019 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti P28.5 : Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo

);Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Agustus 2019 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan September 2019 (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo Bulan Oktober 2019 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Daftar Penerimaan Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetap Rumah Sakit Umum DaerahTobelo

belanjaBarang dan jasa (Belanja pemeliharaanPeralatan dan Fasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

pemeliharaanPeralatan dan Fasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barangdan jasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

(Belanja pemeliharaan Peralatan danFasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

Barangdan jasa (Belanja pemeliharaan Peralatan danFasilitas kantor)18.707.675, 14Program Pendidikan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)748.310, 15Program Kesehatan untuk belanja Barang danjasa (Honorarium)1.496.614, 16Program TP.

MARJUNI, keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.30. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11239/LS/2010 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.31.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Narasumber/ Instruktur (Keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik).32. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10852/LS/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 4.687.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Panitia pelaksana Keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru.33.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), perihal : Honorarium Narasumber (Keg. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi).34. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 07561/LS/2010 tanggal 5 November 2010 sebesar Rp. 4.687.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan (Keg. Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi).35.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Non PNS Pengawas Ujian Keg. Paket A.38. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 12294/LS/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 3.500.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Ujian Keg. Penyelenggaan Paket B Setara SMP.39. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11037/LS/2010 tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 26.750.000,- An.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengelolan kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi standar Kualifikasi.40. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.800.000,- An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk : honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada Keg. Pembangunan siring sekolah SD / MI41.

MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengelolan kegiatanPendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi standar Kualifikasi.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.800.000, An. MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : honorarium tim pengadaan barang danjasa pada Keg.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan3132333435363738394041424344untuk : Honorarium Pengawas Lapangan pada Kegiatan Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10746/LS/2010 tanggal 21 Desember2010 sebesar Rp. 14.400.000, An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk: Honorarium Narasumber/ Instruktur (Keg.

MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluan untuk: Honorarium Pengelolan kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhistandar Kualifikasi.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 11891/LS/2010 tanggal 28 Desember2010 sebesar Rp. 1.800.000, An. MARJUNI (Bendahara Pengeluaran), keperluanuntuk : honorarium tim pengadaan barang dan jasa pada Keg.

MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Pengawas Lapangan padaKegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.31 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 10746/LS/2010 tanggal21 Desember 2010 sebesar Rp. 14.400.000, An. MARJUNI (BendaharaPengeluaran), keperluan untuk : Honorarium Narasumber/ Instruktur(Keg.

., SH.) bersamasama dengan Tergugat (SANTOSO WINOTO) /Kuasanya yang bernama ANNE AGUSTINAWATI ABRAHAM (istriTergugat) membuat perjanjiaan yang sah, sebagaimana SuratPERUBAHAN PERJANJIAN HONORARIUM JASA HUKUM ADVOKAT(ADENDUM KEDUA) tanggal 20 Nopember 2018 yang dilegalisasi Nomor20/LEG/XI/2018 tanggal 20 Nopember 2018 dihadapan RIRISASWINARDANI, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo ;4.

MANUNCADIPURA dan memungkinkan untuk melakukan pembalebih awal; Setipa pembayaran honorarium (Profesional fee) terdiatas, Pihak Pertama wajidb memberikan kuitansi tandapenerimaan ;1. Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat tentang Succesberupa :A. Sejumlah uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh MRupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pe!apabila terdapat keadaan sebagai berikut : Hal. 12 dari 40 Putusan.Nomor 350/PDT/2020/PT SMG a.

Pasal 21 ayat (1) Jo.Pasal 21 ayat (2) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yangmenentukan : Pasal 1 angka 7 : Honorarium adalah imbalan atas jasahukum yang diterima Advokat berdasarkan kesempatandengan KlienHal. 13 dari 40 Putusan.Nomor 350/PDT/2020/PT SMG Pasal 21 ayat (1) : Advokat berhak menerimaHonorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepadaKliennya ; Pasal 21 ayat (2) : Besarnya Honorarium atas JasaHukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secarawajar berdasarkan persetujuan

Menghukum Tergugat untuk melaksanakan segala kewajibannyasebagai klien kepada Penggugat dan Penggugat II, sebagaimana dalamSurat PERUBAHAN PERJANJIAN HONORARIUM JASA HUKUMADVOKAT (ADENDUM KEDUA) tanggal 20 Nopember 2018 antara parapenggugat dengan tergugat yang dilegalisasi Nomor : 20/LEG/XI/2018tanggal 20 Nopember 2018 dihadapan RIRIS ASWINARDANI, SH., M.Kn.Notaris di Kabupaten Sidoarjo ;9.

Menghukum~ Tergugat Konpensi untuk membayar utangkewajibannya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagin secara tunai danseketika, atas honorarium Jasa Advokat masingmasing kepada : Penggugat Konpensi sebesar Rp. 6.444.700.000, (Enam MiliyarEmpat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan Penggugat Konpensi II sebesar Rp. 6.444.700.000, (Enam MiliyarEmpat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) ;11.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000, ;Asli 1 (Satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.40.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.135.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Nopember 2012sebesar Rp.40.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.135.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Desember 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp.40.000, ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab.

Asahan untukpembayaran PPh honorarium KPA untuk bulan Oktober 2012 sebesar Rp.135.000, ;Asli 1 (satu) lembar SSP An.Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPSPM untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.105.000. ;Asli 1 (satu) lembar SSP An. Dinas Kesehatan Kab. Asahan untukpembayaran PPh honorarium PPK untuk bulan Oktober 2012sebesar Rp.40.000.

Menghukum Tergugat ll&lll membayar sisa kewajiban pembayaran honorarium (lawyer fee) kepada Penggugat sejumlah Rp.27.000.000.-(dua puluh tuju juta rupiah);5. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga harini ditetapkan sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enambelas ribu rupiah);6. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill dalammelaksanakan perjanjian honorarium (lawyer fee) merupakan perbuatanWanprestasi;. Menyatakan perbuatan Tergugat Il dan Tergugat Ill dalam melaksanakanperjaniian pemberian pembayaran tambahan (success fee) merupakanperbuatan Wanprestasi;.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk membayar sisakewajiban honorarium (lawyer fee) kepada Para Penggugat yang hingga saatgugatan ini diajukan kepengadilan berjumlah Rp. 112.500.000 (seratus duabelas juta lima ratus rupiah) dibayar lunas dan seketika;.

TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMBUAT KESEPAKATAN DENGAN PARAPENGGUGAT DALAM HAL PEMBAYARAN HONORARIUM (.FEE) KEPADA PARAPENGGUGATpenyelesaian Perkara Nomor 275 dan perkara aquo, maka dengan ini Tergugat menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya dan menjadi kewajiban Tergugat Il danTergugat Ill selaku pemilik atas Tanah tersebut.Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknyamendalilkan bahwa Tergugat menyatakan kesediaannya dan sepakat untukmembayar honorarium ( /awyer fee) sebesar Rp.

yang menyatakan Tergugat Il dan Tergugat Ill telah TIDAK ADA KESEPAKATAN MENGENAI SUCCESS FEE ANTARAPENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT IIIwanprestasi dan belum membayar honorarium (lawyer fee) kepada Para Penggugat adalah mengadaada dan menurut hukum haruslah ditolak.10.

Bauty, SH telahmenyampaikan informasi yang tidak benar kepada Tergugat Il mengenai jumlahpembayaran honorarium yang telah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugatll Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebut sangat tidak patut untuk dilakukanoleh Para Penggugat karena seakanakan istri Tergugat Il yang bernama lou Yantitidak membayarkan uang yang dititipkan suaminya yaitu Tergugat Il untukpembayaran jasa hukum kepada Para Penggugat.

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan re)2 t/t!

t/ s/f * 7 7 * Renasunan APBDesa 8,046,0002 1/ 1/1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai 2,160,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai / Honorarium 2,160,000arilalalsia ol 1lal41 Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan 1,550,000Kegiatan2 1 1 1) 5) 1 2/1 1 1 2 Honorarium Lembur 610,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5,886,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1) 2 2 Belanja Barang 5,886,0002 1 1 1) 5) 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan 123,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2

Kapasitas Lembaga 9,758,500Kemasyarakat Desa;2 1 3/ 1 1 2 2 1/1 Belanja Pegawai 5,690,0002 1/ 3/ 1 1 2 2 1) 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 5,690,0001113/1!

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan 1,550,000Kegiatan2 1; 4/ 1) 1) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 3,046,0002 1; 4/ 1 1) 1 2 1) 2) 2 Belanja Barang 3,046,0002 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan 83,0002) 1 4 1 1 .1 2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 2,800,0002 1 4/ 1 1 2 Penyusunan RKP Desa 4,811,1002 1 4/ 1 1 2 2 1/1 Belanja Pegawai 1,550,0002 1 4/ 1 1 2 2 1) 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 1,550,000a1) 4l ila 2 alilalada Honorarium Tim

Honorarium Tim / Panitia / Pelaksanan ron acd2 t t/t 5/t LIT " Resiyusunan APBDesa 8,046,0002 1/ 1/1) 5) 1 2 1/1 Belanja Pegawai 2,160,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1) 1 Belanja Pegawai / Honorarium 2,160,000aailalalsla alilala en ae bene Sevenoane 1,550,000egiatan2 1 1 1) 5)1 2 1 1 1 2 Honorarium Lembur 610,0002 1; 1/ 1) 5) 1 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5,886,0002 1/ 1/ 1) 5) 1 2 1) 2) 2 Belanja Barang 5,886,0002 1 1 1) 5)1 2 1 2 2 1 Alat Tulis Kantor 163,0002 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 Belanja Cetak Pengandaan