Ditemukan 4818 data
706 — 348
Sebab yang halal (geoorloode oorzaak, permited cause)Maka perjanjian itu mengikat sebagai UndangUndang kepadapara Pihak;Bahwa Pembatasan penetapan asas kebebasan berkontrak,menunjuk kepada ketentuan Ps 1335 Jo. 1337 KUHPerdata;e Tidak boleh mengandung klausula yang haram(ongeoorloofde oozaak) yang terdiri dari :Tidak boleh bertentangan dengan UndnagUndang;Tidak boleh berlawanan dengan kesusilaan yang baik;Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;e Apabila syaratsyarat klausula yang disepakatibertentangan
Terbanding/Tergugat I : Mr Ang Choon Beng@Ang Siong Kiat
Terbanding/Tergugat II : Linktone International Limited
Terbanding/Tergugat III : Linktone Ltd
Terbanding/Tergugat IV : Gordon Smith LLb (Hons) BE (Civil) FCIArb FSIArb FIEAust
Terbanding/Tergugat V : SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC)
416 — 324
2009, yanghalaman 61 putusan tersebut dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa karena loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23April2010 (vide Bukti P 10 dan T20) yaitu sesudah UU No. 24Tahun 2009 diundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian /Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalahbertentangan dengan UndangUndang yang dalam hal iniadalah UU No. 24 Tahun 2009 sehingga merupakanperjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yangterlarang (vide Pasal 1335
7.Rahmat Hidayat
8.Nuriati
9.Susanto Safi
10.Ampoli
11.Jufri
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Baubau Cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Cq Kepala Sekolah SD Negeri2 Wajo Kota Baubau
2.Pemerintah Kabupaten Buton
3.Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau
244 — 99
Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (pasal 1335 jo pasal1337 KUHPerdata);5. Bertentangan dengan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalammasyarakat.
Pembanding/Penggugat II : Aminah Taufiq
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Central Asia Tbk KCU Parepare
Terbanding/Tergugat II : Sdr. Syafrudin
Terbanding/Tergugat III : Notaris PPAT Lanny, SH
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Parepare
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan BPN Parepare
78 — 28
Selainitu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjianyang dibuat tanoa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atauterlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslahmemenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridisagar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut1.
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apa yangdijelaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdata Suatu perjanjian yang ada tidakmemakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu yang palsu atauterlarang tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal 114 dari 130 halPutusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.ldm dan DikuatkanPutusan Pengadilan Tinggi Bnadung Nomor : 194/PDT/2017/PT.BDGbahwa oleh karena Sarminah dalam menjual tanah sawah tersebut tidakada persetujuan dan kuasa dari seluruh ahli waris yang
164 — 19
Suatu sebab yanghalal;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata menyatakanbahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatusebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;Menimbang, bahwa jika dinubungkan dengan perbuatan hukum gantirugi yang dilakukan oleh Penggugat yang didasarkan keadaan yang palsuyaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/SKT/69/SNX/02 tanggal 14Oktober 2002, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, artinya bahwadari semula tidak pernah
53 — 33
Agustus 2014 dan BPKB ataskendaraan tersebut pun belum diserahkan oleh Tergugat I.Bahwa dengan tidak menjelaskan secara rinci, jelas dan tegas baikmengenai nilai pembayaran baik dalam perjanjian kedua maupun ketigaapakah dibayar secara tunai ataukah berupa kendaraan atau sebagianberupa tunai dan sebagian berupa kendaraan, maka jelas perjanjian tersebutmengandung unsur penyesatan dan ketidakjelasan karenanya perjanjiantersebut cacat hukum dan batal demi hukum.Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 1335
58 — 39
Humyang tidak dapat bertindak untuk mewakili Penggugat dipersidangan ini,sehingga juga berdasarkan Pasal 1335 KHUPerdata yang berbuny1: Suatuperjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsuatau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, maka, gugatan Penggugatterhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING) MENGAJUKAN GUGATAN AQUO.Bahwa Penggugat dalam perkara aquo bukanlah orang yang dirugikan olehsebab kedudukan
Terbanding/Penggugat : PT. SANGGARCIPTA KREASITAMA,
125 — 71
kontrak yang terkandung dalamPasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus ditafsirkan dan dipahami secarasistemik yang terintegrasi dengan ketentuanketentuan normatif lainnyadalam KUH Perdata, yaitu:1) Ketentuan imperatif yang menentukan syaratsyarat sahnya kontrak(vide Pasal 1320);2) Ketentuan limitatif yang melarang pembuatan kontrak tanpa sebab ataucausa, atau pembuatan kontrak berdasarkan sebab atau causa yangdilarang, sehingga berakibat hukum kontrak itu tidak mempunyalkekuatan mengikat (vide Pasal 1335
Terbanding/Penggugat : OEI HANDOKO WIJAYA Direktur PT. KARUNIA BERKAT JAYA ABADI Diwakili Oleh : Jonson Siburian, M.H, M.Th,
Terbanding/Turut Tergugat : OEI SELAMAT KURNIAWAN WIJAYA Diwakili Oleh : Rudi Simanjuntak, Sh
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK NEGARA INDONESIA
167 — 61
Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yangdilakukan telan melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum tapitidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan,kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 JoPasal 1337 KUH Perdata);4) Bertentangan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalammasyarakat.
35 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga para pihak memahamibahwa perjanjian tersebut disepakati dan dibuat tidak melanggar ketentuanPasal 1321, 1323, 1328, 1335 KUH Perdata.A.1. Adapun alasan adanya bukti yang tidak seimbang yang dituangkandalam putusan Judex Facti pada halaman 87 sebagai berikut :Hal. 24 dari 71 hal. Put.
64 — 35
Juga telah melanggar ketentuanpasal 1468 KUHPerdata tentang larangan aparat hukumtermasuk Notaris untuk melakukan jula beli atau bertindaksebagai pembeli untuk dirinya sendiri terhadap barangbarang yang ia urus atau tangani didalam jabatanya.Perjanjian perjanjian tersebut bertentangan denganketentuan pasal 1335 KUHPerdata jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor 3804/K/Sip/1981 tanggal 10 Pebruari1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 381/PK/Pdt/1986 tangal 20 Maret 1989 jo.
Terbanding/Tergugat II : ILHAM MAHYUDIN, SH., SpN
Terbanding/Tergugat I : PT. GUNTA SAMBA
118 — 67
Oeh karena itu di dalam aktaakta tersebut memuat secarajelas dan nyata adanya keadaan yang palsu sehingga sudah seharusnyaaktaakta tersebut Batal Demi Hukum (null and void nietig) dan tidakmempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 1335 KUHPerdatayang menyatakan, Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telahdibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyaikekuatan, sehingga dalam hal ini perbuatan Para Tergugat menjadi terbuktisebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
47 — 26
yang diterima oleh Tergugat I dalam bentuk kas bon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tertanda PS5a yangdiajukan oleh Penggugat, dalil Tergugat I yang menyebutkan tanah seluas 38 are adalah jasaatau fee yang menjadi hak Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum;6869Menimbang, bahwa dengan demikian maka perjanjian kerja sama tersebutmengandung sesuatu hal yang tidak benar / palsu mengenai status kepemilikan tanah yangmenjadi obyek perjanjian kerja sama, sehingga sesuai dengan Pasal 1335
76 — 21
Sebab yang halal,dimaknai sebagai isi atau dasar perjanjian, bukan penyebab ataupun motifdibuatnya perjanjian, bukan sebagaimana dalil dari Penggugat pada suratgugatannya halaman 6 alinea kedua dikatakan, yang harus mengharuskan adatimbal balik/klausul (sebab) yang halal, yaitu terdapat maksudmaksudterselubung.9 Bahwa perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab yang halal maka perjanjiantersebut tidak sah, tidak berkekuatan hukum, sebagaimana ditegaskan dalamPasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu
Terbanding/Penggugat : PT. SANGGARCIPTA KREASITAMA,
106 — 49
kontrak yang terkandung dalamPasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus ditafsirkan dan dipahami secarasistemik yang terintegrasi dengan ketentuanketentuan normatif lainnyadalam KUH Perdata, yaitu:1) Ketentuan imperatif yang menentukan syaratsyarat sahnya kontrak(vide Pasal 1320);2) Ketentuan limitatif yang melarang pembuatan kontrak tanpa sebab ataucausa, atau pembuatan kontrak berdasarkan sebab atau causa yangdilarang, sehingga berakibat hukum kontrak itu tidak mempunyalkekuatan mengikat (vide Pasal 1335
1.KARTINI
2.DEWI NUR YATIMI
Tergugat:
1.ARIF HANDOKO, SE., SH., M.Hum.
2.PT. Bank BTPN TBK., Kantor Cabang PASURUAN
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
78 — 6
Jjelasjelasmelanggar undangundang;Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukantelah melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuktapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hakkebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajibanhukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukumpublik;Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335
1.Tn.BAMBANG ADIYANTO
2.NY. NUR WULANDARI
Tergugat:
5.PT BANK PEMBANGUNAN DARAH DIY Cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG SLEMAN
6.CHRISENTIANA NUNING NUGRAHA
7.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
8.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
77 — 13
Perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi)Sebab yang halal :Melihat ketentuan pasal 1335 KUH Perdata, di dalamnya memerinci adanyaperjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu,atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Menurut hematkami pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang tidakhalalPerjanjian yang dibuat sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apayang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian itu.
Hj. RUMIN
Tergugat:
1.PT. Pertamina Persero Pusat Jakarta Cq. PT. Pertamina Persero MOR VII Makassar Cq. PT. Pertamina Persero TBBM Baubau
2.Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Cq. Badan Pertanahan Kota Baubau
148 — 111
Pertamina (Persero), diberi tanda Bukti T.I 6;Fotokopi sesuai asli, Surat General Manager Unit Pemasaran VII DepotBaubau yang ditujukan kepada Walikota Baubau tertanggal 26 Juli 2005Perihal Persetujuan/Pendapat Pemkot Baubau, diberi tanda Bukti T.I 7;Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Walikota Baubau Nomor :811/1335 tertanggal 28 Juli 2005, diberi tanda Bukti T.I 8;Fotokopi dari sesuai asli, Daftar Nama Pemilik Tanah/Tanaman Tumbuhyang telah menerima Pembayaran Ganti Rugi Tanah Lokasi TerminalTransit
286 — 236
Sedangkan, jika suatu perjanjian tidakmemenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demihukum.Pasal 1335 KUHPerdata,suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, ataudibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyal kekuatan hukum.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala perbuatan hukum yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Objek Sengketa yang secara nyatadilandasi oleh suatu sebab yang tidak halal, adalah tidak sah dan bataldemi hukum.E.