Ditemukan 4827 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1317 1365 1467 1067 1347 1967 13617 1767 13,7
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN BREBES Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs.
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk vs PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
109 — 74
  • Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, karena jelasjelas pelaksanaan lelang yang dilakukanmelalui perantaraan Tergugat Il tersebut telah dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Maka : Berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat ll mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Brebesyang memeriksa danmengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan denganamar sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Il;e Menyatakan menolak gugatan
Pengadilan PN BREBES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bbs
Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk VS PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
102 — 26
  • Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, karena jelasjelas pelaksanaan lelang yang dilakukanmelalui perantaraan Tergugat Il tersebut telah dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Maka : Berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat Il mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Brebesyang memeriksa danmengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amarsebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat Il;e Menyatakan menolak gugatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel
Tanggal 18 Desember 2019 — 1. Bambang Wirahyoso, beralamat di Jalan Manglayang IX Nomor 18/337, RT 004/RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. Iskandar Maula, beralamat di Jalan Siak Blok H7 Nomor 15, RT 006/RW 007, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., Msi., beralamat di Bintara II Jalan Kebon Baru Nomor 31, RT 010/RW 010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. M. Saleh Khalid, Ir., M.M., beralamat di Perum Insan Cita Griya Blok-BB Nomor 18, RT 000/RW 000, Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. Ninasapti Triaswati. P.H.D., beralamat di Jalan Ciragil II Nomor 28, RT 005/RW 001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. Ir. Hariyadi B.S. Sukamdani, beralamat di Jalan Bojonegoro Nomor 8, RT 001/RW 002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Hardi Saputra Purba, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bintang Mulia & Rekan (BM&R), beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat; Melawan: 1. BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nnomor 79, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Agus Susanto, selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili Suminto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para karyawan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-142/MK.1/2019, tanggal 12 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Presiden Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo, selaku Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 9, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930, dalam hal ini diwakili oleh Guntur Witjaksono, selaku Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya memberi kuasa kepada Salkoni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 6. Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
373 — 114
  • sebagaiberikut :Dasar hukum perundangan di Indonesia:Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa :Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebutPasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkanperbuatanperbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hatihatinyaPasal 1367
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 18-05-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — YULIAN HARTONO
871 — 743 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertama) dalam Putusan Akhir perkara ini; Bahwa oleh karenanya, setiap pelanggaran terhadap isi kesepakatanhendaknya dilihat dari unsurunsur perbuatan ingkar janji, sebagaiberikut :e Tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan;e Memenuhi kewajiban yang diperjanjikan tetapi terlambat;e Memenuhi kewajiban yang diperjanjikan tetapi sebagian atau tidaksesuai yang diperjanjikan;e Melakukan halhal yang dilarang;atau kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diaturPasal 1365 sampai dengan 1367
    dengan saksi Bebby Hussy sebelumnya,sehingga apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaannyahendaknya ditempuh penyelesaian melalui peradilan perdatasebagaimana disepakati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Bahwa dalam hal adanya pelanggaran, kesalahan atau kelalaiansalah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang disepakatidalam perjanjian tersebut, maka memberi hak kepada pihaklainnya untuk mengajukan gugatan keperdataan berdasarkanPerbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365, 1366dan 1367
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1116 — 1292
  • Kalau sudah pulang di kasasi lalumempunyai kekuatan hukum yang tetap, itulah yang menjadi dasar ataumenjadi bukti mengenai telah terjadinya perbuatan pidana ;Bahwa menurut Ahli sejak cohen dan lindenboum kan itu sudah jelas, jadiharus ada unsur tidak patut, tidak pantas, yang kemudian lalu merangkumpada satu 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata, sedangkan dalamwanprestasi tidak ada unsur2 demikian itu ya, jadi unsurnya harus jelaskalau itu wanprestasi dan kapan itu jelas menjadi melawan hukum ;Bahwa sebagaimana
    kasus 1919 Cohen Lindenboum, yaitu yangmenyangkut mengenai apa2 yang ada dalam 1365 sampai 1367 itu, yangmenekankan bahwa melawan hukum, jadi onwetmatig lalu menjadionrechtmatig.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 22-11-2012 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 146/Pdt.G/2012/PN Pbr
Tanggal 24 Februari 2014 —
106 — 37
  • jelas sebagaimana yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi maupun PPPenyelenggaraan Jasa Konstruksi.Bahwa di dalam posita PENGGUGAT sendiri menyatakan tidak terdapathubungan kontraktual antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, namun jikamemang dapat dibuktikan kemudian terdapat hubungan hukum antaraTERGUGAT dan PENGGUGAT, dan terjadi pelanggaran atas hubunganhukum tersebut, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatanperbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 atauPasal 1366 atau Pasal 1367
    jelas sebagaimana yang diatur dalam UU JasaKonstruksi maupun PP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.Bahwa di dalam posita PENGGUGAT sendiri menyatakan tidak terdapathubungan kontraktual antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, namun jikamemang dapat dibuktikan kemudian terdapat hubungan hukum antaraTERGUGAT dan PENGGUGAT, dan terjadi pelanggaran atas hubunganhukum tersebut, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatanperbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 atauPasal 1366 atau Pasal 1367
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
80 — 63
  • Manajemen Pemasaran Jilid Philip Kotler Erlangga 22 Edisi 1367. Manajemen Perusahaan Hendar Erlangga 2Koperasi68. Manajemen SDM Jilid 2, Mondy Bumi Aksara 2Edisi 1069. Manajemen Proyek Harvard Business Esensi ZSchool70. Manajemen Stratejik S. P. Siagian Bumi Aksara 271. Manajemen Sumber Daya Wilson Bangun Erlangga pi Halaman 19 dari 273 Putusan perkara No 41/Pid.SusTPK/2014/PN Pal 20 Manusia72. Manajerial Economics Jl.1 Domonick Salvatore Erlangga 373.
    Manajemen Pemasaran Philip Kotler Erlangga 2Jilid 2 Edisi 1367. Manajemen Perusahaan Hendar Erlangga 2Koperasi68. Manajemen SDM Jilid 2, Mondy Bumi Aksara 2Edisi 1069. Manajemen Proyek Harvard Business Esensi )School70. Manajemen Stratejik S. P. Siagian Bumi Aksara 271. Manajemen Sumber Daya Wilson Bangun Erlangga 2Manusia72. Manajerial Economics Jl.1 Domonick Salvatore /Erlangga 373. Marketing Insight A To Z Philip Kotler Erlangga 274.
    Manajemen Pemasaran Philip Kotler Erlangga 2Jilid 2 Edisi 1367. Manajemen Perusahaan Hendar Erlangga 2Koperasi68. Manajemen SDM Jilid 2, Mondy Bumi 2Edisi 10 Aksara69. Manajemen Proyek Harvard Business School Esensi 270. Manajemen Stratejik S. P. Siagian Bumi 2Aksara71. Manajemen Sumber Daya Wilson Bangun Erlangga 2Manusia72. Manajerial Economics J1.1 Domonick Salvatore Erlangga 373. Marketing Insight A To Z Philip Kotler Erlangga 274.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
279 — 911
  • Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor: RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;46. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris LUTFI, Nomor : 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;47. 1 (satu) lembar Asli Surat Direksi Nomor: Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;48. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Notaris Nomor: 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;49. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan PPAT Dwi Siwanto;50. 1 (satu) lembar Asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor: UMH/01/1367
    Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 september 2014,136. 1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012,137. 1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,138. 1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan
    Kasubdiv Umum pada Divisi Umum dan Hukum membuatmemorandum Nomor : UMH/01/1367/XV2015 perihal Pembayaran PengurusanBalik Nama yang ditujukan kepada Divisi Treasury yang pada pokoknya meminta124pemindahbukuan ke rekening an.
    Transaksi tersebut dilakukan sesuaiMemorandum Divisi Umum ke Divisi Treasury Nomor : UMH/01/1367/XV2015,tanggal 5 November 2015 senilai Rp.802.200.000, (delapan ratus dua juta duaratus ribu rupiah). Pembukuan atas transaksi sebagai berikut :a. Di Kantor Pusat (Divisi Umum dan Hukum)Debet : Beban Ditangguhkan Rp. 802.200.000.Kredit : Cabang Utama Ambon Rp. 802.200.000.b. Di Cabang Utama AmbonDebet : Kantor Pusat Rp. 802.200.000,Kredit : Rekening Bank Indonesia Rp. 802.200.000.
    MKn Nomor88/Not/2015 tanggal 4 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Lutfi Afandi,SH.Mkn yang ditindak lanjuti dengan Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015tanggal 5 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Pgs Divisi Umum dan HukumH.
    (Disposisi tanggal 5 Nopember 2015) ; Bahwa selanjutnya Divisi Umum menerbitkan Memorandum Nomor UMH/01/1367/XV2015 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal pembayaran pengurusan baliknama yang ditanda tangani oleh H.
    Mutiara Cahaya Sukses atasnama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02september 2014,1 (satu) Jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat danPedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor: DIR/OO1/INS, tanggal 13Januari 2012,1 (satu) Lembar Memorandum Nomor: UMH/01/1367/XV/2015 tentangPembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015,1 (satu) Jepitan fotocopy Memorandum Nomor: UMH/01/325/IV/2015tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 342/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 30 Oktober 2018 — DJUNJUNG PANJAITAN VS TONGGO PANJAITAN, DKK
62 — 37
  • Pasal 1367 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dan untuk menghindari itikadtidak baik dari para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, makasudah selayaknya untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadapseluruh harta kekayaan milik para Tergugat, baik harta kekayaan yang berupabenda bergerak maupun benda tetap yang rinciannya akan ditentukan olehPenggugat dalam permohonan tersendiri di kemudian hari;Bahwa oleh karena gugatan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 11-07-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 63/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Agustus 2017 — - JAWINNER SIBURIAN ALS. EDY YANTO SIMATUPANG - PT. PERTAMINA (PERSERO)
123 — 79
  • Pertamina Hulu Energi, secara tidak langsung jugamerupakan induk dari Tergugat yakni JOB Pertamina TalismanJambi Merang sehingga berlaku Pasal 1367 KUHPerdatasebagaimana pada pokoknya mengatakan bahwa Majikanbertanggungjawab kepada kerugian yang disebabkan bawahanmereka Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Kementerian ESDM melaluiSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas (SKKMIGAS) sebagaimana UU No. 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi, yang dahulu disebut Badan PelaksanaKegiatan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 650/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : Ir. Marihat Haloho Diwakili Oleh : Dianora Silalahi, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : Drs. H. Anim Sunjoyo Romansyah
Terbanding/Tergugat II : HJ.SARLEM NURHASANAH
Terbanding/Turut Tergugat : Ir. Daud Surbakti, SH., M.SI., M.Kn
253 — 98
  • Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yangdisebabkan karena perbuatan orangorang yang menjadi tanggungannya,atau. disebabkan oleh barangbarang yang berada dibawahpengawasannya, berkenaan atas hal tersebut bahwa sebagai akibat dariPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat DalamKonvensi baik secara sendirisendiri maupun bersamasama telahmenimbulkan kerugian
    unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata, kemudian atas kelalaiannya harus bertanggung jawab untukkerugian yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi (PDR),sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab UndangUndang HukumPerdata, isinya: setiap orang bertanggung jawab tidak saja untukkerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untukkerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hatihatinya, Jo.Pasal 1367
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Hamzah, SH dalam makalahnya padaSeminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol, antara lain ditulisdalam Kitab Undangundang Hukum Perdata/Burgelijke Wetboek(BW) Pasal 1367, pegawai biasa jika berbuat atas namakorporasi yang menimbulkan kewajiban bagi orang lain, korporasitersebut bertanggung jawab perdata untuk membayar kerugiandalam perbuatan pegawai korporasi tersebut;Bahwa Pasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdatamenyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab ataskerugian yang disebabkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Hamzah, SH dalam makalahnya padaSeminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol, antara lain ditulisdalam Kitab Undangundang Hukum Perdata/Burgelijke Wetboek(BW) Pasal 1367, pegawai biasa jika berbuat atas namakorporasi yang menimbulkan kewajiban bagi orang lain, korporasitersebut bertanggung jawab perdata untuk membayar kerugiandalam perbuatan pegawai korporasi tersebut;bahwa Pasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdatamenyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab ataskerugian yang disebabkan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 12-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 89/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : HAJJAH ROHANA BINTI SULAIMAN
Terbanding/Tergugat I : Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT ALDY JAYA UTAMA DARWANSAH ST
Terbanding/Tergugat III : CQ GUBERNUR ACEH
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI KABUPATEN PIDIE
Terbanding/Turut Tergugat II : HAJI TEUKU SAMA INDRA SH Mantan Kepala Bank Aceh Cabang Sigli sekarang Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
Turut Terbanding/Penggugat II : AFRIANA BINTI SULAIMAN ANSARI SE
210 — 71
  • tetapijuga berlaku terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan denganpekerjaan yang dilakukan tersebut.Hal itu antara lain dapat dilihat konstruksi hukum yang dicantumkan dalamPasal 1339 KUHPerdata disebutkan bahwa :Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT BNASuatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal dengan tegas dinyatakandidalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang Undang.Selanjutnya dalam Pasal 1367
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 20-11-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 396/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 20 Nopember 2014 — HENKY CHANDRA TJIANG Cs. LAWAN MARZUKI Cs.
77 — 31
  • Hal. 48 dari 90 hal Putusan No. 396/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.TimPasal 1366 KUHPer bahwa, "Setiap orang bertanggung iawab. bukanhanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan. melainkanjuga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya" .Pasal 1367 KUHPer bahwa, "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab,atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri. melainkan jugaatas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orangorang yangmenjaditanggungannya atau disebabkan barangbarang yang
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 09-05-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 76/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
1.Ni Ketut Sariani
2.PT. Bali Palms Resort
3.PT. Bali Shangrila Beach Resort
Tergugat:
1.Christophorus Harno
2.Maria Irene Kurnia Ekawati atau disebut juga dengan Irene Kurnia Rahajeng
3.I Nengah Sija Suardana, SE.
75 — 45
  • melawan hukum karena kelalaian, dimanaatas tiga model pengaturan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatanmelawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupatanggung jawab dengan unsur kesalahan baik karena kesengajaanmaupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnyaunsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdatadan tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangatterbatas pada ketentuan Pasal 1367
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 15-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 7/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : HAJI MUHAMAD YUSUF
Terbanding/Penggugat : SUPRAPTO
Turut Terbanding/Tergugat II : NOTARIS TRIWANLI, SH., M.Kn
178 — 73
  • Beli (AJB) Nomor 15/2007, tertanggal 10September 2007 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGATadalah BATAL DEMI HUKUM;Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan secara hukumbahwa TERGUGAT terbukti telan melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukum dari padanya, yangmenimbulkan kerugian yang besar bagi hak subyektif orang lain, yang telahmemenuhi unsur dan melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1367
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 13-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
155 — 61
  • UndangUndang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawanhukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawabdengan unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupunkelalaiansebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsurkelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab UndangUndangHukum Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yangsangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Maret 2016 — HUMALA B. SIAHAAN,Cs >< H. MUHAMMAD DJOHAR SYUKUR, SH,Cs
90 — 65
  • Dasar hukum perundangan di Indonesia:Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebutPasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa:Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkanperbuatanperbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hatihatinyaPasal 1367 KUH Perdata
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 115/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 4 Oktober 2018 — I. Minanto Wiyono alias Ming Hong, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Fajar VI No. 7 RT. 001/008 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, KTP/NIK.: 3171020302620004,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abdul Haris Tuasikal, S.H., Didi Sumardi, SE.SH.MH., Ade Susanto, SH. Dan Hawilli Octaris, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HRP Law Firm, yang beralamat di Jalan G I (Tali Raya) No.8A, Kel.Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 112/HRP-SK/XI/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I; II. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding II; Melawan: Sriwitin alias Lee Wie Chen.,beralamat diJl. Danau Sentani No. 01 Lippo Village RT.001/008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Robert T. Sirait, Rama Gemingkar Matram, SH., Advokat,Pengacara &Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROBERT SIRAIT, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Raya Kelapa Gading Permai Blok H/I No.9 Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding; D a n 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. H. Abdul Hamid, Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai Turut Terbanding I; 2. Anton Sugiarto (Anton Sugiharto), tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding II;
109 — 51
  • Merupakanperbuatan orang laindari pada orang yangharusbertanggungjawab(pasal 1367)vo10. Harus adanya 11. Tidak perlukesalahan adanya kesalahan124.