Ditemukan 5483 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terang tenang tebing tetang tentang tabang tehang
Penelusuran terkait : Tebang kayu Tebang pohon Tebang pohon tanpa ijin
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-06-2010 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 17/Pid.B/2010/PN.JMB
Tanggal 10 Juni 2010 — Drs. HOLIDIN, M.Hum
39 — 5
  • AwanBakti yang ditunjuk adalah urusan eksekutif ;Bahwa terhadap penarikan retribusi klas jalan dari APTR (Asosiasi Petani TebuRakyat) dibentuk melalui Forum tebang angkut, melalui APTR dibantu untukmelakukan pemungutanBahwa tehnis penarikan retribusi dari APTR yaitu Pabrik Gula Gempol Kerep,Jombang Baru dan Tjoekir memotong DO petani diberikan Rp. 7, per kwintaldengan pertimbangan :62e Asal tidak memberatkan petani tebu ;e Dan tidak memberatkan pengelola ;Bahwa dalam Perda yang memutuskan retribusi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 44/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — SYAMSUDIN BABA
69 — 74
  • akan dicetak sawah untuk kelompokTani Malbara B adalah 25 Ha;Bahwa itemitem pekerjaan yang dikerjakan oleh supplier adalah sebagaiberikut : JENIS KEGIATAN VOL HARGA JUMLAHSATUANPenebasan dan Pembersihan 25 Ha Rp.5.000.000 Rp.125.000.000lahan Pembuatan Jalan Usaha Tani 200m Rp. 150.000 Rp. 37.500.000Pembuatan saluran irigasi 250m Rp. 100.000 Rp. 25.000.000 Bahwa sepanjang monitoring yang dilakukan oleh Saksi, ada pekerjaan yangdikerjakan oleh supplier tetapi sebagian kecil saja yang dikerjakan (tebang
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 2 Desember 2015 — SALMON PAS
182 — 145
  • pembuatan pematangsebesar Rp.12.500.000, uang tersebut oleh Kelompok Tani untukmembeli Traktor, karena kegiatan pembuatan pematang seluas 12,5 Ha,tidak pernah digunakan; Untuk pembayaran biaya rapat evaluasi kegiatankelompok sebesar Rp.440.000, saya serahkan ke Sdr.WEMPI NEKEN;Untuk biaya rapat anggota sebesar Rp.500.000, diserahkan kepadaMARIA BANSAE; Untuk pembelian bensin sebesar Rp.840.000,digunakan untuk bahan bakar sensor, sensor tersebut dibunakan untukmemotong kayu dari kayu yang sudah di tebang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 01-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 5 Februari 2013 — Ir. TOBORYANO ANGGA, MM Bin R. W. ANGGA
84 — 34
  • BudiHartono yang selanjutnya dibentuk Kelompok Tani dimana Kelompok Tani sayaberanggotakan 17 orang dengan masingmasing lahan kepunyaan anggota 1 (satu)hektar;bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT.PAN yang mengerjakan Proyektersebut yaitu terdakwa karena yang ada dilapangan adalah Budi Hartono yangsetahu saksi mewakili perusahaan;bahwa setahu saksi Kelompok Tani dalam hal mengerjakan Proyek PenanamanHutan Jati tersebut akan mengerjakan penyiapan masingmasing lahan darianggota, tebas lahan, tebang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 26-12-2019 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 68/G/TF/2019/PTUN.SRG
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
467 — 5433
  • Jasanya Oleh KhalayakUmum; danHalaman 78 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRG2) Surat dari Hermawan, SH, MH & Rekan Advokat & Konsultan HukumNomor 180.PCP/SP.PdtLaw.H&R/XI/2019 tanggal 10 November 2019,perinal Laporan Dan Pengaduan Serta Kepastian Hukum TerhadapBangunan Gedung RSU Bhakti asih Yang Belum Memiliki SLF/SertifikatLaik Fungsi Telah Beroperasi Dan Mendapatkan Izin Rumah Sakit DanMendapatkan Akreditasi Paripurna Dari Komisi Akreditasi Rumah SakitAgar Hukum Ditegakkan Tanpa Ada Tebang
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 3 September 2014 — Siarrudin, S.T. Bin M. Yakob Mas
84 — 16
  • 123Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan finansial bahkanterdakwa mengalami kerugian dengan adanyapenambahanpenambahan diluar kontrakTerdakwa memiliki tanggungan keluarga dan juga sebagaitulang punggung keluarga;Stadion telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalamturnamen dan liga sepak bola sejak 2012;Terdakwa dan keluarga telah mendapatkan saknsi darimasyarakat;Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanadanya tebang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/PDT.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. VERSACON MEDICAL Lawan 1.CARL ZEISS Pte Ltd 2.KEPALA PERWAKILAN dari KANTOR PERWAKILAN CARL ZEISS Pte Ltd 3.PT. ELO KARSA UTAMA
318 — 197
  • untuk menikmati komisi sebesar lima per sen.(5%) dari harga transfer yang valid kepada PTVM, berdasarkanseluruh penjualan yang dilakukan antara tanggal 1 Juli 2014 sampai31 Desember 2014 (kedua tanggal termasuk)"Selain mengatur mengenai ketentuan pembayaran komisi 5% kepadaPenggugat, berita acara rapat 22 Mei 2013 dan Perjanjian 5 Agustus 2013 jugamenjelaskan berakhirnya Perjanjian Distributor dan Perjanjian 5 Agustus 2013,dan penunjukkan Tergugat Ill sebagai distributor.Penggugat sengaja melakukan tebang
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-05-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 40/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 9 Juni 2016 — INDROYONO
69 — 34
  • Bahwa ini sungguh getir dan sangat ironis jika target bakunyaHalaman 143 dari 157 Perkara Nomor 40/PID.SUSTPK/2016/PT SBYadalah dalam kerangka penegakan hukum yang hingga sampai seakar akarnya konon, dalam realitas hanyalah masalah tebang pilih yang di kedepankan sajaoleh Jaksa Penuntut Umum.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
92 — 21
  • Abdul Hafiz Hasibuan selaku Wali Kota Tebing Tinggi harus ikutbertanggungjawab di depan hukum sebagaimana yang dialami oleh Terdakwauntuk memberantas para koruptor sampai keakarakarnya tanpa ada tebang pilih ;Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi telah terbukti ;Ad. 3.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 02-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 10 Maret 2016 — 1. NANANG; 2. JAMRAN/LON; 3. H U S I N; 4. SYAHRIL Alias SAHRIL; 5. BUSTANI Alias BUSTANI AMIN; 6. M A U N; 7. B I U N; 8. SAMSUL; 9. TONIANSYAH; 10. NORSIAH; 11. JUNAIDI Alias JUNAIDI F; 12. HERLINA; 13. MUSRAN; 14. SAHIRUDIN; 15. ISNAWATI; 16. SYAMSIAR Alias SAMSIR; 17. ASNAN Alias ASNAN. N; 18. J U M; 19. A S N A H; 20. RUKAYAH; 21. YUSNI; 22. SYAHRUL; 23. A.W. CUNIANSYAH; 24. EMILIANA; 25. EDISON; 26. AGUS DENI; melawan 1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 3. PT. BERINGIN JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi);
168 — 782
  • Walau KongresKehutanan seDunia pada tahun 1978 di Jakarta, telah mendeklarasikan konsepForest for People, namun dalam praktiknya, distribusi ekploitasi hutan (HPH)justru. diberikan kepada perorangan swasta yang nota bene tidakmengikutsertakan masyarakat setempat dalam kebijakan pengusahaan hutanoleh HPH dengan manfaat minim yang diterima oleh masyarakat yaitu hanyamenjadi buruh tebang, muatbongkar dan angkutan hasil hutan (kayu).
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 17 Juni 2014 — REYNOLD OKTAVIANTO
66 — 22
  • sertaan pihak lainnya;Menimbang bahwa berkenaan keterkaitan pihak lain secara bersamasama merupakantanggung jawab hukum dari Penuntut Umum, sedangkan tanggung jawab Majelis Hakimdalam putusan ini hanya sebatas tangung jawab terhadap apa yang didakwakan oleh PenuntutUmum dalam dakwaannya terhadap diri Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan semangat anti korupsi yang telah dicanangkan olehNegara, upaya yang melekat dengan tanggung jawab hukum Penuntut Umum adalahPenuntut umum tidak ada alasan untuk tebang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr.
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
155 — 101
  • Pelabuhan Indonesia Il (persero) padaPenggugat;Oleh karena itu seharusnya diikutsertakan sebagai pihak Tergugat jugadalam perkara ini, hal ini berarti gugatan Penggugat Tebang Pilih yangmaksudnya memilihmilin pihak untuk dapat dipersalahkan, sehinggatidaklan untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/PDT.SUS.PHI/2014/PN BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — ABDURROHIM AHSAN; AGUNG MAULANA; AGUNG PUJI ; RAHAYU; AGUS RAMDANI,; AHMAD BUKHORI, DKK; LAWAN; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
114 — 294
  • karena berpluktuasi pekerjaannyasehingga kita katakan menjadi musiman ;154Bahwa benar saksi perumus Kepmen 100 tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 13 tahun 2013 filosopi yang saksi pakai pada saatpenyusunan enterpasi saksi pekerjaan musiman bersifat bukansekedar cuaca tapi ada hal lain lagi ;Bahwa apa yang dimaksud dengan pekerjaan musiman seperti yangtadi saksi ungkapkan jadi begini karena kita katakan disini musim itutadi pada urutannya kita katakanlah pabrik gula musim tanam habismusim tanam panen tebang
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-04-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN PADANG Nomor 29/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 25 April 2014 — Drs. ZULKARNAIN HARUN.MSi Pgl ZUL, CS
75 — 42
  • pihakpihak lainnya; Menimbang bahwa berkenaan keterkaitan pihak lain secara bersamasamamerupakan tanggung jawab hukum dari Penuntut Umum, sedangkan tanggung jawabMajelis Hakim dalam putusan ini hanya sebatas tangung jawab terhadap apa yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap diri ParaTerdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan semangat anti korupsi yang telah dicanangkan olehNegara, upaya yang melekat dengan tanggung jawab hukum Penuntut Umum adalahPenuntut umum tidak ada alasan untuk tebang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-06-2014 — Upload : 21-11-2014
Putusan PN KENDARI Nomor 07 /PID.TIPIKOR/2014/PN.Kendari
Tanggal 24 Juni 2014 — DJAFAR DIANSYAH
106 — 66
  • Dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal Jeruk seluas 70 Haternyata lahan yang dikerjakan hanya seluas 51,76 Ha (kurang 18,24Ha), pekerjaan tebang cincang hanya pada lahan seluas 12,94 Hapenanaman bibit jeruk hanya pada lahan seluas 26,76 Ha danPembuatan jalan kebun hanya sebagian yang dikerjakan sertaterdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang dibuat oleh Ir.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 01-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 5 Februari 2013 — NORMAN HAIRULLAH als.NORMAN Bin AHMAD BASUNI
42 — 11
  • BudiHartono yang selanjutnya dibentuk Kelompok Tani dimana Kelompok Tani sayaberanggotakan 17 orang dengan masingmasing lahan kepunyaan anggota 1(satu)hektar;bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT.PAN yang mengerjakan Proyektersebut yaitu terdakwa karena yang ada dilapangan adalah Budi Hartono yangsetahu saksi mewakili perusahaan;bahwa setahu saksi Kelompok Tani dalam hal mengerjakan Proyek PenanamanHutan Jati tersebut akan mengerjakan penyiapan masingmasing lahan darianggota, tebas lahan, tebang
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 5 Oktober 2015 — HADI SUTRISNO,S.PdI Bin MASURI
50 — 22
  • Anugerah Jaya serta saksi Faturahman)merupakan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum untuk memprosesnyasecara hukum agar tidak terkesan adanya tebang pilih dalam pemberantasantindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi terdakwasebagaimana tercantum pada halaman 1 dan 2 yang pada pokoknyamenyatakan, Begitu juga halnya ketika atasan terdakwa (Kadis) perintahkanagar membantu KUD dalam rangka memperoleh dana bantuan dariKementerian Koperasi dan UKM RI.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : AGUS ANWAR S.Sos Bin H. UJANG DIRA.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AEP SAEPULLOH, SH
Terbanding/Terdakwa : ALI CARDA ATMAJA Bin RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : JAJI RUDIYA Bin RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : RD. SOEPARMAN Bin RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : RITA ROSITA Binti RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : KARWATI Binti RD. WITARDJA
Terbanding/Terdakwa : CARTIKA Binti RD. WITARDJA
152 — 82
  • BDGAgustus 2019 perkara ini sampai tingkat Pengadilan tingkat pertamaBahwa dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Perkara ini di tingkatKepolisian, terungkap adanya Tebang Pilih dalam menetapkanTersangka, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi yangmenerbitkan Peta Bidang Nomor 802/2011 atas tanah Kohir 1162 Persil16 dan 17 yang dilepaskan Hak Tanah nya oleh para ahli waris tidakdijadikan Tersangka, dan Camat Cimahi Selatan yang menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor593.3/09/PH/
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
124 — 50
  • Subur Umasugi dan Sdr.Ibrahim Buamona pernah diperintahkan oleh PakCamat saat itu untuk mengecek tanamantanamanmasyarakat yang akan dilakukan pembayaran gantirugi untuk perluasan areal bandara EmalamoSanana, pada saat itu. pembayaran dilakukandilapangan dengan sistem tebang langsung bayar(saksi P2); 4 Bahwa keluarga Ipatadinya juga memiliki lahansekitar 2 hektar di atas obyek sengketa yang berasaldari kakek saksi akan tetapi areal tersebut sudahdibayar oleh pemerintah kepada keluarga Ipa danpembayaran
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 17 Februari 2014 — - Drs. SUPARMAN SUBARDJA
50 — 13
  • FALLAH JAYA, agar Penuntut Umummemprosesnya sehingga tidak terkesan pilih kasih/tebang pilih;Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidakditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkanperbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilanTerdakwa di tahan dan penahanan itu dilakukan secara sah, maka waktu selamaTerdakwa