Sulteng Tahun Anggaran 2009; ----------------------2. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop.

PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 ( copy yang dilegalisir ); -----------------------------------------------------------------------25. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SE kepada Ir.

Sulteng Tahun Anggaran 2009;. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian KontrakNomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro PerlengkapanUmum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra Pratama untukPekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO.PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 januari 2009 Tentang PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan AssetSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 ( copyyang dilegalisir ); 25. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SEkepada Ir.

KeputusanPresiden Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2003tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakanbahwa penyedia barang/jasadilarang mengalihkantangungjawab seluruhpekerjaan utama denganmensubkontrakkan kepadapihak lain dan ayat (4)menyatakan penyediabarang atau jasa dilarangmengalihkan tangungjawabsebagian pekerjaan utamadengan mensubkontrakkankepada pihak lain dengancara dan alasan apapun,kecuali disubkontrakkankepada penyedia barang/jasaspesialis; e Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis

setelahdilakukan Penyidikan dan dilakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaanfisik dan kuantitas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita yang dijadikangedung serba guna tahap II tahun anggaran 2009 oleh Tim Ahli dariFakultas Tehnik Universitas Tadulako dan ahli menyimpulkan bahwavolume fisik pekerjaan terlaksana 82,576%belum mencapai 100 %sehingga terdapat selisin volume fisik 17,424% dengan demikianpekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan;e Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis

AnugerahAftha Sulawesi, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan( Kontrak ) Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum tanggal 11 DesemberUnsur Tehnis/Pengelola teknis/ Pengawas Pekerjaan: Ir. RUSDI M.RUSSENG, (PNS PU Propinsi); Panitia Pemeriksa Pekerjaan: e ELAN WARLIMAN, SE. ( Ketua );e Hj. PUSPAWATY MUSLIMIN, SE. (Sekretaris);e ARWAN, S. Sos. (anggota);e YOS TANGKILISAN (anggota);b. Tahun anggaran 2010Rekanan pelaksana pekerjaan:. HAERUDDIN, Direktur PT. WijayaKatya Semies tay

Penggugatpada tanggal 12 September 2020 ;Bahwa Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri BandaAceh telah menjatuhkan putusan terhadap Penggugat dengan keputusan Penggugat telah dijatuhi pidana prnjara selama 1 (Satu ) tahun 4 ( empat)bulan dan denda Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 2 (dua) bulan;Bahwa pasal 17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian NasionalNomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk tehnis

pemberhentian pegawalnegeri sipil menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atauatau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap karena melakukantindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua ) Tahun danpidana yang dilakukan tidak berencana;Bahwa peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun2020 tentang petunjuk tehnis pemberhentian pegawai negeri sipil karenadihukum paling singkat 2 (dua) tahun,

akan tetapi Penggugat hanyadihukum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga bertentangan denganketentuan pasal 17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian NasionalNomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk tehnis pemberhentian pegawalnegeri sipilBahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor554 Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 Tentang Pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas Nama Mulyadi, S.T.Bin

Bahwa penerbitan objek sengketa selain melanggar ketentuan pasal 17ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun 2020tentang petunjuk tehnis pemberhentian pegawai negeri sipil, juga telahbertentangan dengan azas kepastian hukum14.

Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal15.17 ayat 1 peraturan kepala badan kepegawaian Nasional Nomor 3 Tahun2020 tentang petunjuk tehnis pemberhentian pegawai negeri sipil dan azazkepastian hukum, maka sepatutnya dibatalkan;Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat dari pegawai negeri sipilpada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak menurut ketentuanHalaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor: 39/G/2020/PTUNBNAVIL.yang berlaku, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk

Dwi Febrianti,dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa UnitPelaksanaan Tehnis Puskesmas Utan, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut:Hasil pemeriksaan :l.

Sukokerto, KecamatanPajarakan, Kabupaten Probolinggo, pada bulan Maret 2017. terdakwa teman mainsaksi ;Bahwa saksi tidak tahu keadaan isteri terdakwa di Dusun Krayan RI 03 RW U1 DesaPatemon Kecamaian Krejyengan Kabupaten Proboim~egzo 5Menimhane. hahwa atas keterancan saksi tersebut terdakwa menvatakan tidakkeberatan dan membenarkannya :Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa penghasilan terdakwa sebagai karyawan bagian tehnis

bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dandipersidanyan tciah ditunjukkan kepada icrdakwa dan para saksi, lemyala mereka mengenaidan membenarkannva sehineea danat menunakan alat bukti vane sah dalam nerkara ini :Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi. keterangan terdakwa danbukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatdiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar penghasilan terdakwa sebagai karyawan bagian tehnis

namaHendarto Wiryo; Sertipikat Sementara Hak Milik Nomor 164/Kamal Muara, terbit tanggal 8Pebruari 1982 semula atas nama Salin bin Nisa terakhir tercatat atas namaHansaputra Wiryo;yang dilakukan Tergugat di atas tanah milik Penggugat jelas cacat hukum dantidak sah karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikatsertipikat a quodilakukan dengan melanggar dan atau bertentangan dengan ketentuanketentuanyang berlaku tentang pendaftaran tanah serta tidak terlebih dahulu melakukanbeberapa kegiatan administrasi dan tehnis

Dengan tidak dilakukannyakegiatan administrasi dan tehnis dalam penerbitan sertipikatsertipikattersebut di atas, membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan Tergugat berupa penerbitan sertipikat hak milik di atas tanahyang disengketakan adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan danperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikatsertipikat hak miliksementara tersebut di atas, di atas tanah milik Penggugat adalah juga cacat hukumdan

batasbatas tanah sebagaimana disebutkannyadalam Gambar Situasi yang dibuatnya;Pasal 53 ayat 2a : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa penerbitansertipikat sementara hak milik tersebut di atas bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebutdikeluarkan Tergugat dengan tidak terlebih dahulu melakukan beberapakegiatan administrasi dan tehnis

Sebab kalau saja Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara berlaku professional/cermat dan hatihati, yaitu melakukanbeberapa kegiatan administrasi dan tehnis pertanahan sebagai prosedurtetap/baku sebelum menerbitkan sertipikat, seperti :i). Melakukan pengukuran dan pemeriksaan lapangan, dimanapenguasaan dan penggunaan tanah secara pisik apakah benardikuasai oleh pemohon dan apakah benar tanah yang dimohonkanhak tersebut benar milik pemohon ?;ii).

Bukit Alam Permata ;Bahwa isi Sosialisasi tersebut adalah di kampung Karangwuni akan dibangunApartemen dan diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut;Bahwa setelah diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut pihakwarga keberatan karena di gang kelapa gading dekat apartemen sering terjadi banjirpermintaan warga untuk mengantisipasi maka mohon pihak perusahaan membuatdrainase sebelum membangun apartemen tersebut ;Bahwa pihak perusahaan menyaggupi untuk pembangunan drainase

Bukit alam Permata ;Bahwa isi Sosialisasi tersebut adalah di kampung Karangwuni akan dibangunApartemen dan diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut;Bahwa setelah diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut pihakwarga keberatan karena di gang kelapa gading dekat apartemen sering terjadi banjirpermintaan warga untuk mengantisipasi maka mohon pihak perusahaan membuatdrainase sebelum membangun apartemen tersebut ;Bahwa pihak perusahaan menyaggupi untuk pembangunan drainase

;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 24, 25, dan 26 yang dilakukanTergugat atas permohonan : SUWANTO WIRJO dan HANSAPUTRA WIRYOdiatas tanah milik Penggugat jelas "Cacat Hukum" dan "Tidak Sah,karena Tergugat dalam menerbitkan sertifikatsertifikat a quo tidak terlebihdahulu melakukan beberapa kegiatan administrasi dan tehnis pertanahansebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun1997 tentang Penyempurnaan PP No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, sebagai persyaratan

seluas 3.671 m2 atasnama SUWANTO WIRJO dan No. 25/Kamal Muara tanggal 05 Juni 1979Gambar Situasi No. 4938/1979 tanggal 26 April 1979 seluas 4.513 m2 atasnama HANSAPUTRA WIRYO dan No. 26/Kamal Muara tanggal 05 Juni1979 Gambar Situasi No. 494/1979 tanggal 26 April 1979 seluas 247 m2atas nama SUWANTO WIRJO, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebutdikeluarkan Tergugat dengan tidak terlebih dahulu melakukan beberapakegiatan administrasi dan tehnis

Sebab kalausaja Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berlaku cermat dan hatihati, yaitu melakukan beberapa kegiatan administrasi dan tehnis pertanahansebagai prosedur tetap/baku sebelum menerbitkan sertifikat seperti :Hal. 6 dari 23 hal. Put.

dalam memiliki, membawa, menyimpan dan memakai ganja tersebutterdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memakai ganja tersebut dilarang ;Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai tani ;Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal ;Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Sertifikat / Laporan Pengujian No.Nomor : 68/NK/KS/RL/VIII/10 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani olehYUSMANELIS, Manager tehnis

Nomor : 68/NK/KS/RL/VIII/10 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANELIS,Manager tehnis pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu ternyata ternyatabarang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut adalah positif ganja termasukNarkotika Gol I;11Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsurketiga inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dari seluruh uraianuraian sebagaimana tersebut di atas, makaMajelis

Cangut Akhmadi, S.T (Direksi Tehnis); Karsito (Pengawas Tehnis); Ir.

Bahwa salah satu syarat untuk dapat dikeluarkanya IZINMENDIRIKAN BANGUNAN untuk SPBU/SPBG di PemerintahProvinsi DKI Jakarta adalah adanya Pertibangan tehnis Pertanahandalam rangka Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan denganmenggunakan alas hukum (status Tanah) ;E. KOMPETENSI ABSOLUTa. Bahwa Para Penggugat dalam gugatanya mengklaim jika ParaPenggugat merupakan ahli waris yang memiliki sebidang tanahdengan suratsurat eks Eigendom Verponding Nomor 5766 seluas+3.470 m?

Pasal 3 huruf(m) Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 Tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi DKI Jakarta, yang menyebutkan : Pelayanan, pembinaandan Pengendalian, pesetujuan tehnis dan/atau perizinanBangunan Gedung ;. Bahwa dalam penerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan adalahtugas pokok dan fungsi dari tergugat, sesuai dengan PeraturanGubernur Nomor 245 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas Penataan Kota, Jo.

Pertimbangan Tehnis dari Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia ;b. Rekomendasi Dinas Perhubungan ;c. Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Energi ;d. Rekomendasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman ;e. Rekomendasi feil banjir ;f. Kepemilikan Tanah ( Sertifikan Hak Pakai ) ;g. KRK/RITLB ;h. Persetujuan Warga ;i. Rekomendasi Departeman Pekerjaan Umum ;j.

PERTAMINA oleh Tergugat, MajelisHakim berpendapat, bahwa salah satu syarat untuk dapat dikeluarkanyaIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN untuk SPBU/SPBG di Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta adalah adanya Pertimbangan tehnis Pertanahan dalam rangkaPenerbitan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dengan menggunakan alashukum (status Tanah) adalah tanah negara bekas Sertipikat hak pakai No.144/slipi sekarang sudah menjadi Hak Guna Bangunan ( HGB ) No. 828 /Slipi, tanggal 23 Desember 2011 seluas 3.433 M? atas nama PT.

;Tugas ;1 dst nya;2 Bertanggung jawab atas fisik dan keuangan dalam mengelola dana bantuansosial pada masingmasing sektor yang menjadi tanggung jawabnya ;3 Menerima dan melaksanakan tugas PPK untuk mengelola bantuan sosial berpolahibah sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan ;4 dstnya ;Tugas pokok dan fungsi PJOK Kota Padang berdasarkan Petunjuk Tehnis Rehabilitasidan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat tanggal 30 September 2009 bidangperumahan tahap II A pada Poin 4.3.

Sudirman, bersama dengan Tim Tehnis PJOK Provinsi serta dibantu oleh FasilitatorKelurahan Dadok Tunggul Hitam, pada tanggal 8 Pebruari 2011 s/d 11 Pebruari 2011mengadakan rapat lapangan bertempat dirumah terdakwa Ir. Andi Abdul Malik, MM dengandihadiri 4 (empat) ketua Pokmas al.

Sidirman, M selaku Ketua Tim,Masnaidi, ST sebagai Sekretaris, Edvin Hardo, SE..MM sebagai Anggota, Ali AsmiZesra, ST sebagai Tim Tehnis dan Ahmad Hadi, $,ST sebagai Tim Tehnis ;e Bahwa Selaku Ketua Tim Investigasi saksi bersama Tim ada turun kelapangan daerahKelurahan Dadok Tuggul Hitam ;e Bahwa Saksi bersama tim Investigasi berdasarkan Surat tugas No. 2440 / BNPB / ST /RR Perum/III/2011 tgl.20 Januari 2011 adalah turun kelapangan / kelurahan DadokTunggul Hitam untuk melakukan Investigasi / Validasi

ALIASMI ZESRA,STPutusan Perkara TIPIKOR No 08/PID.B/TPK/2013/PN.PDG Hal 107 dari 222Bahwa Saksi selaku Tim Tehnis dalam Tim Investigasi berdasarkan surat Tugas tanggal20Januari 2011, SK ditandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK) Rehab Rekon Sektor Perumahan Provinsi Sumbar ;Bahwa Tim Investigasi ada 5 (lima) orang yaitu Ir. Sidirman, M selaku Ketua Tim,Masnaidi, ST sebagai Sekretaris, Edvin Hardo, SE.

,MM sebagai Anggota, Ali AsmiZesra, ST sebagai Tim Tehnis dan Ahmad Hadi, $,ST sebagai Tim Tehnis ;Bahwa selaku Ketua Tim Investigasi saksi bersama Tim ada turun kelapangan daerahKelurahan Dadok Tuggul Hitam ;Bahwa Saksi bersama tim Investigasi berdasarkan Surat tugas No. 2440 / BNPB / ST /RR Perum/III/2011 tgl.20 Januari 2011 adalah turun kelapangan / kelurahan DadokTunggul Hitam untuk melakukan Investigasi / Validasi ulang terhadap BangunanRumah Warga yang terkena Gempa Bumi pada tanggal 30 September

Surya Indah di mana Gunawan Laliasa, Stp. bertindakselaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) yang ditunjuk berdasarkan SKBupati Konawe Nomor : 146 Tahun 2008 sehingga pada saat Kusmiran MansyurHal. 3 dari 22 hal. Put.

Surya Indah di mana Gunawan Laliasa, Stp. bertindakselaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) yang ditunjuk berdasarkan SKBupati Konawe Nomor : 146 Tahun 2008 sehingga pada saat Kusmiran Mansyurmengajukan permintaan pencairan dana uang muka, Gunawan Laliasa kemudianbertandatangan di dalam Surat Permintaan Pembayaran Belanja langsung (SPP LS) Nomor : 521/32/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008, Ringkasan SuratPermintaan Pembayaran Belanja Langsung Barang dan Jasa Nomor : 521/32/LS/TX/2008 tanggal

Konawe, membuat Ringkasandan rincian Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung Barang dan Jasa(SPP LS Barang dan Jasa) Nomor : 521/53/LS/XI/ 2008 tanggal 09 Desember2008 dan Nomor : 521/54/LS/XI/2008 tanggal 09 Desember 2008 yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan BendaharaPengeluaran Dinas Pertanian Kab. Konawe, membuat Surat Rekomendasi dariSKPD Teknis yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.

, mengusulkan pemenanglelang kepada PPTK untuk ditetapkan sebagai pemenang, membuatpengumuman ;hal 19 dari 87 hal putusan no.21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb.e Bahwa setahu saksi panitia pernah melakukan rapat dengan PPTKuntuk menyiapkan proses serta tahapantahapan lelang ;e Bahwa setahu saksi perusahaan yang memasukkan penawaran untukpekerjaan pembangunan jembatan Gaa ada 4 kontraktor dan dari ke 4kontraktor setelah dilakukan seleksi Administrasi dan tehnis oleh panitiamenetapkan satu Perusahaan kontraktor

Bahwa tugas panitia dalam menyiapkan dokumen lelang, membuatHPS, melakukan seleksi administrasi dan tehnis, mengusulkan pemenanglelang kepada PPTK untuk ditetapkan sebagai pemenang, membuatpengumuman ;e Bahwa setahu saksi panitia pernah melakukan rapat dengan PPTKuntuk menyiapkan proses serta tahapantahapan lelang ;e Bahwa untuk kegiatan panitia selanjutnya saksi tidak pernah lagimengikutinya ;e Bahwa setahu saksi perusahaan yang memasukkan penawaran untukpekerjaan pembangunan jembatan Gaa ada 4

kontraktor dan dari ke 4kontraktor setelah dilakukan seleksi Administrasi dan tehnis oleh panitiamenetapkan satu Perusahaan kontraktor untuk diusulkan kepada PPTK yaituPT.

Bahwa saksi tahu PT.Putra Seram Timur tidak ikut seleksiadministrasi dan tehnis ;e Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi perubahan pemenang tenderdari PT.Golden Star berubah menjadi PT.Putra Seram Timur, oleh karena itudalam dukumen lelang saksi yakin bukan tanda tangan saksi, kecuali BAPanwising saksi masih ragu apa saksi tanda tangan ; Bahwa setahu saksi dilapangan yang mengerjakan adalah terdakwaPak.Tommy, saksi tidak tahu apa hubungannya dengan PT.

Pratama ; Bahwa setahu saksi setelah panitia melakukan seleksi baik secaraadministrasi maupun tehnis, lalu panitian menetapkan 3 (tiga ) perusahaansebagai calon pemenang untuk diusulkan kepada PPK yaitu : PT.GoldenStar, PT.Putra Seram Timur, dan PT.

Kutai Kartanegara, sebagai yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan RUSDIANATA selakuPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada waktu waktu antara tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal28 Desember 2008 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008,bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Kukaratau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang

Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan telah melakukanpembayaran honorarium tanpa didukung dasarpembayaran yang sah;3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selakuPengguna Anggaran telah menetapakan 13 (tiga belas)Surat Keputusan Tim dengn uraian tugas yang samasehingga mengakibatkan pembayaran honorarium ganda,hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan pegawai;4. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) telahmelakukan pembayaran fiktif atas belanja honorariumdan belanja perjalanan dinas;5.

Kutai Kartanegara, sebagai yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan RUSDIANATA selakuPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (masih dalam Daftar Pencarian Orang /DPO), pada waktu waktu antara tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal28 Desember 2008 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008,bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Kukaratau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang

ALI BADAR, diangkat sebagai Kepala BadanPengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;e Bahwa berdasarkan Pasal 38 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah;Ayat(1): Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga tehnis daerahbertindak sebagai

Sasta, Apt.M.Si, Manager tehnis pada BalaiPengawasan Obat dan Makanan bengkulu ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa dihubungkandengan adanya alat bukti lainnya, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya,maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa benar, terdakwa HANZAR TONI Als.

Sasta,Apt.M.Si, Manager tehnis pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, barang buktiyang ditemukan pada terdakwa adalah Positif ganja termasuk Narkotika Gol I ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsurketiga inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dari seluruh uraianuraian sebagaimana tersebut di atas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur pasal111 ayat (1) UU.No. 35 tahun 2009,

M.Si selaku KepalaDinas Kependudukan Keluarga Sejahtera dan Tenaga Kerja KabupatenPidie Tahun Anggaran 2007 telah menunjuk/mengangkat ISKANDARDAUD S.Sos (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebagaiPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pengadaanbarang berupa alat alat untuk pelayanan KB (Keluarga Berencana)sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan KeluargaSejahtera Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Nomor KEP. 107/675/SK/2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana

Tehnis Kegiatan DanPejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Kependudukan KeluargaSejahtera Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie ;Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang tersebut telah dilakukanpelelangan pekerjaan oleh Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Kab.

Panganroe Sebelah Barat : Saluran air / sawah Labidin Mattarima.Namun karena pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak melibatkantenaga tehnis dari Kantor Badan Pertanahan, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa untuk ukuran luas obyek sengketa / tanah sawah tetap menggunakanukuran luas yang tercantum dalam sertipikat ( bukti P.3 ) yaitu seluas 7.758 M2, hal iniuntuk menjamin keakuratan data dan kepastian hukum bagi obyek sengketa tersebut ;1.8.

Nomor 355 / Desa Malimpung, atas nama La Emba ) adalah : + 15.265.14 M2.panjang: +( 236,58 M2 +226 M2) = + 231,29 M2.2lebar : + ( 71M2 + 61M2) =+ = 66,00 M22dengan batasbatas sebatai berikut :e Sebelah Utara : Jalanan / Batae Sebelah Timur : Kebun Laconding alias Halim / Temu ;e Sebelah Selatan : Kebun La Raupong ;10.11.12.13.14.e Sebelah Barat : Lorong / Kebun Umar ;Namun karena pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak melibatkantenaga tehnis dari Kantor Badan Pertanahan, maka Majelis

Penyidik Pembantu dan Advokat Penasehat hukumterdakwa;Bahwa benar Tehnis pemeriksaan terhadap terdakwa sperti biasa tanyajawab dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;Bahwa benar Pada waktu pemeriksaan terdakwa, dia mengakuiperbuatannya telah mengambil HP milik saksi Yusuf;Bahwa benar Tidak ada pemukulan atau ancaman dalam pemeriksaanterdakwa dan Pengakuan terdakwa atas kesadaran sendiri dan BAPdibenarkan;Bahwa bena Saksi membenarkan tanda tangan terdakwa dan penasehathukum terdakwa pada BAP terdakwa

,Bahwa benar Terdakwa membenarkan tanda tangan pada surat kuasa;17e Bahwa benar saksi memeriksa terdakwa pada sore hari diruang Unit Isekitar pukul 18.00 wib;e Bahwa benar saksi memeriksa Dengan menggunakan bahasa yangdimengerti untuk komunikasi;e Bahwa benar Tehnis pemeriksaan terhadap terdakwa, setelah pertanyaandiketik dan dia jawab diketik, setelah selesai diserahkan untuk dibacasebelum menandatangani BAP;e Bahwa benar Tidak ada koreksi terhadap BAP;e Bahwa benar Poin No. 13 BAP terdakwa yang

Kemudian dengan telah dilengkapinyapersyaratan administrasi dan tehnis melalui proses verifikasi akhirnya TPKKelurahan Sawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/pembangunan pekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu komadua kilometer) dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesar Rp.200.000.000,00.

Kemudian dengan telah dilengkapinyapersyaratan administrasi dan tehnis melalui proses verifikasi akhirnya TPKKelurahan Sawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/pembangunan pekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu komadua kilometer) dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesarRp.200.000.000,00.

Kemudian dengan telah dilengkapinya persyaratanadministrasi dan tehnis melalui proses verifikasi akhirnya TPK KelurahanSawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/pembangunanpekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu koma dua kilometer)dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesar Rp. 200.000.000,00. Secarabertahap dalam tiga kali tahapan yaitu tahap sebanyak 40 %, tahap II sebanyak30 % dan tahap III sebanyak 30 %.

Kemudian dengan telah dilengkapinya persyaratanadministrasi dan tehnis melalui proses verifikasi akhirnya TPK KelurahanSawidago dapat menerima bantuan kegiatan peningkatan/pembangunanpekerjaan jalan kantong produksi sepanjang 1,2 KM (satu koma dua kilometer)dan pembuatan 4 (empat) buah plat dueker sebesar Rp.200.000.000,00. Secarabertahap dalam tiga kali tahapan yaitu tahap sebanyak 40 %, tahap II sebanyak30 % dan tahap III Ssebanyak 30 %.