., 2.Deviana Agustin,3.Yuanda Simanjuntak sebagai karyawan denganjabatan Legal Officer PT.Bestprofit Futures berdasarkan Surat Tugas Nomor236/DIR/BPF/V/2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 237/DIR/BPF/V/2018masing masing bertanggal 23 Mei 2018;Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantarapara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DesonTogatorop, S.H.,M.H.

Kendali (Bidang Pengukuran dan PendaftaranTanah) (Sesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor236/HGB/KWBPN/1996 tanggal 4 Juni 1996 (Sesualdengan aslinya) ;Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa SukamulyaKecamatan Cibadak atas nama PT.Gedeh Wangi (SesuaiHal 38 dari 57 hal Putusan Perkara Nomor: 81/G/2020/PTUN.BDG (ECourt)dengan aslinya) ;Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan dilokasi obyek sengketa pada

MH berdasarkan Penetapan KetuaMajelis Hakim Nomor : 236/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 06 Maret 2018, akan tetapiproses mediasi tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor236/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani olehHakim Mediator a quo, telah dinyatakan gagal, dengan alasan para pihak belummenemukan kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan salingmenguntungkan, selanjutnya para pihak memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara untuk

tertanggal 19 April2016, demikian pula Penggugat/Tergugat Intervensi dan Turut TergugatIntervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 26 April 2016, sedangkanTergugat/Tergugat Intervensi Il tidak mengajukan Duplik, Replik dan Duplikyang pada pokoknya masingmasing sebagaimana termuat dalam berita acarapersidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagiandalam putusan ini ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebutPengadilan telah menjatuhnkan putusan sela tanggal 10 Mei 2016, Nomor236

Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT JAPPRIMAIR1.Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding,sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;Menyatakan bahwa benar objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor236/Desa/Kel.Kiat adalah sah menurut hukum milik ABASIA PATIRAN;Menyatakan benarbenar telah terbukti bahwa Tergugat I/Terbanding yangtelah menyerobot/ menguasai/mengambil seluruh objek sengketa danTergugat II/Terbanding II yang telah menjual objek objek sengketa

KotaGorontalo ; == 29+ 22n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn cnc nee nen cee nnn ee nnnHalaman 9 dari 139 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PN.Gto32) 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penggunaan Dana OperasionalPelaksanaan Kegiatan Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kota Gorontaloselama kurun waktu tahun 2010 / Laporan pertanggungjawaban keuanganNomor 31/KEU/X1V/2010 tanggal 24 Desember 201 0;33) 1 (satu) lembar foto copy surat Plh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo kepadaPimpinan SKPD dan Camat se Kota Gorontalo Nomor236

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 November 2016 Nomor236/N.6.17/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengantanggal 20 Desember 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Desember2016 Nomor : 106/Pen.Pid/2016/PN.Mre, sejak tanggal 21 Desember 2016sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;.

No.2679 K/Pid.Sus/2016.Lurah se Kota Gorontalo selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2009, Pit.Sekretaris Daerah atas nama Walikota Gorontalo dengan Surat Nomor236/SET.KORPRI/137/2009 Hal Pemotongan dan Penyetoran Bantuan luranPMI Cabang Gorontalo, menyampaikan kepada para Pimpinan SKPD danCamat se Kota Gorontalo, agar melalui para bendaharawan gaji dapatmelakukan pemotongan iuran dimaksud sebesar Rp 5.000, (lima riburupiah)/Anggota KORPRI dan disetorkan ke Bendahara PMI CabangGorontalo atas nama

menyatakan Jika berdasarkan apa yang didalilkan dalam gugatanbahwa Musril Chanafi, S.H. menjual tanah kepada Penggugat dan telahmembayar secara tunai didepan pejabat yang berwenang untuk hal itu, makasusai Pasal 53 ayat (1), maka Penggugat mempunya legal standing adakepentingan untuk menggugat;Bahwa ahli menyatakan Terkait dengan alas hak Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan adalah berupa: Hak Guna Bangunan Nomor 8/Gerem GS.Nomor 1276/GS/ 1980, tanggal 8121980 (bukti P47) Akta Jual Beli Nomor236

Dengan demikian, petitumangka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perihal Girik/Letter C No. 162 Persil 55, D1 denganluas 502 M2 atas nama YOHANA telah dipertimbangkan dalam perkara sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A Nomor236/Pdt.G/2015/PN Cbi tanggal 31 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan TinggiJawa Barat Nomor 118/PDT/2017/PT.BDG tanggal 25 April 2017 Jo PutusanMahkamah Agung RI Nomor 3221 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018 yangmana kapasitas Yohana

Semarang Nomor73/G/2017/PTUN.Smg tertanggal 30 Mei 2018(Fotokopi sesuai dengan salinan);Fotokopi Surat Pemberitahuan Amar PutusanBanding Nomor 73/G/2017/PTUN.SMG tanggal 17Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan asili);Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah AgungNomor 112/K/TUN/2019 tanggal 18 Juni 2019(Fotokopi sesuai dengan salinan);Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 6/G/2020/PTUN.Smg tertanggal 25Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan salinan);Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor236

Multi Guna Coal telahmelakukan kewajibannya dengan menyetorkan Biaya Pematokan TataBatas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi (Bukti P20)sebagaimana Surat Dinas Pertambangan Perindustrian danPerdagangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 (Bukti P21) besertaLampiran Rincian Biaya dan Bahan Dalam Rangka Pematokan TataBatas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Multi Guna Coal dan RincianBiaya Pematokan PT.

Multi Guna Coal telah melakukan kewajibandengan menyetorkan Biaya Pematokan Tata batas WilayahKuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaimana vide Bukti P21Surat Dinas Pertambangan, Perindustrian dan PerdaganganPemerintah Kabupaten Barito Utara, Nomor236/TAMPERINDAG/B, tanggal 3 Maret 2008 beserta vide buktiP22, Lampiran Rincian Biaya dan badan Dalam RangkaPematokan Tata Batas Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT.Multi Guna Coal, guna memenuhi Diktum Kedua point 10(sepuluh) pada Keputusan Bupati Barito Utara

dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepada Terdakwaharus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan masingmasing olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor236

Surat Keterangan Sempadan Tanah Nomor236/595.3/MPI/1995tanggal 20 Januari 1995 atas nama HASIM yang mana sebelahselatan berbatas dengan Kumiyati sedangkan menurut Akta Jual BeliNomor 379/X/KR/1986 tanggal 13 Oktober 1986 atas nama Kumiyaiti,telah menjual tanahnya kepada Yusman, maka tidak ada hak samasekali, Kumiyati untuk menandatangani Surat Keterangan Gantikerugian atas nama Hasim Kepada Hadinur sebagai saksi sepadan,seharusnya yang berhak menandatangani saksi sempadan adalahYusman.Bahwa ketiga

SUKAMTO SOHAR, Iahir di Palembang tanggal 10 November1961, Sebagaimana tertuang dalam Akte Kelahiran Nomor236/1970 tertanggal 10 Juni 1970 oleh Pegawai Luar Biasa TjatatanSipil di Palembang. (Bukti T10).f, SUFRY SOHAR (Tergugat), lahir di Palembang tanggal 12Februari 1964, sebagaimana tertuang dalam Akte Kelahiran Nomor23/7/1970 tertanggal 10 Juni 1970 oleh Pegawai Luar Biasa TjatatanSipil di Palembang. (Bukti T11).16.

MayorSalim Batu Bara No. 47, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan penunjukanMajelis Hakim melalui Penetapan Nomor 236/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tertanggal19 Juli 2016;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan, Nomor236/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tanggal 23 Juni 2016, tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ; Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, denganNomor 236/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tanggal 23 Juni

Pucuk Jaya, di DesaPetangis dan Desa Kerang Kecamatan Batu Engau, luas areal 2.560hektar, yang selanjutnya disebut dan diberi tanda sebagai alat bukti P43;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Petangis Nomor236/640109.2010/ KDP/PemIV/2012 tanggal 04 Juni 2012, ditujukankepada PT.

BKM Walahar RT/RW 001/001, Kelurahan Walahar, Kecamatan Klari Karawang;FITRI ASTRIA HIDAYAT, bertempat tinggal di Dusun DurenRT/RW 012/004, Desa Duren, Kecamatan Klari Karawang;SUNANJAR, bertempat tinggal di Jalan P Sumba 8 Nomor236 RI/RW 001/011, Kelurahan Aren Jaya, KecamatanBekasi Timur Bekasi;TORINAH, bertempat tinggal di Pabean RT/RW 003/001,Kelurahan Pabean, Kecamatan Pekalongan Utara Pekalongan;SITT MAYA KOMALASARI, bertempat tinggal di Krajan RT/RW 002/001, Kelurahan Tegal Sawah, Kecamatan

., M. danFakih Yuwono, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor236/Pdt/2020/PT SMG tanggal 26 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa,tanggal 23 Juni 2020 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantuBawon, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yangberperkara maupun kuasanya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,Ttd.

kesatuan yang tak dapat dipisahkan karena saling terkaitsatu sama lain dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap,sehingga secara materiil keduanya tidak memiliki kekuatan pembuktianapapun, maka suratsurat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti, olehkarenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.11 berupa akta di bawahtangan, yang isinya menerangkan bahwa para Penggugat dan para Tergugattelah sepakat mengakhiri sengketa diantara mereka dalam perkara Nomor236