Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1: 5000 dan PetaSituasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor: 1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani oleh Dinas TataKota Jakarta Timur;3.

peta situasi rincianIPEDA Skala 1: 5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45, 46, 47 yang diketahuioleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100 tanggal 27 Juni 1985;4.

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1:5000 danPeta situasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor:1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani olehDinas Tata Kota Jakarta Timur (Bukti P2);c.

+ 200 Ha sesuaiPeta situasi rincian IPEDA Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44,45, 46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor:257/171100 tanggal 27 Juni 1985 (Bukti P3);d.

200 Hasesuai Peta Situasi rincian lpeda Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45,46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100tanggal 27 Juni 1985;.

"Gaji adalah sebagai balas jasa ataupenghargaan atas hasil kerja seseorang, pada umumnya sistem penggajiandapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu apa yang disebut sistemskala tunggal dan sistem skala ganda, yang dimaksud dengan sistem skalatunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepadapegawai yang berpangkat sama, dengan tidak atau kurang memperhatikansifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikuldalam melaksanakan pekerjaan itu ;Bahwa yang dimaksud

dengan sistem skala ganda adalah sistem penggajianyang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat,tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerjayang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalammelaksanakan pekerjaan itu.Bahwa selain daripada kedua sistem penggajian yang dimaksud di atas,dikenal pula sistem penggajian ketiga, yang biasa disebut sistem skalaHal. 17 dari 26 hal.

Sus/201218gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dansistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukansama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikantunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat,mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yangsifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secaraterus menerus.

Sistem skala ganda dan sistem skala gabungan hanyamungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah adaanalisis, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut maka Terdakwa Pujiantono selakuKepala Desa tidak dapat digolongkan sebagai Pegawai Negeri yaitu orangyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupatanah ganjaran atau bengkok, karena tidak terpenuhinya ketentuan sistempengajian, tidak ada gaji pokok, tidak ada pangkat

Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membuat pernyataanmaaf dan merehabilitasi nama baik Penggugat selama 7 (tujuh) kaliberturutturut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagaiberikut:PengumumanSaya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf kepadasaudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yangmenyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni2015:Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan

MenghukumTergugatuntukmembuatpernyataanmaaf danmerehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturutturutmelalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagai berikut:PengumumanSaya Hasan selakupribadi menyampaikan permohonan maaf kepadasaudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataan saya yangmenyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karya tanggal 6 Juni2015:Seorang pengusahayang menjadi Terdakwakasuspenggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwaberbagaikasus

Menghukum Tergugat untuk membuat pernyataan maaf danmerehabilitasi nama baik Penggugat selama 2 (dua) kali berturutturut melalui media koran skala nasional yang bunyinya sebagaiberikut:PengumumanSaya Hasan selaku pribadi menyampaikan permohonan maafkepada saudara Frederick Rachmat sehubungan dengan pernyataansaya yang menyesatkan yang dimuat dalam Koran Suara Karyatanggal 6 Juni 2015:"Seorang pengusaha yang menjadi Terdakwa kasus penggelapan,Frederick Rachmat, tampil beda dengan puluhan Terdakwa

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Permen ESDM Nomor 17 Tahun2012 menyatakan Berdasarkan data dan informasi hasilkegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan nya menyusunlaporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan BentangAlam Karst dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluhribu) atau lebih besar.

Jadi setelah penelitian selesaidilakukan, maka hasil penelitian yang berisi inventarisasi danpemetaan eksokarst dan endokrast itu dituangkan dalambentuk laporan kegiatan penyelidikan dan Peta KBAKdengan skala minimal 1:50.000.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PeraturanGubernur a quo tersebut, sangat jelas dan tegas terkait dengangambaran peta bentang alam Karst dengan skala 1:250.0000.

Melakukan inventaris bentang alam karst dengan pembuatanpeta penyebaran bentang alam karst dengan skala 1 : 250.000;b. Penyusunan rencana Sstrategis/aksi perlindungan danpengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang Mangkulihat diKabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu secarapartisipatif, berkelanjutan dan terpadu;c.

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, menyebutkan berdasarkan data daninformasi hasil kegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun laporan kegiatanpenyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan skala 7 :50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau lebih besar.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan (skalaRakyat) harus mengajukan permohonan ljin Pertambangan Rakyat(IPR) kepada Gubernur Kalimantan Tengah apabila lokasi sudahmemenuhi syarat yang diatur dalam perundangundanganpertambangan umum yang berlaku.b.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan.Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

Prosedur Perizinan Skala Menengah dan Perizinan Skala Besar, untukpemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batubara dengan cara lelang sesuai dengan PeraturanHalaman 27 dari 31 Putusan Nomor 331/Pid.B/LH/2017/PN PikPemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan. Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan data Ijin Pertambangan Rakyat(IPR) yang ada di Dinas ESDM Prop. Kalimantan Tengah sampai saat inibahwa terdakwa ARISTON dan sdr.

diketahui terdapat aktifitas hilirmudik kendaraan truktruk besar dalam jumlah banyak yang berlangsungsejak pagi hari sampai dengan malam hari, disamping itu juga diketahuibahwa didalam area perusahaan TERGUGAT terdapat alatalat beratsejenis roller yang difungsikan untuk pengerasan dan atau pemadatantanah;Bahwa selama TERGUGAT menjalankan aktifitas usahanya denganmengoperasikan truktruk besar maupun alatalat berat keluar masuk dariarea perusahaan TERGUGAT seringkali menimbulkan getarangetaran,debu dalam skala

aktiitas tersebut dilakukan pada malam hari;Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015, sekitar pukul 13.30 WIB, yakni saatTERGUGAT melakukan pengerasan dan atau pemadatan tanah di lokasiperusahaan TERGUGAT dengan menggunakan alat berat sejenis roller,sehingga menimbulkan getaran dan atau goncangan yang sangat besarhingga sampai rumah PENGGUGAT yang mengakibatkan tembok, padabangunan rumah PENGGUGAT khususnya pada tembok bagianbelakang, tembok ruang tengah, dan tembok kamar tidur, mengalamiretakretak dengan skala

Kerugian Immateriil :Timbulnya kerugian yang disebabkan karena terganggunyakenyamanan dan ketentraman hidup PENGGUGAT besertakeluarga di dalam rumah akibat dari kKeadaan yang selalu PENGGUGAT terima selama TERGUGAT masih menjalankan aktifitasusahanya yang seringkali menimbulkan debu dalam skala besar,getarangetaran, dan bau menyengat, beserta kebisingankebisingan yang terjadi sepanjang hari mulai dari pagi hari hinggamalam hari, hal tersebut tentunya akan memberi dampak burukbagi kesehatan PENGGUGAT

perkiraanseakanakan dia sendiri telah mengalami kerugian seperti yangdisebutkannya itu yakni : KERUGIAN NILAI Penggugat mengalami kerugian secara imateriil Rp. 400.000.000, Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pdt./2016/PT TJK.13 akibat Timbulnya kerugian yang disebabkankarena terganggunya kenyamanan danketenttaman hidup PENGGUGAT besertakeluarga didalam rumah akibat dari keadaan yangselalu PENGGUGAT terima selama TERGUGATmasih menjalankan = aktifitas usahanya yangseringkali menimbulkan debu dalam Skala

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN KknBahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuailkewenangannya apabila lokasi Ssudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Saksi EdiPurnomo Alias Edi yang perannya Sebagai Operator alat berat jenisExcavator dan Terdakwa

Namun seiring dengandinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan daya saing global,perkembangan kinerja BUMN Perkebunan masih belum mampumenunjukkan daya saingnya, baik dari aspek skala usaha maupunkualitas pengelolaan.

Meningkatkan kemampuan pendanaan (leverage) untukpengembanganusaha (ekspansi),c.Meningkatkan skala ekonomi perusahaan dengan daya saingyanglebih baik,d. Meningkatkan efisiensidan efektivitasusaha,e. Terciptanya sinergi di antara perusahaan BUMNPerkebunan, danf. Meningkatkan daya saingdan posisi tawar BUMNPerkebunan..

Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan = diharapkanpermasalahan yang saat ini dihadapi oleh masingmasing BUMNPerkebunan dapat diatasi dengan terjadinya integrasi dan sinergi antarBUMN Perkebunan (PTPN sampai dengan PTPN XIV) yang tersebardi hampir seluruh wilayah Indonesia maupun peningkatanefisiensidengan skala ekonomi yang semakin besar, sehingga kinerja BUMNPerkebunan diharapkan akan meningkat drastis.

Dengan skala ekonomidan ukuran bisnis yang semakin besar Holding BUMN Perkebunanakan setara dan bahkan mungkin lebih besar dari pelaku bisnisperkebunan di negaranegara ASEAN dan mampu salingbersaingdengan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.8.

Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014adalah dalam rangka menunjang/mendukung korporasi untuk lebihmemiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualitaspengelolaan.3.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / MenhutIl /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :I. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor;Il.

IRWAN GUMELAR, S.STP danseluruh anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil lainnya seharusnya terlebihdahulu melakukan tugas mereka yaitu mengadakan penelitian dan inventarisasiatas tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannyadengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan Musyawarah keI dirumahKAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG antara Tim PengadaanTanah Skala Kecil dengan KAWIDJAJA HENRICUS ANG AliasANGKAHONG selaku Penjual sebagaimana Berita Acara MusyawarahPengadaan Lahan/Tanah Nomor : 590/737KUMKM tanggal 17 Desember2014, yang hasil musyawarahnya sebagai berikut :1.

Jual beli yangterjadi atas 6 (enam) bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJAHENRICUS ANG dengan HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuan sebagaiberikut :1.

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;20.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;21.Surat Kuasa Khusus dari H.

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;29.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;30.dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Adha Wijaya,S.E.;31.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaAchmad Subchan, terdiri dari :32.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;37.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;38.KTP atas nama Achmad Subchan;39.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaSlamet Priyadi, terdiri dari :40.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;46.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;47.Foto copy KTP atas nama Slamet Priyadi;48.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaArbayah, terdiri dari:49.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

No. 2797 K/Pid.Sus/201764.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;65.dan foto copy KTP atas nama lrana Yanti.66.1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal20 Nop 2007 atas nama PT.

pangaBahwa kegiatan peredaran pangan jenis nijin edar tidak ada jaminan mutu keamanan daribentuk minuman jenis arak yang mengandungk produksi maupun distribusi dari badan POM ;inuman arak bali untuk diperdagangkan kepadalegiatan melawan hukum karena selain tidak adaberupa ijin edar juga tidak punya iin distribusihm Perda Nomor 4 Th 2011 dan perbup No.dan pengawasan peredaran minuman beralkoholnh sebelum produk diedarkan harus mendapatkanijin edar /registrasi yakni berupa nomor MID/ML untuk produk skala

besar / high risk danPIRT untuk skala kecil / low risk tujuannyal Bahwa dalam mengedarkan produk panmengandung alkohol harus terlebih dahuluyuji bacteriologis sebagaimana persyaratarproduk terjamin ;4.

Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijinedar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan ; Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minumanmengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji labolarorium berupa uji kimia dan ujibacteriologis sebagaimana persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ADHA WIJAYA, S.E.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas namaACHMAD SUBCHAN, terdiri dari :Hal. 12 dari 27 hal.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas nama SLAMETPRIYADI, terdiri dari :Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosialpembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putin Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;fotokopi KTP atas nama SLAMET PRIYADI.1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas namaARBAYAH, terdiri dari :Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosialpembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putin Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan fotokopi KTP atas nama IRANA YANTI.1 (satu) lembar fotokopi potongan cek No. DD 080023 tanggal 20Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

No.40 PK /Pid/ 2014PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampang bernamaEDY RATNO SANJAYA, SH;m 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 2500 luas 17.630 M?dan 4.110 M2?

/2006tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernamaKAHARUDDIN;5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26April 2003 ditandatangani oleh pihal pertama (penjual) bernama JUHAIFA danpihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATIdisaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN danditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampangbernama EDY RATNO SANJAYA, SH;1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

Rahim ditandatangani oleh PPATKecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, S.H;1 (satu) lembar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret2006 oleh Kasi Pengukuran dan pendaftaran tanah bernama Burhanuddin,SH.4 (Empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah A Nomor: 500/06/2006tanggal 4 April 2006 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa;Surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ke kantor PBBSumbawa Besar An.

/2006 tanggal28 Maret 2006 ditandatangani oleh Kepala desa Teluk Santong bernamaKAHARUDDIN;5 (Lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26April 2003 ditandatangani oleh pihal pertama (penjual) bernama JUHAIFA danpihak kedua (pembeli) bernama I GUSTI AYU PUTU SULISTIAWATIdisaksikan Kepala desa Teluk Santong bernama KAHARUDDIN danditandatangani oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) kecamatan Plampangbernama EDY RATNO SANJAYA, SH;1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala

No.40 PK /Pid/ 2014i 1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1 : 2500 terletak dipulau Panjang Desa Teluk Santong Kec.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)KUHPidana.Subsidair:Bahwa Terdakwa UMBU SORU DETANG Als.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktivitas.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telahmemahami dan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Terdapat nyeri tekan dengan skala berat teratasiidengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN WkbMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Sehubungan masalahpenganiayaan terhadap seseorang pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020,sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kampung Lolajangi, Ds. Anakalang,Kec. Katikutana, Kab.

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP

Terdapat nyeri tekan dengan skala beratteratasii dengan pemberian anti nyeri yang mengganggu aktifitas;Menimbang, Dengan demikian unsur penganiayaan mengakibatkanluka berat telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.Nadi : sembilan puluh sembilan kali permenit.Pernapasan : dua puluh empat kali permenit.Suhu : tiga puluh enam derajat Celcius.Kepala : tidak tampak kelainan.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.o DN Oa PF WNPerut : tampak datar , teraba lembut, tampak simetris , puncak rahimtidak , tidak terdapat nyeri tekan, benjolan dan tanda cairan bebas didalam rongga perutt

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.Nadi : tujuh puluh sembilan kali permenit.Pernapasan : dua puluh delapan kali permenit.Suhu : tiga puluh enam derajat Celcius.Kepala : tidak tampak kelainan.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.o oD NO a F WNPerut : tampak datar , teraba lembut, tampak simetris , puncak rahimtidak teraba, tidak terdapat nyeri tekan, benjolan dan tanda cairanbebas di dalam rongga

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.Nadi : sembilan puluh sembilan kali permenit.Pernapasan : dua puluh delapan kali permenit.Suhu : tiga puluh enam koma satu derajat Celcius.Kepala : tidak tampak kelainan.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.o OD NO aA F WwW NPerut : tampak datar , teraba lembut, tampak simetris , puncak rahimtidak teraba, tidak terdapat nyeri tekan, benjolan dan tanda cairanbebas

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.2. Nadi: tujuh puluh sembilan kali permenit.Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN CbnPernapasan : dua puluh delapan kali permenit.Suhu : tiga puluh enam derajat Celcius.Kepala : tidak tampak kelainan.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.

Kesadaran : sadar penuh dengan nilai lima belas dari skala limabelas.Nadi : sembilan puluh sembilan kali permenit.Pernapasan : dua puluh delapan kali permenit.Suhu : tiga puluh enam koma satu derajat Celcius.a fF w NKepala : tidak tampak kelainan.Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Cbn1.Leher : tidak tampak kelainan.Dada : tidak tampak kelainan.Paruparu dan jantung : tidak tampak kelainan.oe = &Perut : tampak datar , teraba lembut, tampak simetris , puncak rahimtidak teraba, tidak

Penajaman;Pembuatan peta foto skala 1 : 5.000;Digitasi untuk peta garis skala 1 : 5.000;Oo 3 3Layout peta foto dan peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis; Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalamdokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama,yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkanpeta skala 1 : 5.000;d. Observasi lapangan;e. Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukansebanyak 150 titik;f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM),berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buahsesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksamenunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak.

Penajaman;m Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;O Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;pPencetakan album peta foto dan peta garis;Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015= Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu:a. Ketua Tim Ahli (Jeam Leader) : PROF. Dr.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000:n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala 1 : 5.000;p. Pencetakan album peta foto dan peta garis;Pada tahapan tersebut beberapa ahli yangnamanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. TritunggalSelaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

CHOLID ABDULAH SALEH (Alm) selakuKoordinator BKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupunmenyerahkan LKPP 100% dan mengajukan secara tertulis kepadaPPK NUSP2 Kota Sukabumi untuk dilakukan proses serah terimapekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2017 Siklus tersebut. Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunan infrastrukturdalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017 SiklusIl di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksi TAUFIKKUROCHMAN Bin M.H.

NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran

Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.Halaman 154 dari 175 Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2020/PT.Bdg109.110.111.112.113.114.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demihukum.Memerintahkan Tergugat dan II dan/ atau siapa saja yangmenguasai dan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untukmenyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalamkeadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.8.

KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KELASIB ATAMBUA :* Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam PositaGugatan poin 15 dani6 halaman 5 serta Petitum Gugatan poin5halaman 8 yakni : menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik No.169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementaraNo. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000 adalahBATAL DEMI DUKUM ;Hal 8 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN AtbBahwa dalil BATAL DEMI HUKUM terhadap sertifikat tanda bukti

hakmilik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, Surat ukursementara No. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan NegeriKelas IB Atambua, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKelas IB Atambua adalah tidak berwenang, yang berwenang adalahPengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Kupang ;Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang memeriksa dan mengadiliperkara ini

Tergugat IV mengukur lahannyadan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan namaYosep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan .3.

Gambar Situasi Skala 1: 2000;5. Bahwa Tergugat III menolak posita nomor 29 karena dalam kaitannyadengan pengukuran lapangan, penyelidikan terhadap sejarah tanahtentulah tidak dilewatkan oleh tergugat III dalam proses penerbitansertipikat ini, maka dari itu dari tanahtanah yang terdapat di dalam desadesa di daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasbatasnya serta siapa yang berhak atasnya.

LEONARD HANING, MM
Tergugat:
1.BUPATI ROTE NDAO
2.Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
3.Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada Lokasi Bangunan Pemerintah Berupa Kantor Camat, Puskesmas dan Balai Pertemuan Umum Kecamatan Rote Barat Daya di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2019