ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;1 (satu) lembar asli MAP PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Tanam skala 1 :25.000 ;Hal. 20 dari 61 hal. Put. Nomor 718 K/Pid.Sus/201554.55.56.57.58.59.60.61.1 (satu) lembar asli MAP PT.

ADEI PLANTATION & INDUSTRY KKPAKoperasi PePetani Sejahtera Desa Batang Nilo Peta Land ClearingPertahun skala 1 : 25.000 ;1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Keputusan Bupati PelalawanNomor : 522.11/PEM/X/13, tanggal 30 Oktober 2003 tentangPencadangan Areal untuk perkebunan kelapa sawit pola KKPAKoperasi Petani Sejahtera Desa Batang Nilo Kecil Kec. Pelalawan, Kab.Pelalawan Prov.

Sementara yang dimaksuddengan Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiSkala tertentu dan yang dimaksud dengan PerusahaanPerkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negaraIndonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukumIndonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu. Sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang R.I. Nomor 18Hal. 30 dari 61 hal. Put.

Ayudya Septarizky, terhadap Yudiana Setyawati, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : tujun sampai delapan.2) Abdomen : tidak ditemukan jejas diperut, nyeri tekan perut dikiri bawah.Halaman 4 dari 37 Perkara Pidana Nomor 72/PID.SUS/2018/PT YYK3)Pelvis : nyeri tekan di area panggul (selangkangan), tampakkeluar darah dari kemaluan.Ekstemitas atas : tampak kelainan bentuk pada area sikutangan kanan.Ekstemitas bawah

Ayudya Septarizky, terhadap Radheini Rahmachesa, dilakukanpemeriksaan pada tanggal 2 April 2018 dengan hasil pemeriksaanfisik, di antaranya sebagai berikut :1)2)Skala nyeri : delapan sampai sembilan.Abdomen dan pelvis : jejas positip hematom membentuk garissepanjang kurang lebih sepuluh sampai lima belas centimetersetinggi diafragma, dari mid clavicula dextra hingga midclavicula sinistra.Nyeri tekan seluruh lapang abdomen : perut terasa keras,bising usus terdengar menurun, dari cateter urin terlinat

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/2018

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April2018 dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis (selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, lukarobek di bibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlihat perubahan bentukabnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Sardjito No. : 013/V1/

Ayudya Septarizky, terhadapRadheana Rahmasari, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 April 2018dengan hasil pemeriksaan fisik, di antaranya sebagai berikut :1) Skala nyeri : enam sampai tujuh.2) Pelvis(selangkangan) : ditemukan luka di area kemaluan, luka robek dibibir vagina memanjang hingga sekitar dubur.3) Punggung dan pinggang: nyeri di area punggung.4) Ekstremitas : paha kanan tampak terlinat perubahan bentuk abnormal.dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demihukum.Memerintahkan Tergugat dan II dan/ atau siapa saja yangmenguasai dan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untukmenyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalamkeadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.8.

KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI KELASIB ATAMBUA :* Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam PositaGugatan poin 15 dani6 halaman 5 serta Petitum Gugatan poin5halaman 8 yakni : menyatakan sertifikat tanda bukti hak milik No.169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, surat ukur sementaraNo. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000 adalahBATAL DEMI DUKUM ;Hal 8 dari 37 halaman Putusan Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN AtbBahwa dalil BATAL DEMI HUKUM terhadap sertifikat tanda bukti

hakmilik No. 169 tahun 1987 atas nama Josep Bria Klesuk, Surat ukursementara No. 713/1987, luas 4.820 m2, gambar situasi skala 1:2000yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan NegeriKelas IB Atambua, sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKelas IB Atambua adalah tidak berwenang, yang berwenang adalahPengadilan Tata Usaha Negara Kupang di Kupang ;Bahwa oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang memeriksa dan mengadiliperkara ini

Tergugat IV mengukur lahannyadan membuat sketsanya dengan skala 1:2000 serta menuliskan namaYosep Bria Klesuk sebagai pemilik lahan .3.

Gambar Situasi Skala 1: 2000;5. Bahwa Tergugat III menolak posita nomor 29 karena dalam kaitannyadengan pengukuran lapangan, penyelidikan terhadap sejarah tanahtentulah tidak dilewatkan oleh tergugat III dalam proses penerbitansertipikat ini, maka dari itu dari tanahtanah yang terdapat di dalam desadesa di daerah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasbatasnya serta siapa yang berhak atasnya.

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN KknBahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuailkewenangannya apabila lokasi Ssudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Saksi EdiPurnomo Alias Edi yang perannya Sebagai Operator alat berat jenisExcavator dan Terdakwa

Namun seiring dengandinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan daya saing global,perkembangan kinerja BUMN Perkebunan masih belum mampumenunjukkan daya saingnya, baik dari aspek skala usaha maupunkualitas pengelolaan.

Meningkatkan kemampuan pendanaan (leverage) untukpengembanganusaha (ekspansi),c.Meningkatkan skala ekonomi perusahaan dengan daya saingyanglebih baik,d. Meningkatkan efisiensidan efektivitasusaha,e. Terciptanya sinergi di antara perusahaan BUMNPerkebunan, danf. Meningkatkan daya saingdan posisi tawar BUMNPerkebunan..

Dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan = diharapkanpermasalahan yang saat ini dihadapi oleh masingmasing BUMNPerkebunan dapat diatasi dengan terjadinya integrasi dan sinergi antarBUMN Perkebunan (PTPN sampai dengan PTPN XIV) yang tersebardi hampir seluruh wilayah Indonesia maupun peningkatanefisiensidengan skala ekonomi yang semakin besar, sehingga kinerja BUMNPerkebunan diharapkan akan meningkat drastis.

Dengan skala ekonomidan ukuran bisnis yang semakin besar Holding BUMN Perkebunanakan setara dan bahkan mungkin lebih besar dari pelaku bisnisperkebunan di negaranegara ASEAN dan mampu salingbersaingdengan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.8.

Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014adalah dalam rangka menunjang/mendukung korporasi untuk lebihmemiliki daya saing global baik dari aspek skala usaha maupun kualitaspengelolaan.3.

"Gaji adalah sebagai balas jasa ataupenghargaan atas hasil kerja seseorang, pada umumnya sistem penggajiandapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu apa yang disebut sistemskala tunggal dan sistem skala ganda, yang dimaksud dengan sistem skalatunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepadapegawai yang berpangkat sama, dengan tidak atau kurang memperhatikansifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikuldalam melaksanakan pekerjaan itu ;Bahwa yang dimaksud

dengan sistem skala ganda adalah sistem penggajianyang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat,tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerjayang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalammelaksanakan pekerjaan itu.Bahwa selain daripada kedua sistem penggajian yang dimaksud di atas,dikenal pula sistem penggajian ketiga, yang biasa disebut sistem skalaHal. 17 dari 26 hal.

Sus/201218gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dansistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukansama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikantunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat,mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yangsifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secaraterus menerus.

Sistem skala ganda dan sistem skala gabungan hanyamungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah adaanalisis, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/pekerjaan yang lengkap.Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut maka Terdakwa Pujiantono selakuKepala Desa tidak dapat digolongkan sebagai Pegawai Negeri yaitu orangyang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah berupatanah ganjaran atau bengkok, karena tidak terpenuhinya ketentuan sistempengajian, tidak ada gaji pokok, tidak ada pangkat

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;20.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;21.Surat Kuasa Khusus dari H.

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;29.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;30.dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Adha Wijaya,S.E.;31.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaAchmad Subchan, terdiri dari :32.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;37.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;38.KTP atas nama Achmad Subchan;39.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaSlamet Priyadi, terdiri dari :40.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;46.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;47.Foto copy KTP atas nama Slamet Priyadi;48.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaArbayah, terdiri dari:49.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

No. 2797 K/Pid.Sus/201764.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;65.dan foto copy KTP atas nama lrana Yanti.66.1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal20 Nop 2007 atas nama PT.

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Bahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuaikewenangannya apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwayang perannya Sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan SaksiKasmiran Alias Ikas

Pekebun adalah orang perseorangan warga negaraIndonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skalausaha tidak mencapai skala tertentu.h. Hasil Perkebunan adalah semua produk TanamanPerkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan,produk sampingan, dan produk ikutan.I.

Pemasaran Hasil Perkebunan.Bahwa menurut Ahli Kegiatan Penyediaan Lahan tersebutadalah Kegiatan Pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa terdakwa NURDIN als CAMAT tersebut dapat dikategorikansebagai pekebun pinang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbuny) orangperseorangan warga negara indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu", artinya orang perorangberlaku kepada siapa

saja yang melakukan kegiatan perkebunan tersebut; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.98 / Permentan /OT.140 / 9 / 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan skala usahatidak mencapai skala tertentu tertentu sebagaimana tertuang dalampengertian perkebun tersebut adalah luas lahan atau areal yang dikelolauntuk perkebunan tersebut tidak melebihi dari 25 Ha (dua puluh limahektare).

sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengancara membakar;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Perkebunanadalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalahbidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.Menimbang, bahwa pekebun adalah orang perseoranganwarga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 05 / PERMENTAN / KB.410/ / 2018diterangkan sebagai berikut :Penjelasan BAB II tentang Kegiatan Pembukaan dan atauPengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar terdapat padapasal 8:(3) Pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan danatau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengantanpa membakar.(4) Pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunansebagaimana yang dimaksud pada

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakandalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caraHal 3 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINmencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 5 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

rumahtangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatanmaupun izin edar dalam skala pabrikan berupa pencantuman tanda MD dan tandaML yag diterbitkan oleh BPOM dan izin edar dari dan persetujuan dari KeamananBahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat minumanberupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual minuman yang biasadisebut arak jowo atau cukrik tersebut kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN denganharga per kardus isi 12 botol ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 7 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertail pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titikk 3

SKSHHK sebagaimanadimaksud untuk menyertai pengangkutan : kayu bulat dari TPK Hutan,TPK Antara, TPTKB dan industri primer; kayu olahan berupa kayugergajian, veneer dan serpih dari industri primer.Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaKawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 lampiran KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, sebagaiberikut: KoordinatNo Lintang Utara Bujur Timur1 N 0125.905 E 10157.0682

N 0125.900 E 10157.0683 N 0125.980 E 10157.1534 N 0125.993 E 10157.160 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2020/PN BIs250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2),

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD FADHLI, ST BinMANSUR selaku plotting/overlay titik koordinat geografis yang dimohontelaah tersebut terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 :250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2 /12/2016 tanggal 7 Desember2016 menggunakan perangkat lunak pemetaan (Arcgis 10.2), sehinggadidapat hasil bahwa titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4 sebagaimana poindiatas berada dalam Kawasan Hutan Produksi

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1: 5000 dan PetaSituasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor: 1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani oleh Dinas TataKota Jakarta Timur;3.

peta situasi rincianIPEDA Skala 1: 5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45, 46, 47 yang diketahuioleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100 tanggal 27 Juni 1985;4.

Gempol/Kayu Tinggi Jakarta Timur;Dimana sesuai dalam Peta Situasi Rincikan IPEDA Skala 1:5000 danPeta situasi dari Tata Kota DKI dan keterangan Rencana Nomor:1402/9/PR/JT/84 tanggal 19 September 1984 yang ditandatangani olehDinas Tata Kota Jakarta Timur (Bukti P2);c.

+ 200 Ha sesuaiPeta situasi rincian IPEDA Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44,45, 46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor:257/171100 tanggal 27 Juni 1985 (Bukti P3);d.

200 Hasesuai Peta Situasi rincian lpeda Skala 1:5.000 pada Persil 23, 4, 44, 45,46, 47 yang diketahui oleh Lurah Cakung Timur Nomor: 257/171100tanggal 27 Juni 1985;.

Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Pasal 21 ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatanantara Penggugat dengan Para Tergugat (26 orang) maka Penggugat danPara Tergugat bersamasama mengajukan Mediasi kepada DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang untuk dimediatori. (Bukti P2);.

Pancayasa Priamatangguh milikPenggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upah harus transparandan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnya sedangdalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat(26 orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karenaselama terjadi aksi demo (mogok kerja) produksi berhenti;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1menyatakan: Pengusaha

menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, danproduktivitas;Jadi menurut isi undangundang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah hak prerogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perluharus diberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja;10.

Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak prerogatif Penggugat11maka tuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksidemo (mogok kerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11Desember 2010 yang dilakukan oleh para Tergugat (26 orang) adalah aksidemo (mogok kerja) yang tidak sah dan melanggar UndangUndang;.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat berlangsung demo(mogok kerja) Penggugat memanggil para Tergugat (26 orang) secara resmibaik melalui Surat tertulis

Bahwa Pasal 9 ayat (1) Permen ESDM Nomor 17 Tahun2012 menyatakan Berdasarkan data dan informasi hasilkegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangan nya menyusunlaporan kegiatan penyelidikan dan peta Kawasan BentangAlam Karst dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluhribu) atau lebih besar.

Jadi setelah penelitian selesaidilakukan, maka hasil penelitian yang berisi inventarisasi danpemetaan eksokarst dan endokrast itu dituangkan dalambentuk laporan kegiatan penyelidikan dan Peta KBAKdengan skala minimal 1:50.000.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PeraturanGubernur a quo tersebut, sangat jelas dan tegas terkait dengangambaran peta bentang alam Karst dengan skala 1:250.0000.

Melakukan inventaris bentang alam karst dengan pembuatanpeta penyebaran bentang alam karst dengan skala 1 : 250.000;b. Penyusunan rencana Sstrategis/aksi perlindungan danpengelolaan ekosistem Karst Sangkulirang Mangkulihat diKabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur terpadu secarapartisipatif, berkelanjutan dan terpadu;c.

Putusan Nomor 24 P/HUM/2019Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012, menyebutkan berdasarkan data daninformasi hasil kegiatan penyelidikan, Kepala Badan, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyusun laporan kegiatanpenyelidikan dan peta Kawasan Bentang Alam Karst dengan skala 7 :50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau lebih besar.

Menerima / membeli pasir timah dari Tambang Inkonvensional (Tl) /Tambang Skala Kecil (TSK) yang diusahakan oleh rakyat / masyarakat KobaBangka Tengah, Bangka Selatan dan masyarakat sekitarnya di wilayahPropinsi Bangka Belitung melalui sub kontraktor, rekanan atau Mitra PT.Koba Tin.Bahwa untuk menjadi rekanan / Mitra PT.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, haltersebut tidak pernah dijelaskan oleh para terdakwa dan para rekanmenjelaskan batasbatas wilayah yang ditambang oleh masingmasingTambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK).Selanjutnya blangko Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) yang telah ditandatanganioleh para sub kontraktor tersebut diteruskan oleh staf sekretaris PT.

Koba Tin.Atas dasar hal tersebut, terdakwa DATO MOHD ANUAR bin SIDEK selakuPresiden Direktur PT, Koba Tin telah memberi surat keterangan pengirimanyang menyatakan seolaholah biji pasir timah yang dikirim oleh para subkontraktor berasal dari Tambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil(TSK) dalam Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT.

Koba Tin, padahal sebenarnyabiji pasir timah tersebut sebagian besar berasal dari Tambang Inkonvensional(Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK) diluarWiiayah Kontrak Karya (WKK) PT. KobaTin.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari luar Wilayah Kontrak Karya (WKk)PT. Koba Tin tersebut, berdasarkan perintah terdakwa Ill MATHIASHARYANTO, ditampung dalam gudang PT.

Citra Adikarya Semesta.Bahwa biji pasir timah yang dikirimkan / dibeli dari para Perusahaan tersebut,diperoleh dari Tambang Inkonvensional (Tl) dan Tambang Skala Kecil ( TSK)yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari Perusahaan tersebut diolahmenjadi timah batangan dan dijual ke luar negeri.Hal. 7 dari 28 hal. Put.

/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).9. 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D. 201 C)dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yangditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah);10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

diri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni RasmanaPutra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina(sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina)dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalam15Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Nomor 3371 K/Pdt/201615 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 skala richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali sesuai dengan laporan berita gempa bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkankerusakan

tujuh ratus riburupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat sebesar Rp2.911.700.000,00 (dua miliar sembilan ratussebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kKerusakan Gedung Sekolah CHISakibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 Skala

Nomor 3371 K/Pdt/2016Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 km, dengan pusatgempa pada titik 9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km Barat Daya Nusa DuaBali, 148 km Barat Daya KutaBali, 154 km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156km Barat Daya DenpasarBali

tersebut di atas adalah sebesarRp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluhsatu ribu rupiah);Menyatakan hukum bahwa jumlah kerugian tersebut di atas adalahtanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai penanggung untukmembayar kepada Penggugat sebagai tertanggung;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung Sekolah CHIS akibat gempabumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengankekuatan 6,8 Skala

Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan danpidana denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan parang dengan gagang plastik warna abuabu denganukuran +50 cm ; 1 (satu) batang pohon karet dengan umur tumbuhan sekira +93 (tiga)tahun ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :420/Kpts1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Peta Lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWAN binSABRI di TB. Semidang Bukit Kabu tanggal 04 Agustus 2010 ;3.

Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNomor : 420/Kpts1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Peta Lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWANbin SABRI di TB. Semidang Bukit Kabu tanggal 04 Agustus2010 ;3.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilan parang dengan gagang plastik warna abuabu denganukuran 50 (lima puluh) cm ; 1 (satu) batang pohon karet dengan umur tumbuhan sekira +3 (tiga)tahun ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Skala 1 : 250.000 lampiranKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/Kpts1999tanggal 15 Juni 1999 ; Peta lokasi Hasil Pengecekan TKP Lahan Perkebunan IRWAN binSABRI di TB.