Apabila terjadi Keadaan memaksa (force majeur) maka PihakKedua dibebaskan dari tanggungan atau kerugian atauketerlambatan penyelesaian pekerjaan;Bahwa dengan melihat fakta tersebut, secara jelas Pihak DinasPULH Jembrana telah tidak konsisten melaksanakan isi PerjanjianKerja (Kontrak), yang justru. telah menimbulkan kerugian yangsangat besar dari Terdakwa! Gede Artawan, SE, selaku PihakRekanan.

Dengandisembunyikan Surat Bencana Alam telah menimbulkan kerugianmateriil maupun moril dari Terdakwal Gede Artawan, SE. , yangsepatutnya dengan adanya peristiwa Force Majeure, Terdakwa Gede Artawan, SE, dibebaskan dari tanggungan atau kerugianyang timbul akibat bencana alam tersebut, yang dalam asasasashukum, bahwa Perjanjian (Kontrak) adalah merupakan hukum lexspecialis yang menyampingkan ketentuan hukum umum;7.

Laut (P) BINA IRAWANMARPAUNG selakuInternasional Liaison Officer (ILO) menerimalaporan dari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mananahkoda MV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksiHalaman 6 dari 42 Putusan No. 72/Pid.B/2016/PN. Tbkperompakan di kapalnya pada Posisi 01 03 00 U 103 37 80T disekitar wilayah / perairan selat Philip Kemudian laporan tersebut olehsaksi Let.Kol. Laut (P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepadasaksi Mayor Laut (P) MARVILL MARFELL F. E.

Laut (P) BINA IRAWANMARPAUNG selaku Internasional Liaison Officer (ILO) menerimalaporan dari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mananahkoda MV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksiperompakan di kapalnya pada Posisi 01 03 00 U 103 37 80T disekitar wilayah / perairan selat Philip Kemudian laporan tersebut olehsaksi Let.Kol. Laut (P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepadasaksi Mayor Laut (P) MARVILL MARFELL F. E.

IFC yangmenerima informasi tentang insiden perompakan yang terjaditerhadap MV Diamond Star dari Maritime Security Task Force(MSTF) Singapura yang mana Nakhoda Kapal MV Diamond Starmelaporkan telah terjadi aksi perompakan di kapalnya yangdilakukan oleh beberapa orang yang tak dikenal bersenjataGolok/parang. Para pelaku' melarikan diri setelah kapalmembunyikan Distress Signal (alarm tanda bahaya).> Bahwa setelah saksi menerima informasi dari kapten MV.

Diamond Star berbenderaPanama di selat Philip. pukul 03.27 WIB ILO (Indonesia LeasonOfficer) Singapura menerima laporan dari MSTF(Maritime ScurityTask Force) Singapura adanya insiden perompakan terhadap MV.Diamond Star berbendera Panama.> Bahwa pada posisi 01 03 07 LU 103 37 80 BT tepatnya di daerahperairan Selat Philip adanya laporan bahwa 5 (lima) orang tidakdikenal dengan menggunakan pisau besar dilaporkan terlihat diruang mesin beberapa Sparepart generator dan 1 buah handphonemilik ABK MV.

SusPHI/2020turut berdasarkan laporan keuangan yang dibuat akuntan publik sesuai Pasal164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau karena adanyakeadaan memaksa (force majeur), maka tepat putusan Judex Facti PHKdengan alasan efisiensi sehingga Penggugat berhak 2 (dua) kali uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian haksebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan

berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karenayang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat telah daluwarsa, dibayar,dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances ), berupa sangkalanyang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat beradadalam keadaan lain dari yang biasa atau force

majeure yang tidak dapatdihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untukmemenuhi perjanjian;Eksepsi pacti conventi, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkanatau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuanbahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (that the palintiff had agreed not tosue);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh eksepsi dari Para TergugatKonvensi

Keadaan Memaksa (Force Majeur / Overmacht) adalahkeadaan tidak terpenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang tidakdapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuatperikatan.

Soemadipradja dalam bukunya Penjelasan Hukum dalam Keadaan Memaksa (syaratsyarat pembatalanperjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeur) unsurunsurkeadaan memaksa adalah sebagai berikut :a.

Hal ini ditunjukkan oleh Turut Tergugat yang memulaikomunikasi aktif baik melalui media komunikasi telepon selular ataupunsurat elektronik yang dimulai pada tanggal 05 Juni 2018 dan dilanjutkandengan surel tertanggal O09 Juli 2018 terhadap Penggugat melaluiDirekturnya yaitu Orvin Avillanosa dimana pada intinya menyatakan bahwatelah terjadi force majeure pada lokasi tambang, namun demikian TurutTergugat turut menawarkan solusi dan tidak pernah memberian alasanseperti yang dikemukakan Penggugat dengan

No. 1234 K/Pdt/201 1 (Lihat Bukti ) ySPT PBBPara pemilik unit/kios selain membayar pembayaran atas bangunan jugamembayar atas tanah 27.Bahwa, jika dari awal pada Rumah Susun Bukan Hunian ITC Mangga Duadengan status Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan, kemungkinanbesar para Penggugat tidak akan pernah membeli unit/kios di ITC ManggaDua karena status tanahnya akan sama seperti membeli unit/kios di PasarTanah Abang atau di Perusahaan Daerah Pasar Jaya lainnya, dimanaapabila terjadi force majeur

Dua secara bersama adalah tanah sewaan milik Pemda DKIJakarta ;Bahwa, Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak alas bagian bersama,benda bersama dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan (Pasal 10 ayat (2)Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985), akan tetapi disini antara bangunandantanah merupakan dua hal yang berbeda dan terpisah, sebab yang paraPenggugat/Pemilik lainnya miliki hanyalah bangunan saja, sementara kalauterjadi force

majeure, maka para Penggugat/Pemilik lainnya tidak memiliki apaapa sebab tanahnya adalah milik Pemda DKI Jakarta ;Bahwa, hak atas bagian Bersama, Benda Bersama dan TanahBersama didasarkan atas luas atau nilai satuan rumah susun yangbersangkutan pada waktu satuan tersebut diperoleh pemiliknya yangpertama.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturutatau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Page 4 of 3510.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourunh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).2.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).Pasal 164 ayat

Bahwa penutupan kantor cabang Bali ini adalah merupakanhak dari Tergugat , yaitu Sesuai dengan pasal 164 ayat (1) UUNo.13 Tahun 2003 yang berbunyiPengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara teruS menerus selama 2 (dua) tahun ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja

Bahwa Pasal 164 ayat (3) berbunyiPengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(force Majeur), tetapi perusahaan melakukan efesiensiDari dasar pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapatbahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, sesualdengan Pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, yaitu karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan

mengalami kerugiansecara teruS menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa(force majeur).

Bahwa pasal 164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 yangberbunyiPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara teruS menerus selama 2 (dua)tahun atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai dengan

melakukan efisiensi, makatergugat harus di wajibkan membayar pesangon berdasarkan ketentuanpasal 164 ayat (3) UU No.3 Tahun 2003 yaitu pembayaran pesangon 2Kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Penghargaan masa kerja 1 Kalliketentuan pasal 156 ayat (3) dan pergantian hak sesuai ketentuan pasal156 ayat (4).Pasal 164(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

olehKepala Balai;Bahwa Kalau tidak medapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohonharus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkanjawaban terlebih dahulu;Bahwa tidak bisa surat diajukan sambil jalan harus ditetapkan dahulu, jikaTPTKO kondisinya rusak, Pemilik kayu harus lapor ke Kepala Dinas kalausudah dilakukan tapi Dinas Kehutanan tidak mengambil sikap, dapat laporkanke Kepala Balai;Bahwa Ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Kalau tidak medapat pemberitahuan dari Dinas Kehutanan, pemohonharus ke Kepala Balai semestinya Dinas Kehutanan harus mengeluarkanjawaban terlebih dahulu;Bahwa tidak bisa surat diajukan sambil jalan harus ditetapkan dahulu, jika TPTKOkondisinya rusak, Pemilik kayu harus lapor ke Kepala Dinas kalau sudahdilakukan tapi Dinas Kehutanan tidak mengambil sikap, dapat laporkan ke KepalaBalai;Bahwa ahli menerangkan Ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukanpengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force

Lestari No : P.17/PHPLSET/2015, tentangpedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alamsebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupakayu gergajian/vener dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHKyang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesuaikompetensinya melalui Aplikasi;Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorangsedang melakukan pengangkutan, kemudian terjadi sesuatu force

dengandokumen dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsi dan pendapat sajatetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupun aturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari sumber asalkayu, industry pengolahan haruslah diusut dan dipersalahkan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebih dalam keadaan Force

berkenan kiranya meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atasobjek sengketa dalam perkara ini secara sah dan berharga untuk dilaksanakan,guna menjamin hakhak dan kerugiankerugian yang telah dialami oleh Penggugatdalam perkara ini, bilamana dianggap perlu mohon kiranya seluruh harta bergerakdan tidak bergerak milik Para Tergugat diletakan dalam sita jaminan untukkemudian dapat dijual lelang menurut ketentuan hukum yang berlaku termasukkemungkinan dapat ditempuhnya eksekusi paksa (execution force

Menetapkan bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara ini dapatdilaksanakan secara sah dan berharga melalui penjualan lelang menurut ketentuanhukum yang berlaku, bila dianggap perlu dapat dilaksanakan eksekusi secara paksa(execution force);PUTUSAN NO: 18/Pdt.G/2012/PN.TL Hal. 54. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV baik secara bersamasama maupun sendirisendiri telah melakukanperbuatan melawan hak dan / atau melawan hukum ;5.

Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/2017kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahanPenggugat;Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKBPPN Nomor 00184/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Desember2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luarkekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) dan ayat (4) Undangundang KUP;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)Keadaan Di luar Kekuasaan Wajib Pajak (Force Majeur)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) kondisi berdasarkan faktafakta yang terungkapdalam pemeriksaan sengketa gugatan dalam persidangangugatan ini tidak termasuk dalam kondisi keadaan di luarkekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) (force majeur), sehingga kesimpulan MajelisHakim telah keliru;Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 597/B/PK/Pjk/20173.8.3.7.4.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan perkara tersebut dimana Pemohon Kasasi dihukum karena wanprestasi padahal terbuktiPemohon Kasasi telah berupaya menyelesaikan atau melunasikewajibannya terhadap Termohon Kasasi.Bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh PemohonKasasi sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), maka itu adalahsuatu bukti bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan suatu perbuatanwanprestasi atau ingkar janji tapi semuanya itu terjadi karena suatukeadaan memaksa atau force

Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesual dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atau;k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang; Pasal 31 berbunyi Pembatalan lelang setelah lelang dimulaihanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :a.

Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang; Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Slemanmengajukan permohonan pembatalan lelang kepada Terlawan II dengansurat Nomor W.13.U2/1656/HK.02/IV/2017 tanggal 13 April 2017;12.

MUHAMMAD SOLIKIN RAHMADANI alias SOLIKIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;

Barangbarang : Satu buah stempel bertuliskan VIP Air Force ;Dirampas untuk dimusnahkan ;Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Militer O6 Banjarmasin No. Put/10K/PML06/AU/V/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan : 1.

Barang :1 (satu) buah stempel bertuliskan VIP Air Force,dikembalikan ke VIP Room milik Pemda Tk Kalsel yangbertempat di Lanud Sjamsudin Noor ;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalamperkara ini sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No. PUT/51K/PMTVBDG/AU/XV/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan : 1.

Menyatakan akibat kemungkinan terjadinya suatu force majure baru akanditindak lanjuti setelah dapat dibuktikan secara hukum bahwa force majurebenarbenar terjadi dan hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat.7. Menyatakan menolak tuntutan pembongkaran tower No.48 yang diajukan olehPenggugat.8.

melalui Surat Nomor: 002/HRD/ALC/CBT/IX/16tertanggal 09 Nopember 2016 memberikan jawaban menerima anjurantertulis ;13.Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan melakukanefisiensi telah diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) yang amarnya berbunyi : Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa ( force

danmenurunnya produksi maka harus didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat(3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 19/PUUIX/2011 ;Menimbang, bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan perusahaan dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force

PerundangUndangan yang berlaku di Indonesiadan bergerak di bidang perkebunan khususnya perkebunan kelapasawit ;Bahwa para Penggugat tidak jelasan keanggotaan dalam SerikatPekerja bahwan para Penggugat memiliki keanggotaan yang gandasehingga perlu di pertanyakan keasliannya secara hokum ;Bahwa karena kondisi kKeuangan perusahaan yang sedang tidak baikdan mengalami krisis maka perlu dilakukan suatu langkah untukmengurangi beban biaya perusahaan, pengurangan harus dilakukandikarenakan dalam keadaan Force

Majure atau keadaan memaksasehinggga harus dilakukan dengan cepat dan tepat;Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugatdihubungkan dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan tersebut, makapersoalan Pokok antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berkenaandengan Tindakan Tergugat yang memutuskan Hubungan Kerja terhadap ParaPenggugat dengan alasan Force Majeur atau Kesulitan Keuangan ;Halaman 94 dari 136 Putusan PHI Nomor 101/Pdt.susPHI/2016/PN.PbrMenimbang, bahwa beranjak dari hal tersebut

Majeursecaraumum untuk menunjukkan suatu keadaan diluar kendali manusia, disamping itu menurutWikipedia bahasa Indonesia Force Majeur adalah suatu kejadian yang terjadidiluar kKemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatukegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, disamping itu jugaPasal 1244 dan 1245 KUHPdt, mengisyaratkan pengertian Force Majeur adalahPeristiwa yang tidak terduga, Keadaan yang memaksa dan Kejadian yang tidakdisengaja, dengan demikian Pengertian Force

dipanen;Menimbang, bahwa peristiwa penambangan emas liar tersebutmerupakan peristiwa hokum, yang apabila Tergugat merasa dirugikan olehkarena adanya Peristiwa tersebut dapat melaporkannya pada pihak yangberwenang untuk dilakukan Penegakan Hukum guna mengembalikan ataumencegah Kerugian yang dialami oleh Tergugat, dengan demikian terhadapPeristiwa Penambangan Emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Masyarakatsetempat, sebagaimana keterangan para saksi, tidak dapat pula dikategorikansebagai Peristiwa Force

Majeur, untuk mana alasan Force Majeur padaperistiwa ini harus pula Dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan UraianPertimbangan diatas, alasan Force Majeur sehingga Tergugat terpaksamelakukan PHK terhadap Para Penggugat karena keadaan yang memaksa dandiluar kendali, Tidak dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa disamping itu, Tergugat juga mengisyaratkanbahwa PHK yang dilakukannya dengan alasan Efisiensi sebagaimana hal 15Jawabannya, namun dalam Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh

Tossa Shakti & Group, maka untuk Pemutusan Hubungan kerjaPenggugat adalah merupakan Rasionalisasi karyawan, yaitu berdasarkan pada Pasal164 Ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003. yaitu Episiensi, : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh perusahaan tutupHalaman 3 dari halaman 16 Putusan No.75/Pdt.Sus.PH1/2017/PN.Bdg.bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa ( Force Majeur ), tetapi perusahaan melakukan Episiensi

sejak dibacakannya putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja tersebut, Majelis Hakimmengkualifikasikan tanpa ada kesalahan sehingga untuk menentukan hakhak yangditerima Penggugat Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan kepada ketentuanPasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 yaitu : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force