Apabila ternyata jangka waktudimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan di luarkekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksud dapatdipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.3 Bahwa definisi keadaan di luar kekuasaan berdasarkan :1 Ketentuan Angka 3 huruf a SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE24/PJ.43/2000 adalah :Pengertian "Force majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luarKekuasaan manusia seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi,wabah, perang, perang

saudara, huruhura, pemogokan, pembatasanoleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdaganganoleh suatu) undangundang atau peraturan pemerintah, ataudikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapatdiduga sebelumnya;2 Blacks Law Dictionary 8th ed, 2004,page 1914 : An event or effect thatcan be neither anticipated norcontrolled;4 Bahwa berdasarkan klasifikasi force majeur dari segi sasaran yangterkena terdapat 2 dua klasifikasi yaitu :1 Force majeur Objektif :Terjadi atas benda

Putusan Nomor 421 C/PK/PJK/201212kebakaran kesalahan debitur, misalnya: kebakaranphysical impossibility 2 Force majeur Subjektif :Berhubungan dengan kemampuan ataupun perbuatan debitur,misalnya : jatuh sakit;5 Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Pemohon PeninjauanKembali yang tidak menghadiri sidang dalam perkara in litis padatanggal 30 November 2011, jelas termasuk dalam kategori dan/atauklasifikasi force majeur;6 Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti dalam Putusannyanyatanyata

Bahwa pada umumnya Perjanjian Kredit dengan jaminan tanah dan bangunan,memuat Klausula Force Majore dan juga harus dipertanggungkan kepada Asuransisebagai antisipasi jika timbul bencana dan kerugian, baik karena kebakaran, maupunakibat Bencana Alam seperti Gempa Bumi dan Tsunami. Bahkan hal initermuat di dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.

Padahal Penggugat sejak awal mempunyai itikad baikdan berupaya untuk menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat I, akan tetapi tidakmendapatkan perhatian dan tetap saja dipersulit oleh Tergugat I.14.Bahwa perbuatan Tergugat I, yang tidak memuat Klausula Force Majore dan jugatidak mempertanggungkan barangbarang jaminan milik Penggugat kepadaAsuransi sebagai antisipasi jika timbul bencana dan kerugian, baik karenakebakaran, maupun akibat Bencana Alam seperti Gempa Bumi dan Tsunami didalam Akad Pembiayaan

PGS/151/2008/ MRBH tanggal 22April 2008 sebagaimana disyaratkan Pasal 10 ayat 4 tentang Asuransi BarangAgunan sungguh diluar kepatutan dan kewajaran, sebab disamping tidakmemperdulikan kesulitankesulitan Penggugat, juga tidak memberikan ruang dankesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk melakukan penyelesaian hutangdimaksud, sehingga berakibat hancurnya perekonomian penggugat sekeluarga.;15.Bahwa perbuatan Tergugat I, yang tidak memuat Klausula Force Majore, tidakmempertanggungkan barangbarang

PGS/151/2008/MRBH tanggal 22 AprilBahwa Posita angka 2 dan angka 3 halaman 3 Gugatan Penggugat tidak perluTergugat I tanggapi;Bahwa Posita angka 4 halaman 3 dan 4 Gugatan Penggugat pada intinyamenyatakan pada umumnya perjanjian kredit dengan jaminan tanah dan bangunan,memuat klausula Force Majeure dan juga harus dipertanggungkan kepada Asuransisebagai antisipasi jika timbul bencana dan kerugian, baik karena kebakaran, maupunakibat bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami..., adalah tidak benar

dantidak beralasan hukum karena klausula force majeure bukanlah suatu hal yang bakudan diwajibkan dalam sebuah perjanjian, apalagi antara Penggugat dengan TergugatI telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah akad Pembiayaan MurabahahNo.

Bahwa Tergugat secara jelas dan terang telah melakukan dan/ataumemenuhi unsurunsur yang menjadi syarat Default Events dan ReliefEvents, Force Majeure dan Terminasi sebagaimana diatur oleh Pasal 50sampai dengan Pasal 59, maka jelasjelas Tergugat telah melakukanwanprestasi atas Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2021/PT AMB9.10.11.12.Bahwa terhadap tidak dipenuhi kewajiban dan tanggung jawab Tergugatsesuai Perjanjian a quo, maka Penggugat

tentang pindah alamat kantor Tergugat sehingga hal inijuga menjadi sesuatu yang aneh bagi Penggugat.Bahwa sampai dengan tanggal 6 April 2016 Tergugat tidak melakukantindakan dan/atau pekerjaan apapun terkait Pembangunan Pusat BisnisTerpadu Victoria Park maka sesuai pasal 17 Perjanjian Bangun Guna Seraha quo, maka jelas dan terang tidak dilaksanakan Pekerjaan PembangunanPusat Bisnis Terpadu Victoria Park sampai dengan Tahun 2016 makaTergugat telah melakukan perbuatan Default Events dan Relief Events,Force

Majeure dan Terminasi sebagaimana diatur oleh Pasal 50 sampaildengan Pasal 59 yang mana secara hukum adalah Perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.Bahwa akibat wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat maka sesuai Pasal17 Perjanjian a quo Penggugat telah melakukan tindakan adminstrasiPemerintahan dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor140 Tahun 2016, tentang Pemutusan Hubungan Kerjasama PembangunanVictoria Park Tower antara Pemerintah Provinsi

Harga/Eskalasi, sangat jelas diterangkan sebagai berikut sudah sangat jelasditerangkan sebagai berikut:Pasal 17 (Penyesuaian Harga)(1) Penyesuaian Eskalasi Harga dapat diberikan kepada pihak keduasesuai dengan ketentuan yang berlaku;(2) Kenaikan harga bahan, barang, peralatan dan upah setelahpenandatanganan Perjanjian/Kontrak dan selama masa pelaksanaanpekerjaan berlangsung menjadi tanggung jawab pihak kedua, kecualiada pengumuman pemerintah yang secara resmi menyatakan tentangkenaikan harga yang force

majure yang diatur dalam ketentuanperaturan dan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) ini dengan sangat terangbenderang dinyatakan bahwa kenaikan harga bahan, barang dan upahdapat diberikan kepada Penggugat kecuali ada pengumuman pemerintahyang secara resmi menyatakan tentang kenaikan harga yang force majureyang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,berdasarkan pengertian pasal ini maka sudah sangat jelaslah bahwamendasarkan pada Peraturan

Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil,Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum yang merupakankebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalamPeraturan Perundangundangan yaitu Peraturan Menteri, sehingga tidakada alasan untuk Tergugat untuk tidak membayar PenyesuaianHarga/Eskalasi kepada Penggugat karena telah tertuang dalam KontrakInduk;Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak ditegaskantentang force

Force majeurekarena sebabsebab yang tak terduga; 2. Force majeure karena keadaanmemaksa; dan 3. force majeure karena masingmasing perbuatan tersebutdilarang.

Dalam hal ini yang mencocoki terjadinya PenyesuaianHarga/Eskalasi tersebut disebabkan karena telah terjadinya force majeurekarena sebabsebab yang tidak terduga dimana pemerintah telahmenaikkan harga BBM yang berakibat pada naiknya harga bahan, peralatandan upah;Bahwa berdasarkan hat tersebut jelaslan Tergugat telah melakukanwanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Induk Surat PerjanjianPekerjaan Pembangunan Paket 4 (empat): Pembangunan Jalan KM. 55Simpang Kualo Kabupaten Pelalawan Nomor 620

Majeure);6.

Majeure);22.

Majeure)Berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas, bahwa perpanjangan waktupelaksanaan sebagaimana yang disampaikan tidak beralasan karena tidakada peristiwa yang menghambat jalannya pekerjaan, hari kerja yang tidakdimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan atau hari kerja yang terbuangtanpa ada aktifitas Kontraktor (PT.

Majeure);Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa situasi yangdisampaikan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alasan karena waktupelaksanaan pekerjaan sudah sesuai disepakati bersama dalam kontrak.

RAMAWIJAYA) sudah dapat memperhitungkan dalam manajemen resikodiawal dan tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi kahar (Force Majeure).15.

Bahwa keterlambatan penggugat untuk membayar angsuran kepadaTergugat bukannya tanpa alasan, namun karena adanya keadaan yangtidak terduga (force majeure) yakni sedang mewabahnya virus Corona haltersebut harusnya oleh Tergugat dan memberikan keringan kepadaPenggugat sebagai nasabah, bukan justru terkesan memanfaatkankeadaan, padahal OJK dalam hal menyikapi mewabahnya virus coronatelan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor: 11POJK .03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan

Menyatakan Penggugat tidak melakukan Wansprestasi terhadap TergugatMenyatakan keterlambatan pemenuhan prestasi (cicilan kredit) olehPenggugat sejak bulan Maret sampai saat ini kepada Tergugat dikarenakankeadaan memaksa (force majeure)6. Menyatakan Tergugat untuk menghapus segala denda dan biaya yangtimbul dalam perjanjian akibat dari kesalahan Tergugat tersebut;7.

PENGGUGAT KELIRU DALAM KETENTUAN FORCE MAJEURE18.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT padaangka 9 Posita Gugatannya yang pada intinya menjadikan ketentuanPasal 1245 KUHPerdata sebagai dasar PENGGUGAT untuk tidakmelaksanakan pembayaran kewajibannya berdasarkan PERJANJIANkepada TERGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:18.1.Ketentuan mengenai force majeure diatur dalam pasal 1244KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian danbunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidakdilaksanakannya

majeure) sebagaimana telah dipertimbangkan pula bahwakeadaan Penggugat tersebut bukanlah disebabkan oleh keadaan yang memaksakarena Penggugat dinilai sanggup membayar cicilan sebagaimana diperjanjikanHalaman 36 dari 38 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Ttekarena tidak mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan dan tidakmengindahkan komunikasi dengan karyawan BFI baik melalui telepon danwhatsapp, maka terhadap petitum angka 5 (lima) ini tidaklah beralasan hukumsehingga haruslah pula ditolak;Menimbang

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkankarena:1. kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2. keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapat berupa:1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yangdiperjanjikan,3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4.

Adanya kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyatadilakukan oleh Hakim terhadap keadaan Force Majeure /Overmatch yang dialami oleh Tergugat ;Bahwa, dalam persidangan berdasarkan Bukti T1 (suratketerangan dari Kepala Desa Segoro Tambak nomor475/05/404.5.5.15/2003 tertanggal 12 Februari 2003) yangbersesuaian dengan Keterangan saksi yang diajukan olehTergugat yaitu) saksi M.RIDUWAN HARIYANTO, saksi M.IRWAN FADLI, saksi SUHADI , dan saksi AGUS yang padapokoknya menerangkan apabila Sekitar bulan Januari

No. 462PK/Pdt/2010tambak di wilayah Desa Segoro Tambak, termasuk tambakmilik Tergugat ; Akibat dari badai pasang air laut tersebut maka ikandan udang yang ada di tambak Tergugat mejadi hilangkarena terbawa ke laut.Bahwa, terjadinya badai pasang air laut tersebut, diluar kehendak dari Tergugat I, dan Tergugat juga tidakdapat memperkirakan serta tidak dapat menghindar,sehingga secara yuridis keadaan yang demikian, masukdalam kategori Force Majeure yang berdasarkan ketentuanpasal 1244 Jo. 1245 BW Tergugat

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa Tergugat masih memilikisejumlah hutang dengan menjadikan kesepakatan dihadapan Notaris MiaSeptiana tersebut sebagai bukti terbantahkan dengan sendirinya melaluikesepakatan tersebut yang menyebutkan jika ada surat tanah juga milikTergugat yang dipegang oleh Penggugat menyebutkan jika terjadikegagalan pembayaran karena force majeure;4. Bahwa force majeure menurut hukum adalah kejadian atau keadaan yangterjadi diluar kuasa dari pihak yang bersangkutan;5.

Bahwa jaminan menjadi bagian dari pelunasan hutang jika terjadi kKeadaanforce majeure;7. Bahwa dengan demikian, maka Tergugat tidak memiliki kewajiban apaapalagi yang didalilkan oleh Penggugat;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyisebagai berikut :1. Menolak gugatan Penggugat;2. Menyatakan jaminan yang diberikan Tergugatkepada Penggugat menjadi milik Penggugat;3.

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkankarena:1. kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2. keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapat berupa:1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yangdiperjanjikan,3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4.

,MH.Dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa wanprestasi bisa hanya setengah saja yang dilaksanakan dantermasuk akibat hukumnya;Bahwa Pertama melaksanakan prestasi yang telah disepakati kKemudianyang kedua membayar ganti rugi baik berupa biaya, bunga maupunkerugian;Bahwa kualifikasi force majeure itu harus secara eksplisit dinyatakan secaratertulis di dalam perjanjian tersebut artinya keadaankeadaan memaksayang ada secara eksternal yang timvul di kKemudian hari itu mestinya

harusdi prediksi semula sehingga kemudian tidak bisa mengklaim bahwa iniadalah force majeure sehingga kemudian yang bersangkutan wanprestasi.Memang kontrak memungkinkan force majeure itu menunda kewajibanuntuk dilaksanakan tetapi sekali lagi kembali kepada kontrak awalnyaapakah itu tertulis atau tidak, dan apakah kemudian klaim force majeure itubisa dibenarkan secara hukum;Bahwa Bagi pihak yang mengatakan berada dalam kondisi force majeureterus kemudian ternyata tidak ada didalam kontrak tersebut

Jadi sekali lagi tidak bisakemudian kita mengkonstruksi sedemikian subyektifitasnya force majeureyang kemudian untuk mengabaikan kewajibannya di dalam kontrak tadi;Bahwa Ahli kira bagi pihak yang mengajukan force majeure itu tentunyaharus membuktikan dan kemudian pihak yang dalam hal ini misalnyaHalaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pat.G/2019/PN Jkt.Selpenggugat apakah bisa menerima atau tidak tentunya kembali kepadakontrak awalnya, jadi ada satu kontrak yang telah disepakati, dihormati

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 15 Mei 2020 dikarenakan adanya force majeure Covid-19;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

• Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena alasan keadaan memaksa (force majeure) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon

Adanya keterlambatan pabrikasi baja dari distributor luar daerah(Surabaya).Bahwa kemudian Surat Pernyataan Force Majeure tersebut yangditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU dan Direktur PTTanimbar Jaya tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan iniHal. 12 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015memberikan lagi tambahan waktu pengerjaan gudang dan sarana penunjangsampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatanTerdakwa Hj.

Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tidak dapat diterima.Pasal 13(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau kahar (force majeure)dalam Surat Perjanjian Kerja ini adalah peristiwaperistiwa sebagaiberikut :a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);b. Bencana non alam (perang, huruhara, pemberontakan);c. Bencana sosial;d. Pemogokan;Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 2814 K/Pid.Sus/2015(4)(5)e. Kebakaran, dan/atauf.

Adanya keterlambatan pabrikasi baja dari distributor luar daerah(Surabaya).Bahwa kemudian Surat Pernyataan Force Majeure tersebut yangditandatangani oleh Terdakwa Hj. NORMA TANGAHU = dan Direktur PTTanimbar Jaya tanggal 30 Desember 2011, dimana Surat Pernyataan inimemberikan lagi tambahan waktu pengerjaan gudang dan sarana penunjangsampai dengan tanggal 31 Januari 2012, sehingga telah ada perbuatanTerdakwa Hj.

Majeure;7). 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 20September 2011 sampai dengan 20 November 2011 dengan volumefisik 50,21% (asli);8). 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21November 2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dengan volumefisik 78,91% (asli);Hal. 44 dari 63 hal.

Majeure, 1(satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 November2011 sampai dengan 25 Desember 2011 dengan volume fisik 78,91% (asli)dan 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 19Desember 2011 sampai dengan 08 Januari 2012 dengan volume fisik 100%(asli), dimana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian sehinggadiperoleh fakta hukum :1).

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkankarena:1. kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2. keadaan memaksa (overmacht), force majeure;Bahwa menurut R. Subekti, Wanprestasi tersebut dapat berupa:1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yangdiperjanjikan,3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4.

Bukti Keadaan Memaksa/Kahar (force majeure atau overmacht) telahterjadi sejak Tahun 1991 atau larangan untuk membangun gedung BRI Ill(27 tingkat/lantai) sudah terjadi sejak Tahun 1991 dan terjadi terusmenerus sampai Tahun 2010 dan Tahun 2011 atau sampai sekarangsehingga salah pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwaTahun 1995 belum ada Kahar (Force Majeure).Surat penegasan tanggal 29 Maret 2011 dari Kepala Dinas Tata RuangPemerintah Provisi DKI Jakarta (vide bukti tambahan Pemohon Kasasi/

Dari kutipan tersebut diatas terbukti bahwa Force Majeure (peraturanpublik bersifat memaksa) telah terjadi sejak tahun 1991 dan Force Majeureterus menerus terjadi sampai sekarang (tahun 2011) karena tidak adaperubahan Peraturan Perda DKI dan karena lahan kosong sudahTINGGAL SEDIKIT ATAU AMAT SEMPIT, sehingga TERBUKTI SALAHPERTIMBANGAN HUKUM HAKIM JUDEX FACTI.Isi surat Kepala Dinas Tata Kota Pemprov DKI tanggal 29 Maret 2011(Bukti T62) telah sesuai dengan fakta di lapangan karena padakenyataannya

Bukti Il Keadaan Memaksa/Kahar (force majeure atau overmacht) terjadisejak tahun 1991 sampai dengan tahun sekarang (2011) :Berdasarkan BLAD PLANNING (LEMBAR RENCANA KOTA) PEMDA DKIJAKARTA (Vide bukti T43) di lokasi yang direncanakan dibangun BRI Ill (27lantai) hanya dimungkinkan/menurut peraturan hanya boleh dibangun bangunansetinggi 8 (delapan) lantai dan belakangan menjadi maksimum 10 (sepuluh)lantai sesuai kesaksian dari 3 (tiga) saksi fakta yaitu Sdr.

BUKTI IV Keadaan Memaksa/Kahar (force majeure atau overmacht):Surat Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal19 Mei 2008 (Vide T61):Nomor 1 425/1.785.55 19 Mei 2006SifatLampiranPerihal : Penjelasan atas permohonankepada penambahan bangunanbaru yang terletak di KomplekBRI JI. Jenderal Sudirman Kepadakav. 4243. Yth. Direktur PT. Mulia PersadaPasicicJl. Jend.

BUKTI V Keadaan Memaksa/Kahar (force majeure atau overmacht) :Sesuai Keterangan 2 (dua) saksi fakta bahwa beberapa kali PemohonKasasi telah berupaya keras meloby/menghubungi Pihak Pemprov DKIJakarta untuk mendapatkan ijin, tetapi ijin tidak dapat diberikan karenasesuai peraturan Pemda perhitungan KLB/KOB Tidak mencukupi untukmembangun Gedung 27 (dua puluh tujuh) lantai.Saksi fakta Sdr. HANDRIAN TJAHJA dari saksi fakta Sdr.

secara umumtidak diatur akan tetapi dalam ketentuan pasal 1244 KUH Perdata mengatur sebagaibenkut Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidakdapat membukikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktudalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yangtidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 1244 KUHPerdata tersebutmaka terdapat 3 hal yang menjadi causa dalam force

majeure yaitu :e Force majeure karena sebabsebab yang tak terduga.e Force majeure karena keadaan memaksa.e Force majeure karena masingmasing perouatan tersebut dilarang.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan dan Tergugat bahwa mobil tersebut hilang pada saat direntakan pada M.

ID-PHWT/IV/2011, Tanggal 12 Mei 2011;2. 1 (satu) buah/bundel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (KONTRAK) Nomor : KONT/18/KPA- KOPERINDAG & ID-PHWT/IX/2011 Tanggal 20 September 2011;3. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (KONTRAK) Nomor : 01/KPA-PENGWSN/KOPERINDAG & ID-PHWT/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;4. 1 (satu) bundel foto copy Addendum Kontrak Ke 1;5. 1 (satu) bundel foto copy Contract Change Order Ke 1;6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pernyataan Force

Majeure;7. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 20 September 2011 s.d. 20 November 2011 dengan volume fisik 50,21% (asli);8. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 21 November 2011 s.d. 25 Desember 2011 dengan volume fisik 78,91% (asli);9. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Desember 2011 s.d. 8 Januari 2012 dengan volume fisik 100% (asli);10. 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran

Norma Tangahu selakuKuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Force Majeure untukmenyatakan kinerja PT Tanimbar Jaya yang melewati waktu pelaksanaan pekerjaandikarenakan alasan Keadaan Kahar/Force Majeure dengan alasan yang sama denganpermohonan Addendum kontrak ke1 (addendum waktu) yaitu :1. Selama pekerjaan curah hujan di sekitar lokasi pekerjaan di atas normal sesuaicatatan yang ada di BMG Provinsi Gorontalo.2.

Adanya keterlambatan pabrikasi baja dari distributor luar daerah (Surabaya).Bahwa kemudian Surat Pernyataan Force Majeure tersebut yang ditandatanganioleh Terdakwa Hj. Norma Tangahu dan Direktur PT Tanimbar Jaya tanggal 30Desember 2011, dimana Surat Pernyataan ini memberikan lagi tambahan waktupengerjaan Gudang dan Sarana penunjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2012,sehingga telah ada perbuatan Terdakwa Hj.

Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tidak dapat diterima.Pasal 13(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau kahar (Force Majeure) dalamsurat Perjanjian Kerja ini adalah peristivaperistiwa sebagai berikut :bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);bencana non alam (perang, huruhara, pemberontakan);bencana sosial;pemogokan;kebakaran; dan/atau~ 9 29 5gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusanbersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.(2) Apabila terjadi

Peninjauan Kembali tidak pernah hadir dalampersidangan sebanyak 3 kali persidangan, sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat menyampaikan/menunjukkan asli akta perusahaandan/atau perubahannya serta bukti asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak(SSPCP);Bahwa hal tersebut terjadi tidak terdapat unsur kesengajaan PemohonPeninjauan Kembali untuk tidak menghadiri persidangan sengketa diPengadilan Pajak. bahwa ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembalitersebut sematamata diluar kekuasaan/overmacht/force

majeure subjektifPemohon Peninjauan Kembali yaitu kKeadaan saya Suparyo selaku Direktur PT.Pratama Kimia Nusantara selama periode November 2013 sampai denganMaret 2014 dalam keadaan sakit keras yang mengharuskan saya untukmenjalani perawatan secara terus menerus selama periode tersebut;Bahwa selama saya menjalani perawatan karena sakit, Perusahaandijalankan oleh Manajer yang telah terbiasa dengan operasional seharihariperusahaan.

Bahwa fakta hukum telah terjadi force majeure, pemutusannya secarasepihak, sewa tanpa tenggang waktu pembatalan penghentian dandiikuti penarikan pesawat yang disewa;3.

Il (Tim Kurator) telah memutarbalikkan fakta yangsebenamya telah terjadi untuk rnernaksakan dalilnya mengenai telahterjadinya suatu keadaan kahar (force majeure).

Tim Kuratortanggal 30 Maret 2009 yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pemutusbahwa telah terjadi suatu kKeadaan kahar (force majeure) sebagai akibatHal. 394 dari 396 hal.

majeure).