Ditemukan 3901 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : satudin satuman satuan sarudin satumin satuhan satupan satukan
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Umum
Register : 20-07-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN MARTAPURA Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mtp
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.SYAIFUL BAHRI, S.H., M.H.
2.SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H.
Terdakwa:
ALFIAN NOOR alias ALFI bin H. DARHAM
83 — 22
  • DARHAM tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan ke satudan kedua Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa ALFIAN NOOR alias ALFI bin H. DARHAM olehkarenanya dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau setidaktidaknya melepasakan Terdakwa dari selurun dakwaan atau tuntutan PenuntutUmum;Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa ALFIAN NOOR alias ALFI binH.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 25/PDT.G/2016/PN.Bkn
Tanggal 8 Februari 2017 — SAIJA melawan H. RASYID
64 — 44
  • Kampar, artinva BERBEDA DESA;Oleh karena itu Gugatan Penggugat , Il, Ill, IV dan V, tangga 14 Maret2016 dan tanggai 16 Mei 2016 haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;ll DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang diuraikan dan dinyatakan pada Eksepsi diatas, tetap satudan tidak terpisah dengan dalildalil Dalam Pokok Perkara dibawah ini;Bahwa Tergugat Menolak dan Menyangkal seluruh dalildam Penggugat , Il,lL M dan V tanpa ada yang dikecualikan, karena dalil Gugatan tidakberalasan hukum sama sekali;Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PBM JASA TRISARI
105 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • biasamaupun pada hari Minggu atau hari libur, sehingga atas penumpukansementara tersebut tidak dikenakan biaya tambahan lagi karena sudah menyatudengan tarif LoLo yang dikenakan sepanjang masih dalam waktu yangditentukan sesuai dengan tarif sebagai berikut ini : Tarif 20" 40"15 hari Bebas610 hari Rp. 5.000,00 Rp. 10.000,001130 hari Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00>30 hari Bebas karena termasuk dalam tagihan reparasi kontainer rusak bahwa bilamana ada kontainer yang dibongkar/disusun muatannya karena satudan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3098 K/Pdt/2013
Tanggal 8 April 2014 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA i., EFENDY RUSTAM., GUNAWAN alias GOENAWAN, dkk
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Luas0.050 Ha telah dijual keseluruhan kepada Penggugat (satudan lain hal sebagaimana Bukti P5) ;7. Bahwa, selain Bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 secaraterpisah Tergugat juga telah membuat, menanda tanganiSurat Pernyataan sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan No. 38 tanggal 15 Mei 2006, yang dibuat olehTergugat di hadapan Swartana Tedja, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 17-04-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2012
Tanggal 17 April 2012 — KUSNADI HUTAHAEAN, SH vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DK
54 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakcermat dan tidak hati hati untuk menilai kKebenaran dan keabsahan dari Datadata Fisik Tanah dan Data data Juridis Tanah yang disodorkan olehDoktorandus Visman S.M Hutajulu sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat,maka tindakan menerbitkan Sertifikat oleh Tergugat nyata nyata melanggar isiPasal 11, 12 dan 14 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah ;Bahwa faktanya saat ini dilapangan, andaikatapun benar Tergugat pernahmelakukan pengukuran, namun pengukuran itu patut disebut tidak sah, satudan
    No. 85 K/TUN/2012dalam menerbitkan objek sengketa (SHM No. 89/Sitoluama/2009), satudan lain karena terbitnya objek sengketa dimaksud tidak seturut dengansyarat syarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kecuali hanya berdasarkanadanya "Surat Permohonan (lih. bukti TIFINT5) saja. Oleh karena ituJudex Factie berwenang untuk mengadilinya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
ENDANG APANDI, S.Sos
108 — 10
  • betonHalaman 15 dari 134Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdengan komposisi campuran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalamKontrak/RKS ;(7) Terjadinya lendutan pada balok Itel, retakan pada balok tangga penahanplat borders, retakan pada dinding bangunan bagian dalam serta retakanpada pondasi menerus akan mengurangi fungsi dan ketahanan itempekerjaan tersebut ;(8) Harus dilakukan penambahan pekerjaan perbaikan struktur bangunan,struktur tangga, pondasi menerus, dan dinding bagian dalam lantai satudan
    pada balok tangga penahan plat bordes akibat penggunaan betondengan komposisi campuran tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalamKontrak/RKS ;(7) Terjadinya lendutan pada balok Itel, retakan pada balok tangga penahanplat borders, retakan pada dinding bangunan bagian dalam serta retakanpada pondasi menerus akan mengurangi fungsi dan ketahanan itempekerjaan tersebut ;(8) Harus dilakukan penambahan pekerjaan perbaikan struktur bangunan,struktur tangga, pondasi menerus, dan dinding bagian dalam lantai satudan
    danretakan pada balok tangga penahan plat bordes akibat penggunaanbeton dengan komposisi campuran tidak sesuai dengan yang disyaratkandalam Kontrak/RKS.Terjadinya lendutan pada balok Itel, retakan pada balok tangga penahanplat borders, retakan pada dinding bangunan bagian dalam serta retakanpada pondasi menerus akan mengurangi fungsi dan ketahanan itempekerjaan tersebut.Harus dilakukan penambahan pekerjaan perbaikan struktur bangunan,struktur tangga, pondasi menerus, dan dinding bagian dalam lantai satudan
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 24-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PT AMBON Nomor 32/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 20 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : USMAN LEBEHARIA bin YAHYA LEBEHARIA
Terbanding/Tergugat I : SALEH LEBEHARIA
Terbanding/Tergugat II : HALIMA LEBEHARIA
206 — 103
  • dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pkoknya menyatakan bahwaPembanding semula Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berhak atasobjek sengketa yang batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Harapan Jaya ; Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah milik bapak Machad Zet Suhat; Sebelah Timur berbatas dengan Sekolah SMP Alwatan Ambon ; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Harapan Jaya ;Menimbang bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian yang menjadi satudan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-09-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 97-K/PM I-04/AD/IX/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — KOPDA SAMBUDI
179 — 47
  • Bahwa sample urine dari seseorang seperti sample urine milikanggota Yonif 141/AYJP yang diduga terindikasi Narkotika jenis METdan AMP akan ditunjukkan pada alat yang digunakan untuk melakukanpemeriksaan yaitu apabila diduga positif mengandung Narkotika sepertiMET dan AMP, maka alat tersebut akan menunjukkan garis merah satudan apabila sample urine tidak terindikasi Narkotika akan menunjukkangaris merah dua pada alat tersebut.9.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 20-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 688/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
NURUL HUDA O P SYAHPUTRA
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPR SYARIAH) AL - WASHLIYAH
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
56 — 13
  • persegi), Ssebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur tanggal O08 Nopember 2017, No.676/LautDendang/2017, berikut dengan bangunan segala sesuatu yangberdiri atau tertanam diatasnya, yang menurut sifatnya, tujuan,peruntukannya serta menurut ketentuan Undangundang/kebiasaandianggap sebagai harta benda tetap, tertetak di Propinsi SumateraUtara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan,Desa Laut Dendang, setempat dikenal sebagai tanah danbangunan rumah di Jalan Surau, milik Debitur / Penjamin, satudan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
BUDI, ST
Tergugat:
BUPATI MURUNG RAYA
185 — 131
  • disiplindijatuhkan kepada PNS karenamelanggar peraturan disiplin, yang secarayuridis harus dimaknai bukan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bdalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara danPasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi melanggar peraturan disiplinsebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab pelanggaran disiplin merupakan salah satudan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/TUN/2014
Tanggal 19 Maret 2015 — MOH. ZEIN MUSTAFA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, DKK
88 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata satudan lain hal mencermati posita gugatan Penggugat yang terurai dalam suratgugatan khususnya pada halaman 1 sampai dengan 7, secara normatifesensial pokok permasalahan dari adanya gugatan ini adalah sengketa hak,bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun di dalam petitumsurat gugatan dan posita surat gugatan Penggugat mohon Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal/tidak sah Sertifikat HakMilik Nomor 51,
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 18-04-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
YULINAZRA,SP.,MT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA BARAT
188 — 87
  • PENGGUGAT merasaperlu. memasukkan ASAS KEMANFAATAN yang = menurutPENGGUGAT sangat perlu dan penting untuk dimasukkan danmenjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim.Bahwa Asas Kemanfaatan adalah mempertimbangkan manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Wanprestasi
Upload : 11-09-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 457/Pdt.G/2014/PN.Smg
ALI LIMANSAH,
220 — 60
  • Suku Bunga : 11% per tahun.Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Penggugat selaku Debitur(Penerima Kredit) telah mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dariHalaman 3 dari 67 putusan Nomor: 457/Pdt.G/2014/PN.Smg.Tergugat selaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimana termuatdalam Perjanjian Kredit Nomor : 2009/196/KMK NON KUK Aflopendtanggal 7 September 2009; dengan jumlah Kredit Maksimum Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah), dan berhubung satudan lain hal perjanjian kredit tersebut
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN PONOROGO Nomor 356/Pid.B/2018/PN Png
Tanggal 14 Januari 2019 — Penuntut Umum:
IRAWAN JATI MUSTIKO, SH. MH.
Terdakwa:
HENDRA NUR PRASTYAWAN, S.I Kom Bin EKO PRAYUDI
198 — 50
  • Saksi sedang menjemurHalaman 16 dari 44 Putusan Nomor 356/Pid.B/2018/PN Pngpakaian, Terdakwa yang sudah turun kembali lagi keatas melalui tanggaspiral dan berkata pada Saksi, Nyapo mbak (kenapa mbak), lalu Saksimenjawab, Nyapo aku gak nyeluk, aku gak omong opoopo (kenapa, akutidak memanggil, aku tidak bicara apaapa), kemudian Terdakwa turunkembali melalui tangga spiral; Bahwa pada sekitar jam 11.00 WIB, Saksi ANDHIKA HARYA CHANDRAPRATAMA bangun tidur dan makan dimeja makan yang berada dilantai satudan
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 18-08-2017 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 1833/Pid.B//2016/PN.Tng
Tanggal 15 Desember 2016 — WINI WARLIAH
168 — 74
  • untukmempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam dakwaannya tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana tuntutan Jaksa PenuntutUmum, meskipun dalam dakwaan alternative antara tindak pidana yang satudan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 10-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019
Tanggal 23 Juli 2019 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Agus Heryanto
271 — 204
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
197 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum. dalam kesaksiannya di depan persidanganpada perkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demikepastian hukum, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90hari sejak diketahuinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jikaterhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah pernah diajukangugatan dan dalam persidangannya yang terbuka untuk umum karena satudan lain hal gugatan tersebut dicabut, maka penghitungan tenggangHalaman 27 dari 47 halaman.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 22-06-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 379/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 23 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat I : Tony Yudianto Dernantra Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Pembanding/Penggugat II : Jo Mei Ling Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Geerthe Suriany Lala' AR, SH.,
Terbanding/Tergugat III : Pandji Wiradi
Terbanding/Tergugat I : Ika Wariyanti
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
Terbanding/Tergugat X : Sutrisno
Terbanding/Tergugat VIII : Kuswandi Sudarga
Terbanding/Tergugat VI : PT. Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat IV : David Effe
59 — 74
  • Bahwa pemilihan tempat kediaman hukum terurai pada angka 2 diatas ternyata bersesuaian dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR, satudan lain hal para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili yangberisi klausul, sepakat memilih Pengadilan tertentu yang akan berwenangmenyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ;4.
    "Perjanjian Kredit", satudan lain hal sebagaimana telah tergugat II uraikan pada dalil jawabanHalaman 64 dari 119 Perkara Nomor 379/PDT/2017/PT SBYangka 27, 28, 29, 30 dan 31 Sertapada dalil angka 34, 35 dan dalilangka 36 ;41.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 24-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 120-K/PM I-03/AD/XI/2017
Tanggal 24 Januari 2018 — Kopda Syafran Hasibuan
91 — 27
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.MenimbangMenimbang192.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — BAHARUDDIN HARAHAP, DKK vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
120 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebelum diajukan gugatan a quoKeputusan Menteri KehutananNomor SK.244/Menhutll/2011 tanggal 29 April 2011 tentangPelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok UntukPembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan danSarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan,Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan,Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satudan sepuluh perseratus) Hektar, telah diajukan gugatan TUN olehSdr.