Ditemukan 3822 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 11 Nopember 2015 — I KETUT WIRTEN
70 — 35
70 — 35
No.23/Pid.Sus/TPK/2015/PN Dps126Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan adopsi dariketentuan Pasal 418 KUHP.
Register : 10-06-2015 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Kis Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 16
53 — 16
Tergugat) dan Nurhidayana (ic.Penggugat) (Vide: Bukti P.1);Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan faktabahwa senyatanya anak yang bernama Ikhsan Wahyudi merupakan anak angkat dariPenggugat dan Tergugat dan bukan merupakan anak kandung;Menimbang, bahwa pengangkatan (adopsi) yang dilakukan oleh Penggugatdan Tergugat terhadap anak yang bernama Ikhsan Wahyudi pada dasarnya tidaksesuai dengan ketentuan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, sebabpengangkatan anak yang
Putus : 24-08-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 86/Pid.B/2010/PN Menggala Tanggal 24 Agustus 2010 — YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, dkk
52 — 38
52 — 38
dakwaan keempat yaitumemenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 += 4TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1l KUHPidana ;Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi
Putus : 24-08-2010 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 86/Pid.B/2010/PN Menggalaa Tanggal 24 Agustus 2010 — YUSMANADI TAMIN, SE bin ALIMUDIN, dkk
64 — 40
64 — 40
dakwaan keempat yaitumemenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 += #4TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1l KUHPidana ;Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi
Register : 12-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 28/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk Tanggal 27 Maret 2014 — WAHYU HIDAYAT, SE
80 — 19
80 — 19
KONI adalah lIembaga non profit yang bergerak dibidang social, pengurusnya bertugas secara temporal;Bahwa Terdakwa tidak aktif di KONI maka tidak tahu tentang proposal yangdiajukan cabor; Bahwa yang menyimpan proposal dari cabor wakil bendahara atau saksi Riski;Bahwa Terdakwa tidak secara rutin meminta wakil bendahara membuat laporankarena kuitansi yang diserahkan kepada Terdakwa sudah dianggap sebagai laporandari wakil bendahara; Bahwa system pembukuan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah di adopsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 586/Pdt.G/2013/PN.SBY Tanggal 14 Agustus 2014 — Tsang Fa Tai Dkk
melawan
Tegoeh Agoes Jatono Selamet ( Tjan Khwan Yang) Dkk
219 — 52
219 — 52
lebih dari 5 tahun atau 30 tahun sejak pendaftaran tanah dantidak ada tindakan untuk mempermasalahkan waris maka dianggapmelepaskan haknya secara diamdiam ;e Bahwa Rechtvuukig adalah pelepasan hak secara diamdiam ;e Bahwa Dasar pelepasan hak secara diamdiam adalah pada putusan MA no210/55 tanggal 10 Januari 1947 yang menyatakan bahwa seseorang yangmemiliki hak waris selama lebih dari 30 tahun dan tidakmempermasalahkannya maka diangga diamdiam melepaskan haknya ;e Bahwa anak angkat harus ada surat adopsi
Register : 08-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN NGANJUK Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Njk Tanggal 15 Oktober 2019 — Pemohon:
WIJI ASTUTIK
99 — 3
WIJI ASTUTIK
99 — 3
Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi yang Para Pemohon ajukan;2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon(MOHAMMAD IRFAN Dan LILIK SUGIARTI) terhadap seorang anak perempuanbernama SYAKIRA AULIA HASENA yg lahir di Nganjuk pada hari Minggu tanggal25 November 2018 dari pasangan suami istri NUR BISRI dan SITI KARNL. 3.
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 30 Mei 2017 — 1.STEFEN AGUSTINUS bin OEI KIM KONG Alias KO AVEN Alias KOKO
2.KAMARUDDIN HARAHAP Alias KOMAR
3.RAHMAWATI Alias RAHMA
250 — 114
250 — 114
Pembuatan Akte Kelairan anak yang di adopsi :Mengisi formulir di Gukcapil, fotocopy surat nikah orang tua,putusan pengadilan, kemudian diajukan ke DUKCAPIL dan diverifikasi setelah itu dilakukan input data an diterbitkan AkteKelahiran. Bahwa prosedur permohonan KTP Non ELEKTRONIK dilakukandengan tata cara: sebagai berikut:a. Pemohon mengisi formulir KTP mengetahui Kepala Desa/Lurahdomisili pemohon.b.
Register : 30-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/TIPIKOR/2015/PT.BDG Tanggal 9 April 2015 — DEDE HUTMAN
103 — 69
103 — 69
Pasal 64 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Kedua adalah adopsi dari pasal 243 KUH Pidana yang dalampraktek hukum disebut dengan knevelarij atau pemerasan yang dilakukanoleh pegawai negeri untuk membedakannya
Register : 01-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Son Tanggal 28 Agustus 2019 — Perdata : Muhammad Gamso melawan Pimpinan PT Raja Ampat Divers Dan PT Raja Dive Island, dkk
71 — 34
71 — 34
Jadi, patrilinealberarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah,sehingga dapatdikatakan sebagai ahli waris atau penerus garis keturunan langsung atausuku keret/marga Buyut dari Mohammad Gamso adalah seorang Perempuan asal dariTambrauw yang bernama Kamaroko Suen yang dipiara / adopsi olehAbraham Mirino dan Ibu Kamaroko Suen tidak pernah menikah dansejak dikampung Urbinasopen sampai pada menetap di kampungHalaman 66dari157 Putusan nomor 13/Pdt.G/2019/PN SONWarimak Distrik Tiplol Mayalibit
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Lawan
PT NATIONAL SAGO PRIMA
814 — 1028
814 — 1028
(SNI) ISO/IEC 17025:2008 adalah hasil adopsi identik dari ISO/IEC17025:2005 (General Requirements for The Competence of Testingand Calibration Laboratories).
Rizaldi Boer., pada pokoknya menerangkan :Ahli merupakan ahli di bidang klimatologi terapan dengan fokus kemasalah pengelolaan risiko iklim diantaranya isu perubahan iklim.Ahli menerangkan bahwa perubahan iklim telah menjadi isu globaldimana Indonesia adalah salah satu negara yang melakukanratifikasi kerangka kerja konvensi PBB untuk perubahan iklim(United National Framework Convention on Climate Change,UNFCCC) yang di adopsi di New York pada KTT Bumi 1992,melalui UU Nomor 6/1994Pada pertemuan para
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1431 — 2550
1431 — 2550
Sama dengan permasalahan hukumacara Pidana dengan acara tindak Pidana Korupsi.Bahwa kalau berdasarkan ajaran dan praktek yang menyangkutdengan pertanggungjawaban melawan hukum yang diatur didalam13865 maupun didalam doktrin res ipsa loquitur, disitu tetap harusdituntut pembuktian tentang adanya kesalahan atau kelalaian.Sebenarnya juga paham hukum stricht liability ini juga kita adopsi ataukita ambil didalam beberapa peraturan Indonesia dari ajarancommond law, jadi berdasar ketentuan yang kita adopsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 9 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JECKSON MARPAUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
102 — 52
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
102 — 52
Pasal 64 ayat (1)KUHP.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadakwaan Kedua adalah adopsi dari pasal 243 KUH Pidana yang dalampraktek hukum disebut dengan knevelarij atau pemerasan yang dilakukanoleh pegawai negeri untuk membedakannya
Putus : 24-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2618 K/Pdt/2012 Tanggal 24 Juni 2013 — Nyonya UIY NARI, dkk vs TAIN ME RY, dkk
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupun bukti P7 dan P7a dibuattahun 1996, namun adalah adopsi dariPeta Induk Desa, hal ini dapatdibuktikan dan sesuai berdasarkanketerangan saksi Marimin Staf BPNSerang yang pada tahun 1991 padasaat bertugas sebagai Staf BPNKabupaten Tangerang pernahdiperintahkan mengadakan penelitianmengenai Girik C.166 atas nama TanNae Tun, dimana saksi menyatakanmelihat Buku C Desa Keroncong aslidan Peta Desa Keroncong asli, yangmana pada saat ditunjukkan bukti P7dan P7a, saksi langsung mengenaliHal. 167 dari
Register : 12-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 2 Juli 2015 — SILIN Bin LAKENAN, DK
69 — 24
69 — 24
untuk berbuat dengan mengetahuiunsurunsur yang diperlukan menurut rumusan undangundang;Menimbang, menurut Moelyatno untuk membuktikan membuktikanadanya kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanyahubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan atau pembuktianadanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan besertaakibat dan keadaankeadaan yang menyertainya;Menimbang, rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 9 UU nomor 20tahun 2001 merupakan hasil adopsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 12 Januari 2015 — I KETUT SUKARSANA, Sag.
117 — 125
117 — 125
Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi IT UIN Malang untuk IHDN Denpasar.Barang Bukti yang disita dari Taman Muliana tanggal 04 Pebruari 2014, yaitu :241. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp. 2.027.660.000,-242. Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp. 62.500.000,-243. Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 8.000.000,-244.
Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yangmenugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi ITUIN Malang untuk IHDN Denpasar.211) Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp.2.027.660.000,Hal 119 dari 174 halaman Perkara Nomor: 35/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps.120212) Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp.62.500.000,213) Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp.8.000.000,214) Nota Nomor : 202050/sub/12
Putus : 27-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Smr Tanggal 27 April 2017 — PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
MELAWAN
1. Hj. NORSIAH,
2. Drs. H. NADJAMUDDIN, M.Si.,
3. RUSNANI,
4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA.
229 — 147
229 — 147
Saniah karena nenek H.Saniah sendiri yang bilang kepada saksi;Bahwa saksi tidak tahu surat adopsi Hj. Norsiah menjadi anak angkat Nenek Hj.Saniah;Bahwa saksi tahu Najamudin dan Hj.
Putus : 03-05-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. Tanggal 3 Mei 2016 — IMAM SETIAWAN bin SUKEMI (TERDAKWA)
86 — 175
86 — 175
Melihat di lapangan butiran kelapanya lebih kecil dari kelapa biasa maka saksimenyimpulkan benih itu adalah kelapa genjah.Bahwa benar hingga saat ini SOP untuk pelabelan genjah entog belum ada dan hingga saatint belum ada diskrispsi resmi kriteria kelapa genjah entog.Bahwa Sertifikat digunakan untuk benih bina sedangkan SKMB digunakan untuk benihnon bina, seperti bibit kelapa genjah entog;Bahwa format SKMB tersebut saksi adopsi dari Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :93 / Permentan / OT.140/9/
Register : 22-12-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Slw Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
162 — 396
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
162 — 396
Pertanahan NasionalKabupaten Brebes untuk dilakukan peralihan hak; Bahwa proses turun waris antara Pak Bambang kepada Tergugatterjadi karena isteri Pak Bambang meninggal kemudian warisnya jatuhkepada anak kandungnya; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat merupakan anakangkat dan saksi tidak mengetahui tentang adanya penetapan anakangkat atas nama Tergugat; Bahwa saksi belum pernah melakukan proses hibah untuk anakangkat dan adapun syarat apabila hibah untuk anak angkat adalahadanya penetapan adopsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG.
SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
161 — 30
161 — 30
adalah 20 titik dan pengujian untuk 3titik tidak dimungkin mendapat hasil yang sebenarnya ;Bahwa biasanya untuk objek yang diperiksa atas permintaan yang dibagiyaitu 5 titik dari pemeriksa, 5 titik dari penyedia barang dan jasa, 5 titik daripengguna barang dan jasa, 5 titik dari Penyidik ;Bahwa untuk pengujian 20 titik tidak diatur, tetapi pengujian mengacu kepada SNI(Standar Nasional Indonesia) untuk pengujian hammer test (untuk memperolehangka pantul ) mengacu pada SNI 0348031998 yang merupakan adopsi