Ditemukan 26979 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-11-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 163/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 27 April 2016 — Ny. NURJANAH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. EDDYANTO HADISURJO, 3.BENNY HADISURJO, 4. IVONNE HADISURJO
246 — 443
246 — 443
163/G/2015/PTUN-BDG
Register : 23-12-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 44-G-2015-PTUN-BL Tanggal 27 April 2016 — PENGGUGAT : EDY SAHILYO
TERGUGAT : BUPATI LAMPUNG UTARA
TERGUGAT II INTERVENSI : MULKAN
129 — 66
129 — 66
44-G-2015-PTUN-BL
Register : 02-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 29-04-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 10/G/2013/PTUN-BL Tanggal 8 Oktober 2013 — penggugat: AJIS MUSLIM
Tergugat :Bupati Tanggamus
138 — 48
138 — 48
10/G/2013/PTUN-BL
Register : 30-07-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 79/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 5 Oktober 2015 — Dra. Hj. AGUSTINA RATNANINGSIH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, II. Ir. SISWANDA H. SUMARTO
125 — 46
125 — 46
79/G/2015/PTUN-BDG
Register : 01-08-2011 — Putus : 19-12-2011 — Upload : 22-03-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 159/B/2011/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Desember 2011 — KHUSYI. MH VS 1. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT), 2. PT. PUNCAK MERCUSUAR
94 — 69
94 — 69
No.159/B/20 11/PTTUN.JKTtata Usaha Negara Jakarta dengan demikian Tergugat/Pembandingdan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak mengajukan KontramemoriKEES M+ 2 eee a eee eee ee ee eR i oe ee ee eeBahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk melihatdan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing masing tanggal 18MeiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata usahaNegara Bandung No. 86/ G/2010/PTUN.
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 84/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 21 Oktober 2015 — ASNAN BIN NIMIN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
107 — 95
107 — 95
84/G/2015/PTUN-BDG
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), karenamemenuhi unsurunsur sebagaiO10 aPenetapanT@Itulis; 2 202 nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnncncnsBahwa SHGB No.5552, SHGB No.10907, SHGB No.10908, SHGBNo.10996 dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis sebagaimanaternyata dalam SHGB No.5552, SHGB No.10907, SHGB No.10908,SHGB No.10996.
Register : 25-01-2013 — Putus : 30-05-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 02-G-2013-PTUN-BL Tanggal 30 Mei 2013 — Penggugat.Idris Pasaribu
Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
Tergugat Intervensi 1: Sintoyo
Tergugat Intervensi 2. Morantingkos Sinaga
144 — 66
144 — 66
02-G-2013-PTUN-BL
Register : 24-01-2012 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 02-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 08/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 1 Maret 2012 — Dra. Hj. YETTY NUGRAHA, DKK VS Plt. WALIKOTA BEKASI
214 — 152
214 — 152
08/G/2012/PTUN-BDG
Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnyadisebut UU PTUN) mempersyaratkan bahwa orang yang dapatmengajukan gugatan adalah pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Karenakepentingan hukum PARA PENGGUGAT tidak dirugikan dalam terbitnyaobyek gugatan dimana sebagian besar mendapat kedudukan sebagaiPengawas, telah melampaui masa tugas serta dikembalikan fungsinyasebagai tenaga pengajar.
Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 menerangkanHalaman 33 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 08/G/2012/PTUNBDG.definisi Asas asaS Umum Pemerintahan Yang Baik" Asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurutrasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalamperaturan perundang undangan, tetapi yang didapat dengan jalananalisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harusdiperhatikan
Register : 12-04-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 30 Juli 2013 — OMANG DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA, METI SOLIHAT
84 — 105
84 — 105
37/G/2013/PTUN-BDG
Register : 28-12-2012 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 129/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 16 Mei 2013 — WIRIA WIGUNA,ST.,MM., DKK VS WALIKOTA BOGOR, DKK
103 — 54
103 — 54
129/G/2012/PTUN-BDG
Register : 25-11-2008 — Putus : 17-02-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 120/G/2008/PTUN-BDG Tanggal 17 Februari 2009 — KANCA SAPUTRA,S.Sos,M.Si, DKK VS BUPATI SUBANG
177 — 115
177 — 115
120/G/2008/PTUN-BDG
Pp U T U S A NNOMOR: 120/G/2008/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sepertitersebut dibawah ini, dalam sengketa antara1. KANCA SAPUTRA,S.Sos,M.Si , Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Dusun Tambak = sari, Rt. 04/02, DesaTambakdahan, Kecamatan Tambakdahan,Kabupaten Subang ;2.
SINTERDELONIKS,SH, WIDI MUNAJAT, SH dan BETINURBAETI,SH kesemuanya WarganegaraIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pemerintah Kabupaten Subang,yang beralamat kantor di Jalan DewiSartika Nomor 2 Subang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 183.5/SK.05Kumdang/2008, tanggal 16Desember 2008 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara tersebut Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 120/Pen.MH/2008/PTUN
BDG, tanggal 10Desember 2008, tentang Susunan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor120/Pen.PP/2008/PTUN BDG, tanggal 11 Desember 2008,tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor120/Pen.HS/2008/PTUN BDG, tanggal 23 Desember 2008,tentang Hari Persidangan ; Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh paraHal. 3 dari 71 hal.
Put. 120/G/2008/PTUNBDGpihak dipersidangan ; Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh parapihak dipersidangan ; Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketadipersidangan ; ~ TENTANG =DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan SuratGugatannya tertanggal 24 Nopember 2008 yang diterima danterdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada tanggal 25 Nopember 2008 denganNomor 120/G/2008/PTUN BDG, dimana terhadap gugatan tersebuttelah
Put. 120/G/2008/PTUN BDGAyat 2 Tindakan administratif sebagaimanadimaksud dalam ayat I berupa : a.Peringatan, b. Teguran dan c. Pencabutankeputusan atas pengangkatan, pemindahanatau pemberhentian ;Ayat 4 Tindakan administratif sebagaimanadimaksud dalam ayat 2. dilakukan olehKepala Badan Kepegawaian Negara, kecualiterhadap keputusan yang ditetapkan olehPresiden 3; Sehingga secara hukum proses rotasi Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Subang dari Drs.
Register : 14-02-2011 — Putus : 20-07-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 16/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 20 Juli 2011 — Dra. Ny. RADEN YOMMY MARYAM, DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA, 2. N A N A, DKK.
205 — 34
205 — 34
16/G/2011/PTUN-BDG
Register : 29-01-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 25 Juni 2015 — PT. MITRA LIMA R VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI
115 — 53
115 — 53
18/G/2015/PTUN-BDG
hukumTata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai Pasal angka 9,UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU PTUN
UndangUndang No. 9 Tahun 2004 adalah menjadikewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yangdiajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadilisecara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard) ;b.
Gugatan lewat waktu (daluarsa);1 Bahwa dalam gugatannya pada angka 7 menyatakan : Obyek sengketa diterbitkanoleh Tergugat tanggal 4 Januari 2013 namun Penggugat baru mengetahui padatanggal 6 Nopember 2014 yaitu pada saat pemeriksaan persiapan gugatan TataUsaha Negara Nomor : 89/G/2014/PTUN.BDG sebagaimana dituangkan dalamBerita) Acara Persiapan (ke3) Panitera Nomor : 89/G/2014/PTUN, BIDG?
Register : 02-10-2012 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 93/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 11 Februari 2013 — Cecep Sumarno,SH,SIP VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. 2. H. Muhammad Harris, SE, SH, MM, MH
79 — 62
79 — 62
93/G/2012/PTUN-BDG
Register : 14-11-2012 — Putus : 20-12-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 20 Desember 2012 — FIRMA HOBROS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
155 — 99
155 — 99
108/G/2012/PTUN-BDG
Register : 25-01-2011 — Putus : 29-09-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 08/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 29 September 2011 — ASEP SAEPUDIN, DKK VS I. BUPATI SUKABUMI, II. PT. TUTU KEKAL PERKEBUNAN MIRAMONTANA
140 — 102
140 — 102
08/G/2011/PTUN-BDG
P U T Ui SS A NNomor: 8/G/2011/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telahmemutus sebagai berikut dalam sengketaANtAMaA is sums seme s sue seme Ss Smee ome s See see Soe see Soe = ee1.
Register : 21-03-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 29/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 16 September 2014 — E N D A, DKK VS 1. BUPATI BANDUNG, 2. PT. KAHATEX
152 — 111
152 — 111
29/G/2014/PTUN-BDG
Register : 12-09-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 88/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 8 Februari 2012 — SANO SANTER SIHOMBING VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
53 — 23
53 — 23
88/G/2011/PTUN-BDG
Register : 13-06-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 23-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 12 Nopember 2012 — 1.MARYONO, 2.ABDUL RAHMAN VS 1. KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BOGOR, 2.PT. CIBINONG GRIYA PERMAI
86 — 51
86 — 51
59/G/2012/PTUN-BDG
(Para Penggugat) tidaklah menggambarkan reprentasi seluruh warga,melainkan hanya segelintir orang yang mempunyai kepentingan tertentu yang tidak9 Bahwa berdasarkan halhal terurai tersebut, jelasjelas dan nyatanyata gugatan ParaPenggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu gugatan Parapenggugat haruslah ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT ;10 Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah meminta agar PTUN
putusan hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat II Intervensi telahbersalah melakukan perbuatan pidana, baru kemudian mengajukan gugatanBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas ternyata dan terbukti gugatan ParaPenggugat dalam perkara a quo telah diajukan terlalu dini (premature), karena itugugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;DALAM PENUNDAAN:2on nee2223Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah meminta agar PTUN
Bandungmenunda tindaklanjut dari IMB No. 644/003.1.1/00278/BPT/2012 tanggal 13Maret 2012 berupa pembangunan kioskios diatas tanah tersebut, dengan alasanbahwa bilamana IMB tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembangunanmaka akan merugikan ParaPenggugat; Bahwa permintaan Para Penggugat tersebut sangatlah prematur, sebab belum adabukti yang cukup untuk dipertimbangkan oleh PTUN Bandung untuk mengabulkanpermintaan tersebut, lagipula tidak ada keadaan mendesak dan tidak adaHalaman 35 dari 62
Register : 08-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/PEN.TUN/2015/PTUN-BDG Tanggal 21 Oktober 2015 — YAYASAN PEMBANGUNAN MASJID AL-KAUTSAR BINTARA JAYA VS KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BEKASI BARAT
63 — 20
63 — 20
122/PEN.TUN/2015/PTUN-BDG