Ditemukan 5680 data
117 — 28
No.61/G/2016/PHI.Sby13.14.15.16.11pada ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar
61 — 24
yang telah berkekuatan hukum tetap dantelah dengan sempurna dilaksanakan eksekusi;Bahwa pelaksanaan eksekusi atas perkara a qou, dilaksanakan ataspermohonan Erwin Tanoni, sekarang selaku Pelawan (Verzet) dahulu sebagaiTerlawan Xill, selaku pihak yang dimenangkan, dimana Asas dari Eksekusi,adalah perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap,sebagai mana diaturdalam pasal 153 R.Bgdan oleh karena pihak yang kalah tidak dengan sukarelamelaksanakan isi putusan maka eksekusi secara paksa (eksecution force
169 — 37
Dian Punakawan tanggal 1 Juni 2005 menyampaikanlaporan hasil koordinasi/ Task Force ke Dinas/ Instansi terkait Tim SKNo. 66 Tahun 2005. (Vide Surat No. 17/DPPtk/VI/2005 tanggal 8 Juni2005) ;Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda dan PMD Kota Pontianak No.644/111/BP3MK.4 tanggal 9 Juni 2005, PT. Dian Punakawanmenyampaikan data ke Bappeda dan PMD Kota Pontianak mengenai1111data dan persetujuan pemilik ruko pasar flamboyan. (Vide Surat No. 22/DPPtk/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005).
83 — 19
Putusan Nomor 175/G/2016/PHI SbyPasal 164.(1) Pengusaha dapat Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerna/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal
69 — 7
Dengan demikianmempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force) danjuga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat sajadilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalah beralasandan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutan PROVISIPEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH III, IV, V, VI, VII dan VII mohon kepadaMajelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
41 — 10
Pemutusan Hubungan Kerja terhadappara Penggugat disebabkan karena adanya penurunan produksisehingga dilakukan tindakan efisiensi, menurut Tergugat tindakanPemutusan hubungan kerja tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan karena sudah diatur dalam pasal164 ayat (8) yang bunyinya sebagai berikut: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
44 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
karyawan baru yang berjumlahkurang lebih 40 orang yang umumnya adalah mantan dan/ataukaryawan yang mengajukan pensiun dini dengan status sebagaikaryawan kontrak (outsourcing) ;Bahwa menurut ketentuan didalam Pasal 164 ayat (3)Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandisebutkan sebagai berikut : Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
HERMAN DAENG PASORE
74 — 30
Bahwa obat Imboost force dengan komposisi 250 Mg, BlackEldeberya 400 Mg dan Znpicolinate 10 Mg dengan fungsi sebagaivitamin suplemen untuk daya dahan tubuh, obat alaxan FR dengankomposisi : /buprofen 200 Mg dan Paracetamol 325 Mg denganfungsi sebagai analgetik dan anti piretik untuk meredakan danMenimbang22menghilangkan rasa sakit dan meredakan demam, untuk obatmeloxicam tablet merupakan obat generik sediaan tunggal denganfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri.Atas keterangan Saksi yang dibacakan
122 — 10
disadari penuh oleh Penggugat21sebagai pihak yang selalu diberikan bimbingan dan teguran untukmelakukan perbaikan kinerja dan melaksanakan kewajiban Penggugatsebagai karyawan yang mana Penggugat tidak memenuhi kewajibansebagai karyawan baik dalam hal disiplin absensi yaitu kehadiran masukkerja Penggugat dan apalagi dalam hal kinerja hasil kerja Penggugatyang terkategori tidak mencapai hasil yang diharapbkan sebagaimanasudah dijelaskan di atas secara rinci dampak yang tidak diharapkan danbersifat force
154 — 106
dapat menahan atau menampung air hujan tersebutdan Tergugat mendapatkan data dari BMKG Kota menyatakan bahwa padatanggal 89 Mei 2013 dari jam.17.00 s/d 06.00 Wit telah terjadi hujan denganintensitas 80 mm yang berlokasi di Distrik Sorong Barat Kota Sorongberdasarkan Surat Nomor : GF.302/153/SOR/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 .Bahwa sudah jelas akibat runtuh dan robohnya talud diakibatkan faktor alamyang tertuang di dalam Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan padaPasal 19 adalah keadaan memaksa/force
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
50 — 41
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan Surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk.
258 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;"9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
175 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan PT DEF(DEF Departement Store) menyediakan tempat/counter bagi PemohonBanding untuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Bandingakan memberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzetpenjualan kepada pihak yang menyediakan tempat;Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban dantanggung jawab Pemohon Banding;Halaman 21 dari 45 halaman
42 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halhal lain yang ditetapbkan dalam perjanjian kerja, peraturanpelaksanaan atau perjanjian kerja bersama;jo pasal 164 ayat (3) yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangHal. 9
74 — 26
tereksekusi,suami atau istri debitor /tereksekusi yang terkait dengankepemilikan objek lelang;Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atausita eksekusi atau sita pidana, knusus Lelang Noneksekusi;tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;Penjual tidak dapat memperlinatkan atau menyerahkan asilidokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidaksesuai peraturan perundangundangan;keadaan memaksa (force
34 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan PHK terhadap ParaPenggugat, PHK tersebut tidak diikuti dengan pemberian pesangon maupunhakhak lainnya kepada Para Penggugat hingga saat ini ;Bahwa Perbuatan Tergugat Il yang melakukan PHK terhadap ParaPenggugat tersebut adalah melanggar Pasal 164 ayat (8) UndangUndangNo. 13 tahun 2003 yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena PERUSAHAAN TUTUPbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
59 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan juga hampir semualuka mempunyai dasar otot yang artinya tidak menembus, dandapat diambil kesimpulan bahwa pelaku menggunakan senjatayang tidak begitutajam (setengah tajam) atau pelakunya adalah seorang perempuan karena force atau tenaga yang kurang, karena pada luka tusuk dipengaruhi oleh: ketajamansenjata, dan force, bila senjata tajam force yang diperlukantidak terlalu besar dan sudah dapat menyebabkan luka tusukyang menembus;d.
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecualikarena keadaan diluar kekuasaan Wayjib Pajak (force majeur) yang harus disertaibukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;2112345Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku danberdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaksebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.21981/PP/M.X/99/2010 tanggal O8 Pebruari 2010 serta berdasarkanpenelitian
1.YOSAFAT SUGENG
2.BANDAN
3.ANATASIA AMOY
4.L.K. RAMIN
5.BUDIYANTI
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
82 — 18
Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernahmelakukan PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara teruSs menerus selama 2 (dua) tahun ataukarena alasan force majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat(1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan alasan tersebut maka petitum butir 2(dua) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta;31. Bahwa petitum nomor 3 haruslah ditolak karena sesuai faktanya Tergugattidak pernah melakukan PHK.