Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 — REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, vs 1. AGUS PRAMUDIJONO, SH.,M.Hum, dkk
141 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
pegawaipegawainya berstatuspegawai negari, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasanagar Perguruan Tinggi Swasta berada dibawah koordinasi pemerintah(Putusan Nomor 48PK/TUN/2002, tanggal 1 162004).Bahwa sudah seharusnya Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 48PK/TUN/2002, tanggal 1162004 tersebut tetap dipertahankanuntuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistenc incourt decision), walaupun hukum acara di Indonesia tidak menganut asasstare decicis atau the binding force
Register : 10-04-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. BANK UOB INDONESIA ><ANDRY
166 — 70
166 — 70
Sehingga sangat beralasan apabila terhadapTERGUGAT berlaku ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No.13/2003yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu)
Putus : 16-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 16 Maret 2014 — 1. DJOHAN WAHYUDHI, S.E;, DKK VS 1. PT INDOFARMA (PERSERO) Tbk, DK
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 659 K/Pdt.SusPHI/201526.27.28.29.Penggugat dengan dasar alasan hasil temuan audit Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia atau efisiensi tetap saja tindakan Tergugatyang secara sepihak telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat tidakdapat dibenarkan, karena faktanya tidak terdapat kesalahan yang dilakukanPara Penggugat, dan jika ingin melakukan efisiensi nyatanya financialTergugat cukup baik dan tidak mengalami kerugian selama 2 tahun berturutturut atau tidak pula dalam keadaan memaksa (force
Register : 23-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Jmb Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
H. Achmad
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Bareskrim Polri Cq. Kapolda Cq.Direskrimum Polda Jambi
104 — 17
H. Achmad
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Bareskrim Polri Cq. Kapolda Cq.Direskrimum Polda Jambi
104 — 17
dimana alat bukti sudah cukup danadanya unsur pidana, sehingga menimbulkan alurnya terjadi tindak pidana;Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang proses bolak balik perkara;Bahwa terhadap suatu kasus yang dilaporkan oleh A dan oleh pihak kepolisiandihentikan dengan alasan tertentu, sekian tahun kembali A melapor kembali Bkekepolisian dengan kasus yang sama, dalam hal ini ada kesepakatan telahselesai, ternyata kesepakatannya tidak berjalan dengan baik karena tidak adaitikad baik;Bahwa jika force
Putus : 15-01-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/Pid/2013 Tanggal 15 Januari 2014 — DION JUANDA GIBRAN
65 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara otomatis berdampak langsung kepada seluruh kegiatan/aktivitas Terdakwa dalam rangka penanaman singkong untuk dapat menghasilkanumbi singkong yang bermutu, yang berakibat Terdakwa tidak dapat memenuhikebutuhan kelangsungan pekerjaan penanaman singkong, pemeliharaan,perawatan dan biaya dalam menjaga kualitas mutu umbi singkong (termasuk tetapitidak terbatas dikarenakan faktor alam, iklim, curah hujan, sinar matahari,kelembaban, pupuk dan masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi),force
Putus : 28-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/Pdt/2016 Tanggal 28 Juni 2016 — SULIADI, vs. KOPERASI HARAPAN ABADI, PT WINDU NABATINDO LESTARI, BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1071 K/Pdt/2016negaranegara penganut sistem Anglo Saxon dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decisis et quitanon movere.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Maret 2016 — PT. FEGA INDOTAMA
lawan
LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (Singapore) PTE. LTD
458 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
458 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Singapura (vide Exclusive Distribution Agreement tanggal10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat("Perjanjian Distribusi")), sebagaimana dikutip di bawah ini;"Any disputes or differences arising out of or in connection wih thiscontract, including any question regarding its existence, validity orTermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance wth the Arbitration Rules of SingaporeInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force
Putus : 28-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt/2013 Tanggal 28 April 2014 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED VS 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, DK
567 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
567 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
;(iii) any breach of any lawor regulation in any jurisdiction having the force oflaw or of any order, judgement or decree of any court or governmentalagency by which the party is bound;e)no consent, authorisation, license or approval of its shareholders orconstituent body or of any governmental, administrative, judicial orregulatory body, authority or organisation is required to authorise theexecution, delivery, performance, validity, enforceability or admissibility inevidence of this Agreement,
Putus : 08-04-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/PID.SUS/2014 Tanggal 8 April 2014 — ANTON JAMI, SE
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, tidak selesainya pekerjaanpembangunan struktur lobby dan klinik infeksius pada tahun 2007 disebabkankarena terkendala adanya hujan sehingga alat berat sulit untuk masuk kedalam lokasi pekerjaan bukan karena force majore (bencana alam, bencananon alam, bencana sosial, pemogokan, dan kebakaran) ;Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Ir. HANDOKO selakuKonsultan Pengawas, telah melaporkan kepada saksi dr.
Register : 06-03-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Gin Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
I Nyoman Legawa
Tergugat:
1.PT. Gedong Agung Proverty Development
2.Ni Komang Adi Ayu Armiasih
3.I Putu Bagus Hartawan Adi Tenaya
4.I Kadek Bagus Darmawan Adi Tenaya
Turut Tergugat:
1.Agus Satoto, SH, M.Hum
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
3.AGUS SATOTO, SH. M.Hum. Notaris PPAT Wilayah Gianyar
151 — 75
I Nyoman Legawa
Tergugat:
1.PT. Gedong Agung Proverty Development
2.Ni Komang Adi Ayu Armiasih
3.I Putu Bagus Hartawan Adi Tenaya
4.I Kadek Bagus Darmawan Adi Tenaya
Turut Tergugat:
1.Agus Satoto, SH, M.Hum
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
3.AGUS SATOTO, SH. M.Hum. Notaris PPAT Wilayah Gianyar
151 — 75
tersebutkepada pihak pertama yang nantinya akan dipakai pihak pertamauntuk Pengembangan dan perluasan area perumahan ketanah atauobyek lainya Jangka waktu pemeliharaan/retensi bangunan 60 (enam puluh) daripenyerahan fisik bangunan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;pemeliharaan dimaksud adalah segala kerusakan yang bukan olehkesalahan pemakaian ( human error); pemeliharaan/retensi bangunandimaksud tidak termasuk yang diakibatkan oleh kebakaran, gempabumi, angin keras/badai petir dan bencana alam lainnya (force
Register : 08-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Btl. Tanggal 29 September 2014 — AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO Bin PARDJOKO (Alm)
50 — 38
50 — 38
Bahwa Terdakwaberkesimpulan perkara yang didakwakan kepadanya adalah bukan perkarapidana akan tetapi merupakan perkara wanprestasi, disebabkan olehsesuatu yang bersifat force mayor yang masuk ke ranah perkara perdata,oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagiberikut :e Menyatakan terdakwa AGUS SUPRANANTO HADIATMODJOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPsebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.e Menyatakan
Register : 14-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 49/PDT/2017/PT BJM Tanggal 13 September 2017 — ZUDA WERDI SUVIASTUTI Binti WAHONO - dkk
Melawan
PT BANK PANIN, Tbk, Kantor Cab. Bjm - dkk
106 — 176
106 — 176
Bahwa, Debitur/Pembanding 1 tidak dapat melakukan prestasinya kepadaKreditur yang disebabkan kejadian (perang) yang berada diluar kekuasaannya (Force Majeur)..
Register : 29-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 17 Maret 2015 — MHD. YUSUF, SE Bin MHD. SYAH.
108 — 27
108 — 27
berkurangnya uang, barang akibat kelalaianatau kesengajaan yang melawan hukum.eKepala daerah merupakan pejabat tertinggi di daerah yang dalam pengelolaankeuangan daerah mendelegasikan / melimpahkan kewenangannya kepadaSekda sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Sekdamelimpahkan ke SKPD yakni Kepala dinas Kepala dinas (Kadis).e Tertib dan taat merupakan asasasas umum pengelolaan keuangan daerah.ePenyimpangan terhadap asasasas umum pengelolaan keuangan daerah dapatdilakukan jika daerah dalam keadaan force
Jika proposal diterima, uang juga tidaklangsung cair.e Setelah adanya disposisi Bupati lalu diteruskan ke bagian keuangan Setdakab.ePenarikan uang dengan menggunakan kas bon ketika daerah dalam keadaankonflik atau force majeur dibolehkan.eDahulu petugas verifikasi di bawah bagian keuangan namun sekarang ada dibawah SKPD.e Petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi hanya meneliti pada kebenarankelengkapan dokumen formil saja bukan kebenaran materiil (isi dokumen)karena tidak cukup waktu jika menilai
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
252 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1019 K/Pid.Sus/2014Bahwa pertimbangan judex facti sebagaimana dimaksud Butir 6 dan Butir 7 diatas menjelaskan kondisi Force Majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal1245 KUHPerdata yang menyebabkan PT. FIG tidak dapat dituntut biaya, bunga,dan ganti rugi.
RI 422 ADK/DKR/08/2009 tanggal 29 Agustus2009 Komite Kredit BRI memutuskan :1 Setuju perpanjangan fasilitas KMK selama 12 (dua belas) bulan sejak23 April 2009 sampai dengan 2010;i Setuju penjadwalan ulang Fasilitas Kredit Investasi;lil Menolak pencairan KMK secara bertahap sesuai perkembanganproyek;Bahwa perpanjangan waktu pembangunan pabrik selama (satu) tahun tersebutmerupakan tindak lanjut dari Force Majeure yang terjadi dalam pembangunanpabrik;Bahwa atas Force Majeure dalam pembangunan pabrik
Register : 21-02-2018 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap Tanggal 1 Nopember 2017 — - OKTOVIANUS MEIGER dkk
-PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI UNIT III
216 — 128
216 — 128
dalam keadaan baikseperti sedia kala.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatnomor 29 dan 30, 31, 32, 33, 34, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perusahaandapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamiHalaman 78 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap17.18.19.20.21.22.kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atas keadaanmemaksa (force
terhadap dalil posita angka 38 huruf b dan petitumangka 2 gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim setelahmenghubungkannya dengan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) ternyata berbunyi Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraHalaman 110 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Japterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau kKeadaan memaksa (force
Register : 03-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbu Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
118 — 28
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
118 — 28
/Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbuyang sempurna (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence) hal inibersesuaian pula dengan:e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang berbunyi :Suatu Akte Jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorangpejabat, akte tersebut menurut undangundang dianggapsebagai bukti yang sempurna,e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yangberbuny
Register : 15-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 376/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 30 September 2016 —
85 — 37
85 — 37
dengan demikian Perjanjian Distribusitersebut adalah SAH BERLAKU DAN MENGIKAT bagi Penggugat danTergugat.Bahwa hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat telah diatur dalamPasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Dsitribusi, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 5Hak dan Kewajiban sebagai Eksportir (Penggugat)1.Eksportir wajib memberikan pelayanan informasi tentang produk,dan bantuan teknis yang memadai kepada Distributor mengenaiProduk yang dipasarkan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjianint.Kecuali dalam hal force
Register : 29-07-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Sdw Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
112 — 101
1.NGERA
2.YULIANA KUHUS
3.YULIANA R. LAVINA
Tergugat:
YENI
112 — 101
Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri KutaiBarat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 15 Juli 2020 halaman 33,yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak dimasukkannyaseluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara, mengakibatkan gugatanyang diajukan menjadi tidak lengkap/kurang pihak atau plurium litisconsortium, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo berpendat bahwa,Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan tersebut oleh karena dalamsistem Indonesia menganut asas the persuasive force
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009 Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ;
SASTRO WIDJOJO, DKK
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 816 PK/Pdt/2009melawannya walaupun status hukum Tergugat I Asal benarsebagai satusatunya pemilik hak atas tanah Cilaut, olehkarena itu keadaan sebagaimana tersebut di tas dapatdikategorikan sebagai suatu keadaan force majeur yangberada di luar kekuasaan Tergugat I Asal PT.
Karko Kultura Utama dihadapkandengan kekuasaan Tergugat V TNI AD saat itu sangatlah tidak berdayawalaupun berada pada posisi yang benar, oleh karena itu keadaansebagaimana tersebut di tas dapat dikategorikan sebagai suatukeadaan force majeur yang berada di luar kekuasaan Tergugat / AsalPT.
Putus : 30-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 30 Juli 2015 — UMUL CHASANAH, SPd., MM
42 — 4
42 — 4
juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBawa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBahwa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force