TasMenimbang bahwa Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena ;Kesengajaan, Kelalaian kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasanalasan force majeure, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidakmemenuhi prestasi (untuk sementara atau selamalamanya);Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawabannya Tergugat mengakui bahwaTergugat merupakan debitur atau peminjam uang dari Penggugat dimana sesuaidengan Surat perjanjian Pinjaman antara UPK Lubuk Sandi dengan Eni Marlina yangdibuat pada

.@ Faktor force majeure atau keadaan memaksa, yang mana Tergugatditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Polres Labuhan Batu,sehingga secara teknis tidak mungkin dapat memproseskeberangkatan calon penumpang.Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa dengan adanya pengumuman padatanggal 28 Mei 2019 melalui group whatsapp jika tanggal 30 Mei 2019, 31Mei 2019, 01 Juni 2019 dan O02 Juni 2019 tidak ada pemberangkatan,dengan demikian seharusnya para penggugat dapat melihat hal ini adalahitikad baik dari

bersediamemberangkatkan namun para penumpang tidak bersedia diberangkatkandengan cara memajukan atau mengundurkan jadwal keberangkatan.Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 398/Pdt/2020/PT18.19.20.21.22.23.24.MDNBahwa oleh karena kegagalan keberangkatan bukan karena kesalahandari Tergugat melainkan akibat perbuatan atau kesalahan parapenumpang dan para Penggugat sendiri yang tidak mau refund ataudiberangkatkan dengan memajukan jadwal keberangkatan ataumengundurkan jadwal keberangkatan, serta adanya faktor force

majeure,maka telah ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum sehinggadengan demikian gugatan para Penggugat harus pula ditolak;Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat haruspula ditolak karena salah alamat, yang seharusnya diletakkan pada asetperusahaan dan bukan pribadi.

Pemindahtanganan Mesitketentuan sebagaimana d(2).Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuai ketentuardimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib membayar:a. bea masuk yang terutangimpor; dan(7)b. sanksi administrasi berutketentuan peraturan perudi bidang kepabeanan.Pasal 14A()(2)(3)(4)Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dapatdipindahtangankan kecuali dalam hal terjadi Keadaan Darurat (force majeure).Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan

Bahwa salah dan keliru pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertamayang memposisikan Pembanding dalam Perjanjian a quo sebagai debitur,yaitu yang harus membuktikan adanya keadaan kahar (force majeure),berhubung Pembanding lah sebagai pihak yang memiliki pekerjaan(kreditur) dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Terbanding(debitur);19.

Bahwa seandainya pun benar quod non terjadi gangguan dari pihakluar, maka sudah menjadi KEWAJIBAN Terbanding mengajukan/meminta permohonan secara tertulis untuk mendapatkan tenggang waktupengerjaan yang tertunda karena keadaan kahar (force majeure) (videPasal 16 Perjanjian sesuai Bukti T6 dan T14, hal yang pada faktanyatidak pernah dijalankan oleh Terbanding;21.

Bahwa padahal sudah menjadi ketentuan umum dalam peraturanperbankan, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugiandan bunga apabila debitur dapat membuktikan adanya peristiwa keadaanmemaksa (force majeure) (vide Pasal 1245 KUHPerdata), halmana padafaktanya tidak dilakukan oleh Terbanding;26.

Bahwa salah dan keliru pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertamayang memposisikan Pembanding dalam Perjanjian a quo sebagai debitur,yaitu yang harus membuktikan adanya keadaan kahar (force majeure),berhubung Pembanding lah sebagai pihak yang memiliki pekerjaan(kreditur) dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Penggugat/Terbanding (debitur);Berdasarkan seluruh faktafakta hukum dan analisa yuridis yang didasarkan buktibukti dan saksi yang terungkap dipersidangan tidak terbukti adanya perbuataningkar

Menurut hemat kami, hal ini termasuk keadaan Force Majeure.Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung dapat mengeluarkanPutusan Sela yang isinya memerintahkan Pengadilan Negeri Klas IABandung agar melakukan acara Pemeriksaan Tambahan;. Sebagai langkah penyegaran, berhubung Sdr Zaenal Abdi cs sebagaiDireksi dan Komisaris PT.

Dalam keadaan force majeure seperti iniseharusnya pengalihan saham tersebut tidak dianggap cacat secara hukum.Untuk itulah maka kami selaku Pemohon Kasasi, beranggapan bahwa MajelisHakim Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung dan Majelis Hakim PengadilanTinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku/menjatuhkan putusan (Judex Facti) karena tidak mempertimbangkan halhalsebagaimana telah kami uraikan di atas, yang sangat amat jelas merugikanPemohon Kasasi.Mohon kiranya Majelis Hakim

Terpaksa dalam keadaan force majeure, YSPT sebagai pemegang sahammayoritas hanya dan harus menggunakan persetujuan melalui RUPS saja,karena mustahil mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direksi danKomisaris (Zaenal Abdi, cs) yang tidak mau diberhentikan sebagai organperseroan/ PT SPM. Dipanggil untuk menghadiri RUPS pun Zaenal Abdi cstidak mau datang, maka terpaksa RUPS diadakan secara sirkuler.Berdasarkan Anggaran Dasar PT.

Sehinggamelihat kondisi tersebut jelas merupakan suatu keadaan yang kahar atauforce majeure, termasuk yang dialami oleh PT.

INDOCENTRAL MEGAHGARMENT;12.Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi, jika di dalamsuatu perikatan baik yang di lahirkan berdasarkan perjanjian maupun karenaundangundang, bila mengalami suatu keadaan kahar atau force majeur,maka pihak yang di wajiban memenuhi prestasi dapat di bebaskan darikewajibannya sampai keadaan kahar atau force majeur tersebut pulihkembali;13.Bahwa oleh karena keadaan kahar atau force majeur tersebut di atas, makapemerintah pada tahun 1998 tersebut, mengeluarkan

Sehinggamelihat kondisi tersebut jelas merupakan suatu keadaan yang kahar atauforce majeure, termasuk yang dialami oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi, jika di dalamsuatu perikatan baik yang dilahirkan berdasarkan perjanjian maupun karenaundangundang, bila mengalami suatu keadaan kahar atau force majeur,maka pihak yang diwajiban memenuhi prestasi dapat dibebaskan darikewajibannya sampai keadaan kahar atau force majeur tersebut pulihkembali;12.

Bahwa oleh karena keadaan kahar atau force majeur tersebut di atas, makapemerintah pada tahun 1998 tersebut, mengeluarkan sebuah kebijakanHalaman 11 dari 41 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/201613.14.15.16.17.yaitu. setiap BANK diwajibkan untuk memberi keringanan berupanmembebaskan bunga kepada debitur dan diusahakan melakukanreschedule sistem pembayaran cicilan hutang;Bahwa sejak pada tahun 2000 Penggugat selaku pemegang saham/pemilikINDOCENTRAL MEGAH GARMENT dahulu PT.

KARENAINI Bin MUHAMAD AMIN ; Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Majene dalampertimbangan putusannya pada halaman 113 yang menyatakanbahwa tidak beralasan jika ketiadaan daya listrik PLN kesalahannyadibebankan pada Terdakwa SYAMSUL BAHRI denganmengkategorikan keadaan tersebut sebagai suatu keadaanmemaksa (force majeure).

perbuatan Terdakwa SYAMSUL BAHRI dan sdr.HIPDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah mencairkandana proyek 100% dengan dibuatkan progress kemajuan pekerjaan100%, BeritaBerita Acara 100% dan PHO atau Berita Acara SerahTerima 100% padahal diketahui bahwa ada item pekerjaan perizinandan penyambungan PLN belum dilaksanakan, sedangkan untuksistem atau kontrak harga satuan dalam kasus ini seharusnya danayang dapat dicairkan adalah pekerjaan yang telah dilaksanakan.Dan mengenai keadaan memaksa atau Force

Majeure dalamkontrak telah secara tegas diatur dan dicantumkan mengenai apasaja dan keterbatasan daya tidak termasuk dalam keadaanmemaksa atau Force Majeure sebagaimana yang tercantum secarategas didalam kontrak, dan sebenarnya kalau memang belum adadaya dana item pekerjaan tersebut tidak boleh dicairkan dan masihdapat dianggarkan untuk tahun anggaran berikutnya.e Bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Majene yangmenyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan yang berlaku disemua proyek Pemerintahan

Bahwa sedangkan menurut ketentuan pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003disebutkan :"(l) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun atau keadaankeadaan memaksa (force majeure),dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uang pesangonsebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangHal. 6 dari 11 hal. Put.

dimohonkan banding;

Polisi: L 1146 PB BPKB dan STNK a/n :Andre Susanto Tantra BPKB No.Bahwa sesuai kesepakatan terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor :1815753392 tertanggal 26 Desember 2018 apabila terjadi keterlambatanpembayaran, Pembanding dikenakan denda dan Pembanding sudah melakukanangsuran sampai dengan angsuran yang ke 13, akan tetapi karena adanyaPandemi Covid 19 Force Majeure, yang telah ditetapkan sebagai bencananasional, bahkan ditetapkan sebagai bencana InternasionaL dan Pembandingkesulitan untuk mengangsur

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Surat Perjanjian Pemborongan NomorPolisi SPP08A/III/2006/ADA/NADMPL.2/BRR/ SDELOG tanggal 8Agustus 2006 menyatakan sebagai berikut:Kenaikan harga dan force majeure;Bila di dalam waktu penyelenggaraan pekerjaan terjadi halhal diluarHal. 27 dari 43 hal. Put.

No. 2483 K/Pdt/2014dugaan sebagai force majeure (bencana alam, gempa bumi, perang,sabotase, dan lainlain) dan atau peraturan moneter pemerintah,sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak kedua, maka pihakkedua dapat mengajukan pertimbangan kepada pihak pertama untukmendapatkan penyesuaian harga atau ganti rugi. Dengan demikian,penyampaian kenaikan harga harus didasarkan atas keadaantertentu (force majeure);b.

Bahwa dalam kasus ini, tidak terjadi halhal diluar dugaan sebagaiforce majeure atau peraturan moneter pemerintah yang dapatmenimbulkan kerugian kepada pihak kedua in casu TermohonKasasi/Terbanding (d.h. Penggugat), sehingga sesuai dengan hukumperjanjian, Penggugat tidak berhak mengajukan kenaikan harga;c.

Di dalamPPJB itu juga mengatur jika terjadi keadaan kahar atau force majeure(Vide Pasal 12 PPJB) (Bukti P3);. Bahwa dari keterangan pembelian atas unit Kondotel oleh PENGGUGATpada butir 3 di atas, terdapat perbedaan nama atas unit tersebut atau ada3 (tiga) jenis nama unit sementara PENGGUGAT hanya membeli 1 (Satu)unit bukan 3 (tiga), ketiga nama unit tersebut adalah Resident First Floor,Deluxe Ocean Family dan Suite Balcony Partial Ocean Jacuzzi.

Bahwa sementara satuan unit kondotel milik PENGGUGAT dikelola olehTERGUGAT Il, terjadi kejadian mengakibatkan hancurnya bangunan unitkondotel akibat bencana alam yakni gempa bumi yang terjadi pada tanggal5 Agustus 2018, dimana kejadian tersebut dikategorikan sebagai KeadaanKahar (Force Majaure) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PPJB. yaituadalah ...peristiwa dan halhal yang terjadi di luar batas kemampuanPARA PIHAK untuk mengatasinya dan bukan merupakan peristiwa atauhalhal yang disebabkan oleh kesengajaan

Dimana dalamPPJB mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk pengaturantentang Penandatanganan Akta Jual Beli, Berita Acara serah terima,keadaan kahar atau force majeure dan halhal yang menyangkutberakhirnya Perjanjian Perikatan Jual Beli a quo. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016, Penggugat menyelesaikanpembayaran atas pembelian 1 unit Suite Balcony Partial OceanJacuzzi.

dapat beroprasi karenabangunan telah runtuh.Bahwa dari uraian tersebut diatas adalah adalah sangat beralasanhukum apabila Tergugat II dinyataknan telah bertindak dengan patut danbenar memberikan informasi gempa bumi 2 (dua) hari setelah gempadan dilanjutkan pemberitahuan via email setelah masa darurat becanadicabut dan masuk pada fase Rehabilitasi Bencana.Bahwa Apabila mengacu pada Perjanjian Pengelolaan Kondotel dimanaTergugat II dan Penggugat tunduk pada isi peranjian tersebut, mengaturtentang Force

Majeure atau keadaan memaksa berarti keadaan yangterjadi diluar kekuasaan dan kemampuan para. pihak untukmencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanyaPelaksanaan Perjanjian ini, serta tidak dapat dituntut kepada salah satupihak atau para pihak, termasuk namun tidak terbatas pada becana alam(seperti gempa bumi, banjir, angin topan), wabah penyakit, perang, huruhara, Pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksiterorisme, Pemogokan masal, peraturan atau kebijakan pemerintah yangbaru

sudah dilaporkan olehPemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sesuai Tanda Bukti Lapor nomor : TBL/324/TX/2012/JATIM/RES SDA/SEK Gedangan tertanggal 12 September 2012 atas namaPelapor Irene Monika (terlampir);Bahwa apa yang Pemohon Kasasi jelaskan diatas membuktikan bahwasanyaputusan perkara a quo adanya Pengelabuhan Fakta dan bertentangan dengan HAM sertaadanya diskriminasi hukum yang mana sangatlah merugikan pada diri Terdakwa olehkarena uang perusahaan tersebut jelasjelas dirampok oleh orang lain (force

majeure)bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa ;Bahwa salah satu pemeriksaan dalam tingkat kasasi sesuai dengan ketentuanPasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP adalah :a.

Utrsemuanya disebabkan oleh alam (force majeure) , maka hal tersebutmerupakan tanggung jawab pemilik kapal dan menjadi sangat tidakmasuk akal apabila kemudian Penggugat menuntut ganti rugi perihaltersebut kepada saya .3.Tuntutan sejumlah pembayaran dari Penggugat adalah ketidakwarasan.a. Sedari awal saya dan Penggugat telah menyepakati ketentuan ketentuan di dalam Perjanjian, termasuk ketentuan mengenai klausademurrage .

Yang Mulia Majelis Hakim , tentunya kita semua tidak ada yangmenginginkan keterlambatan ataupun hambatan ketika melakukan bisnis.Namun berbicara Angkutan Laut yang terkait langsung alam (cuacaombak) , tentunta hal hal tersebut diluar kuasa manusia (force majeure)yang menjadi penyebab utama terjadinya keterlamabatan .

sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat 3 Undangundang Nomor1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;Bahwa dengan adanya sengketa lahan yang berdampak pada terhentinya pelaksanaanpekerjaan di luar kehendak para pihak maka berdasarkan Pasal 35 Pihak PejabatPembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak sehingga dana sisa yang tidak digunakan seharusnya di setor kembali ke Rekening Kas Negara (Daerah);8 Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentangadanya keadaan over macht (Force

Majeure) yang bersifat absolut sebagai akibatadanya sengketa lahan bandara;Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidakmenerapkan ketentuan hukum tentang adanya keadaan over macht (Force Majeure)terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang di sebabkan karena adanya sengketalahan yang termasuk dalam lahan bandara milik masyarakat yang akan di laksanakanPekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara EmalamoSanana yang belum di adakan ganti rugi tanaman

(Vide Bukti P.1);Bahwa keadaan over macht (Force Majeure) yang bersifat absolut karena sampaidengan berakhimya kontrak masalah lahan belum selesai dimana hal ini sesungguhnya44diluar kehendak a quo sehingga sisa pekerjaan penyelesaian Pembangunan PagarKeliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo tidak dapat berjalan sebagaimanamestinya sebagaimana di atur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.

Ternyata dalam persidanganyudex factie tingkat Pertama Jaksa Penutut Umum tidak dapat menghadirkan SaksiAhli dari BPK untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan gunamempertanggungjawabkan secara jujur, transparan dan akuntable hasil temuannya.Berdasarkan Pasal 186 KUHAP Bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahlinyatakan disidang pengadilan;Bahwa menurut a quo pekerjaan yang sesungguhnya belum dilaksanakan sebagaiakibat adanya sengketa lahan bandara ( keadaan Force Majeure) sesuaiperhitungan

Sehingga total pekerjaan yangsesungguhnya belum selesai sebesar Rp. 37.740.000 + ftp, 48,000.000 + Rp.56.53S.370.4S Rp. 142.273.370,45 Total harga tersebut di atas belum termasukpotongan biaya material onsite maupun pabrlkas yang telah dlkeluarkan oleh aquo yang hams diperhitungkan karena terjadi keadaan memaksa (Force Majure)sebagaimana diatur dalam BAB 2 poin D.1 butir k.2 dalam lamoiran KeoutusanPresiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan butir

Pasal 25 Kewajiban mengaktifkan transmiter SPKPsecara teruS menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (2) huruf a dikecualikan, dalam hal: transmiter rusak(membuat catatan manual terhadap posisi kapal kemudiandilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal docking(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), kapaltidak beroperasi (memberikan laporan kepada Direktur JenderalPSDKP), dan force majeure; bahwa Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang UndangNo. 45 tahun 2009 tentang

Pasal 25 Permen KP No. 42 Tahun 2015 Kewajibanmengaktifkan transmiter SPKP secara teruS menerussebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf adikecualikan, dalam hal: transmiter rusak (membuat catatanmanual terhadap posisi kapal kemudian dilaporkan kepadaDirektur Jenderal PSDKP), kapal docking (memberikan laporankepada Direktur Jenderal PSDKP), kapal tidak beroperasi(memberikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP), danforce majeure. bahwa sesuai dengan peraturan dan perundang undangandiatas

pencatatkWh meter masuk ke halaman/bangunan pelanggan(termasuk letak kWh meter yang sulit dijangkauuntuk pencatatan kWh meter), maka pencatatanpelanggan/pemakaian tenaga listrik (kWh)pelanggan yang bersangkutan ditetapkanberdasarkan pemakaian kWh ratarata pelangganyang bersangkutan minimal 3 bulan sebelumnya.d.Bahwa tidak dapat dilakukannya pembacaan meter ke rumahpelanggan yang menyebabkantagihan listrik dihitung berdasarkanrata rata pemakaian 3 bulan pada masa pandemi tersebutdisebabkan oleh Peristiwa Force

Majeure yang berada diluarkendali PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA.e.Bahwa ketentuan mengenai Force Majeure telah diatur dalamKitabd Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut :Pasal 1244Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukummengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapatmembuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yangHalaman 15 dari 38 Putusan Nomor 32/Pdt.SusBPSK/2020/PN Tsmtepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu halyang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkanpadanya

Majelis HakimBPSK Tasikmalaya tidak peduli dengan peristiwa force majeureyang dialami oleh PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA, padahalpandemi covid 19 dan kebijakan Pembatasan Sosial BerskalaBesartersebut telah ditetapkan oleh pemerintan baik nasionalmaupun daerah.3. PEMOHON/TERADU/PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN JUALBEL TENAGA LISTRIK, TELAH SESUAI DENGAN TAKARAN YANGSEBENARNYA YANG DINIKMATI OLEHTERMOHON/PENGADU/KONSUMEN :a.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Struktursiklus kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan Pemerintahan NegaraRepublik Indonesia dan kehakiman yang SAH adalah sebagaimanaPutusan Kedaulatan Rakyat dan Ketetapan MPR RI sebagai HukumNegara Republik Indonesia tertinggi (Hukum Positif) atas dasar:KEADAAN FORCE MAJEURE sebagaimana seutuhnya dimaksud /SuratUPT No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017 jo KETETAPANMPR RI NOMOR XVII/MPR.RI/2017 tanggal 27 Februari 2017 TENTANGHUKUM NEGARA RI tertinggi (

berserikat dalamwadah Paguyuban Warga Negara RI dan Pandawa Institute denganMusyawarah perwakilan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945tertinggi berada pada Dewan Perwakilan Pemberdayaan (DPP) dan atauFraksi Utusan Pemberdayaan MPR RI yang sah bertindak untuk danatas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) danatau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)selaku lembaga tertinggi Negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud uraian angka ii) c.g. dalam keadaan Force

Tindak Pidana(dokumen yang memenuhi unsur Pasal 263 KUHP) jo secara sah dan meayakinkanpara TERLAWAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanauraian angka 2 (dua).Bahwa Kepastian Hukum Keabsahan penyelenggaraan kekuasaan/ kewenangan(Pemerintahan Negara RI dan kehakiman) dan penyelesaian atas Perkara klien kamidari/ oleh Negara a quo jo Hukum Negara RI tertinggi, Putusan dan kewenangantertinggi dalam keadaan Force Mejeure c.g.

Peristiwa kebakaran chamber yang mengakibatkan kematiantersebut adalah peristiwa force majure (diluar kemampuanmanusia dan tidak dapat dihindarkan), yang disebabkan adanyahubungan arus pendek/konsleting dan tidak ditemukan adanyaunsur kesengajaan atau kesalahan prosedur.Dengan demikian jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat .b.

Unsur KesalahanDari uraian sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, jelas bahwaunsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat tidak melakukanperbuatan melawan hukum.Bahwa Peristiwa kebakaran chamber yang mengakibatkan kematiantersebut adalah peristiwa force majure (diluar Kemampuan manusia dantidak dapat dihindarkan), yang disebabkan adanya hubungan aruspendek/konsleting dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaanatau kesalahan prosedur.c.

majeure yang tidak dapatdihindarkan serta tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan ataupun kesalahan/kelalaiandari TERGUGAT Ill.Bahwa dengan uraian yang demikian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidakdapat diterima karena obscuur libels.2.

majeure yang tidak dapat dihindarkan, serta tidak diketemukan adanyaunsur kesengajaan ataupun kesalahan/kelalaian dari TERGUGAT Ill.Bahwa dengan uraian yang demikian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan PARAPENGGUGATtidak dapat diterima karena obscuurt libels.2.

Mintohardjo;Peristiwa kebakaran chamber yang mengakibatkan kematian tersebut adalahperistiwa force majure (diluar Kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan),yang disebabkan adanya hubungan arus pendek/konsleting dan tidak ditemukanadanya unsur kesengajaan atau kesalahan prosedur.7.

Hal ini sama sekalitidak dipertimbangkan, sehingga bertentangan dan tidak konsisten dengan fokuspemeriksaan yang telah ditentukan Termohon sendiri ;Bahwa dalam pertimbangan Putusan BANI halaman 56 Termohonmenyatakan longsor bukan merupakan keadaan memaksa (force majeur)berdasarkan kontrak sehingga bukanlah alasan bagi Pemohon untuk berbuatcidera janjiWwanprestasi sebagai berikut:"Namun Majelis berpendapat bahwa, karena force majeure/keadaan memaksatersebut telah ditentukan secara limitatif, yaitu

tidak menyebut "longsor" sebagaikeadaan memaksa kesepakatan mana sesual dengan Pasal 12441245KUHPerdata tentang keadaan memaksa tertera pada kesepakatan Pasal 37ayat 1 hal 40, maka faktor adanya longsor tersebut tidak dapat Majelis terimasebagai alasan keadaan memaksa force majeur yang tidak memungkinkanpihak Pemohon untuk memproduksi sejumlah apa yang telah disepakati padakesepakatan yang kedua belah pihak telah setujui (Coal Mining ServicesContract) tersebut, sehingga dihubungkan dengan kesepakatan

Put. 166PK/Pdt.Sus/2011Bahwa di dalam Surat Permohonan Arbitrase, Pemohon tidak pernahmenyinggung bahwa telah terjadi force majeur berupa longsor yangmenyebabkan tidak tercapainya target produksi, karena di dalam SuratPermohonan Arbitrase, baik pada bagian posita maupun petitum, hanya berisituntutan mengenai pembayaran yang harus dilakukan Turut Termohon sesuaidengan invoice yang mengacu pada pekerjaanpekerjaan yang telah dilakukandan disepakati ;Bahwa sekalipun longsor tidak termasuk dalam salah

Padahalhal ini merupakan pokok/inti dari Surat Permohonan Arbitrase dan didukung olehbuktibukti yang diajukan Pemohon selama persidangan ;Bahwa Termohon secara serta merta mempertimbangkan oleh karenaterjadi longsor, yang bukan merupakan peristiwa force majeur berdasarkankontrak, maka musibah longsor ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemohonuntuk tidak mencapai target produksi.