Ditemukan 5678 data
130 — 17
penggunaananggaran belanja langsung oleh SKPD Satuan Polisi Pamong PrajaKebupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.Bahwa perihal adanya kerugian keuangan negara yaitu berkurangnya kekayaannegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 539 K/Pid.Sus/2013Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Pasal 1244 KUHPerdatabahwa :debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga,bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannyaperikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatanitu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapatdipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad burukpadanya.Berbeda halnya jika terjadi force majeur yaitu dalam keadaanmemaksa atau halhal yang secara kebetulan
182 — 35
tanggal 12 Juli 2006 danberakhirmalaksanakan tugas (PHK) sampai dengan 20 Maret 2012, sehingga masakerja penggugat adalah 5 tahun 9 bulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanhakhak normatif Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat(3) yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
311 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(b) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
316 — 184
pembangunan, makakontraktor tidak dapat mendalilkan adanya pekerjaan tambah sebagai penyebabketerlambatan, teriebih dalam kontrak lump sum, karena dalam kontrak lump sumsegala resiko adalah tanggung jawab kontraktor,Bahwa segala resiko dalam kontrak lump sum adalah resiko kontraktor, makakontraktor harus memperhitungkan adanya segala resiko tersebut sebelummenyepakati kontrak perjanjian pembangunan gedung,Bahwa resikoresiko tersebut antara lain : keterlambalan bayar dari owner, hujan,macet, dil kKecuali force
Supriyono
Tergugat:
PT. Liman Jaya Anugrah
70 — 11
melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagai mana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakanskorsing kepada pekerja/burun yang sedang dalam prosespemutusan hubungan kerja dengan tetap wajid membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa di terima pekerja/buruh.Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/burun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa(Force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Pasal 169 ayat
92 — 62
Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor :900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskanbahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yangtelah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeri dan sifatnyamendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikan dan wajib untukmendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 Tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum PenggunaanAlokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku
Surat Pertangungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh PemerintahNegari harus sesuai dengan DURK yang dibuat oleh Negeriyang bersangkutan serta menggunakan standar harga barangyang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9dijelaskan bahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai denganDURK yang telah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeridan sifatnya mendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikandan
630 — 1492
Putusan Nomor 17K/PMU/BDG/AD/X/2018Sementara Satgas yang menjadi akronim dari Satuan Tugas ataudalam istilah asing disebut sebagai 7ask Force, apabila didefinisikansecara umum adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untukmengerjakan tugas tertentu (Wikipedia). Demikian pula yang diaturdalam Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AD menyebutkan bahwaSatgas atau Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk untukmelaksanakan suatu tugas tertentu, yang dibatasi wilayahnya, dandibatasi waktunya.
Lalu kejadian berikutnya jugakurang lebin sama dengan yang tertuang dalam Fakta Hukum.Dari peristiwa diatas, knususnya saat puncak kejadian atau padatitik kritis inilah Terdakwa dalam posisi terjepit, terdesak atau dalamposisi yang dalam kacamata hukum disebut "kondisi terpaksa ataudalam bahasa Inggris disebut force majeur atau dalam bahasa Belandadisebut overmacht.
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
172 — 112
Badan Pemeriksa Keuangan RI, petunjuk pelaksanaantuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yangdisebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian dan/ataudisebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuanmanusia (force majeure); Bahwa dalam masalah kerugian Negara pertamatama perlu ditelitidan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yangdiderita oleh negara, dalam pengertian ini perlu diperhatikan bahwa
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
156 — 35
bisa terjadi karena alat GPSkapal tersebut dimatikan saat berada di Pontianak;Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN GskBahwa barang bukti berupa Casing Depan GPS Epirb model : SEP500Serial No : 17L0598 dan Search & Rescue Radar Transponder SamyungENC test report adalah alat semacam kotak hitam yang ada dipesawatdan alat tersebut tidak bisa digunakan dikapal lain melainkan untuk kapaljenis Revo 3;Bahwa apabila ada kapal yang mengalami deviasi karena mengalamaikerusakan mesin atau ada force
Indonesia Marina Shipyard (PT IMS)yang lakukan perbaikan terhadap kapal tersebut adalah dari PT IMS danPT Trimitra Samudra selaku pemilik kapal:;Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan saat kapal sandar karenatidak mempunyai kewenangan mengenai hal tersebut, Saksi hanyamendapatkan informasi kerusakan mesin dari nakhoda;Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk Bahwa sejak awal informasi yang diberikan atas kapal tersebut sudahsalah, untuk force majeur tiga hari setelah kapal sandar
167 — 0
barang berupa :8.7.43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80- 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN- 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235- 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.8.9.
481 — 1576 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1838 K/Pdt/2010kepada Tergugat sebagai akibat dari pelanggaran Kontrak ;Bahwa berdasarkan Pasal 20.1 Kontrak (Vide: Bukti T1 b) dinyatakan:"If commencement, performance and/or completion of the Work or anypart of the Work is delayed and the delivery, performance and/orcompletion requirements described in Exhibit B cannot be met, thenprovided such delay is not due to Force Majeure (wich has been properlynotified in accordance: with article 14.2) or Company's sole fault orCompany written request
114 — 43
Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi kerugian keuangan negaradidefinikan berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajibannegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkanoleh suatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkKemampuan manusia (force
majeure).
41 — 3
Rizki memukul kebagian kepala dan saksi Arman Maulana memukul kebagian kepala;- Bahwa awal permasalahannya adalah saksi tidak terima dibacok oleh 4 (empat) orang laki-laki memakai 2 (dua) sepeda motor Force One warna hitam tanpa plat nomor dan Honda Beat hitam pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib di dekat RS Gunung Jati Kota Cirebon saksi Erwan dan orang yang membacok tersebut mirip dengan saksi Adit dan Saksi Reza, kemudian saksi ada yang memberitahu tetapi tidak mengetahui
Bahwa barang bukti tersebut benar sepeda motor yang digunakan untuk membonceng korban dan pecahan gelas ditemukan ditempat kejadian;- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadi pengeroyokan terhadap saksi Reza adalah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa sedang bersama saksi Memet sewaktu melintas Jalan Cipto Mangunkusuma kearah RS Gunung jati diikuti oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Yamaha Force
;- Bahwa barang bukti tersebut benar sepeda motor yang digunakan untuk membonceng korban dan pecahan gelas ditemukan ditempat kejadian;- Bahwa yang melatar belakangi hingga terjadi pengeroyokan terhadap saksi Reza adalah sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa sedang bersama saksi sewaktu melintas Jalan Cipto Mangunkusuma kearah RS Gunung jati diikuti oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Yamaha Force
216 — 0
barang berupa :8.7.43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80- 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN- 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235- 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.8.9.
143 — 63
HA 5105 adalah factor cuaca yaitu angin yangdatang tibatiba dari arah kiri belakang, alasan saksi karenasaat itu engine instrument dalam keadaan normal sedangkan13pesawat turun dengan sangat cepat kea rah depankananFenomena datangnya angin kencang secara tibatiba dari arah yang tidak diketahui seperti yangdisampaikan oleh saksi di dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah windshear.Sehingga fakta bahwa kecelakaan pesawat HellyBell 412 di Mapenduma disebabkan oleh faktor alam(force majeur). adalah
HA 5150 di Mapenduma adalahkarena adanya dorongan angin kencang dari arah kiri dan belakang, dimanaketerangan Saksi1 tersebut sesuai dengan keterangan para Terdakwasehingga dengan demikian terungkap dengan jelas bahwa faktor penyebabinsiden kecelakaan pesawat di Mapenduma karena force majeur adalah faktayang sebenarnya.
143 — 58
Adapun kewenangan diskresi yang dimiliki oleh seorang aparatur sipilnegara selaku pejabat, dalam pelaksanaannya adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagai hukum positif, kecuali karena sesuatu hal yang dalamkonteks doktrin iimu hukum pidana disebut sebagai adanya kondisi overmacht atau force majeuresehingga menjadi sebagai alasan penghapus pemidanaan (strafuitsluitinggronden) yaitu meliputialasan pembenar (rechtsvaardiginggronden) dan atau alasan pemaaf
691 — 171
BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi kerugian keuangan negaraHal.91, Putusan No.02/Pid.SusTP K/2017/PN.Jkt.Pst.didefinikan berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajibannegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkanoleh suatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
majeure).
218 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa keabsahan danakibat dari Akta Pengakhiran sebab Akta Pengakhiran tersebut tundukpada perjanjian Arbitrase di Singapura yaitu SIAC;Pasal 2 Akta Pengakhiran berbunyi:"Any dispute arising out of or in connection with this Deed, including anyquestion regarding its existence, validity or termination, shall be referredto and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with theArbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIACRules") for the time being in force
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
382 — 388
AISip; 222222 2 222 (Bukti P22)20).tanggal 30 April 2016, MEDIA ACEH, Penggiat Lingkungan: SudahSaatnya Pemerintan Selamatkan Hutan Aceh Utara, Diaksestanggal 23/10/2017; (Bukti P23)21). tanggal 22 Juli 2016, Klik kabar.com, Rask Force Kasus PT MPTdan PT RPPI di Aceh Utara, Diakses tanggal23/10/2017; (Bukti P22). tanggal 23 Juli 2016, AJNN, Lahan Perusahaan PT MPT dan PTRPPI Berpotensi Digugat, Diakses tanggal 20/10/2017;(Bukti P25) ;223). tanggal 23 Juli 2016, Aceh Investment.om/news, KesepakatanRapat